Pilkada 2024 atau 2022? Begini Peta Sikap Fraksi di DPR Terkini!

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Sikap sejumlah partai politik soal tarik-ulur jadwal Pilkada berikutnya berubah usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan parpol pendukungnya. Bagaimana petanya sekarang?
Hingga saat ini sikap 9 fraksi terbelah. Ada 6 fraksi yang mendukung Pilkada 2024 dan tiga fraksi tetap ingin pilkada di tahun 2022.

Ini merupakan pemetaan sikap terbaru usai Presiden Jokowi membahas wacana revisi UU Pemilu dengan memanggil mantan juru bicara TKN-nya pada Kamis (28/1). Pertemuan Jokowi itu diungkap oleh Arsul Sani, yang merupakan Waketum PPP.

Arsul mengatakan Presiden Jokowi mengundang para eks jubir TKN dalam rangka melakukan pertemuan rutin. Menurutnya, pertemuan itu dihadiri oleh 15 orang dari PDI Perjuangan, PPP, Golkar, NasDem, PKB, dan Hanura.

Arsul Sani mengatakan Presiden Jokowi meminta agar para parpol di parlemen benar-benar mempertimbangkan soal revisi UU Pemilu. Terlebih, di tengah pandemi COVID-19 masih banyak persoalan yang masih belum benar-benar pulih.

Menurut Arsul, Presiden Jokowi ingin setiap parpol serius memikirkan segala kepentingan terkait pelaksanaan pilkada. Jokowi, dikatakan Arsul, ingin setiap partai memerhatikan manfaat dan mudarat jika pilkada digelar lebih cepat dari UU Pemilu saat ini.

“Jadi intinya Presiden meminta agar dikaji betul dari berbagai kepentingan, tentunya kepentingan bangsa dan negara, manfaat dan mudaratnya ada Pilkada lagi yang lebih cepat dari pada yang sudah ditetapkan dalam UU yakni akhir tahun 2024,” ungkapnya dilansir detik.com.

Seperti diketahui, UU Pemilu saat ini mengatur Pilkada berikutnya dilakukan serentak pada 2024. Namun, muncul wacana revisi UU Pemilu yang salah satu isinya adalah Pilkada berikutnya menjadi tahun 2022. Sejumlah pengamat berspekulasi bahwa penentuan jadwal Pilkada berikutnya ini akan berdampak pada kontestasi Pilpres 2024.

Kembali ke pertemuan Jokowi dan para pendukungnya, ada parpol yang kemudian mengubah sikap soal jadwal Pilkada, tapi ada juga yang tetap.

Berikut ini sikap 9 partai politik terkini terkait Pilkada 2024:
1. Dukung Pilkada Tetap 2024
Ada 6 fraksi yang mendukung pilkada digelar 2024. Di antaranya Golkar, Gerindra, PDIP, PKB, PPP, dan PAN.
Golkar yang sebelumnya mendukung pilkada dilaksanakan 2022, kini berubah sehingga mendukung pilkada digelar 2024. Sikap Golkar ini berubah setelah Presiden Jokowi mengumpulkan mantan jubir TKN-nya.

Kemudian Gerindra saat ini mengusulkan Pilkada digelar serentak pada 2024 sesuai dengan UU Pemilu tahun 2017. Gerindra sebelumnya belum menentukan sikap.

Sama halnya dengan PPP. Untuk PPP, mereka tak ingin UU Pemilu kerap direvisi dan meminta pilkada tetap digelar pada 2024.

Lalu, PDIP menilai bahwa persoalan pilkada lebih pada aspek pelaksanaan dan bukan pada substansi undang-undangnya. Oleh sebab itu, PDIP ingin Pilkada 2024 tetap digelar.

Sementara, menurut PKB dua tahun ke depan pemerintah harus fokus mengatasi pandemi serta dampak yang ditimbulkan.

Lebih lanjut, PAN menyoroti situasi pandemi COVID-19 di Tanah Air saat ini. PAN menilai kegiatan yang memakan anggaran besar sebaiknya ditunda. “Sampai hari ini PAN mengusulkan ya, kalau bisa pilkadanya diundur sampai 2024,” kata Ketua DPP PAN Ahmad Yohan kepada wartawan, Rabu (27/1/2021).

2. Ingin Pilkada Dipercepat ke 2022
Ada 3 partai yang ingin pilkada tetap digelar tahun 2022, yakni NasDem, PKS, dan PD. Ketiganya mendukung adanya normalisasi UU Pemilu.

Sikap NasDem tidak berubah setelah Presiden Jokowi mengumpulkan mantan jubir TKN. NasDem tetap konsisten mendukung pilkada 2022 karena mempertimbangkan kemaslahatan orang banyak. NasDem khawatir akan ada banyak kegaduhan dalam rangkaian penyelenggaraan pemilu serentak tersebut. NasDem juga mengatakan akan banyak anggaran yang keluar jika pemilu dilaksanakan secara serentak.

Sementara itu PKS yang mendukung pilkada 2022 sejak awal menilai daerah butuh pemimpin yang bisa membuat wilayah kondusif di tengah masa pandemi ini. Oleh karena itu, PKS sepakat pilkada digelar 2022, agar tidak ada kekosongan pemimpin di suatu wilayah.

Kemudian, PD berpandangan pilkada serentak 2024 akan memberatkan anggaran dan kerja penyelenggara pemilu. PD juga menilai demokrasi yang tidak sehat jika suatu wilayah dipimpin penanggung jawab dalam waktu yang lama.(Kanalkalimantan.com/dtk/suara)

Editor : Cell