Connect with us

HEADLINE

Pertaruhan ‘Mahal’ Abdul Wahid untuk Dampingi Sahbirin di Pilgub Kalsel

Diterbitkan

pada

Abdul Wahid yang juga Bupati HSU saat mendaftar sebagai pendamping Sahbirin di Partai Golkar Foto : Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Bupati HSU H. Abdul Wahid HK secara resmi menyerahkan formulir pendaftaran bakal calon wakil gubernur di DPD Partai Golkar Kalsel, Selasa (15/10) siang.Pertaruhan mahal dilakukan Wahid karena harus melepas jabatannya sebagai Bupati agar bisa menjadi pendamping incumbent.

Diiringi sejumlah pengurus DPD Partai Golkar HSU, berkas pendaftaran bakal cawagub diserahkan Abdul Wahid HK kepada Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalsel H. Supian HK.

Usai penyerahan berkas pendaftaran, Abdul Wahid HK mengaku siap menanggalkan jabatannya yang masih tersisa dua tahun lagi jika dirinya maju mendampingi Sahbirin.

“Kami akan mengakhiri masa jabatan sebagai Bupati HSU di tahun 2022,” kata Abdul Wahid didampingi Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalsel H. Supian HK.

Perlu diketahui, Abdul Wahid HK telah menjabat sebagai Bupati HSU selama dua periode, yakni periode pertama tahun 2012-2017, dan periode kedua 2017-2022. “Dan kalau berkas pencalonan kami diterima, akan ada sisa jabatan yang kami lepas sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku,” tambahnya.

Abdul Wahid pun menegaskan, dirinya rela meninggalkan kursi orang nomor satu di Kabupaten HSU, demi kepentingan Provinsi Kalsel secara keseluruhan. “Ini sudah menjadi keharusan, supaya kita bisa melakukannya lebih fokus, lebih ikhlas dan tentu kita harapkan dapat memberikan dampak positif kepada Provinsi Kalsel,” jelasnya.

Abdul Wahid pun berkomitmen, apa yang telah ia kerjakan di Kabupaten HSU dapat diaplikasikan nantinya di tingkat Provinsi Kalsel. “Jadi kami berharap, dengan apa yang telah kami lakukan di Amuntai, secara bertahap juga sangat penting dilaksanakan di kabupaten lain di Provinsi Kalsel,” ujar mantan jurnalis ini.

Nama Wahid nantinya akan bersaing dengan sejumlah nama lain yang mendaftar di Partai Golkar. Mulai Gusti Iskandar yang juga kader beringin, hingga Rosehan Noor Bahri dan M Syaripuddin yang sebelumnya disodorkan PDIP Kalsel.

Sebelumnya, Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPD PDI Perjuangan Kalsel, H Rosehan Noor Bahri bersama rombongan menyerahkan formulir pendaftaran, Senin (14/10). Anggota DPRD Kalsel ini antar lamaran politik sebagai bakal calon wakil gubernur.

Kedatangan Rosehan cs ini seiring dengan optimism PDIP Kalsel untuk medampingi bakal calon gubernur H Sahbirin Noor untuk memimpin Kalsel periode kedua. “Mudah-mudahan Allah meridhoi. Kalau sudah jodoh, tidak akan ke mana,” ucap mantan Wakil Gubernur Kalsel era Rudy Ariffin ini.

 

Tidak hanya Rosehan, DPD Perjuangan Kalsel juga menyerahkan berkas lamaran kader lain yakni Syaripuddin -Wakil Ketua DPRD Kalsel-. Berkas lamaran Syaripuddin juga sebagai bakal calon wakil gubernur.

Sejauh ini, terdapat 5 bakal calon wakil gubernur yang telah mengembalikan berkas ke DPD Partai Golkar Kalsel. Mereka yakni Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, Gusti Syahyar, H Abdul Wahid, M Syaripuddin, dan H Rosehan NB.

Penjaringan di DPD Partai Golkar Kalsel sendiri dimulai dari 25 September hingga 15 Oktober. Untuk nama-nama yang mengembalikan berkas akan dilakukan verifikasi dan klarifikasi berupa fit and proper test.

