Connect with us

NASIONAL

Polisi Dinyatakan Langgar HAM dalam Penembakan 4 Laskar FPI Pasca Km 50

Diterbitkan

pada

Komnas HAM merilis hasil temuan kasus penembakan 6 anggota FPI. Foto: cnnindonesia
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komnas HAM memaparkan hasil investigasi peristiwa tewasnya 6 laskar FPI pada 27 November 2020. Hasilnya, Komnas HAM menyatakan tewasnya 4 orang laskar FPI merupakan pelanggaran HAM, Jumat (8/1/2021).

Awalnya, Komnas HAM menjelaskan bukti-bukti yang mereka peroleh mulai dari temuan di lapangan, voice note, hingga screenshot CCTV. Komnas HAM juga telah memeriksa polisi, keluarga korban, pihak FPI, hingga saksi di lokasi. Komnas HAM memanggil pula sejumlah saksi.

Hasilnya, memang ada peristiwa pembuntutan terhadap Habib Rizieq oleh polisi pada saat itu. Dalam proses itu, ada 6 orang laskar FPI yang tewas dalam 2 konteks. “Terdapat 6 orang meninggal dunia dalam 2 konteks peristiwa yang berbeda,” kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam jumpa pers sebagaimana dilansir detik.com.

Konteks yang pertama terjadi di Jalan Internasional Karawang hingga diduga mencapai Km 48 Tol Cikampek. Dua orang laskar FPI tewas dalam momen peristiwa ini. “Substansi konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antarmobil dan saling serang antarpetugas dan laskar FPI, bahkan dengan menggunakan senjata api,” jelasnya.



 

Konteks peristiwa yang kedua terjadi setelah Km 50 Tol Cikampek. Sebanyak 4 orang laskar FPI yang masih hidup dibawa oleh polisi dan kemudian ditemukan tewas. “Sedangkan terkait peristiwa Km 50 ke atas, terdapat 4 orang yang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara yang kemudian ditemukan tewas sehingga peristiwa tersebut merupakan bentuk pelanggaran HAM,” kata Choirul Anam.

Selengkapnya tentang proses investigasi Komnas HAM sebelumnya ada di halaman berikutnya.
Komnas HAM bergerak mengusut tewasnya 6 laskar FPI di Tol Cikampek Km 50 pada Desember 2020. Berdasarkan penjelasan Polda Metro Jaya, enam orang ini tewas ditembak karena melakukan perlawanan pada Senin (27/11/2020).

Polri sendiri telah mempersilakan Komnas HAM ikut mengusut insiden ini. Di tengah proses tersebut, penanganan kasus ini diambil alih oleh Bareskrim Polri.

Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya profesional dan transparan dalam pengusutan insiden ini serta melibatkan pihak eksternal. Salah satu bentuknya adalah dengan melibatkan pihak eksternal ketika rekonstruksi kejadian.

Dalam prosesnya, Komnas HAM telah memeriksa Kapolda Metro Jaya Irjen Fadli Imran hingga Dirut Jasa Marga, Subakti Syukur. Pihak Jasa Marga dipanggil karena CCTV di lokasi mati saat kejadian tersebut.Komnas HAM juga memanggil dokter yang mengautopsi jenazah 6 laskar FPI hingga memeriksa mobil yang dipakai saat kejadian.

Mobil yang diperiksa yaitu Chevrolet yang rusak di ban bagian depan, Avanza Silver dengan lubang menganga di kaca, serta mobil Avanza Silver kedua yang tidak mengalami kerusakan.

Dari pihak keluarga 6 laskar FPI, mereka menyerahkan foto dan video jenazah sebagai bukti ke Komnas HAM. Keluarga 6 laskar FPI sempat disebut merestui adanya autopsi ulang jenazah namun pada akhirnya Komnas HAM tidak melakukan autopsi ulang.

