Connect with us

Hukum

Pinangki Beli BMW hingga Poles Wajah di AS dari Suap Dolar Djoko Tjandra

Diterbitkan

pada

Terdakwa kasus suap pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2020). [Suara.com/Angga Budhiyanto]
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Jaksa Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima uang senilai 500 ribu USD dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal itu dilakukan agar Djoko Tjandra –yang saat itu masih buron– tidak dieksekusi dalam kasus hak tagih atau cassie Bank Bali.

Selain itu, dia juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hal tersebut terkuak saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan surat dakwaan pada sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TPPU) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2020).

Jaksa membacakan gaji bulanan Pinangki selaku Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan. Pinangki menerima bulanan sebesar Rp 9,4 juta, tunjangan kinerja Rp 8,7 juta, hingga uang makan Rp 731 ribu.



“Dengan total keseluruhan sebesar Rp 18.921.750,” kata jaksa saat membacakan surat dakwaan.

Pinangki yang menerima uang dari Djoko Tjandra untuk kepengurusan fatwa Mahakamah Agung (MA).

Uang tersebut dia gunakan untuk membeli mobil BMW X5, sewa apartemen, hingga perawatan kecantikan di Amerika Serikat.

“Telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1,” lanjut Jaksa.

Pinangki menerima sebesar 500 ribu USD dari Djoko Tjandra melalui Andi Irfan Jaya. Uang itu kemudian diberikan ke Anita Kolopaking sebesar 50 ribu USD.

“Sehingga terdakwa menguasai USD 450 ribu atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu supaya mengurus fatwa MA melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku PNS atau penyelenggara negara yaitu sebagai jaksa,” tambah jaksa.

Jaksa juga menyebut jika Pinangki sempat akan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari Djoko Tjandra  pada periode tahun 2019. Caranya, dia menukar uang sebesar 337.600 USD money changer atau senilai Rp 4,7 miliar.

Tak hanya itu, Pinangki turut meminta agar sang suami, AKBP Napitupulu Yogi Yusuf juga menukarkan mata uang sebesar 10 ribu USD senilai Rp 147,1 juta melalui anak buahnya.

“Nilai total keseluruhan penukaran mata uang yang dilakukan terdakwa pada periode 27 November 2019 sampai dengan 7 Juli 2020 adalah sebesar USD 337.600 menjadi mata uang rupiah sebesar Rp 4.753.829.000 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut,” jelas jaksa.

Pada November 2019 hingga hingga Juli 2020, uang tersebut digunakan Pinangki untuk membelanjakan sejumlah barang.

  1. . Pembelian 1 unit mobil BMW X5 senilai Rp 1,7 miliar
  2. . Pembayaran sewa Apartemen Trump International di Amerika Serikat pada 3 Desember sebesar Rp 412,7 juta
  3. Pembayaran dokter kecantikan di Amerika Serikat yang bernama dokter Adam R Kohler sebesar Rp 419,4 juta
  4. Pembayaran dokter home care atas nama dr Olivia Santoso untuk perawatan kesehatan dan kecantikan serta rapid test sebesar Rp 176,8 juta.
  5. Pembayaran kartu kredit di berbagai bank, Rp 467 juta, Rp 185 juta, Rp 483,5 juta, Rp 950 juta.
  6. Pembayaran sewa apartemen The Pakubuwono Signature dari Februari 2020-Februari 2021 sebesar USD 68.900 atau setara Rp 940,2 juta.
  7. Pembayaran Sewa Apartemen Darmawangsa Essence senilai USD 38.400 atau setara Rp 525,2 juta.

Pertama, ucap Jaksa, Pinangki membelanjakan uang sejumlah Rp1.753.836.050 atau Rp1,7 miliar untuk 1 unit BMW X5 dengan plat nomor F 214. Pembayaran dilakukan dengan cara tunai dalam beberapa tahap.

Dalam sidang perdana ini, JPU pun mendakwa Pinangki melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) subsider Pasal 11 UU Tipikor.

Pinangki juga didakwa Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang serta didakwa terkait pemufakatan jahat pada Pasal 15 jo Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor subsider Pasal 15 jo Pasal 13 UU Tipikor. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Hukum

Gus Nur Ditangkap, Muannas: Agar Mulutnya Tidak Lagi Semburkan Kebencian  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Gus Nur. foto: dok pribadi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM – Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid mengapresiasi Markas Besar Polri yang sudah menangkap pendakwah Sugi Nur Rahardja atau dipanggil Gus Nur di Malang, Jawa Timur, Sabtu (24/10/2020), sekitar pukul 00.00 WIB.

“Apresiasi dan penghargaan yang tinggi bagi jajaran Polri atas penangkapan SN berkaitan dengan penghinaan dan tuduhan terhadap NU,” kata Muannas Alaidid melalui video yang diunggah ke media sosial.

Muannas yang juga advokat DPP LBH Partai Solidaritas Indonesia mengatakan tidak tahu pasti sudah berapa banyak laporan mengenai Gus Nur kepada polisi. Sepengetahuan Muannas, laporan sudah dibuat, antara lain di Banten, Jember, dan Jakarta.

