Connect with us

HEADLINE

Protes KPU Kalsel, Mahasiswa Tuntut Santunan KPPS yang Belum Cair!

Diterbitkan

pada

Mahasiswa demo KPU Kalsel terkait santunan terhadap petugas KPPS yang belum cair Foto: mario

BANJARMASIN, Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kalsel turun ke jalan menyuarakan aspirasi di kantor KPU Kalsel, di Jl A Yani Km 3,5 Banjarmasin, Kamis (9/5) sore. Mereka menuntut pencairan santunan bagi petugas KPPS yang meninggal yang sampai saat ini belum dilakukan.

Korlap aksi Ghulam Reza mengatakan, salah satu diantara anggotaKPPS yang meninggal adalah seorang mahasiswa Universitas Islam Kalimantan (UNISKA). “Sebelumnya kami pernah demo di Bawaslu saat pra pemilu. Di sini kami ingin tahu bukti konkrit KPU dalam memberi santunan atau mengayomi. Apabila KPPS tidak ada, sudah pasti pemilu tidak berjalan. Siapa lagi lembaga yang kita percayai,” ungkapnya.

Ia mengatakan, mestinya para pahlawan demokrasi yang gugur mesti mendapat santunan yang layak. Namun kenyataan sampai kali ini belum ada iktikad dari KPU untuk mencairkan santunan tersebut.



“Kami juga menuntut agar pemilu menjaga demokrasi. Jurdil dan bersih. Hentikan (dugaan) kecurangan yang dilakukan KPU. Kita tak memihak siapa-siapa, tapi kita mau jurdil siapa lagi yang kita minta selain Bawaslu,” paparnya.

Menanggapi hal ini, Komisioner KPU Kalsel Edy Ariansyah di sela-sela rapat pleno datang menghadiri aksi tersebut. Ihwal santunan terhadap para pejuang demokrasi yang terkena musibah ataupun meninggal dunia, Edy mengatakan KPU sedang melakukan proses verifikasi dan validasi data.

“Pada tanggal 2 Mei 2019 melalui Sekjen KPU RI telah mengeluarkan surat dinas untuk melakukan verivikasi dan validasi untuk data anggota yang betugas saat proses pemilu yang meninggal dunia agar dilaporkan paling lambat tanggal 11 Mei 2019,” ungkapnya. Sejauh ini ada, khusus Kalsel ada 9 penyelenggara pemilu yang telah meninggal dunia dan 70 orang yang sedang dirawat akibat sakit.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman menuturkan pihaknya telah menyiapkan dana hingga Rp 40 miliar untuk pemberian santunan kepada keluarga petugas KPPS yang meninggal dan sakit. Namun, angka tersebut masih bisa berubah karena jumlah korban diperkirakan meningkat.

“Yang sudah disiapkan sampai sekarang kita masih mengandalkan kurang lebih sekitar Rp 40 miliar,” ujar Arief, Jumat (3/5) lalu.

Dalam proses pemberian santunan, KPU melakukan verifikasi ke pihak-pihak terkait, mulai dari kelurahan hingga keluarga untuk ahli warisnya. Verifikasi dilakukan dengan memastikan siapa ahli waris hingga mencocokkan data dengan korban.

Menurut Arief, verifikasi dilakukan agar tak terjadi kesalahan dalam pemberian santunan kepada pihak yang berhak. “Selanjutnya kami akan melakukan verifikasi secara detail kepada seluruh penyelenggara pemilu yang tertimpa musibah. Baik yang meninggal dunia, maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Ini kami akan tuntaskan, mudah-mudahan tidak dalam waktu yang terlalu lama semua bisa di selesaikan,” jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah menyetujui usulan KPU terkait santunan bagi petugas KPPS yang meninggal dan sakit. Anggaran ini diambil dari belanja KPU.

Bagi petugas KPPS yang meninggal akan menerima santunan sebesar Rp 36 juta. Sementara, petugas yang cacat permanen mendapat santunan sebesar Rp 30 juta, luka berat sebesar Rp 16,5 juta, dan luka sedang sebesar Rp 8,25 juta.(mario)

Reporter:Mario
Editor:Cell

HEADLINE

Indonesia Resmi Masuk ‘Jurang’ Resesi Ekonomi, Apa yang Akan Terjadi?

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan Indonesia resmi memasuki resesi Foto: suara

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi nasional resesi pada kuartal III-2020. Hal itu menyusul revisi proyeksi yang dilakukan Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani mengatakan, pihak Kementerian Keuangan melakukan update proyeksi perekonomian Indonesia untuk tahun 2020 secara keseluruhan menjadi minus 1,7% sampai minus 0,6%.