Pada akhir Desember 2020, Komnas HAM merilis hasil investigasi sementara soal insiden ini. Salah satu temuannya adalah soal 7 proyektil peluru dan 4 selongsong di sekitar lokasi kontak tembak. Komnas HAM lalu meminta keterangan ahli balistik dan ahli forensik. Selain itu, Komnas HAM menggelar rekonstruksi pada 4 Januari 2021.

Selama proses pengusutan, Komnas HAM mengantongi rekaman suara terkait peristiwa ini. Komnas HAM juga menganalisis 8.000 lebih video. (detik)

Editor: cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan

Komentar

NASIONAL

6 Tahun Jokowi Berkuasa, Ratusan Orang Tewas karena Konflik Tambang

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Presiden Jokowi / [Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden]
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM – Selama 6 tahun Jokowi berkuasa ratusan orang tewas karena konflik tambang. Ada 116 Konflik Tambang di 1.640.400 Ha Tanah selama Jokowi jadi Presiden.

Hal itu berdasarkan catatan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Konflik itu sepanjang 2014-2020 atau masa pemerintahan Joko Widodo. Ada 168 orang meninggal dunia.

Divisi Jaringan dan Simpul JATAM Nasional Ki Bagus mengungkapkan angka konflik pertanahan antara warga dan perusahaan tambang pada tahun 2020 saja tercatat ada 45 konflik di atas 714.692 hektar tanah, untuk dibayangkan luas ini setara dengan 3x luas wilayah Hong Kong.

“Di 2019 ada 11 konflik, kemudian tahun 2020 mencapai 45 konflik, atau hanya dalam satu tahun lonjakannya lebih dari empat kali, konflik yang paling banyak itu terkait perampasan lahan dan kriminalisasi,” kata Ki Bagus dalam jumpa pers virtual, Minggu (24/1/2021).



 

Potongan video viral, sebuah lahan tambang batu bara di Kabupaten Berau. [istimewa]

Jika ditotal dalam masa kepemimpinan Jokowi, sejak 2014 sampai 2020 tercatat sudah ada 116 konflik tanah tambang dengan luasan 1.640.400 hektar atau setara 3x luas Pulau Bali.

“Ini catatan yang sangat buruk, karena dalam waktu setahun saja konflik yang terjadi bisa 5 kali lebih banyak dari tahun 2019,” jelasnya.

Lebih lanjut, JATAM juga mencatat ada 3.092 lubang tambang yang dibiarkan tanpa reklamasi atau perbaikan oleh perusahaan tambang di seluruh Indonesia.

Sebaran ribuan lubang tambang itu ada di Aceh (6), Riau (19), Sumatera Barat (22), Bengkulu (54), Lampung (9), Jambi (59), Sumatera Selatan (163), Banten (2), Kalimantan Selatan (814), Kalimantan Utara (44), Kalimantan Timur (1.735), dan Sulawesi Selatan (2).

“Kita mencatat dari 2014-2020 ada 168 warga menjadi korban di lubang tambang, mayoritas anak-anak, contoh di Samarinda Kaltim ada sekitar 39 anak meninggal karena tenggelam di lubang tambang, ada juga yang terbakar karena jatuh ke lubang yang masih ada batu baranya,” ungkapnya.

Aksi menolak jalan tambang di kantor Kehutanan Sumsel [Istimewa]

Kondisi ini, menurut JATAM akan semakin parah karena disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR.

“Apalagi sekarang kewenangan memberi izin, mengawasi pertambangan itu seluruhnya diserahkan ke pemerintah pusat lewat UU Cipta Kerja, sementara saat dikerjakan pemerintah daerah saja seperti ini potret daya rusaknya, bagaimana kalau semua terpusat di Jakarta,” tutupnya. (suara.com)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

NASIONAL

Ada Pro Kontra, Ini 10 Rencana Komjen Listyo Sigit sebagai Kapolri

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Komjen Listyo Sigit Prabowo Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Komjen Listyo Sigit Prabowo telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) pada hari Rabu (20/1/2021) di Komisi III DPR. DPR juga telah menyetujui Listyo Sigit menjadi Kapolri terpilih untuk menggantikan Jenderal Idham Azis. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi III Herman Hery.

