Connect with us

Politik

Prabowo Menolak Hasil Penghitungan

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Berikut Data Rekapitulasi Hasil Pilpres 2019 di 34 Provinsi


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Prabowo Subianto Foto : suara.com
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto – Sandiaga Uno menolak hasil penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Prabowo menilai penghitungan KPU untuk hasil Pilpres 2019 bersumber dari kecurangan.

Hal itu diumumkan oleh Prabowo didampingi Sandiaga di rumahnya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019).

“Kami tidak akan menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU selama perhitungan tersebt bersumber dari kecurangan,” kata Prabowo.

Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi – Maruf Amin mendapatkan 85.036.828 suara atau 55,41 persen. Sementara Prabowo Subianto – Sandiaga Uno mendapat 68.442.493 suara atau 44,49 persen.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Pemilu 2019 di 34 provinsi. Jokowi kuasai 21 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia lewat perolehan suara Pilpres 2019. Hasilnya Jokowi mampu mengungguli pesaingnya pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno di 21 provinsi dengan selisih suara mencapai 16.594.335.

Hal itu diketahui berdasar data 34 provinsi hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional yang telah disahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) hingga Senin (20/5/2019) malam.

Jokowi unggul pada 21 provinsi, yakni Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Kalimantan Barat, DIY, Kalimantan Timur, Lampung, dan Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku, dan Papua dengan total perolehan suara 85.036.828.

Sedangkan, Prabowo unggul di 13 provinsi, yakni Bengkulu, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Banten, NTB, Aceh, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Riau dengan total perolehan suara 68.442.493.Terhitung selisih perolehan suara keduanya mencapai 16.594.335. (suara.com)

 

Berikut data rekapitulasi hasil Pilpres 2019 untuk 34 provinsi:

  1. Bali
    Pasangan 01: 2.351.057
    Pasangan 02: 213.415

Jumlah suara sah: 2.564.472
Suara tidak sah: 52.338
Jumlah seluruh suara sah dan tidak: 2.616.810

 

  1. Bangka Belitung
    Pasangan 01: 495.729
    Pasangan 02: 288.235

Jumlah suara sah: 783.964
Suara tidak sah: 22.927
Jumlah seluruh suara sah dan tidak: 806.891

 

  1. Kalimantan Utara
    Pasangan 01: 248.239
    Pasangan 02: 106.162

Jumlah suara sah: 354.401
Suara tidak sah: 4.840
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah: 359.241

 

  1. Kalimantan Tengah
    Pasangan 01: 830.948
    Pasangan 02: 537.138

Jumlah suara sah: 1.368.086
Suara tidak sah: 3.3612
Jumlah seluruh suara sah dan tidak: 1.401.698

 

  1. Gorontalo
    Pasangan 01: 369.803
    Pasangan 02: 345.129

Jumlah suara sah: 714.932
Suara tidak sah: 8.148
Jumlah seluruh suara sah dan tidak: 723.080.

 

  1. Bengkulu
    Pasangan 01: 583.488
    Pasangan 02: 585.999

Jumlah suara sah: 1.169.487
Suara tidak sah: 26.862
Jumlah suara sah dan tidak sah: 1.196.349

 

  1. Kalimantan Selatan
    Pasangan 01: 823.939
    Pasangan 02: 1.470.163

Jumlah suara sah: 2.294.102
Suara tidak sah: 88.001
Jumlah suara sah dan tidak sah: 2.382.103

 

  1. Kalimantan Barat
    Pasangan 01: 1.709.896
    Pasangan 02: 1.263.757

Jumlah suara sah: 2.973.653
Suara tidak sah: 56.256
Jumlah suara sah dan tidak sah: 3.029.909

 

  1. Sulawesi Barat
    Pasangan 01: 475.312
    Pasangan 02: 263.620

Jumlah Suara Sah: 738.932
Suara Tidak Sah: 12.147
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 751.079

 

  1. Yogyakarta
    Pasangan 01: 1.655.174
    Pasangan 02: 742.481

Jumlah Suara Sah: 2.397.655
Suara Tidak Sah: 52.024
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 2.449.679

 