“Kita akan mengajukan tiga nama ke DPP Golkar, nanti yang menentukan di pusat. Kita DPD Golkar Kalsel melakukan survei elektabilitas perseorangan bakal calon, dan berpasangan petahana,” tutur Wakil Ketua I Tim Penjaringan Bakal Calon Pilgub dan Pilwagub DPD Partai Golkar Kalsel, H Puar Junaidi.

Para pelamar yang membawa formulir ke Golkar ini diperuntukkan bagi kursi calon wakil gubernur saja. Sebab, sebagai partai pemenang pemilu di Kalsel, Golkar sudah menetapkan H Sahbirin Noor sebagai satu-satunya calon gubernur.

Pertanyaannya seberapa besar kans duet Sahbirin-Wahid yang merupakan sesama beringin ini jika dibandingkan dengan Sahbirin dengan kader partai lain?

Tentu saja jawaban tak bisa sederhana. Sebab pada Pilgub ini, pertimbangan apakah memilih internal atau kader di luar beringin tak sederhana. Masih ada faktor lain seperti popularitas, hingga keterwakilan daerah pemilihan yang mesti menjadi pertimbangan.

Tapi sebelumnya, meski meraih suara terbanyak se-Kalsel dan miliki 12 dari 55 kursi di DPRD Kalsel, Ketua Harian DPD Golkar Kalsel H Supian HK memastikan tidak akan bisa mengawal kebijakan pemerintahan hanya bagi satu golongan saja. Harus ada kerja sama baik itu antara eksekutif maupun legislatif.

“Kami adalah satu mitra, jadi sebagai partai itu adalah mitra koalisi. Jadi bukan saling bermusuhan. Selama lima tahun ke depan, kami harapkan bukan sejauh mana orang mengenal kami, tapi bagaiman kinerja kami,” terangnya usai menghadiri penetapan perolehan kursi partai politik dan calon anggota DPRD terpilih 2019-2024, Sabtu (10/8).

Pun ke depan, partai Golkar akan membuat pencapain yang tentunya sejalan dengan visi dan misi gubernur. Selain itu, kembali sesuai fungsinya, Supian menegaskan untuk terus mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan. Lebih ditekankan olehnya agar jangan ada satu pun yang berpihak hanya pada satu golongan saja.

“Bukan masalah karena kami kebetulan partainya sama dengan pak gubernur, tapi sama-sama dengan partai lain harus mengawasi, kerja sama, dan evaluasi untik lima tahun yang akan datang,” lanjtunya. (fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Chell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

HEADLINE

Kalsel Tak Lagi Zona Aman Terorisme, Ulama Perlu Bentengi Anak Muda dari Paham Radikalisme

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Perlu peran ulama dalam memberikan pemahaman ajaran agama yang benar pada anak-anak muda agar tak terpapar radikalisme/ilustrasi. Foto: langgam.id
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Penyerangan di Mapolsek Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Senin (1/6/2020) dini hari lalu, membuka mata banyak orang! Bahwa ancaman aksi terorisme di Kalimantan Selatan (Kalsel) saat ini bukan ilusi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar didampingi Tim Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK)‎,‎ dalam kunjungannya ke Kalsel, Sabtu (6/6/2020) mengatakan, aksi tersebut menjadi kasus pertama penyerangan terbuka oleh jaringan terorisme di Provinsi Kalimantan Selatan!

Mirisnya, aksi teror dilancarkan AR, yang baru berusia 20 tahun. Komjen Boy Rafli Amar mengatakan pihaknya ingin mendalami secara langsung aksi teror untuk mengkaji bagaimana upaya pencegahan agar terorisme di Kalsel tidak terjadi lagi. Salah satu upayanya ialah melalui pendekatan agama.

“Tersangka aksi teror ini adalah seorang remaja. Itu artinya yang harus kita upayakan adalah bagaimana caranya agar anak-anak muda tidak terpapar paham radikalisme. Kita harus patahkan pemikiran dan pemahaman sesat dengan pendekatan agama,” ujarnya kepada Kanalkalimantan.com.

Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar saat datang di Kalsel. Foto: kanalkalimantan/Rico

Aksi teror di Mapolsek Daha Selatan, kata Kepala BNPT, adalah bentuk pelaku menebarkan kebencian tidak pada tempatnya. Untuk itu, BNPT mengajak seluruh alim ulama di Provinsi Kalsel, untuk meluruskan paham-paham ini, agar kasus yang sama tidak terulang.