Berdasarkan pandangan dan catatan fraksi, pimpinan dan anggota Komisi III secara mufakat telah menyetujui pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri atas nama Jenderal Idham Azis dan menyetujui pengangkatan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

Anda mungkin penasaran, apa saja rencana Listyo Sigit sebagai Kapolri? Berikut telah berhasil kami rangkum 10 program yang dijanjikan oleh Listyo setelah dilantik menjadi Kapolri:
1) Perluasan ETLE dan larangan tilang polisi. Dengan adanya ETLE, maka polisi lalu lintas (Polantas) yang bertugas di lapangan nantinya hanya mengatur lalu lintas tanpa melakukan penilangan.

2) Menghidupkan kembali Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pam Swakarsa nantinya akan diintegrasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan fasilitas-fasilitas yang ada di Polri.



3) Menghapus stigma kriminalisasi ulama.

4) Menghadirkan polisi dunia maya atau virtual police yang bersifat edukasi.

5) Penyelesaian kasus hate speech. Jika dalam taraf yang biasa dan pelaku bersedia untuk minta maaf, maka kasus selesai. Akan tetapi, tidak akan diberikan toleransi bagi ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah bangsa.

6) Siap bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus korupsi.

7) Adanya kesetaraan layanan kesehatan antara personel Polri yang bertugas di daerah terpencil dengan di wilayah perkotaan.

8) Melibatkan mantan napi terorisme (napiter) untuk mencegah radikalisme.

9) Membuka ruang bagi kelompok disabilitas untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri.

10) Membangun transformasi Polri Presisi, yaitu konsep pemolisian prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

Itulah kesepuluh rencana Komjen Listyo Sigit sebagai Kapolri yang menarik untuk diketahui.
Sebelumnya, menghidupkan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (PAM Swakarsa) mendapat penolakan keras dari sejumlah pihak. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai dari penyebutan nama Pam Swakarsa saja sudah membuat masyarakat trauma akan masa lampau.

Pam Swakarsa merupakan kelompok masyarakat bersenjata tajam buatan TNI. Mereka menjadi pasukan yang membantu TNI untuk menekan mahasiswa yang berunjuk rasa pada Sidang Istimewa MPR Tahun 1998.
Menurut Ujang, sebaiknya Listyo tidak perlu menggunakan nama Pam Swakarsa lagi pada masa kini.

“Mungkin bagusnya bukan Pam Swakarsa. Tapi masyarakat dilibatkan untuk membantu pihak kepolisian. Kalau Pam Swakarsa publik akan trauma,” kata Ujang saat dihubungi Suara.com, Jumat (22/1/2021).

Ujang juga menuturkan kalau Pam Swakarsa itu sudah berkonotasi negatif sejak masyarakat melihat tugasnya pada 1998 silam. Dengan demikian menurutnya, Listyo harus mencari konsep dan nama baru apabila memang hendak menggandeng masyarakat dalam membantu pihak kepolisian.

Di sisi lain, dalih Listyo membentuk lagi Pam Swakarsa bertujuan untuk membantu menciptakan keamanan negara. “Ke depan, tentunya Pam Swakarsa harus lebih diperanaktifkan dalam mewujudkan harkamtibmas, jadi kita hidupkan kembali,” kata Listyo dalam fit and proper test calon kapolri di DPR, Rabu (20/1/2021).

Pam Swakarsa nanti akan diintegerasikan dengan teknologi dan informasi milik Polri sehingga mereka terintegrasi dengan petugas kepolisian. Wacana mengaktifkan lagi Pam Swakarsa sebenarnya sudah lama digulirkan Kapolri Jenderal Idham Azis. (Kanalkalimantan.com/suara)

Editor: cell

 

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->