  1. Kalimantan Timur
    Pasangan 01: 1.094.845
    Pasangan 02: 870.443

Jumlah suara sah: 1.965.288
Suara tidak sah: 37.993
Jumlah suara sah dan tidak sah: 2.003.281

 

  1. Lampung
    Pasangan 01: 2.853.585
    Pasangan 02: 1.955.689

Jumlah suara sah: 4.809.274
Suara tidak sah: 86.311
Jumlah suara sah dan tidak sah: 4.895.585

 

  1. Maluku Utara
    Pasangan 01: 310.548
    Pasangan 02: 344.823

Jumlah suara sah: 655.371
Suara tidak sah: 10.243
Jumlah suara sah dan tidak sah: 665.614

 

  1. Sulawesi Utara
    Pasangan 01: 1.220.524
    Pasangan 02: 359.685

Jumlah Suara Sah: 1.580.209
Suara Tidak Sah: 14.096
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 1.594.305

 

  1. Jambi
    Pasangan 01: 859.833
    Pasangan 02: 1.203.025

Jumlah Suara Sah: 2.062.858
Suara Tidak Sah: 48.470
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 2.111.328

 

  1. Sulawesi Tengah
    Pasangan 01: 914.588
    Pasangan 02: 706.654

Jumlah Suara Sah: 1.621.242
Suara Tidak Sah: 18.821
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 1.640.063

 

  1. Jawa Timur
    Pasangan 01: 16.231.668
    Pasangan 02: 8.441.247

Jumlah suara sah: 24.672.915
Suara tidak sah: 838.326
Jumlah suara sah dan tidak sah: 25.511.241

 

  1. NTT
    Pasangan 01: 2.368.982
    Pasangan 02: 305.587

Jumlah suara sah: 2.674.569
Suara tidak sah: 43.895
Jumlah suara sah dan tidak sah: 2.718.464

 

  1. Sumatera Selatan
    Pasangan 01: 1.942.987
    Pasangan 02: 2.877.781

Jumlah suara sah: 4.820.768
Suara tidak sah: 117.817
Jumlah suara sah dan tidak sah: 4.938.585

 

  1. Sulawesi Tenggara
    Pasangan 01: 555.664
    Pasangan 02: 842.117

Jumlah Suara Sah: 1.397.781
Suara Tidak Sah: 27.625
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 1.425.406

 

  1. Jawa Tengah
    Pasangan 01: 16.825.511
    Pasangan 02: 4.944.447

Jumlah Suara Sah: 21.769.958
Suara Tidak Sah: 606.514
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 22.376.472

 

  1. Sumatera Barat
    Pasangan 01: 407.761
    Pasangan 02: 2.488.733

Jumlah Suara Sah: 2.896.494
Suara Tidak Sah: 40.225
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 2.936.719

 

  1. Kepulauan Riau
    Pasangan 01: 550.692
    Pasangan 02: 465.511

Jumlah Suara Sah: 1.016.203
Suara Tidak Sah: 14.665
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 1.030.868

 

  1. Banten
    Pasangan 01: 2.537.524
    Pasangan 02: 4.059.514

Jumlah Suara Sah: 6.597.038
Suara Tidak Sah: 194.128
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 6.791.166

 

  1. Aceh
    Pasangan 01: 404.188
    Pasangan 02: 2.400.746

Jumlah Suara Sah: 2.804.934
Suara Tidak Sah: 83.326
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 2.888.260

 

  1. NTB
    Pasangan 01: 951.242
    Pasangan 02: 2.011.319

Jumlah Suara Sah: 2.962.561
Suara Tidak Sah: 78.125
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 3.040.686

 

  1. Jawa Barat
    Pasangan 01: 10.750.568
    Pasangan 02: 16.077.446

Jumlah Suara Sah: 26.828.014
Suara Tidak Sah: 648.065
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 27.476.079

 

  1. DKI Jakarta
    Pasangan 01: 3.279.547
    Pasangan 02: 3.066.137

Jumlah suara sah: 6.345.684
Jumlah tidak sah: 79.890
Jumlah seluruh suara sah dan tidak: 6.425.574.