Ditanya apakah Provinsi Kalsel akan ditetapkan dalam zona merah teroris, Kepala BNPT membantah wacana tersebut. Dirinya mengungkapkan bahwa status di Kalsel hanya ditingkatkan dalam kategori waspada.

“Tidak zona merah. Kita hanya meningkatkan kewaspadaan saja,” tungkasnya. Di sisi lain, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalsel, Hafiz Anshari mengecam aksi teror yang terjadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dirinya, secara tegas mengatakan bahwa apapun tindakan kekerasan meskipun mengatasnamakan agama, tidak pernah dibenarkan.

“Saya tekankan di agama Islam, bahkan di semua agama, tidak pernah membenarkan tindakan kekerasan. Dengan adanya kasus ini, provinsi Kalsel bukan lagi zona aman dari aksi teror. Jadi ini kewajiban kita semua untuk menanggulanginya,” katanya.

Sebelumnya, dalam suatu acara ‘Bersama Mencegah Radikalisme dan Terorisme di Kalimantan Selatan’ yang digelar oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalsel pada Selasa (31/12/2019), disebutkan bahwa sepanjang 2019, skala masyarakat Kalsel yang terpapar paham radikalisme dan terorisme berada pada angka 55.

Berdasarkan besaran angka yang didapatkan dari hasil riset dan suvei FKPT Kalsel tersebut, maka ancaman tersebut dikatakan masih dalam ambang menengah.

Sekretaris FKPT Kalsel, Mariatul Asiah menyebutkan, skala tersebut berarti paham radikalisme maupun terorisme di Bumi Lambung Mangkurat masih berada pada posisi tengah. “Masih sebatas pemikiran masyarakatnya, tidak ada aksi-aksi radikal yang ditemukan,” katanya ketika itu.

Namun demikian, posisi itu bukan berarti Kalsel yang dikenal kondusif ini dikategorikan aman dari paham-paham tersebut. “Kita harus tetap waspada agar Kalsel yang kondusif ini tetap bisa terjaga, serta yang terpenting bagaimana agar kita selalu mensinergikan semua elemen maupun kelompok masyarakat guna bersama-sama menangkal paham radikalismen dan terorisme,” tuturnya.

Sejauh ini, FKPT Kalsel telah melakukan berbagai upaya guna mencegah paham-paham tersebut supaya tidak tumbuh ataupun mengakar di kalangan masyarakat. Upaya-upaya tersebut dituangkan dalam riset tentang kearifan lokal sebagai daya tangkal berkembangnya paham radikalisme dan terorisme.(Kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

BREAKING NEWS. BNPT: 5 Terduga Teroris terkait Penyerangan Mapolsek Daha Selatan Ditangkap!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kepala BNPT Komjen Baoy Rafli Amar dalam kunjungannya ke Kalsel terkait kasus penyerangan Mapolsek Daha Selatan Foto : rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, KANDANGAN– Kasus penyerangan Mapolsek Daha Selatan, Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel), pada Senin (1/6/2020) dini hari lalu, menjadi perhatian khusus Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar didampingi Tim Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK)‎,‎ melakukan kunjungan ke Mapolsek Daha Selatan, Sabtu (6/6) guna melakukan supervisi kasus terorisme yang menyebabkan gugurnya seorang anggota polisi.

Terkait kasus tersebut, Komjen Boy Rafli Amar juga menyampaikan telah melakukan penangkapan beberapa terduga teroris pada Jumat (5/6/2020) di sejumlah lokasi. Dimana penangkapan tersebut masih terakait dengan aksi penyerangan di Polsek Daha Selatan yang dilakukan oleh AR, warga lokal yang mengaku sebagai simpatisan ISIS.

Komjen Boy mengatakan, penangkapan tersebut hasil pengembangan pemeriksaan yang dilakukan penyidik. Semuanya dirunut dari awal adanya kegiatan perencanaan penyerangan Mapolsek Daha Selatan, hingga bantuan yang dilakukan sejumlah pihak. Diduga dari mereka yang diamankan adanya unsur perbantuan terhadap AR yang tewas usai melakukan aksinya tersebut.

“Ada lima orang yang telah diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan pihak kepolisian, unsur perbantuan ini diberikan malam hari kepada pelaku sebelum kemudian melakukan penyerangan,” kata Komjen Boy, ditemui wartawan saat kunjungan ke Kecamatan Daha Selatan.

