Connect with us

Kota Banjarbaru

Pertaruhkan Jabatan, Gubernur Sahbirin Janji Penuhi Tuntutan Massa Mahasiswa

Diterbitkan

pada

Ribuan mahasiswa saat berdemo di Kantor Gubernur Kalsel, tadi siang Foto : rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU,  Aksi unjuk rasa dari ratusan mahasiswa-mahasiswi dari berbagai kampus yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kalsel, menghasilkan point-point tambahan dari tuntutan awal. Bahkan, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor harus menyatakan sikap untuk mundur dari jabatannya jika tuntutan massa tidak terealisasikan. Gubernur pun menyatakan menyanggupi!

Dari pantauan di lapangan, massa yang sudah memenuhi halaman depan kantor Sekretariat Provinsi Kalsel, memaksa Gubernur berbaur bersama mereka dengan duduk lesehan di lantai. Selain itu aparat yang berjaga juga dipaksa duduk.

Gubernur yang didampingi Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Provinsi Kalsel, Hanif Faisol Nurofiq tampak santai saat dikelilingi ratusan massa. Meski massa terus menerus meneriakan kritikan pedas terhadap Pemprov atas terjadinya bencana kabut asap, Sahbirin sendiri menanggapinya dengan kepala dingin. (Baca: Tuntut Maksimal Penanganan Karhutla, Ratusan Mahasiswa Demo Kantor Gubernur Kalsel)

Sejumlah permintaan diajukan massa, seperti halnya data luasan karhutla dimasing-masing daerah hingga nama-nama perusahaan yang diduga menyebabkan Karhutla (Korperasi). Belum maksimalnya penanganan Karhutla oleh Pemprov serta pemerintah daerah, dituding menjadi faktor utama penyebab bencana kabut asap selalu terjadi setiap tahunnya di Kalsel.

Koordinator Wilayah dari Aliansi Mahasiswa Kalsel, Ghulam mengatakan slogan “Bergerak” cetusan Gubenur sudah bertolak belakang dengan  kondisi Kalsel saat ini. Dia juga menegaskan agar Paman Birin -sapaan akrab Gubernur Kalsel- tidak hanya melulu fokus pada pembangunan.

“Jangan yang diurus cuma Kiram Park saja. Lihat juga masyarakat di pedalaman. Mereka tiap hari menghirup kabut asap. Slogan Begerak jangan cuma ke atas tapi juga harus ke bawah,” katanya.

Tidak hanya itu, Ghulam juga mengingatkan Pemerintah Daerah agar tidak bermain mata dengan perusahan yang ingin membuka lahan dengan cara membakar. “Kami ingatkan, tidak boleh ada kepentingan pribadi. Rakyat disini menderita,” tegasnya.

Untuk itu, massa mendesak Pemprov untuk menunjukan nama-nama perusahaan yang diduga menyebabkan Karhutla sepanjang tahun 2019. Namun, Pemprov sendiri tidak dapat menunjukan data tersebut karena penyidikan ditangani oleh Polda Kalsel.

Gesekan sempat terjadi dalam aksi demo hari ini, saat massa meminta surat pernyataan dari Pemprov Kalsel namun surat yang diberikan pemprov tidak memiliki nomor surat. Alhasil, mahasiswa merobek surat tersebut dihadapan Gubernur dan meminta untuk dibuatkan ulang. (Lihat: 8 Tuntutan Mahasiswa ke Gubernur Kalsel, red).

