Potensi Konflik Bikin Orang Asli Papua Tersingkir, IMAPA Kalsel Tolak Transmigrasi ke Papua

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Berbagai ancaman menghadang masyarakat Papua, buntut rencana kebijakan program transmigrasi oleh pemerintah untuk menggarap lahan food estate di Papua.

Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Kalimantan Selatan (Kalsel) menolak rencana Kementerian Transmigrasi dan Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan program transmigrasi ke wilayah Indonesia Timur terutama Papua.

Aksi penolakan ini dilakukan oleh mahasiswa Papua, Sabtu (9/11/2024) siang, dengan menggelar unjuk rasa di Arboretum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin kampus Banjarbaru.

Narius Saman, koordinator aksi mengatakan, program yang diklaim pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan itu bakalan malah memberikan dampak negatif dan berbagai ancaman.

“Kami sampaikan bahwa ini sebenarnya ancaman bagi kami, sehingga kami tidak bisa membiarkan begitu saja. Transmigrasi hanya akan menambah hal-hal yang kita tidak inginkan bersama, khususnya di tanah Papua,” ujar Narius Saman.

Baca juga: Nestapa Batubara di Konsesi PT Merge Mining Industri

Narius Saman, koordinator aksi unjuk rasa. Foto: wanda

Dia menjelaskan, program transmigrasi yang akan dilaksanakan nanti, akan mengundang berbagai ancaman seperti kejahatan genosida, masalah ekologis hingga perampasan hak-hak warga Papua.

Konflik akan terjadi antar orang asli Papua dan calon transmigrasi, alih fungsi lahan, tumpang tindih, perebutan hak masyarakat adat, perebutan hak politik orang asli Papua, kesenjangan sosial orang asli Papua dan non orang asli Papua, krisis kultur orang asli Papua, hingga perebutan hak-hak sumber daya alam (SDA).

“Kita ketahui bersama bahwa program transmigrasi ini jelas berkaitan dengan genosida, masalah ekologis, perampasan hak-hak kami orang Papua, seperti hak adat hak politik dan sebagainya,” sebut dia.

Baca juga: Kantongi 152 Bukti, KPK: Penetapan Tersangka Sahbirin Noor Sesuai Aturan

Narius bersama puluhan mahasiswa dengan tegas menolak kebijakan pemerintah itu. Seharusnya, menurut dia, pemerintah fokus kepada hal-hal seperti pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua, sampai pada peningkatan kesehatan, bukan malah rencana transmigrasi.

“Yang jelas kami tolak kebijakan ini, pemerintah segera batalkan kebijakan transmigrasi itu, dan fokus pemerintah seharusnya seperti memperbaiki SDM di Papua, peningkatan kesehatan, dan lainnya. Itu seharusnya jadi fokus pemerintah bukan transmigrasi,” tegasnya.

Sebagai mahasiswa Papua di Kalsel dan seluruh orang asli Papua mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Transmigrasi bersedia membatalkan transmigrasi di tanah Papua.

Baca juga: BEM Uniska Tantang Dua Paslon Pilgub Kalsel Sampaikan Gagasan di Kampus

“Kami tidak mau itu terjadi, Papua sebenarnya bukan tanah kosong, ada kami, kami punya hak, jadi pemerintah tolong serius menanggapi hal ini,” tegas Narius.

Dalam tuntutan mahasiswa turut mendesak Gubernur se Papua, DPR RI, MRP se Papua segera meninjau Undang-Undang khusus pasal 6 ayat 3 tahun 2001 tentang ketransmigrasian.

Kemudian mereka juga mendesak pemerintah agar segera mengesahkan Undang-Undang masyarakat adat dan penyelesaian pelanggaran HAM di tanah Papua.

Di sela aksi mereka juga sembari memberikan penampilan puisi, orasi hingga pernyataan sikap. Aksi penolakan ini pun berlangsung aman kondusif dan berakhir sekitar pukul 15.00 Wita. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter: wanda
Editor: bie