“Forecast terbaru kita pada September untuk 2020 adalah minus 1,7% sampai minus 0,6%. Ini artinya, negatif territory kemungkinan terjadi pada kuartal 3,” kata Sri Mulyani dalam video conference APBN KiTa, Selasa (22/9/2020).

Realisasi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II-2020 minus 5,32%. Resesi akan terjadi jika pertumbuhan ekonomi nasional kembali negatif di kuartal berikutnya. Resesi adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi minus dua kuartal berturut-turut.



Pada 25 Agustus lalu, Sri Mulyani mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan ketiga berada di kisaran 0 persen hingga -2%. Adapun untuk keseluruhan tahun 2020, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan berada di kisaran -1,1 persen hingga 0,2 persen.

Saat itu, Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan negatif pada kuartal III mungkin saja terjadi karena tingkat konsumsi masyarakat masih lemah, meski mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

Sri Mulyani juga mengatakan, kunci utama untuk mengerek kinerja perekonomian pada kuartal III adalah investasi dan konsumsi domestik.

“Kalau tetap negatif meski pemerintah sudah all out maka akan sulit untuk masuk ke zona netral tahun ini,” ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, Bhima Yudhistira Adhinegara, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan bahwa kontraksi PDB itu berarti situasi resesi ekonomi sudah di depan mata.

“Di kuartal III kemungkinan besar kita akan resesi, kalau melihat kuartal II ini kita cukup dalam minusnya,” kata Bhima.

“Yang perlu diperhatikan ini kan adanya penurunan tajam pada konsumsi rumah tangga, karena adanya pandemi membuat masyarakat tidak yakin untuk berbelanja, dan akhirnya berpengaruh juga pada industri manufaktur yang turun dan sektor perdagangan turun,” tambahnya.

Ia mengatakan, ini adalah penurunan ekonomi tahunan Indonesia terburuk pertama sejak dihantam krisis moneter 1998—ketika itu, ekonomi Indonesia anjlok sampai minus 13,13%.

“Resesi itu kan dua kuartal berturut-turut [pertumbuhan PDB] kita negatif, resesi yang sesungguhnya itu nanti ketika kita kuartal ketiga kita akan negatif,” ujar Bhima.

“Tapi ini ketika penurunannya relatif tajam secara year-on-year, maka bisa dikatakan ini resesi technical, jadi secara data ini sudah menunjukkan adanya resesi karena penurunannya cukup tajam karena tidak mungkin di kuartal III bisa kembali positif.”

Dampak Resesi

Jika ekonomi memasuki resesi, para pencari kerja di Indonesia bisa kesulitan mencari lowongan pekerjaan dalam beberapa bulan ke depan.

Pendapatan korporasi dan pelaku usaha juga bisa menurun lantaran berkurangnya daya beli masyarakat, kata seorang pengamat.

Menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, dampak dari resesi yang berpotensi paling dirasakan masyarakat adalah sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, disusul dengan jatuhnya daya beli masyarakat karena berkurangnya pendapatan.

“Kenapa lapangan pekerjaan jadi susah [ditemukan]? Karena aktivitas-aktivitas ekonomi belum kembali normal,” katanya.

Kemarin dunia usaha mengatakan, begitu ada pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), karena masih harus memenuhi protokol Covid-19, maka pekerja-pekerja yang mereka rumahkan tidak full 100 persen mereka bisa pekerjakan kembali.

“Kemungkinan, untuk rata-rata industri, yang bisa mereka pekerjakan kembali tinggal 50 persen, artinya 50 persen sisanya ini, yang sudah terlanjur terdepak dari lapangan kerja ini, mereka harus mendapatkan pekerjaan dari mana?” kata Enny saat dihubungi BBCIndonesia.

Hal ini juga disampaikan Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto saat dihubungi detikcom, Selasa (22/9/2020).

Dia juga menilai dampak dari resesi ini akan membuat PHK yang sudah terjadi sejak awal pandemi COVID-19 terus berlanjut. Pegawai yang saat ini statusnya dirumahkan dan kena pemotongan gaji pun bisa bernasib lebih buruk.

“Ya dugaan saya, PHK akan terus berlanjut itu,” sebutnya.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet juga menyatakan daya beli akan melemah.

“Nah karena belum pulihnya daya beli itu disebabkan oleh misalnya masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan, kemudian memang bantuan yang disalurkan pemerintah juga memang belum cukup untuk misalnya mendorong daya beli ke level sebelum adanya pandemi.

Nah kalau menurut saya memang kita lihat dampak yang paling terasa tentu melemahnya daya beli,” jelasnya.

Dia menerangkan bahwa imbas PHK di tengah resesi akan membuat jumlah pengangguran semakin bertambah.

