Connect with us

Politik

Perlawanan Satire Politik Ala ‘Capres’ Nurhadi

Diterbitkan

pada

Pasangan Capres Nurhadi-Aldo Foto: net
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA, Pasangan capres-cawapres fiktif Nurhadi-Aldo akrab juga disebut Dildo, ibarat oase ditengah gersangnya kampanye Capres 2019. Ia hadir menyegarkan perbincangan lewat quote yang lucu sekaligus sarat kritik sosial, daripada saling hujat yang dihadirkan pada pemilu kali ini. Jadi, apakah capres Nurhati-Aldo adalah politik Indonesia yang sebenarnya?

Dildo hanyalah rekaan warganet di media sosial. Namun mereka hadir untuk mencairkan kejengahan masyarakat atas eksploitasi isu politik Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi.

Meski tidak nyata, pasangan Dildo ramai diperbincangkan di medsos saat Pilpres 2019 memasuki musim kampanye ini. Layaknya capres-cawapres yang akan berlaga di Pemilu, pasangan Dildo pun turut melengkapi ‘konstestasi’ mereka dengan poster, akun media sosial, hingga koalisi parpol pendukung.

Dengan mengusung slogan ‘MyQueenYaQueen’ atau yang dibaca ‘Makin Yakin’, mereka diusung oleh ‘Koalisi Indonesia Tronjal Tronjol Maha Asyik’. Untuk poster, foto Nurhadi dan Aldo tampil dengan pakaian kokok merah putih serta mengenakan peci hitam. Di dalam poster terdapat juga ada nama mereka dan nama koalisi pendukung.

Dilansir cnnindonesia.com, antusiasime warganet terhadap pasangan ini juga terlihat ketika akun instagram mereka diikuti lebih dari 238.000 pengikut dan 50.000 pengikut di Twitter. Angka itu bahkan telah mengalahkan pengikut beberapa parpol nasional Indonesia di media sosial Instagram.

Uniknya lagi, foto dan berbagai macam meme Nurhadi-Aldo juga telah dibagikan berulang kali di media sosial. Sebagian besar postingannya di media sosial mendapat reaksi meriah dan dibanjiri ratusan komentar dari warganet.

Salah satu meme yang tersebar adalah poster mereka berdua disertai kutipan dari Nurhadi, ‘Kalau orang lain bisa. Mengapa harus kita?’.

Fenomena ‘meme’ Nurhadi-Aldo di media sosial ibarat bentuk satire politik yang mewarnai Pilpres 2019. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati menilai satire politik itu telah sengaja dimunculkan sebagai bentuk sindiran dari masyarakat karena mulai bosan dengan gelaran Pilpres kali ini

“Nurhadi-Aldo hadir karena masyarakat bosan dan jengah dari tiadanya calon alternatif selain Prabowo dan Jokowi. Sehingga memicu pertarungan Cebong dan Kampret,” kata Wasis saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (7/1).

Wasis menyebut satire politik biasa digunakan untuk mengkap sebuah ironi atau tragedi nyata yang dibungkus dalam sebuah komedi sehingga sifatnya parodi.

Kehadiran ‘Dildo’ sebagai satire politik tak ubahnya sebagai bentuk upaya masyarakat melawan label ‘cebong-kampret’ yang marak di Pilpres kali ini. Label ‘cebong’ selama ini kerap ditujukan bagi para pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Sedangkan label ‘kampret’ diidentikkan untuk pendukung Prabowo-Sandiaga.

Masyarakat kini membentuk perlawanan kolektif untuk keluar dari dikotomi itu dengan menghadirkan humor politik ala Nurhadi-Aldo sebagai paslon alternatif fiktif. “Publik tidak ingin terlabelisasi sebagai cebong dan kampret dalam ruang publik, sehingga munculnya Dildo ini sebagai bentuk hiburan politik mereka,” kata Alumnus Universitas Gadjah Mada itu.

Wasis menyebut fenomena satire politik seperti paslon Nurhadi-Aldo bukan terjadi kali ini saja. Di dunia pertelevisian, Warkop DKI dan Sentilan Sentilun menjadi contoh kelompok lawak yang memiliki humor satire politik. “Hanya saja dulu kan aktornya itu didominasi seniman dan kritik humornya tidak langsung. Sekarang kan anak-anak milenial yang anonim namun peka soal politik,” kata dia.

