Connect with us

Hukum

Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus ABK WNI di Kapal Long Xing 629

Diterbitkan

pada

Jenazah ABK "H" sebelum dilarung ke laut yang viral di media sosial (courtesy: Facebook).
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Awi Setiyono mengatakan penyidik memang masih melengkapi berkas perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ABK Indonesia Kapal Long Xing 629, tetapi ditegaskannya ada tiga tersangka yang sudah ditetapkan penyidik dalam kasus ini.

Ketiganya adalah Z mantan direktur PT MSG (perusahaan penyalur ABK Long Xin 629), MK Direktur PT LPB, dan S penerima ABK di PT LPB.

“Ketiga berkas perkara tersangka sampai saat ini, penyidik masih melengkapi untuk selanjutnya sebagai langkah melengkapi proses tahap I ke jaksa penuntut umum,” jelas Awi Setiyono dalam konferensi pers secara online, Senin (22/6/2020).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Awi Setiyono saat menggelar konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin, 22 Juni 2020. (Foto: Mabes Polri)

Awi menambahkan penyidik juga sedang memproses pemberkasan korporasi terkait kasus ini. Namun demikian, Awi tidak menjelaskan lebih lanjut soal pemberkasan korporasi ini.

Mei lalu, publik ramai membicarakan praktik pelarungan dua ABK asal Indonesia di Kapal Long Xin 629 saat berlayar di Samudera Pasifik. Kasus ini kemudian dilaporkan firma hukum Margo-Surya and Partners ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang dan pidana perlindungan pekerja migran.

LPSK Siap Lindungi 14 ABK Korban Dugaan TPPO

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu mengatakan lembaganya telah memberikan perlindungan bagi 14 ABK Indonesia yang menjadi korban dugaan TPPO.

Para korban berasal dari berbagai provinsi antara lain Kepulauan Riau, Sulawesi, dan Maluku Utara. Rata-rata usia mereka berkisar 21-23 tahun, dan beberapa saja yang berusia 30-35 tahun. Edwin mendukung polisi yang menerapkan pidana tambahan yakni restitusi korporasi yang dibayarkan dalam jangka waktu paling lama satu tahun.

“Ya korporasi juga bisa dikenakan hukuman restitusi juga ya termasuk juga dinonaktifkan,” jelas Edwin Partogi kepada VOA, Selasa (23/6/2020).

Dua ABK di atas kapal Long Xin berbendera China (courtesy: Facebook).

LPSK, imbuh Edwin, masih menghitung nilai restitusi bagi 14 ABK Kapal Long Xin 629. Menurutnya, restitusi tersebut akan disampaikan ke jaksa untuk dijadikan tuntutan ke pelaku.

“Para korban ini mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku yang istilahnya adalah restitusi. Kerugian para korban yang dialami akan kami hitung dan kami sampaikan di persidangan melalui jaksa penuntut umum,” tambah Edwin.

Edwin menambahkan sepanjang periode 2013-2020, ada sekitar tujuh ribu warga Indonesia yang dieksploitasi di kapal penangkapan ikan asing.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu. (Foto: Edwin Partogi Pasaribu/pribadi)

“Para korban ini mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku yang istilahnya adalah restitusi. Kerugian para korban yang dialami akan kami hitung dan kami sampaikan di persidangan melalui jaksa penuntut umum,” tambah Edwin.

Edwin menambahkan sepanjang periode 2013-2020, ada sekitar tujuh ribu warga Indonesia yang dieksploitasi di kapal penangkapan ikan asing.

Sementara itu berdasarkan laporan LPSK, ada 228 permohonan perlindungan TPPO ABK ke LPSK pada periode 2013-2020. Pemohon terbanyak berasal dari wilayah DKI Jakarta sebanyak 155 pemohon, disusul Maluku 36 pemohon dan Jawa Barat 31 pemohon.

