Connect with us

HEADLINE

Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Terganjal Pandemi dan Regulasi

Diterbitkan

pada

Para penumpang perempuan mengenakan masker menunggu MRT di Jakarta, 4 Maret 2020. Foto: ilustrasi/Reuters via VOA Indonesia
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komnas Perempuan mencatat pada masa pandemi virus corona telah terjadi lonjakan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak kecil. Wakil ketua Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin, mengatakan selain lonjakan jumlah kasus, terjadi pula pergeseran pola dan model kekerasan.

“Terjadi pola kekerasan yang meningkat di masa pandemi yaitu kekerasan berbasis cyber yang membutuhkan pemahanan dan penanganan khusus,” jelas Mariana.

Data Kekerasan berbasis cyber atau dunia maya, hingga Oktober 2020, yang diterima Komnas Perempuan menunjukkan 600an kasus. Ini tiga kali lipat dibanding tahun 2019, di mana terdapat 200an kasus.

“Dari kasus kekerasan berbasis cyber ini berkaitan dengan kekerasan seksual, seperti ancaman penyebaran content video intim yang bersifat seksual, yang bisa menjatuhkan mental dan masa depan para korban,” ungkap Mariana saat jumpa pers daring Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2020, Selasa (24/11/2020).



Komisioner Komnas Perempuan menggelar jumpa pers secara daring menjelaskan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Selasa (24/11/2020). (Foto: VOA/ Yudha Satriawan)

Ditambahkannya, data ini bisa jadi lebih besar karena tidak semua korban melaporkan kasusnya.

“Korban KDRT kenapa tidak muncul dalam pengaduan karena mereka kalau nggak datang langsung tidak bisa. Sebelum pandemi, yang sering datang ke sini itu korban kasus KDRT, yang layanan online sedikit sekali. Begitu terjadi pandemi, pengaduan online naik 200 persen dan aduan offline KDRT turun. Ini karena psikologi korban, tidak mau mengadu lewat alat atau online, mereka maunya ketemu langsung, curhat, menangis, komunikasi begitu,” ujar Mariana.

Faktor ekonomi, psikologis dan sosial yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan membuat perempuan dan anak paling sering menjadi korban. Kehilangan pekerjaan atau PHK, tekanan beban pekerjaan karena bekerja dari rumah, pendampingan anak sekolah dari rumah, dan tuntutan ekonomi di masa pandemi juga telah memicu gangguan kesehatan jiwa.

Kemenkes Rilis Pedoman Kesehatan Jiwa, Kantor Presiden Luncurkan SEJIWA

Untuk itu Kementerian Kesehatan merilis pedoman dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada pandemi Covid 19. Hal ini diperkuat dengan pernyataan gugus tugas percepatan COVID-19 yang disampaikan Kantor Staf Kepresidenan bahwa persoalan 20 persen masalah yang dihadapi selama perebakan pandemi ini adalah persoalan kesehatan, sementara 80 persen adalah persoalan psikologi.

Kantor Staf Presiden dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menginisiasi Layanan Psikologi Untuk Sehati Jiwa, yang disingkat SEJIWA. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah membantu melindungi kondisi psikologi perempuan dan anak di tengah wabah Covid-19. Pemerintah menilai gangguan jiwa memicu terjadinya kekerasan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Puspayoga mengatakan layanan psikologi menjadi salah satu solusi mengatasi kekerasan di masa pandemi.

Pedoman Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial di masa Pandemi Covid 19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan. (Website Kementerian Kesehatan)

“Solusi dari permasalahan kecemasan dan stress masyarakat menjadi penting untuk mendapatkan respon agar tidak menjadi permasalahan sosial baru yaitu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Layanan konseling kesehatan jiwa ini akan memberikan treatment psikologis pada masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Kemen PPPA dalam hal ini berkomitmen dalam pemenuhan isu spesifik perempuan dan anak yang terdampak COVID 19,” ujar Menteri PPPA, Bintang Puspayoga saat membuka diskusi daring tentang perempuan dan anak pekan lalu.

Bintang menambahkan layanan psikologis ini bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan cara menghubungi hotline 119 extensi 8.

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Masa Pandemi

Guna menggalakkan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan selama masa pandemi, Komnas Perempuan telah membuat serangkaian kegiatan yang melibatkan 150an organisasi dan komunitas perempuan. Kegiatan yang dilangsungkan di 25 propinsi ini berbentuk diskusi daring, talkshow di media radio, TV, dan online, pemasangan baliho dan penyebaran atribut kampanye.

Wakil Ketua Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin mengatakan fokus kampanye pada desakan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS yang masih terganjal di legislatif.