Di sisi lain, Wasis turut menilai kehadiran ‘Dildo’ di media sosial sebagai upaya untuk menurunkan tensi politik yang panas di level elite dan masyarakat di Pilpres 2019 kali ini. Ia mengatakan ‘Dildo’ hadir sebagai oase di tengah masyarakat yang mulai terbelah akibat isu identitas bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan yang mulai marak sejak Pilpres 2014 lalu.

“Itu bagian dari upaya menurunkan tensi politik yang panas di level elite dan masyarakat sejak [Pemilu] 2014 lalu. Kita terlalu serius soal urusan politik sampai akar rumput namun alpa sisi kemanusiaannya,” kata dia.

Aspirasi yang Tak Terakomodasi

Antropolog dari Universitas Indonesia, Ruddy Agusyanto menilai kehadiran capres fiktif Nurhadi-Aldo merupakan simbol ketidakpuasan masyarakat terhadap kandidat yang sedang bertarung di Pilpres 2019. “Ini sebagai tanda tak bisa sepenuhnya mengakomodasi calon pemimpin yang diinginkan masyarakat,” kata Ruddy.

Pria yang akrab disapa Ruddy Kipam itu menilai kegagalan mengakomidasi tersebut diakibatkan oleh pemerintah dan parpol yang gagal menciptakan ruang bagi masyarakat untuk menyeleksi kandidat capres-cawapres di Pilpres 2019.

Ia mengatakan partisipasi masyarakat sangat tertutup saat proses kandidasi pasangan calon yang akan berlaga di Pilpres. “Karena masyarakat sebagian besar bukan anggota parpol. Hanya berdasarkan pandangan mereka [Parpol] saja, seolah-olah masyarakat menginginkan calon ini. Bagaimana idealisme seorang pemimpin kan masyarakat berbeda-beda,” kata dia.

Fenomena serupa juga ditunjukan oleh para calon anggota legislatif yang banyak tak dikenal masyarakat. Tak ayal, kata Ruddy, masyarakat menjadi antipati dengan ditandai angka golput di Pemilu terus bermunculan dan meningkat dari waktu ke waktu. “Para caleg kalau ditanya ke masyarakat banyak tidak kenal, jadi inilah sinyal para pemilih untuk golput itu jadi muncul terus. Kita tak terakomodasi,” kata dia.

Di sisi lain, Budayawan Arswendo Atmowiloto menilai ramainya pembahasan paslon Nurhadi-Aldo di media sosial tak lepas dari kondisi perpolitikan Indonesia yang menakutkan belakangan ini. Ia menyatakan para kandidat di Pilpres 2019 kali ini lebih banyak melontarkan pernyataan yang bernada menakut-nakuti ketimbang membuat rakyat ceria.

“Politik sekarang memang tak lucu, seram, dikit-dikit dilaporkan [ke Polisi], ada Indonesia punah dan lain-lain,” kata Arswendo.

Arswendo turut menilai kehadiran Nurhadi-Aldo di media sosial seharusnya menjadi warning bagi para timses para kandidat. Ia menyatakan seharusnya para timses bisa membuat masyarakat lebih cerdas dan bukan sebaliknya untuk membodohi demi kepentingan kontestasi. “Jadi ini juga sebagai warning kepada timses,” kata dia. (rzr/gil/cnni)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Politik

Khofifah-Risma ‘Perang’, ‘Rivalitas Politik’ yang Rugikan Rakyat

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ilustrasi grafis Khofifah vs Risma. Foto: grafis Andy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, SURABAYA – Pascakejadian Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini marah-marah menyebut ada sabotase terkait penanganan Covid-19 di Surabaya, beberapa pihak menyebut polemik antara Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mestinya bisa diselesaikan dengan duduk bersama.

Pengamat Media Rossi Rahardjo yang karib disapa Cak Rossi, mengatakan permasalahan yang ada selama ini lebih disebabkan miskomunikasi.