“Pemeriksaan kepada rekan-rekan tersangka masih kita lakukan. Termasuk kita juga mendalami waktu dan hari terjadinya aksi teror itu, yang mana bertepatan dengan hari lahir Pancasila,” tambahnya.

Terkait profil pelaku aksi teror yang mengklaim dirinya terafiliasi jaringan ISIS, Kepala BNPT belum banyak berkomentar. Namun, yang jelas dirinya membenarkan bahwa pelaku AR memang terafiliasi jaringan terorisme.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Mochamad Rifa’i, mengungkapkan bahwa 4 hingga 5 orang yang diamankan tersebut, tersebar di wilayah Provinsi Kalsel. “Kemungkinan jumlahnya akan bertambah,” tuturnya.

Sebelumnya, penyerangan Markas Polisi Sektor (Mapolsek) Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) diduga dilakukan oleh AR yang terindikasi jaringan ISIS. Dalam keterangan resminya pada Senin (1/6/2020) siang, Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Moch Rifa’i membeberkan kronologi penyerangan Mapolsek Daha Selatan yang mengakibatkan satu personel bernama Brigadir Leonardo Latupapua (30) gugur dalam tugas.

Sekitar pukul 02.15 Wita Bripda M Azmi mendengar keributan di ruang SPKT, pada saat itu posisi Bripda M Azmi berada di ruangan unit reskrim. Kemudian mendatangi ke ruangan SPKT dan melihat keadaan Brigadir Leonardo Latupapua sudah mengalami luka bacok, kemudian Bripda M Azmi mendatangi Kanit Intel Brigadir Djoman Sahat Manik Raja untuk meminta pertolongan dan bersama sama mendatangi ruang SPKT.

“Kemudian OTK tersebut mengejar kedua anggota yang mendatangi ruang SPKT tersebut dengan sajam jenis samurai yang sudah terhunus,” kata Kombes Rifa’i.

Lebih lanjut ia menjelaskan, anggota yang dikejar tersebut lari ke ruang Intel dan Binmas serta mengunci ruangan dari dalam sambil meminta bantuan menelpon ke Polres Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, OTK tersebut bersembunyi di ruangan unit Reskrim, hingga bantuan dari Polres HSS datang, OTK tersebut tidak mau menyerah.

Sehingga aparat kepolisian mau tidak mau mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap OTK tersebut dengan menghadiahkan tembakan, hingga akhirnya dinyatakan tewas saat dirujuk ke RSUD Hasan Basry Kandangan.

“Atas kejadian tersebut Kapolri Jenderal Pol Idham Azis turut berbelasungkawa dan memberikan santunan kepada keluarga korban Brigadir Leonardo Latupapua dan menaikan pangkat setingkat lebih tinggi kepada korban.

Di samping itu Kapolda Kalsel Irjen Pol Nico Afinta juga mengunjungi RSUD Hasan Basry Kandangan dan mengunjungi rumah almarhum dan memberikan santunan kepada keluarganya,” tutur Kombes Rifa’i.

Kombes Rifa’i menambahkan, selain melakukan olah TKP, aparat kepolisian juga mengamankan beberapa barang bukti. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : Rico
Editor : Chell

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Konflik Satwa Liar dan Manusia, Bekantan Masih Menjadi yang Utama

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Koloni bekantan Tanjung Pedada Tua, suaka margasatwa Kuala Lupak. Foto: BKSDA via bksdakalsel.com
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Konflik antara manusia dan satwa liar menjadi ancaman yang mengakibatkan menurunnya populasi beberapa jenis satwa liar. Konflik melibatkan perebutan sumberdaya yang terbatas antara manusia dan satwa liar pada suatu daerah, menyebabkan kerugian bagi satwa liar atau manusia tersebut.

Konflik tersebut terjadi akibat perubahan hutan menjadi kawasan produktif seperti pemukiman, pertanian, perkebunan, dan industri kehutanan. Hal itu menyebabkan berkurangnya kantong populasi dan mempersempit luasan area jelajah satwa liar. Konflik juga terjadi akibat perburuan berlebihan terhadap satwa liar.