“Masih ada 3 fraksi lagi selain fraksi pengusung, yang belum mendukung RUU ini. Akhir 2020 ini kita desak RUU ini bisa masuk prolegnas 2021 dan segera disahkan menjadi UU,” pungkas Mariana. (yl/em)

Reporter: Yudha
Editor: VOA


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

JATAM: 3.092 Lubang Tambang Dibiarkan Tanpa Reklamasi, 814 Ada di Kalsel

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

JATAM merilis banyaknya lubang tambang yang belum direklamasi Foto: dok kanal
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mencatat ada 3.092 lubang tambang yang dibiarkan tanpa reklamasi atau perbaikan oleh perusahaan tambang di seluruh Indonesia.

Divisi Jaringan dan Simpul JATAM Nasional Ki Bagus mengatakan, sebaran ribuan lubang tambang itu ada di Aceh (6), Riau (19), Sumatera Barat (22), Bengkulu (54), Lampung (9), Jambi (59), Sumatera Selatan (163), Banten (2), Kalimantan Selatan (814), Kalimantan Utara (44), Kalimantan Timur (1.735), dan Sulawesi Selatan (2).

“Kita mencatat dari 2014-2020 ada 168 warga menjadi korban di lubang tambang, mayoritas anak-anak, contoh di Samarinda Kaltim ada sekitar 39 anak meninggal karena tenggelam di lubang tambang, ada juga yang terbakar karena jatuh ke lubang yang masih ada batu baranya,” ungkapnya, dalam jumpa pers virtual, Minggu (24/1/2021).

Sebanyak 210 lubang bekas tambang di Kalsel saat ini masih belum direklamasi. Hal tersebut selain berimbas pada kerusakan ekologis, juga menjadi model buruk investasi di Kalsel yang belum concern pada isu lingkungan.



Namun demikian, data JATAM tersebut berbeda dengan data yang disampaikan Dinas ESDM Provinsi Kalsel. Saat menggelar pertemuan dengan forum Kepala Teknik Tambang (KTT) se-Kalsel, Rabu (22/1/2020) tahun lalu, data per Januari 2020 ketika itu, tercatat ada 210 void tambang batu bara se-Kalsel. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalsel, Isharwanto mengklaim masih banyaknya void eks tambang adalah dampak penerbitan izin semasa di Kabupaten.

“Ini kan data dari kabupaten, penambang yang melakukan kegiatan, void mau diapakan. Jangan jeleknya saja, tapi harus ada positifnya. Memang ada juga void yang sudah ditata, digunakan embung, di Senakin untuk air baku,” kata Isharwanto.

Sementara itu, Kabid Mineral dan Batubara Dinas ESDM Kalsel, Gunawan Harjito, ketika itu merincikan ada delapan kabupaten di Kalsel yang berkontribusi menyumbang void tambang periode Januari – Agustus 2019.

Adapun ke 8 wilayah ini ialah, Kabupaten Banjar (65 void dari 6 perusahaan), Tapin (32 void dari 8 perusahaan), Kabupaten HSS (3 void dari 1 perusahaan), Balangan (3 void dari 3 perusahaan), Tabalong (belum rekapitulasi), Tanah Laut (24 void dari 10 perusahaan), Tanah Bumbu (50 void dari 10 perusahaan), dan Kotabaru (6 void dari 5 perusahaan).

“Kalau ditotalkan luasnya void dari seluruh pemegang IUP di Kalsel, mencapai 1.579,04 hektare. Apabila digabung pemegang IUP dan PKP2B pada periode yang sama, maka ada 224 void yang belum reklamasi. Rinciannya, terdiri dari IUP sebanyak 183 void dari 43 perusahaan dan PKP2B sebanyak 41 void dari 7 perusahaan,” Gunawan melanjutkan.

Gunawan mengkalkulasikan titik void sebanyak itu setara luas 3.991,15 hektare. Ia meyakini angka void tersebut bisa lebih banyak lagi mengingat aktivitas pertambangan terus bergerak di Kalsel.

Sebelumnya, terkait persoalan lingkungan di Kalsel, Koordinator Jatam, Merah Johansyah mengatakan selain lubang tambang, pihaknya mencatat terdapat 700 hektare lahan tambang di Kalimantan Selatan tumpang tindih dengan permukiman masyarakat. Bahkan, kawasan transmigrasi di Kalimantan Selatan digusur untuk pertambangan.

“Transmigrasi di kawasan pemukiman sudah digusur orang-orang itu, dirampas tanahnya. Sudah lama itu,” jelas dia dilansir Merdeka.com.

Merah Johansyah juga menyampaikan, 251 ribu hektar pertambangan kini berada di kawasan pertanian dan ladang Kalimantan Selatan. Sementara itu, 464 ribu hektar pertambangan berada di 34 kawasan hutan.