“Ini lebih kepada miskomunikasi dan bisa diselesaikan duduk bersama, bicara sambil ngopi-ngopi cantik,” ujar mantan Pemred  Harian Kabar Madura tersebut.

Menurut Rossi, buruknya komunikasi pemimpin dapat menyengsarakan rakyat, terutama di masa pandemi Covid-19 ini.

“Kuncinya komunikasi dan koordinasi. Jangan sampai ego pemimpin membuat rakyat jadi korban. Jumlah positif Covid-19 di Jawa Timur, terutama Surabaya terus melonjak tajam,” tambah mahasiswa Program Doktoral Ilmu Sosial Universitas Airlangga Surabaya ini.

Terkait adanya dugaan persaingan jelang Pilkada Surabaya 2020, Rossi yang juga peneliti di Lembaga Kajian Pilkada Nusakom Pratama menyebut hal tersebut sangat tidak patut.

Baca juga: Kronologi Lengkap Wali Kota Risma Ngamuk sampai Gemetar Karena Mobil PCR

Menurutnya, penyebaran Covid-19 sangat cepat dan membahayakan seluruh warga harus menjadi prioritas utama semua pihak dan untuk sementara bisa mengenyampingkan syahwat politik masing-masing.

“Sangat tidak elok dan tidak etis jika ada kepentingan politik dicampuradukkan dalam penanganan Covid-19. Rakyat yang akan jadi korbannya!” imbuh pria yang sudah menerbitkan empat buah buku tersebut.

Rossi Rahardjo dalam sebuah sesi perkuliahan. Foto: dok. pribadi Rossi

Ia mengatakan, Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya tidak perlu malu menyontoh daerah lain yang berhasil menekan laju positif Covid-19 seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

“Tegal bisa menjadi contoh bagaimana adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antarinstitusinya. Saya juga mendengar kabar jika Kota Batu juga berhasil. Mengapa Surabaya justru semakin banyak? Jawabnya karena komunikasi dan koordinasi yang buruk antara Pemprov dan Pemkot,” papar Rossi.

Menurutnya, pemimpin wajib memiliki  logical frame work yang terdiri dari visi, misi, strategi, intervensi,  dan aksi saat menghadapi ancaman. Jika pemimpin tidak dapat melakukan hal tersebut, lalu apa fungsi pemerintah sebagai institusi yang berwenang untuk melindungi rakyatnya?.

Yang dibutuhkan di Jatim-Surabaya saat ini adalah duduk bersama membahas penanganan Covid-19, bukan malah memprovokasi. Ada jembatan komunikasi yang harus dibuka, bukan malah makin disumbat dengan mobilisasi tensi melalui perang di media massa. (kanalkalimantan.com/andy)

Reporter : andy
Editor : bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Pilkada 2020 Akan Jadi Ajang Calon Kepala Daerah Adu Solusi Covid-19

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pilkada akan jadi ajang cari solusi penanganan Covid-19 Foto: janushenderson.com Editor: cell
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai gelaran Pilkada serentak tahun 2020 yang rencananya digelar 9 Desember berpotensi membuat penanggulangan virus corona (Covid-19) menjadi lebih optimal di sejumlah daerah. Dia menganggap calon kepala daerah bakal saling membuat terobosan.

Para kepala daerah yang menjadi calon petahana atau incumbent juga dipastikan akan terpacu mengendalikan kasus corona di wilayahnya untuk meraih simpati publik agar kembali dipilih.

“Justru kita balik menjadi peluang untuk makin menekan Covid-19 karena seluruh daerah incumbent akan all out,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II, KPU, Bawaslu dan DKPP melalui sambungan jarak jauh, Rabu (27/5).

Dilansir cnnindonesia.com, Tito memprediksi calon petahana bakal berbuat lebih banyak dalam menangani virus corona karena penantang mencari kelemahan yang ada selama ini. Misalnya soal penyaluran bantuan sosial.

Apabila ada bansos yang tak tepat sasaran, bisa saja menjadi bahan kritik calon kepala daerah penantang. Penyebaran virus corona yang masif juga bisa menjadi bahan calon kepala daerah penantang untuk menurunkan elektabilitas calon kepala daerah petahana.