8 Tuntutan Mahasiswa ke Gubernur Kalsel

1.      BERKOMITMEN TIDAK ADA LAGI MEMBUKA LAHAN SAWIT DAN TIDAK ADA PEMBUKAAN LAHAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI.
2.      MENUNTUT  PEMERINTAH DAERAH BERTINDAK SERIUS DALAM MENANGGULANGI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG TERJADI DI KALSEL.
3.      MENUNTUT PEMERINTAH DAERAH DAN PUSAT MELAKUKAN PENGAWASAN SECARA BERKALA SERTA PENCEGAHAN KEBAKARAN TERHADAP LAHAN GAMBUT ATAU LAHAN YANG RENTAN TERBAKAR AGAR KARHUTLA TIDAK JADI EVENT TAHUNAN.
4.      MENUNTUT PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENYEDIAKAN TENAGA MEDIS SERTA OBAT-OBATAN DI DAERAH YANG TERKENA DAMPAK KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SERTA MELAKUKAN PEMERIKASAAN KESEHATAN SECARA BERKALA MENGENAI PENYAKIT YANG DATANG DARI AKIBAT PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG ADA DI KALSEL.
5.      MENUNTUT PRESIDEN JOKOWI MENUNAIKAN JANJINYA INGIN MENCOPOT PANGDAM, KAPOLDA HINGGA DANREM YANG TIDAK BECUS ATASI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.
6.      TINDAKAN TEGAS DAN USUT TUNTAS PARA PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SESUAI UU YANG BERLAKU TERMASUK PT AGS DI KABUPATEN TANAH LAUT DAN PT ADL DI KABUPATEN BATOLA.
7.      BERKOMITMEN UNTUK MUNDUR SEBAGAI GUBERNUR KALSEL APABILA TINDAK ADA TINDAK LANJUT DARI ALIANSI MAHASISWA KALSEL.
8.      MENUNTUT GUBERNUR KALSEL DAN PEMPROV KALSEL MEMBERIKAN SANTUNAN KEPADA MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK ASAP DAN DIBUKTIKAN DENGAN DOKUMENTASI MEDIA.

Situasi semakin mencekam tak kala Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Wahyuddin diduga membentak saat menyebutkan dua perusahaan yang menyebabkan Karhutla. Terpicu nada tinggi dari Wahyuddin, massa yang awalnya duduk kemudian mulai berdiri dan melaku aksi dorong hingga pelemparan botol plastik kearah petugas kepolisian.

Beruntung, gesekan ini bisa diredam oleh koordinator masing-masing kampus. Kurang lebih 2 jam aksi demo berlangsung, Ghulam mengatakan pihaknya telah menambah 3 point dalam tuntutannya.  “Intinya Gubernur sudah menyatakan sikap jika seluruh tuntutan kami tidak terealisasikan maka beliat siap melepas jabatannya,” kata mahasiswa Uniska tersebut.

Sementara itu, Gubernur Kalsel mengatakan pihaknya sangat terbuka dengan apresiasi para mahasiswa lintas Kalsel ini. Dia juga berjanji akan mengerjakan seluruh point-point yang telah disampaikan para mahasiswa dengan tenggak waktu yang ditentukan. “Saya akan lalukan apapun demi masyarakat. Selama dua minggu kedepan jika saya tidak bisa mengerjakan tuntutan yang dimaksud, saya siap mundur dari jabatan saya, sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Massa mulai membubarkan diri setelah Gubernur Kasel menandatangi Surat Pernyataan yang diserahkan kepada perwakilan Aliansi Mahasiswa Kalsel. (rico)

Reporter : Rico
Editor : Chell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Kota Banjarbaru

Empat Jenazah Sudah Mengisi Permakaman Khusus Covid-19 di Banjarbaru

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Permakaman khusus jenazah yang ditangani sesuai protokol Covid-19 di Kecamatan Cempaka sudah mulai terisi. Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Permakaman jenazah Covid-19 di kota Banjarbaru berlokasi di Kelurahan Cempaka, telah difungsikan. Hingga saat ini, telah empat orang yang dimakamkan dengan protap Covid-19 di tempat peristirahatan terakhir tersebut.

Kepala BPBD Banjarbaru, Zaini Syahranie, mengatakan keemoat jenazah yang dimakamkan tersebut merupakan mereka yang dinyatakan terkonfirmasi Covid-19 melalui hasil uji swab, maupun ada juga yang dinyatakan reaktif dari hasil rapid test.

“Empat jenazah yang dikubur di sana, dua diantaranya terpapar Covid-19 melalui hasil swab. Sedangkan dua jenazah lainnya dinyatakan reaktif dari hasil rapid test,” katanya, kepada Kanalkalimantan, Sabtu (11/7/2020).

Meskipun dua jenazah hanya dinyatakan reaktif melalui hasil pemeriksaan rapid test dan belum dinyatakan terpapar Covid-19, namun tetap saja penguburan yang dilakukan wajib menerapkan protokol kesehatan standar Covid-19. Hal ini, sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kabid Pertamanan PJU dan Permakaman Disperkim Banjarbaru, Sartono mengungkapkan permakaman di Kelurahan Cempaka, tak hanya dikhususkan untuk mereka yang terpapar atau terindikasi Covid-19. Sebab, sebenarnya permakaman seluas lebih dua hektare tersebut memang dibuka untuk masyarakat umum.