 

  1. Papua Barat
    Pasangan 01: 508.997
    Pasangan 02: 128.732

Jumlah suara sah: 637.729
Suara tidak sah: 12.462
Jumlah seluruh suara sah dan tidak : 650.191

 

  1. Sulawesi Selatan
    Pasangan 01: 2.117.591
    Pasangan 02: 2.809.393

Jumlah suara sah: 4.926.984
Suara tidak sah: 98.205
Jumlah seluruh: suara sah dan tidak 5.025.189

 

  1. Riau
    Pasangan 01: 1.248.713
    Pasangan 02: 1.975.287

Jumlah suara sah: 3.224.000
Tidak sah: 47.530
Jumlah suara sah dan tidak sah: 3.271.530

 

  1. Sumatera Utara
    Pasangan 01: 3.936.515
    Pasangan 02: 3.587.786

Jumlah suara sah: 7.524.301
Suara tidak sah: 111.925
Jumlah suara sah dan tidak sah: 7.636.226

 

  1. Maluku
    Pasangan 01: 599.457
    Pasangan 02: 392.940

Jumlah suara sah: 992.397
Suara tidak sah: 11.514
Jumlah suara sah dan tidak sah: 1.003.911

 

  1. Papua
    Pasangan 01: 3.021.713
    Pasangan 02: 311.352

Jumlah suara sah: 3.333.065
Suara tidak sah: 58.822
Jumlah suara sah dan tidak sah: 3.391.887

Reporter:Suara.com
Editor:KK


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Politik

Sawah dan Citra Politik Para Presiden RI, Dari Soekarno hingga Jokowi

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Presiden Soeharto saat panen padi bersama Ibu Tien Foto: soeharto.co
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALMANTAN.COM, BANJARBARU – Sawah menjadi ladang menuai citra politik bagi para penguasa. Maka tak heran, dari zaman Soekarno hingga Jokowi, kebijakan sektor pertanian menjadi semacam ‘pesan’ yang wajib tersampaikan kepada masyarakat.

Dalam pelbagai kunjungan kerja ke sejumlah daerah, Jokowi, misalnya, kerap mendatangi para petani yang tengah menggarap sawah. Selama kepemimpinannya pula, sejumlah kebijakan tentang ketahanan pangan sempat mengalami perdebatan.

Sebelumnya, melanjutkan proyek presiden sebelumnya dengan membuka ribuan hektare sawah di Papua yang secara kultural tidak dekat dengan budaya sawah. Susilo Bambang Yudhoyono pada 2006 menamakan program tersebut MIRE (Merauke Integrated Rice Estate). Lalu pada 2008 namanya berubah menjadi MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate).

Mula-mula proyek tersebut menargetkan 2,5 juta hektare lahan, tapi Jokowi mengubahnya menjadi 1,2 juta hektare lahan. Dan kenyataannya terus berkurang.

Dalam pelaksanaannya, proyek ini kerap berhadapan dengan sejumlah masalah. Di antaranya lahan yang dibuka berkaitan dengan tanah adat yang sakral dan tempat-tempat untuk tanaman sagu, bahan makanan pokok warga setempat.
Kebijakan lain yang mengundang sorotan masyarakat adalah dikerahkannya tentara untuk membantu petani menggarap sawah. Pengerahan sejumlah Babinsa (Bintara Pembina Desa) dimaksudkan untuk mendukung tercapainya apa yang disebut “target swasembada pangan tahun 2017”, yang dicanangkan Jokowi sebagai program prioritas kedaulatan pangan dalam Nawacita. Pelibatan tentara itu dituangkan dalam kerja sama antara Kementerian Pertanian dan TNI Angkatan Darat.

Sejumlah pihak mengkritisi kerjasama tersebut. Mereka mempertanyakan dasar hukum kerja sama yang tidak jelas. Poin mereka adalah bahwa pelibatan TNI selain perang harus berdasarkan keputusan politik negara.

“Karena sebenarnya tugas pokok secara hukum pelibatan bantuan pangan itu adalah bagian dari operasi selain perang, yang hanya bisa dilakukan jika ada instruksi dari presiden. Persoalannya, tidak ada keputusan presiden,” kara direktur Imparsial Al Araf sebagaimanya dikutip dari Tirto.id.

Dan saat ini, proyek food estate yang sedang dicanangkan dengan menunjuk Kemenhan sebagai leading sector juga menuai sejumlah protes yang sama.