“Sebaliknya bagi penantang, mereka unlimited, bisa keluarkan gagasan ide ditawarkan ke masyarakat. Kami lihat ini justru bisa mendorong, bukan menghambat,” kata Tito.

Selain itu, Tito juga mengungkapkan Pilkada Serentak 2020 berpotensi membuat semakin banyak bantuan sosial yang disalurkan kepada warga terdampak virus corona. Sumbangan semakin besar lantaran ada pihak-pihak yang ingin menaikkan elektabilitas.

“Sehingga ada semacam ekonomi yang bisa semakin hidup. Bahkan mungkin ada kerja baru, EO atau event organizer kampanye di tengah Covid-19. Ini bagaimana jaring orang tapi melalui media nonpertemuan akbar,” kata Tito.

Diketahui, Presiden Jokowi menerbitkan Perppu No. 2 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Perppu berisi tentang penundaan Pilkada 2020 yang mestinya dihelat September 2020, jadi direncanakan pada 9 Desember 2020.

Sejumlah pegiat pemilu, salah satunya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), menilai pilkada sebaiknya ditunda hingga 2021. Alasannya, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan masyarakat. (cnnindonesia)

 

Reporter : CNN
Editor : Cell

 

a


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Pilkada Serentak 9 Desember, Mendagri Didukung Kemenkes dan Gugus Tugas

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Mendagri Tito Karnavian menegaskan Pilkada tetap digelar 9 Desember Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Pilkada serentak tetap dilaksakan pada 9 Desember seperti yang tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang penundaan Pilkada 2020.

Hal itu ia sampaikan, saat gelaran rapat kerja dengan Komisi II DPR RI. Dalam pemaparannya, Tito mengungkapkan 47 negara di dunia yang melaksanakan pemilihan umum tahun ini tetap melanjutkan. Meski ada sebagian yang menunda, tetapi penundaan hanya perpindahan bulan bukan tahun. Adapun pelaksaan pilkada serentak, nantinya tetap bakal mematuhi protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penularan Covid-19.

“Belajar dari pengalaman negara lain dan kemudian bagaimana mensiasatinya, pilkada Desember ini tetap kita laksanakan namun protokol kesehatan kita komunikasikan dan kita koordinasikan,” kata Tito, Rabu (27/5/2020) seperti dilansir suara.com, mitra media Kanalkalimantan.com.

Terkait pelaksanaan pilkada pada Desember mendatang, Tito mengatakan telah melakukam komunikasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Gugus Tugas Percepatan Penanganam Covid-19. Ia mengemukakan, mereka mendukung dengan catatan tahapan Pilkada harus mematuhi protokol kesehatan.

“Kami sudah komunikasikan dengan Kemenkes dan Gugus Tugas, prinsipnya mereka lihat belum selesai 2021 mereka dukung 9 Desember. Namun protokol kesehatan dipatuhi, disusun dengan mengikutsertakan mereka-mereka dan waktu pelaksanaan bersama dan bisa menjadi pendorong,” ujar Tito.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai, Pilkada 2020 yang direncanakan pada Desember bisa saja tetap dilaksanakan, asal dapat memenuhi sejumlah syarat agar pemungutan suara tetap memiliki integritas, meski dilangsungkan saat pandemi Covid-19.

Merujuk kepada Global Comimission on Elections, Democracy and Security, Titi mengungkapkan, untuk mewujudkan pemilihan yang berintegritas maka ada dua aspek yang perlu dipenuhi, yakni hak asasi manusia dan keadilan pemilu.

Ia berujar kedua aspek tersebut harus dapat dipastikan pemenuhannya apabila pemerintah ingin melangsungkan Pilkada pada Desember 2020. Sebelumnya, Titi sendiri memandang pelaksanaan Pilkada pada Desember dirasa tidak memungkinkan karena membutuhkan persiapan yang mau tidak mau dikerjakan saat masa pandemi.

“Jadi kalau Pilkada mau di tengah pandemi boleh-boleh saja toh juga negara ada yang bisa melakukan. Tetapi apakah kita bisa meyakinkan bahwa kita bisa memenuhi hak asasi manusia dan juga electoral justice atau keadilan pemilu?” kata Titi dalam diskusi online, Minggu (17/5/2020).(suara)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->