Muannas berharap penangkapan terhadap Gus Nur dapat menjadi efek jera terhadap kalangan yang disebutnya berupaya memecah belah peradamain.



Muannas mengatakan peradaban Indonesia akan hancur bila media sosial dibangun dengan cara seperti menghina, mencaci maki, dan adu domba lembaga negara, TNI, Polri dan sesama anak bangsa.

“SN sudah pantas ditangkap agar mulutnya tidak lagi menyembur kebencian di tengah kita,” kata Muannas. Dia juga memposting salah satu ceramah Gus Nur ke timeline Twitter.

Pengacara Gus Nur, Andry Ermawan, saat dikonfirmasi Suara.com mengonfirmasi penangkapan tersebut. Namun, Andry belum bisa menjelaskan secara detail.

“Iya benar. Ada tim dari Bareskrim membawa surat penangkapan. Ditangkap di rumahnya tadi malam,” kata Endy.

Ditanya apakah Gus Nur ditangkap dalam kasus dugaan penghinaan terhadap NU yang viral di Youtube, Andy memastikan bukan.

“Bukan mas. Ini kasus beda. Untuk itu saya bersama tim akan segera menindaklanjuti penangkapan dengan memastikan surat-surat penangkapan juga dalam kasus apa,” kata dia.

Saat ini, kata Andy, tim penasehat hukum masih membahas langkah-langkah yang akan diambil untuk menangani kasus Gus Nur.

“Hari ini akan kita rapatkan dengan tim untuk membahas penanganan kasus yang menimpa Gus Nur. Namun di Mabes sudah ada penasehat hukum dari kita yang sudah mendampingi,” kata dia.

Sementara menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono, Gus Nur ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/171/X/2020/Dittipidsiber.  Dalam surat penangkapan disebutkan, Gus Nur disinyalir menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu atau SARA terhadap kelompok tertentu.

Gus Nur diduga melanggar Pasal 45A ayat (2) Juncto Pasal 28 Ayat (2)  dan atau Pasal 45 ayat (3) Juncto 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 156 KUHP dan atau Pasal 310 dan atau 311 KUHP dan atau 207 KUHP. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Direktur Binapi ke Lapas Karang Intan, Lihat Langsung Kegiatan Produktif Warga Binaan  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Direktur Binapi Hendra Eka Putra mengunjungi Lapas Karang Intan, Rabu (21/10/2020). Foto : putra
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKAIMANTAN.COM, MARTAPURA – Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi (Dir Binapi Lakerpro) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM, Hendra Eka Putra, Rabu (21/10/2020), mengunjungi Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan, Kabupaten Banjar.

Rombongan Dir Binapi Lakerpro didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalsel Abdul Karim, serta kepala satuan kerja Pemasyarakatan se-Banjar Raya, disambut langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas), Sugito beserta jajaran.

Direktur Binapi kemudian berkeliling melihat langsung kegiatan pembinaan yang sedang berlangsung di Lapas Karang Intan. Diantaranya perkebunan, perikanan, peternakan, pembuatan mebel dan sasirangan.

Pada tahun 2020, Lapas Karang Intan mendapat alokasi sebanyak 25 paket kegiatan pelatihan kemandirian. Hingga bulan Oktober 2020, 22 paket kegiatan telah terlaksana, dan 3 paket kegiatan sedang berlangsung.



Dari kegiatan pembinaan kemandirian yang dilakukan, Lapas Karang Intan telah menyetorkan dana kepada kas negara sebanyak Rp 26.314.500 sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2020.

Kalapas Sugito mengatakan, Lapas Karang Intan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan semua paket kegiatan pelatihan kemandirian, baik instansi pemerintah maupun perorangan yang membidangi.

“Kita bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya Balai Latihan Kerja Kalsel, Balai Perikanan Budidaya Air Tawar, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar, pengrajin sasirangan dan lain-lain, sejauh ini instruktur merasa nyaman memberikan pelatihan bagi warga binaan, karena warga binaan memiliki antusias yang tinggi dengan pelatihan yang mereka jalani, sebagai bekal kehidupan di luar Lapas nanti,” tutur Sugito.

Lebih lanjut orang nomor satu di Lapas Karang Intan ini menambahkan, pada tahun 2021 nanti, Lapas Karang Intan mendapatkan 10 paket kegiatan, dan akan lebih memanfaatkan lahan di dalam Lapas yang saat ini masih belum maksimal pemanfaatannya, agar lebih produktif dan bermanfaat bagi semua.

“Tahun depan (2021) Kita mendapatkan 10 paket kegiatan pelatihan, dan Kita akan memanfaatkan lahan yang ada di dalam Lapas, untuk dikelola agar menjadi lahan produktif, kita maksimalkan kegiatan warga binaan di dalam Lapas,” ujar Sugito.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Binapi Hendra Eka Putra berharap agar kedepannya Lapas Karang Intan dapat menjadi Lapas produktif, sesuai dengan program revitalisasi pemasyarakatan yang aktif menjalankan program pembinaan produksi.

Direktur Binapi berpesan agar Lapas Narkotika Karang Intan dapat menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan dengan baik, sesuai dengan yang telah menjadi ketetapan, jangan melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
(kanalkalimantan.com/putra)

Reporter : Putra
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->