Connect with us

HEADLINE

Proses Karantina di Natuna Berakhir, 285 Orang Termasuk 6 Warga Kalsel Dibawa ke Jakarta Sabtu

Diterbitkan

pada

Proses karantina WNI di Natuna berakhir dan meraka dinyatakan sehat Foto : antara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, NATUNA– Proses karantina 238 WNI dari Wuhan, China, berakhir. Semua WNI akan dipulangkan dari Hanggar Lanud Raden Sadjad Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), termasuk 47 orang kru penjemput. Sehingga total yang dipulangkan sebanyak 285 orang.

Berdasarkan jadwal yang ditetapkan pemerintah, masa observasi berlangsung 14 hari hingga Minggu (16/2/2020). Bahkan saat ini, sejumlah sarana dan prasarana pendukung untuk proses pemulangan juga terus dipersiapkan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr Achmad Yurianto mengatakan, skema pemulangan sudah diputuskan, bahwa observasi WNI dari Wuhan yang saat ini tinggal di Natuna, berakhir pada pukul 12.00 WIB, Sabtu (15/2/2020) mendatang.

Artinya, hari Sabtu pagi adalah pengecekan kesehatan terakhir. Setelah itu pihaknya menyiapkan mereka untuk diterbangkan ke Jakarta. “Rencananya pada jam 7 pagi dari Jakarta menuju Natuna akan berangkat 3 pesawat TNI AU, terdiri dari 2 Boeing 737 dan 1 Hercules. Ini adalah sejumlah pesawat yang sama pada waktu menjemput mereka dari Batam ke Natuna,” kata Achmad Yurianto.



Bahkan rencananya, Menkes, Menko PMK, kepala BNPB dan beberapa pejabat lain akan ikut menjemput mereka ke Kabupaten Natuna. Pria yang akrab disapa Yuri juga mengatakan, sebelum warga yang diobservasi diberangkatkan ke Jakarta, tentunya terlebih dahulu akan diperiksa kesehatan mereka. Baru setelah pukul 12.00 WIB atau setelah makan siang, mereka bisa diberangkatkan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.

Warga yang diobservasi sebagian besar adalah mahasiswa dari 30 provinsi (Perempuan 158 orang dan laki-laki 80 orang) dengan usia termuda 5 tahun dan usia tertua 64 tahun, beserta tim KBRI 5 orang, tim penjemput 24 orang dan kru Batik Air 18 orang. “Data yang kami miliki saudara-saudara kita yang sebagian besar mahasiswa itu berasal dari 30 provinsi,” jelasnya.

Dari 30 provinsi tersebut, terbanyak berasal dari Jawa Timur dengan jumlah 68 orang. Kemudian Lampung satu orang, Jakarta 12 orang, Aceh 13 orang, Papua delapan orang, Papua Barat enam orang dan lainnya.

Pemerintah juga akan menyerahkan kru PT Lion yang menjemput WNI ke Wuhan dan sudah menjalani masa observasi selama 14 hari. “Ini yang akan dilakukan dalam mengakhiri masa observasi. Selanjutnya hanggar yang digunakan sebagai tempat observasi akan dilakukan desinfeksi,” papar dr Yuri.

Direncanakan akan ada prosesi kecil pelepasan warga yang diobservasi di Bandara Natuna menuju Jakarta. Saat mereka tiba di Jakarta akan disambut oleh Komisi IX DPR RI dan perwakilan pemerintah daerah.

Enam Mahasiswa Asal Kalsel

Di antara ratusan warga yang dikarantina di Natuna, terdapat enam mahasiswa asal Kabupaten Tabalong. “Kondisi mahasiswa Tabalong sehat dan saat ini berada di Natuna bersama warga Indonesia lainnya,” jelas Sekda Tabalong Abdul Muthalib Sangadji beberapa waktu lalu.

Sangadji, sebagaimana dikutip Antara, menjelaskan ada 44 orang warga Tabalong yang berada di China dan 31 diantaranya merupakan mahasiswa yang mendapatkan bea siswa.

Data di Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong tercatat 7 mahasiswa asal Tabalong ini menjalani program beasiswa ke Nanjing Polytechnic Institute China yang diinisiasi pabrik semen PT Conch South Kalimantan.

Selanjutnya 13 orang bukan berstatus mahasiswa dan tidak terpantau karena keberangkatan sendiri ataupun diberangkatkan oleh pihak lain.