Bentuk-bentuk eksploitasi terhadap ABK asal Indonesia beragam mulai dari jam kerja yang lebih, konsumsi tidak layak, upah tidak dibayarkan hingga tempat istirahat tidak layak.

LPSK juga telah mengajukan restitusi ABK yang menjadi korban dalam sejumlah kasus TPPO. Semisal di kasus TPPO di Benjina, Maluku, LPSK mengajukan restitusi sebesar Rp1,5 miliar dan kemudian dikabulkan pengadilan sebesar Rp 773 juta. Namun, jumlah restitusi yang dibayarkan pelaku hanya senilai Rp 438 juta bagi 11 orang.

LPSK telah melayani pengajuan restitusi bagi korban TPPO yang melibatkan ABK di Kota Jeju, Korea Selatan sebesar Rp4,5 miliar. Majelis hakim kemudian mengabulkan sebesar Rp2,5 miliar dengan jumlah penerima restitusi sebanyak 26 orang. (em/sm)

Reporter : Eva
Editor : VOA


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Hukum

Kejari Banjarbaru Kembalikan Rp268 Juta ke Negara, MN Seorang PNS Balittra Turut Dipidana!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

: kejari Banjarbaru mengembalikan yang Rp 268 juta ke negara dalam kasus korupsi Balittra. Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Tim Jaksa Eksekutor pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarbaru kembali melakukan penyelamatan keuangan negara atas kasus tindak pindana korupsi di Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra) Banjarbaru.

Kepala Kejari Banjarbaru Andri Irawan, mengatakan pada kali ini pihaknya mengembalikan uang negara sebesar Rp 268.636.705. Uang ini berasal dari pembayaran denda para terpidana dan pembayaran uang pengganti.

“Kita mengembalikan uang negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp268.636.705 yang berasal dari pembayaran uang denda sebesar Rp50.000.000, dan pembayaran uang pengganti sebesar Rp 218.636.705 dari terpidana SF,” katanya, Senin (6/7/2020) pagi.

Sebagaimana diketahui, kronologi tindak korupsi ini terjadi pada 2015, saat Balittra Banjarbaru melaksanakan sejumlah proyek pekerjaan. Seperti pembuatan jalan usaha tani baru, pengerasan jalan, pengaspalan jalan utama kebun, serta pembangunan 11 unit jembatan. Seluruh proyek ini, memiliki total nilai kontrak sebesar Rp 1,2 miliar atau lebih rincinya Rp 1.208.460.000.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, SF dan DA sebagai kontraktor pelaksana dalam proyek-proyek tersebut, terbukti melakukan korupsi. Kasus ini sendiri mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp298.636.703.

Kepala Kejari Banjarbaru mengatakan selain dua kontraktor pelaksana yang ditetapkan sebagai terpidana, kasus ini juga rupanya turut melibatkan seorang PNS -pegawai negeri sipil- di Ballitra Banjarbaru. “Benar, PNS di Balittra Banjarbaru juga turut telibat dalam perkara korupsi ini. Yang bersangkutan berinisal MN,” tuturnya.

Sebelumnya, pada Kamis (2/7/2020) kemarin, Kejari Banjarbaru juga telah melakukan pemulihan uang negar dengan nominal mencapai Rp 80 juta. (Kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Cell



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur dan Istri Tersangka Korupsi Infrastruktur Bersama Tiga Pejabat  

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dua Tersangka Pemberi Suap dari Kontraktor


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

KPK menetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur tahun 2019-2020, Jumat (3/7/2020). Foto: Suara.com/Welly Hidayat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutai Timur, Kalimantan Timur, tahun 2019-2020, Jumat (3/7/2020). Selain Ismunandar, istrinya yang merupakan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Ungaria juga ditetapkan sebagai tersangka.

Kemudian turut ditetapkan tersangka yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Musyafa, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Suriansyah dan Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur Aswandini.

Sedangkan pemberi suap dari pihak kontraktor yakni Aditya Maharani dan Deky Aryanto.