Gunung Meratus yang memiliki ketinggian 1.901 mdpl (meter di atas permukaan laut) pun sudah dikaveling untuk pertambangan. Padahal, Gunung Meratus merupakan jantung Kalimantan Selatan.

Kondisi ini, menurut JATAM akan semakin parah karena disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR.

“Apalagi sekarang kewenangan memberi izin, mengawasi pertambangan itu seluruhnya diserahkan ke pemerintah pusat lewat UU Cipta Kerja, sementara saat dikerjakan pemerintah daerah saja seperti ini potret daya rusaknya, bagaimana kalau semua terpusat di Jakarta,” tutupnya.

Selain itu, JATAM juga mencatat selama 6 tahun Jokowi berkuasa ratusan orang tewas karena konflik tambang. Ada 116 Konflik Tambang di 1.640.400 Ha tanah selama Jokowi jadi Presiden. Konflik itu sepanjang 2014-2020 atau masa pemerintahan Joko Widodo. Ada 168 orang meninggal dunia.

Angka konflik pertanahan antara warga dan perusahaan tambang pada tahun 2020 saja tercatat ada 45 konflik di atas 714.692 hektar tanah, untuk dibayangkan luas ini setara dengan 3x luas wilayah Hong Kong.

“Di 2019 ada 11 konflik, kemudian tahun 2020 mencapai 45 konflik, atau hanya dalam satu tahun lonjakannya lebih dari empat kali, konflik yang paling banyak itu terkait perampasan lahan dan kriminalisasi,” kata Ki Bagus.
Jika ditotal dalam masa kepemimpinan Jokowi, sejak 2014 sampai 2020 tercatat sudah ada 116 konflik tanah tambang dengan luasan 1.640.400 hektar atau setara 3x luas Pulau Bali.

“Ini catatan yang sangat buruk, karena dalam waktu setahun saja konflik yang terjadi bisa 5 kali lebih banyak dari tahun 2019,” jelasnya. (Kanalkalimantan.com/suara)

Editor : Cell

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Ledakan Empat Hari Terakhir, Minggu Ada 21 Kasus Baru Covid-19, 1 Meninggal Dunia

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Test swab terus dilakukan melacak penyebaran Covid-19 di Kota Banjarbaru. Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Tren kenaikan kasus Covid-19 di Kota Banjarbaru terus terjadi dengan rata-rata penambahan puluhan kasus setiap hari. Kota berjuluk Idaman kembali masuk dalam zona merah peta kewaspadaan penyebaran corona.

Per Minggu (24/1/2021) ini, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Banjarbaru mencatat adanya penambahan 21 kasus baru. Bersamaan dengan itu pula 1 pasien terkonfirmasi virus corona dinyatakan meninggal dunia.

Kemudian pada akhir pekan kemarin, tepatnya Sabtu (23/1/2021) sore, Satgas Covid-19 menemukan jumlah kasus yang lebih tinggi, sebanyak 39 kasus. Hal yang sama, angka kematian juga bertambah dimana satu pasien terinfeksi virus dinyatakan meninggal dunia.

Puncaknya ialah pada Kamis (21/1/2020) dan Jumat (22/1/2021) pekan tadi. Ledakan kasus Covid-19 menyebar di seluruh wilayah Banjarbaru, dengan catatan sebanyak 89 kasus baru -Kamis: 46 kasus dan Jumat: 43 kasus-.



Rentetan ledakan kasus Covid-19 di Banjarbaru diprediksi masih akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Sebab, saat ini tim surveyland Dinas Kesehatan maupun Puskemas terus melakukan upaya tracing dan tracking terhadap mereka yang pernah berkontak erat dengan orang-orang yang dinyatakan terinfeksi virus.

Di sisi lain, gelombang kasus Covid-19 ini semakin memperkeruh situasi di tengah masyarakat yang baru saja dilanda bencana banjir pada awal tahun ini.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banjarbaru, Rizana Mirza, mengklaim ledakan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini bukanlah faktor dari dampak banjir. Melainkan buah rentetan gelombang penyebaran virus saat berlangsungnya libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) beberapa waktu lalu.

“Perkiraan sementara, lonjakan kasus hari ini disebabkan liburan Nataru akhir Desember awal Januari lalu. Kalau dampak banjir belum terdeteksi karena masih baru saja kejadiannya,” katanya.

Rizana menyebut bahwa kini Banjarbaru tengah dihadapkan pada fenomena baru atas potensi lahirnya gelombang baru penyebaran virus corona. Sebab, bersamaan dengan gencarnya penanganan banjir, protokol kesehatan tak bisa lagi diterapkan secara ketat.

“Kita sekarang harus mewaspadai posko-posko pengungsian warga terdampak banjir agar tidak terjadi klaster Covid-19 di sana. Ini harus diantisipasi,” sebutnya. (kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Bie

 

 

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->