Terpisah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Akhmad Rivai mengatakan hingga kini belum ada warga Tabalong yang terjangkit virus Corona. “Kita juga melakukan pemantauan di pabrik semen Conch yang pekerjanya banyak dari China,” jelas Rivai.(kompas/antara)

Reporter : Kompas/antara
Editor : Chell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Kampanye Paslon Gencar Via Medsos, Bawaslu Kalsel Belum Punya Rincian Aturan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Anggota Bawaslu Kalsel Nur Kholis Majid. Foto : Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Masa kampanye Pilkada di Kalsel sudah berjalan, selama 71 hari sejak Sabtu (26/9/2020) kemarin. Salah satu cara yang digunakan oleh pasangan calon (paslon) baik di Pilgub Kalsel maupun Pilbup dan Pilwali adalah kampanye melalui media sosial (medsos).

Lantas, bagaimana mekanisme pengawasan kampanye melalui medsos?

Ditemui pada Senin (28/9/2020) siang, Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Kalsel Nur Kholis Majid mengatakan, jika ingin berkampanye di medsos, maka harus mendaftarkan akun dan jadwal kampanye kepada KPU Provinsi Kalsel. Sehingga, memudahkan Bawaslu Provinsi Kalsel melakukan pengawasan kampanye melalui media sosial.

“Kita akan lakukan kajian lebih mendalam bagaimana proses itu sendiri. Karena memang dari Peraturan Bawaslu sendiri terhadap kampanye di medsos belum dirincikan. Sehingga, langkah strategisnya yaitu melakukan pemetaan terlebih dahulu apabila ini terjadi (pelanggaran kampanye di medsos),” kata Majid, Senin (28/9/2020).



Jika akun yang digunakan untuk kampanye di medsos terdaftar dan bersifat publik (tidak dalam keadaan privat), maka Bawaslu akan mudah masuk untuk melakukan tracking. Ini berbeda jika akun yang digunakan adalah akun pribadi, maka Bawaslu akan mengkaji apakah termasuk unsur pelanggaran atau tidak. Jika memang didapati ada dugaan pelanggaran kampanye di medsos.

“Jika konten kampanye mengandung unsur yang melanggar seperti merendahkan calon (kepala daerah) yang lain, akan kita telaah,” imbuhnya.

Diakuinya, untuk menghimpun bukti dugaan pelanggaran kampanye di medsos, akan lebih mudah jika ada tangkapan layar (screenshot) namun berbentuk video dengan menggunakan screen recorder.

Namun, akan menjadi tantangan jika akun pribadi di media sosial merupakan akun yang dikelola pribadi, seperti aparatur sipil negara (ASN). “Harus ada proses screening,” singkatnya.

Medsos sendiri, secara praktis akan digunakan oleh paslon sebagai sarana untuk berkampanye dengan efektif. “Kalau medsos Instagram lebih mudah, karena kita bisa lakukan tracking. Jika terbuka untuk umum,” tandas Majid. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter: Fikri
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

242 Jurnalis dan Pekerja Media Positif Virus Corona

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Sejumlah jurnalis terlihat mengabaikan protokol Covid-19 di tengah merebaknya virus corona saat mewawancarai tokoh buruh di Gedung DPR, Jakarta, 16 Juli 2020. (Foto: VOA/Sasmito Madrim)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Jurnalis Radio Suara Surabaya, Abdi (bukan nama sebenarnya), tidak menyangka bisa terjangkit virus corona. Ia mengetahui informasi ini setelah melakukan pemeriksaan cepat (rapid test) dan tes usap pada awal September. Tes ini dilakukan lantaran terdapat belasan orang di kantor yang memiliki gejala yang sama, yakni demam dan batuk selama enam hari. Hasilnya menunjukkan 18 orang media Suara Surabaya dinyatakan positif terjangkit virus corona, 12 di antaranya berasal dari divisi yang sama dengan Abdi bekerja.

“Tes swab pada waktu itu, akhirnya tanggal 2 September keluar hasilnya dan ternyata yang positif ada 12 orang di divisi saya,” jelas Abdi saat dihubungi VOA, Sabtu (26/9).

Abdi menjelaskan perusahaan media Suara Surabaya telah memiliki dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat untuk mencegah penularan virus corona. Protokol tersebut di antaranya menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan dan bekerja dari rumah bagi sebagian pekerja.

Kantor Radio Suara Surabaya. (Foto: Courtesy)

Abdi menegaskan memang sebagian besar pekerja bekerja dari kantor selama pandemi virus corona. Namun, menurutnya ia hanya turun ke lapangan jika ada liputan yang penting atau tidak bisa dilakukan dengan daring.



“Kita sudah buat protokolnya sedemikian rupa, wajib pakai hand sanitizer, masker, jaga jarak sudah ada, tapi tetap saja kebobolan,” tambah Abdi.

Redaksi Radio Suara Surabaya merupakan satu di antara perusahaan media yang terbuka pada publik terkait status pekerjanya yang positif Covid-19. Melalui berita di suarasurabaya.net berjudul “Akhirnya Benteng Pertahanan Kami Jebol Juga…” pada 7 September 2020, tim redaksi menyampaikan 18 pekerja mereka positif Covid-19.