“Tidak ada pembedaan. Prinsipnya, kalau ada masyarakat yang meminta penguburan jenazah di sini maka akan difasilitasi,” terangnya.

Disperkim Banjarbaru sampai saat ini terus memaksimalkan fasilitas di area permakaman tersebut. Seperti halnya yang baru-baru ini dilakukan, rampungnya pengerasan akses jalan masuk menuju permakaman.

Selain permakaman di Kelurahan Cempaka, di tahun ini juga Disperkim Banjarbaru membuka 2 permakaman umum lainnya. Berlokasi di Kelurahan Guntung Manggis dengan luas empat hektare dan di Kelurahan Sungai Ulin, seluas satu hektare.

Kendati demikian, Sartono mengaku tidak merekomendasikan permakaman di wilayah Guntung Manggis dan Sungai Ulin, kepada masyarakat.

“Dengan mempertimbangkan kondisi pandemi saat ini, maka kita sarankan jenazah dikuburkan di permakaman Cempaka saja. Untuk jaga-jaga,” kata Sartono.

Menurut data Gugus Tugas Percepatan Penaganan Covid-19 di Banjarbaru, sampai pada hari ini sudah ada 14 orang dinyatakan meninggal terkonfirmasi Covid-19. Namun sebagai catatan, peningkatan jumlah angka kematian di Banjarbaru tidaklah signifikan. (kanalkalimantan.com/rico)

< ldiv class="reporter">Reporter : Rico
Editor : Bie



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Kota Banjarbaru

Pendapatan Retribusi Uji KIR Banjarbaru Kembali Normal, Target PAD 2020 Masih Bisa Dikejar

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pelaksanaan uji KIR di Dishub Banjarbaru Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pendapatan Kota Banjarbaru di sektor retribusi Uji KIR di Dinas Perhubungan (Dishub) mulai dinyatakan stabil, setelah sebelumnya sempat mengalami penurunan tajam akibat dampak pandemi Covid-19.

Kepala UPT Pengujian dan Perbengkalan Kendaraan Bermotor (PPKB), Magi, mengungkapkan dalam kurun waktu April – Mei, pendapatan dari uji KIR hanya berkisar antara Rp 21 juta saja. Sedangkan, jika pada kondisi normal, pendapatan bisa mencapai Rp 36 juta.

“Sejak April – Mei itu turun drastis hingga mencapai 50 persen. Tapi di Juni kemarin, sudah mulai merangkak naik menjadi Rp 31 juta. Memang belum mencapai target pendapatan normal, tapi kondisi ininsaya rasa sudah mulai menunjukan peningkatan,” katanya, Sabtu (11/7/2020).

Berbagai faktor menjadi penyebab turunnya pendapatan di sektor retribusi uji KIR. Seperti halnya, perubahan kebijakan selama pandemi hingga tak beroperasinya perusahaan-perusahaan korporasi yang memiliki armada besar.

 

Menurut data UPT PPKB Dishub Banjarbaru, dalam tempo 1 bulan, uji KIR biasanya melayani kurang lebih 300-400 armada yang didominasi milik perusahaan korporasi. Setelah merebaknya pandemi, perusahaan korporasi tersebut berhenti operasional sementara waktu, sehingga ratusan armada juga tak lagi mengaspal ke jalan.

“Alhamdulillah, beberapa waktu belakangan ini perusahaan tersebut mulai beroperasi kembali dan melintas ke Banjarbaru. Oleh karena itu, pendapatan kita mulai merangkak normal kembali,” tuturnya.

Kendati demikian, Magi mengakui bahwa ada juga beberapa perusahaan yang gulung tikar akibat pandemi. Hanya saja, dirinya tetap optimis mampu mencapai targer Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun ini.

“Sebelumnya kita sudah meminta ada penurunan target PAD 2020 karena situasi pandemi dan itu telah disetujui Pemko. Target PAD yang awalnya Rp 408 juta kini diturunkan menjadi Rp 325 juta. Insya Allah, target baru mampu kejar,” lugasnya.