“KPK menetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pekerjaan infrastruktur,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Gedung KPK Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2020).

Mereka ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang digelar tim penindakan KPK sejak Kamis (2/7/2020) malam.

Nawawi mengatakan awalnya tim penindakan melakukan pengejaran di Jakarta, Samarinda hingga Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dimana KPK mengamankan sebanyak 16 orang.

Dalam operasi senyap tersebut KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang Rp 170 juta, buku tabungan dengan nilai Rp 4.8 miliar dan Deposito senilai Rp 1.2 miliar.

Untuk penerima suap Ismunandar dan empat orang lainnya dijerat pasal Pasal 12 a atau b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1, juncto Pasal 65 KUHP.

Sedangkan pemberi suap, Aditya dan Deky melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf A atau B atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Ditangkap KPK Bareng Istri, Ini Profil Bupati Kutai Timur Ismunandar  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Bupati Kutai Timur Ismunandar. foto: kutaitimurkab.go.id
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM – Bupati Kutai Timur Ismunandar terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) pada Kamis (2/7/2020) malam. Ismunandar yang ditangkap oleh KPK bersama sang istri diduga terlibat korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji pengadaan barang dan jasa.

Dalam OTT KPK, Ismunandar diamankan bersama 7 orang lainnya termasuk sang istri dan Kepala Bappeda Kutai Timur. Ada delapan orang yang ditangkap di Samarinda dan Kutai Timur, serta sebanyak 7 orang diamankan di Jakarta.

Sosok Ismunandar sendiri sudah tak asing dalam pemerintahan Kalimantan Timur. Sebelum dilantik menjadi Bupati Kutai Timur periode 2016-2021 bersama wakilnya Kasmidi Bulang, suami dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur Encek UR Firgasih ini beberapa kali menduduki posisi strategis dalam pemerintahan.

Dikutip dari laman resmi Kutaitimurkab.go.id, Jumat (3/7/2020), Ismunandar memulai kariernya sebagai seorang birokrat dengan menduduki posisi sebagai Kasie Pengujian Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur pada 1999. Dua tahun berselang tepatnya 2001, ia berganti posisi menjadi Kasie Perencanaan dan Program Dinas PU Kalimantan Timur.

Masih di tahun yang sama, pria lulusan S2 Universitas Gadjah Mada jurusan Perencanaan Kota dan Daerah ini terkena mutasi menjadi Kabag TU Dinas PU Pemkot Bontang. Hanya 4 bulan berselang, Ismunandar langsung dipromosikan jabatan menjadi Kadis PU Pemkot Bontang.

Di Pemkot Bontang, Ismunandar juga sempat menjadi Asisten Administrasi Pembangunan. Kemudian pada 2003 ia dimutasi menjadi Kadis PU Pemkab Kutai Timur.

Sejak itulah karier Ismunandar di pemerintahan Kutai Timur semakin cemerlang. Ismunandar juga pernah menduduki posisi sebagai Kadis Kelautan dan Perikanan Kutai Timur 2004-2006, kemudian Ismunandar juga dipercaya menjadi Asisten Ekonomi Pembangunan Kutai Timur selama empat tahun yakni sejak 2006 hingga 2010.

Kedudukan Ismunandar semakin memuncak. Ia didapuk menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur pada 2010 hingga 2015 hingga akhirnya ia memberanikan diri maju dalam Pilkada Kutai Timur dan sukses meraih posisi orang nomor satu di Kutai Timur.

Tak hanya malang melintang di dunia birokrasi, Ismunandar juga memiliki riwayat organisasi yang cukup banyak. Hingga kini, Ismunandar dipercaya menjadi Ketua PC Nahdlatul Ulama Kutai Timur sejak 2006.

Ismunandar juga menjadi Ketua Dewan Kesenian Daerah Kutai Timur dan Ketua Umum PSSI Kutai Timur sejak 2011. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->