Sejumlah jurnalis mengenakan masker di lingkungan RSUP Dr Sardjito Yogyakarta, meski dipastikan tidak ada kasus virus corona. (Foto:VOA/ Nurhadi)

Pekerja yang terpapar sebagian besar berasal dari Divisi New Media, yang menangani www.suarasurabaya.net dan sosial media. Sedangkan divisi on airnewsroom, reporter, dan departemen non-produksi, dinyatakan negatif dari uji usap gelombang dua, tiga, dan empat. Redaksi kemudian berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya dan memindahkan 18 pekerja mereka ke Hotel Asrama Haji Surabaya untuk mendapatkan perawatan.

“SDM adalah aset perusahaan yang tidak bisa dinilai atau digantikan dengan apapun. Mereka mendapatkan pelayanan yang terbaik, bahkan sampai ke keluarganya kami data,” jelas CEO Suara Surabaya Media Errol Jonathans melalui keterangan tertulis (7/9/2020).

Pemerintah Abai Terhadap Keselamatan Jurnalis dari Covid-19

Pengurus Bidang Advokasi AJI, Musdalifah Fachri, menyoroti sikap abai pemerintah terhadap protokol kesehatan dalam sejumlah kegiatan yang melibatkan jurnalis. AJI mencatat setidaknya ada tujuh kegiatan konferensi pers secara langsung, yang tidak menaati protokol kesehatan pada Juli-Agustus 2020.

Beberapa kegiatan tersebut antara lain konferensi pers Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Gorontalo pada Juli 2020 dan Bupati Ogan Ilir Sumatera Selatan yang mengundang wartawan untuk mengumumkan dirinya positif virus corona. Di samping itu, sejumlah kementerian dan lembaga juga menggelar konferensi pers tatap muka yang mengabaikan protokol kesehatan.

“Kami merekomendasikan pejabat pemerintah dan lembaga negara harus menggelar konferensi pers secara online dan mengirimkan data atau informasi melalui email atau aplikasi online,” jelas Musdalifah Fachri kepada VOA, Kamis (24/9).

Para wartawan mengenakan baju pelindung saat kunjungan media ke Laboratorium Penelitian Penyakit Infeksi, Kementerian Kesehatan, setelah merebaknya wabah virus corona, Jakarta, 11 Februari 2020. (Foto: Reuters)

Musdalifah juga mendorong perusahaan media untuk memperhatikan keselamatan jurnalis dan pekerja media mereka. Salah satunya dengan tidak mengirim jurnalis ke konferensi pers tatap muka dan memberikan alat pelindung diri bagi jurnalis yang meliput ke wilayah yang berpotensi tertular virus corona.

AJI mencatat setidaknya ada 242 jurnalis dan pekerja media yang dinyatakan positif virus corona sejak 30 Maret hingga 18 September 2020. Namun, tidak banyak perusahaan media yang mempublikasikan diri seperti halnya Radio Suara Surabaya terkait status positif virus corona pekerja mereka.

Satgas Penanganan Covid: Perkantoran Jadi Klaster Baru

Pada kesempatan lain, juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito meminta perusahaan-perusahaan swasta melindungi pekerja mereka agar tidak terpapar Covid-19. Hal ini disampaikan Wiku mengacu kepada klaster baru di perkantoran DKI Jakarta.

Data 12 September menunjukkan ada klaster perkantoran sebanyak 3.194 karyawan. Sedangkan berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Jakarta, ada 88 pegawai kantor MNC Group yang positif terjangkit virus corona.

“Banyaknya ditemukan klaster perkantoran ini serta pabrik, serta beberapa pejabat negara yang menjadi positif Covid-19, menjadi bukti bahwa penerapan protokol kesehatan masih lengah. Sudah seharusnya kita melakukan evaluasi di semua tempat agar hal ini tidak terjadi,” jelas Wiku saat jumpa pers di Istana Kepresidenan, Selasa (22/9).

Sekelompok wartawan di Posko Liputan Covid-19 Sulawesi Tengah di Palu, Sulawesi Tengah, 29 Maret 2020. (Foto: Courtesy/Sugi Efendy)

Sedangkan untuk aktivitas perkantoran pemerintah, Wiku mengklaim sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Misalnya, dengan menghentikan aktivitas sementara di beberapa kantor kementerian dan pemerintah provinsi setelah ditemukan kasus positif.

“Jangan merasa malu apabila ada (karyawan) yang positif karena orang-orang tersebut perlu dilindungi, dirawat agar sembuh dan sehat kembali,” tambahnya.

Ia mengingatkan biaya perawatan dan pengobatan pekerja swasta yang positif Covid-19 akan ditanggung pemerintah. [sm/em/ah]

Reporter: Sasmito
Editor: Eva/VOA


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->