Tak hanya Jokowi, pada satu dekade kepemimpinan SBY, selain kebijakan membuka 2,5 hektare sawah di Papua, pemerintah pun menuai malu karena kasus padi Super Toy HL2 (Heru Lelono 2). Harapan manis dan puja-puji yang membubung atas Super Toy HL2, seketika mati. Petani di Kecamatan Grabag yang menanam padi Super Toy menggelar aksi protes. Mereka merasa dibohongi karena ternyata padi tersebut kopong.

Rakyat meradang, pemerintah cuci tangan. Andi Mallarangeng, yang saat itu juru bicara presiden, mengelak jika pemerintah terlibat dalam kegagalan tersebut. Begitu juga Heru Lelono, ia menyebut SBY tidak membiayai dan tidak punya saham dalam perusahaan yang mengembangkan padi Super Toy HL 2.

Sementara di era Orde Baru, Soeharto, yang kerap muncul di televisi saat menghadiri panen lengkap dengan caping dan seikat padi, terobsesi dengan program swasembada pangan. Pada 1984, target itu tercapai. Namun, ketahanan pangan tersebut begitu rapuh dan akhirnya tak bertahan lama. Enam tahun kemudian, Indonesia kembali mengimpor beras.

Setelah itu, krisis ekonomi mulai mengintai kawasan Asia. Imbas dari krisis ekonomi tersebut menjalar kepada persoalan politik. Dan puncaknya, Soeharto dilengserkan pada 1998 setelah 32 tahun berkuasa.

Kisah sawah dengan presiden republik pertama Soekarno juga tak kalah menarik. Seperti dituturkan Cindy Adams dalam ‘Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia (2007),’ dalam perjalanan ke Bandung Sukarno melihat seorang petani tengah mencangkul sawah miliknya sendiri. Ia mendekatinya, lalu terjadi tanya jawab.

Isi percakapannya adalah sawah tersebut milik Marhaen (sebutan untuk para petani), juga alat-alat produksi seperti cangkul dan sekop. Namun, semua kepemilikan itu tak membuat hasil produksinya (beras) mampu mencukupi kehidupan sehari-hari.

“Para petani kita mengusahakan bidang tanah yang sangat kecil sekali. Mereka adalah korban dari sistem feodal, di mana pada awalnya petani pertama diperas oleh bangsawan yang pertama, dan seterusnya sampai ke anak-cucunya selama berabad-abad. Rakyat yang bukan petani pun menjadi korban dari imperialisme perdagangan Belanda, karena nenek moyangnya telah dipaksa untuk hanya bergerak di bidang usaha yang kecil sekadar bisa memperpanjang hidupnya. Rakyat yang menjadi korban ini, yang meliputi hampir seluruh penduduk Indonesia, adalah Marhaen,” ucap Sukarno.(Kanalkalimantan.com/cel/berbagai sumber)

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Kecewa, Mahasiswa Tak Lagi Percaya Legislator Kalsel!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Mahasiswa yang menamakan diri Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan saat demo ke DPRD Kalsel menuntut pencabutan RUU Omnibus Law, Senin (13/7/2020). foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan menyeruduk gedung DPRD Kalsel di Banjarmasin, menuntut pencabutan RUU Omnibus Law, Senin (13/7/2020).

Usai menyuarakan aspirasi, salah satu juru bicara dari mahasiswa, Iqbal Hambali mengungkapkan, ratusan mahasiswa kecewa lantaran hampir gagal bertemu dengan Ketua DPRD Kalsel H Supian HK yang tengah memimpin rapat badan anggaran. Padahal, mereka meminta komitmen dari wakil rakyat Kalsel untuk bersikap menentang RUU Omnibus Law.

“Sempat kecewa, mula-mula diberitahukan oleh salah satu anggota DPRD Kalsel bahwa Ketua ada, namun memimpin rapat. Terus dari Ketua Komisi IV datang lagi dan menyatakan bahwa Ketua DPRD tidak ada,” kata Iqbal.

“Ternyata, setelah ditekan (Ketua DPRD Kalsel) ada di tempat. Ini menguatkan kami bahwa kami hampir tidak memiliki kepercayaan dengan anggota DPRD Kalsel,” imbuh Iqbal.