“Dampak lain ialah potensi semakin bertambahnya jumlah pengangguran karena kalau kita melihatkan di beberapa survei BPS, khususnya beberapa hari ini disebutkan bahwa banyak sektor yang kemudian melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya,” tambah Yusuf.(Kanalkalimantan.com/detik/bbcindonesia)

 

Editor: Cell

Lanjutkan membaca

HEADLINE

Perang ‘Jingle’ Kampanye Paslon di Pilkada, Komunitas Seniman Ini Raup Jutaan Rupiah!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Setiap terselenggaranya ajang pesta demokrasi, para pasangan calon (paslon) akan saling beradu strategi kampanye demi menarik perhatian masyarakat. Salah satunya, dengan menggarap sebuah lagu sebagai jingle kampanye mereka.

Tentu bagi para paslon, musik dan lagu menjadi salah satu media penyampaikan pesan yang sangat efektif. Sebab, kata-kata yang dirangkai dalam lirik berbalut irama musik kerapkali terserap dan melekat dalam ingatan, ketimbang disampaikan dengan tutur kata biasa.

Di era ini, pembuatan jingle kampanye para paslon telah menjadi bisnis yang menggairahkan bagi sejumlah seniman. Seperti halnya komunitas seniman bernama Suhu Community, yang pada penyelenggaraan Pilkada tahun ini didapuk sebagai pencipta jinggle kampanye salah satu kandidat paslon di Kota Banjarbaru.

Dihubungi Kanalkalimantan, Ketua Suhu Community Egus Rivilla, mengaku telah lama menggeluti bisnis ini baik dalam jasa pembuatan lagu, musik, hingga video. Menurutnya, bisnis ini terbilang saling menguntungkan baik dari pihaknya sebagai komunitas seniman maupun paslon yang akan melakukan kampanye.



“Tentu bagi kami sangat diuntungkan. Apalagi sarana promosi di Pilkada atau produk lainnya lebih efisien lewat media sosial. Jadi dengan lagu dan video setidaknya masyarakat bisa melihat visi misi serta kegiatan atau wajah paslon Pilkada sambil tiduran di kamar tanpa harus mampir di pinggir jalan buat melototin baliho,” ujarnya, Selasa (22/9/2020) sore.

Egus sendiri tak menampik bahwa jasa pembuatan jingle kampanye para paslon menoreh omzet menggiurkan. Hal itu diakuinya dalam pembuatan jingle kampanye salah satu kandidat paslon di Pilkada Banjarbaru, meskipun enggan merincikan total uang yang dihasilkan.

“Tarif kita sebenarnya relatif. Kalau untuk paslon di Pilkada Banjarbaru, kita dibayar mencapai jutaan rupiah,” akunya.

Dalam proses penciptaan jinggle kampanye, kata Egus, pihaknya akan menentukan genre musik yang berbeda-beda. Proses pembuatannya sendiri seyogyanya menyesuaikan dengan visi misi serta kultur daerah atau mengamini keinginan paslon.

“Sebagian besar biasanya diserahkan ke kita. Tapi ada juga yang sambil koordinasi sesuai selera paslon,” tambahnya.

Suhu Community telah terbentuk sejak 2004 silam dan diklaim memiliki ratusan anggota yang tersebar di berbagai daerah. Pun jika bukan momentum Pilkada, komunitas ini biasanya beraktivitas dengan menciptakan karya lagu. Komunitas ini juga telah membentuk sebuah yayasan.

“Kami sudah lumayan sering membuat jingle kampanye untuk para paslon. Bahkan, sampai ke luar Provinsi Kalimantan Selatan,” tuntasnya.

Seluruh kandidat paslon yang berlaga di Pilkada Banjarbaru telah mengklaim menyiapkan jingle saat masa kampanye mereka dimulai. Ada yang membayar seniman, ada juga karya yang disumbang secara sukarela oleh para relawan pendukung.

Seperti halnya duet Haji Martinus – Darmawan Jaya Setiawan. “Sepertinya dari pihak relawan menciptakan jingle kampanye untuk kami,” kata Jaya.

Di sisi lain, Ketua Tim Pemenangan pasangan Gusti Iskandar Sukma Alamsyah – AR Iwansyah, Soegeng Soesanto, mengungkapkan bahwa pihaknya juga tengah dalam proses pembuatan jingle kampanye. “Iya, sedang dalam proses,” terangnya.

Begitu pula, duet Aditya Mufti Ariffin – Wartono yang menyatakan bahwa jingle kampanye mereka telah rampung dan akan dipromosikan melakukan melalui sosial media. “Sudah jadi. Tinggal menunggu dimulainya masa kampanye, akan kita edarkan,” ujar Aditya. (Kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : Rico
Editor : Cell

Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->