Karena masih di situasi pandemi, protokol pengujian KIR kata Magi tetap diberlakukan. Termasuk soal kebijakan hanya ada satu pengemudi untuk satu unit serta menerapkan protokol pencegahan seperti wajib masker dan mencuci tangan di lokasi pengujian.

Sebagai informasi, pengujian kir kendaraan angkutan barang dan penumpang sendiri dilakukan setiap enam bulan sekali untuk satu unit armada. Adapun, besaran tarif sekali pengujian berkisar dari Rp 70.000. Dalam satu bulan, UPT PPKB bisa melayani sampai 300-500 unit dan satu tahun mencapai 6000 unit. (Kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Kota Banjarbaru

Disiapkan Rp 10 Miliar, Program Padat Karya Stimulus Ekonomi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Banjarbaru

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Proyek padat karya stimulus ekonomi disiapkan untuk 20 kelurahan di kota Banjarbaru. Foto: dok kanalkalimantan/rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Stimulus di bidang ekonomi guna menghidupkan kembali kegiatan ekonomi masyarakat kota Banjarbaru yang terdampak pandemi Covid-19 segera terealisasi.

Berdasarkan informasi yang diberikan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru, payung hukum untuk melaksanakan program ini telah terbentuk melalui draft Peraturan Wali Kota (Perwali).

Salah satu stimulus ekonomi yamg direncanakan ialah mempekerjakan masyarakat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur melalui program padat karya. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarbaru bertugas menyediakan berbagai paket proyek, tersebar di 20 kelurahan.

Kepala Dinas PUPR Banjarbaru Ir Jaya Kresna membenarkan bahwa payung hukum tersebut telah terbentuk. Hanya saja, belum bisa dilaksanakan, lantaran pihaknya saat ini masih membentuk draft Perwali untuk teknis pelaksanaan.

“Semua sudah kita diskusikan dan sedang kita susun. Jika draft Perwali tentang teknis pelaksanaan program padat karya ini sudah terbentuk, tinggal action saja,” akunya, Jumat (10/7/2020) siang.

Pelaksanaan program padat karya tersebut, kata Jaya, akan bekerjasama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Adapun teknisnya, Dinas PUPR menyiapkan berbagai paket pengerjaan dan akan ditawarkan kepada LPM, sebagai mitra pemerintah di tiap kelurahan.

Dikatakan Jaya, terbaru ini pihak-pihak LPM telah menyetujui seluruh paket pengerjaan yang diusulkan. Untuk proses selanjutnya, maka pihak LPM diharuskan mengajukan proposal ke Pemerintah Kota (Pemko) agar anggaran bisa dicairkan.

“Pencairan anggaran dilakukan secara bertahap sesuai permintaan dari LPM. Walaupun bertahap, seluruh serapan anggaran harus dicairkan di tahun ini juga agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” lanjutnya.

Baca Juga : Berdayakan Warga Terdampak Covid-19, PUPR Banjarbaru Siapkan Lebih 20 Proyek Padat Karya!

Paket-paket pengerjaan yang diusulkan melalui program padat karya ini secara umum bersifat pemeliharaan saja, yang artinya bisa dikerjakan oleh tenaga manusia. Terdiri dari dari masing-masing bidang Dinas PUPR, seperti halnya pembangunan jalan, membersikan sampah atau gulma di sepanjang jembatan, hingga drainase lingkungan.

“Total anggaran seluruh paket pengerjaan yang kita usulkan ini mencapai kurang lebih Rp 10 miliar. Sebenarnya, anggaran stimulasi ekonomi di Dinas PUPR tersedia Rp 20 miliar. Tapi, setelah kita sesuaikan dengan kemampuan pelaksanaan paket pengerjaan kita, rupanya menyusut menjadi Rp 10 milar,” pungkas Jaya.

Perlu diketahiui, anggaran stimulus ekonomi di Dinas PUPR tersebut disalurkan melalui anggaran penanganan Covid-19 di Kota Banjarbaru bersumber dari dana BTT (Belanja Tidak Terduga) sebesar Rp 167 miliar. Sebagaimana peruntukannya, anggaran penanganan Covid-19, terbagi untuk tiga bidang. Pembagiannya meliputi 45 persen untuk bidang kesehatan, 30 persen untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan 25 persen untuk stimulus ekonomi. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : Rico
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->