 

Karena sudah berkali-kali menyuarakan penolakan RUU Omnibus Law, Iqbal menyebutkan bahwa mereka ingin mendapatkan fasilitas dalam penyaluran tuntutannya. Yaitu berupa diskusi virtual yang dijanjikan oleh DPRD Kalsel akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Nanti ada diskusi virtual dengan DPD RI, DPR RI dan Gubernur Kalsel,” kata Iqbal.

Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, ia tidak menampik akan menggelar aksi dengan jumlah yang besar. “Kami akan turun kembali di tanggal 16 Juli,” tegas Iqbal.

Mahasiswa yang menamakan diri Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan saat demo ke DPRD Kalsel menuntut pencabutan RUU Omnibus Law, Senin (13/7/2020). foto: fikri

Ditambahkan Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, diskusi virtual nantinya juga diikuti oleh 13 kabupaten dan kota di Kalsel. Terutama kaitannya dengan daerah yang memiliki pertambangan dan sikap-sikapnya.

“Tapi kita harus memahami, di kabupaten dan kota serta provinsi tidak ada kewenangan (soal RUU Omnibus Law). Tapi itu kewenangan pusat, pengawasan tetap di kita,” kata Supian.

Ditanya sikap mahasiswa yang hanya ingin bertemu dengan dirinya dan bukan anggota dewan lain, Supian menyebutkan karena surat yang diserahkan ke Pemerintah Pusat ditandatangani olehnya. Kendati secara tersurat maupun tersirat sudah ada di dalam surat yang berisi tuntutan penolakan RUU Omnibus Law itu.

“Awalnya surat sudah ada, dari jawaban tadi. Wajar, karena bidangnya Komisi IV pasti Ketua Komisi IV (Lutfi Saifudin). Tapi kalau beliau minta, kita siap,” pungkas Supian. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : fikri
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Tommy Soeharto Geruduk Munaslub Partai Berkarya yang Dituding Ilegal

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Tommy Soeharto membubarkan Munaslub Partai Berkarya di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (11/7/2020). Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto membubarkan paksa Musyawarah Luar Biasa di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (11/7/2020). Munaslub tersebut dituding ilegal karena hanya mewakili segelintir orang.

Detik-detik Tommy menggeruduk Munaslub ilegal yang digelar oleh sejumlah kader Partai Berkarya mengatasnamakan Presidium Penyelamat Partai Berkarya atau P3B itu diunggah oleh akun YouTube Macan Idealis milik Ketua DPP Partai Berkarya Vasco Ruseimy.

Dalam video tersebut tampak Tommy Soeharto didampingi oleh Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dan sejumlah kader mendatangi lokasi digelarnya Munaslub. Mereka langsung membubarkan paksa Munaslub tersebut.

“Ada pihak yang ingin memecah belah Partai Berkarya dengan menyelenggarakan Munaslub ilegal,” demikian tulisan dalam video seperti dikutip Suara.com mitra media Kanalkalimantan.com, Sabtu (11/7/2020).

 

Di lokasi acara Munaslub, Tommy meminta agar para kader yang akan menggelar Munaslub harus keluar dari hotel itu hari ini juga. Seruan Tommy tersebut disambut meriah oleh para kader gerbong Tommy yang ikut menggeruduk. “Masih ada peserta (Munaslub) yang ada di hotel ini. Hari ini mereka harus keluar dari hotel ini,” seru Tommy.

Meski demikian, Tommy mengajak kadernya untuk tetap menjaga kondisi agar tetap kondusif dan tidak anarkis. Hal itu perlu dilakukan demi menjaga nama baik partainya. Dalam potongan video terpisah, tampak rombongan kader di bawah komando Tommy Soeharto masuk ke dalam gedung acara. Mereka langsung mencopot paksa banner Munaslub yang dipasang diacara tersebut.

Priyo Budi Santoso secara terpisah menegaskan, para kader Partai Berkarya yang mengatasnamakan sebagai Presidium Penyelamat Partai akan diberhentikan dari kepengurusan dan keanggotaan Partai Berkarya.

“Mereka yangmenamakan dirinya Presidium Penyelamat Partai akan diberhentikan bukan hanya sebagai pengurus tapi juga keanggotaan Partai Berkarya,” ungkap Priyo.(suara)

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->