Kalimantan Selatan sendiri mencatat data cukup besar akan konflik satwa liar dan manusia yang terjadi. Bekantan menjadi satwa liar yang paling sering berkonflik dengan manusia di wilayah Kalimantan Selatan.

Bekantan merupakan hewan endemik pulau Kalimantan yang tersebar di hutan bakau, rawa dan hutan pantai. Penyempitan wilayah habitat utama bekantan dan perluasan wilayah permukiman, perkebunan dan tambang menjadi faktor utama penyebabnya.

Berbicara dengan Kanalkalimantan.com kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalsel Dr Ir Mahrus Aryadi MSc menyampaikan konflik manusia dan bekantan yang terjadi di Kalsel sebagian besar terjadi di lokasi dimana habitat bekantan sebagian besar sudah tidak kompak (terfragmentasi) dan beralihfungsi menjadi berbagai bentuk pemanfaatan lain.

Data sampai bulan Juni 2020 tercatat, ada 6 kasus bekantan yang keluar habitat dan masuk wilayah manusia. Enam kasus terjadi di Balangan, Sengayam (Tanah Bumbu), Banjarmasin (dua kasus), dan Tanah Laut (dua kasus).

“Beragam faktor yang memaksa bekantan keluar habitat.  Faktor-faktor tersebut antara lain perkebunan, tambang, pembangunan (pemukiman, kantor dan lain-lain). BKSDA Kalsel telah mengambil langkah strategis, baik yang bersifat preventif maupun kuratif,” ungkapnya.

Kawasan Hutan Mangrove Suaka Marga Satwa Kuala Lupak. Foto: BKSDA via bksdakalsel.com

Mitigasi Konflik dan Penyadaraan Masyarakat

Menurut Mahrus, persoalan konflik manusia dan satwa liar (bekantan) merupakan persoalan yang multi sektoral dan multilanskap.

BKSDA Kalsel telah mengambil langkah strategis, baik yang bersifat preventif maupun kuratif.

Langkah preventif antara lain:

– Mengintensifkan perlindungan habitat bekantan di Kawasan konservasi melalui patrol kawasan dan monitoring populasi bekantan.

– kerjasama multipihak dengan instansi lain (Dinas Kehutanan, Pemprov/Pemda, swasta) untuk mengalokasikan lahan di luar kawasan konservasi sebagai kawasan ekosistem esensial (KEE) yang salah satu fungsinya untuk habitat bekantan. KEE yang sudah ada: lahan di desa Panjaratan Tanah Laut,  KEE Kuala Lupak, Barito Kuala.

– Sosialisasi melalui berbagai media, Website, Sosmed (FB, IG, Twiter), Poster, spanduk dll, untuk menyadarkan masyarakat agar turut berperan dalam pelestarian bekantan.

Kuratif:

– Melakukan penyelamatan bekantan yang terlibat konflik oleh tim Satgas BKSDA Kalsel

– Penegakan hukum terhadap tindakan ilegal terhadap satwa liar dilindungi bekerjasama dengan aparat penegak hokum Polda dan Polres  (banyak kasus yang sudah berhasil diungkap).

Lebih lanjut Mahrus mengatakan “Persoalan konflik manusia dan satwa liar (bekantan) merupakan persoalan yang multi sektoral dan multilanskap. Artinya pemecahan permasalahan konflik bekantan dan manusia harus melibatkan banyak instansi karena cakupannya tidak mengenal batas administrasi. Konflik satwa bukan hanya urusannya BKSDA Kalsel/KLHK saja tapi perlu dukungan pihak/instansi lain”

Sebagian besar habitat bekantan (60% lebih) berada di luar kawasan konservasi, yang kewenangannya berada di Pemprov/Pemda. Untuk itu peran multipihak sangat diharapkan dalam mencegah dan mengurangi konflik di masa depan.

“Kedepan kami BKSDA Kalsel, sebagai kepanjangan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang ada di daerah berharap pihak-pihak terkait mau untuk memikirkan masa depan bekantan yang ada di luar kawasan konservasi. Peran yang diharapkan adalah dengan melindungi habitat yang saat ini masih ada. Habitat-habitat ini agar ditetapkan dalam RTRW Pemprov/Pemda sebagai areal lindung yang tidak boleh dibuka,” pungkas Mahrus. (kanalkalimantan.com/andy)

 

Reporter : Andy
Editor : Bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->