Prihatin Pejabat PU Kena OTT KPK, Wakil Ketua DPRD : Jadikan Ini Pembelajaran dan Evaluasi

KANALKALIMANTAN. COM, AMUNTAI– Wakil Ketua DPRD Hulu Sungai Utara (HSU) Mawardi menyatakan keprihatinannya kepada salah satu pejabat di Kabupaten HSU yang terjaring KPK terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa waktu lalu.

“Kami selaku lembaga legislatif di kabupaten Hulu Sungai Utara menyampaikan rasa prihatin atas terjadinya peristiwa yang telah menjadi sorotan masyarakat luas. Bahkan menjadi topik pembahasan dan perbincangan nasional, yaitu adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan korupsi pada pejabat Dinas PU Kabupaten Hulu Sungai Utara,” kata Mawardi saat membuka Rapat Paripurna DPRD, Kamis (23/9/2021).

Lebih lanjut, ia mengharapkan kejadian ini dapat menjadi pembelajaran dan evaluasi bagi semua pejabat pemerintah untuk selalu mengikuti dan mematuhi peraturan serta ketentuan perundang-undangan.

Hal ini dilakukan, Kata Mawardi agar menghindari segala bentuk penyimpangan serta praktek-praktek yang menyalahi ketentuan.

Baca juga : KPK Kembali Periksa 10 Orang Terkait OTT HSU di BPKP Kalsel, Termasuk Sekda HSU

“Semoga kita mendapat petunjuk dan bimbingan Allah SWT, sehingga dapat menjalankan tugas masing-masing, sebagai amanah yang baik dan tulus,” harapnya.

Meski kejadian Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu terhadap pejabat Dinas PU dan dan Pihak swasta, sempat menjadi sorotan masyarakat dan terus bergulir.

Rapat Paripurna DPRD HSU dengan agenda “Penyampaian Penjelasan Kepala Daerah Tentang Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022” kali ini tidak banyak berpengaruh atas jalannya rapat.

Hanya saja, penyampaian penjelasan Kepala daerah tentang Raperda tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati HSU H Husairi Abdi, sedangkan untuk Ketua DPRD HSU yang tidak hadir kali ini menurut keterangan wakil Ketua DPRD Mawardi dikarenakan izin. (Kanalkalimantan.com/dew)

Reporter : dew
Editor: cell