PKB Patahkan Isu Batalkan Koalisi di Pilwali Banjarbaru, Dukung Penuh Aditya-Said Abdullah

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Koalisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jelang Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Banjarbaru 2024 digoyang sebelum resmi mendaftar. Elit pusat kedua partai politik komunikasi dan bersepakat membangun koalisi di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh Raya, Senen, Jakarta Pusat, pada April lalu.

Petahana Aditya Mufti Ariffin berpasangan dengan Said Abdullah -mantan Sekda Banjarbaru- yang diusung maju dalam Pilwali Banjarbaru 2024.

Surat Keputusan (SK) dari DPP PPP pada Mei lalu kemudian disusul PKB awal Juli. Penyerahan SK dari DPP PKB itu digelar secara seremonial di salah satu hotel di wilayah Banjarbaru. Diserahkan langsung oleh Sekretaris DPW PKB Kalimantan Selatan Hormansyah didamping Ketua DPC PKB Kota Banjarbaru Ririek Sumari kepada Aditya-Said Abdullah.

Baca juga: 30 Anggota DPRD HSU 2024-2029 Resmi Dilantik

Bakal calon Aditya-Said Abdullah kantongi syarat minimal 6 kursi legislatif di DPRD Kota Banjarbaru (PPP 3 kursi dan PKB 3 kursi).

Belakangan munculnya kabar perahu koalisi dua partai gagal mendukung Aditya-Said Abdullah. Lantaran PKB disebut-sebut menarik diri dari dukungan koalisi. Kabar itu dihembuskan Direktur Riset Trust Indonesia Ahmad Fadhli melalui pemberitaan yang menyebut sosok penantang Erna Lisa Halaby akan menjadi satu-satunya calon tunggal di kontestasi politik Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan.

Kabar petahana ditinggal PKB secara tegas ditanggapi oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Banjarbaru. Ketua DPC PKB Banjarbaru, Ririk Sumari menepis kabar tersebut dimana pihaknya sendiri belum ada menerima pemberitahuan dari DPP PKB mengenai perubahan arah dukungan di Pilwali Banjarbaru 2024.

Baca juga: Gusti Rizky Digadang Ketua DPRD Banjarbaru 2024-2029

“Insya Allah tetap, tidak ada perubahan. Sampai sekarang kami masih memegang SK dukungan untuk Aditya‐Said Abdullah,” tegas Ririk, Senin (5/7/2024) sore.

Surat tersebut lanjut Ririk, bernomor 303553/DPP/01/VI/2024 tentang penetapan HM Aditya Mufti Ariffin dan H Said Abdullah sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru periode 2024-2029 dari partai PKB.

Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB, Hasanuddin Wahid. SK kemudian diserahkan Sekretaris DPW PKB Kalsel Hormansyah ke petahana pada Sabtu (6/7/2024) lalu.

“Kami internal PKB di DPC sampai DPW juga bingung, kenapa sampai ada kabar tersebut. Sekarang yang jelas kami masih memegang SK untuk petahana,” jelasnya.

Baca juga: Sekda Banjar Ajak ASN dan Masyarakat Meriahkan HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Banjar

Tak hanya itu, kata Ririk, PKB Banjarbaru telah merapatkan barisan mulai dari tingkat kecamatan hingga kelurahan, serta sudah beberapa kali sosialisasikan pasangan Aditya-Said Abdullah kepada masyarakat.

“Kami dari DPC diinstruksikan untuk memenangkan Paslon yang sudah mendapat SK. Jadi kami dan Paslon masih memegang SK dari DPP PKB per tanggal itu. InsyaAllah semua tetap tidak ada perubahan,” tuntasnya.

Pernyataan Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadhli yang menyebut petahana Wali Kota Banjarbaru terancam tak bisa maju turut pula disorot pengamat hukum dan politik lantaran dinilai tidak berdasar. Hal tersebut, disampaikan pengamat hukum dan politik Banjarbaru, Dhieno Yudhistira, SH MH CPArb CPM.

“Trust Indonesia menyebut petahana Wali Kota belum memiliki dukungan partai. Padahal Aditya-Said Abdullah sudah mendapat rekom resmi dari DPP PPP dan DPP PKB.  Masing-masing memiliki 3 kursi, maka syarat 6 kursi untuk maju sudah terpenuhi,” tandas Dhieno.

Baca juga: Wali Kota Aditya Terima Penghargaan dari Mendagri Tito, Dana Insentif Rp5,8 Miliar untuk Banjarbaru

“Sehingga, agak aneh dan kurang elok ketika Trust Indonesia menyebut Aditya belum memiliki tiket pencalonan,” sebut dosen Luar Universitas Achmad Yani Banjarmasin tersebut.

Ketua Dewan Sengketa Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan memang mengakui, dalam politik tidak ada hal yang pasti kecuali sudah benar-benar terjadi. Namun, itu tidak hanya berlaku bagi Wali Kota Petahana Aditya Mufti Ariffin. “Semua yang sudah mendapat rekomendasi partai saat ini tidak ada yang pasti, kecuali benar-benar sudah didaftarkan ke KPU nantinya. Artinya, tidak hanya Aditya, calon lain pun berlaku demikian,” urai Dhieno.

Jebolan S1 dan pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, meminta Trust Indonesia tidak asal lempar isu Pilwali Banjarbaru dengan framing dan narasi politik

Baca juga: Pembangunan JDU di Batola Diyakini Selesai Sesuai Jadwal

“Jangan rusak demokrasi di Banjarbaru, hanya untuk mendapatkan kekuasaan semata,” pintanya.

“Saya yakin warga Banjarbaru cerdas dalam memilih pemimpin untuk kemajuan kota kelahiran dan tempat tinggal mereka. Banjarbaru harus bisa berpesta politik dengan banyak pilihan calon. Jangan diframing akan ada calon tunggal atau tidak dapat partai pengusung,” tandasnya. (Kanalkalimantan.com/al)

Reporter: al
Editor: kk