Connect with us

Hukum

PTUN Banjarmasin Mulai Periksa Berkas Gugatan PT SILO atas Gubernur Kalsel

Diterbitkan

pada

PTUN Banjarmasin akan memulai pemeriksaan berkas gugatan yang dilakukan PT SILO terhadap Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Foto : Kalimantan Post
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Gugatan PT SILO terhadap Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atas pencabutan Izin Usaha Penambangan Operasi Produksi (IUP-OP) yang dilakukan kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin, akan memasuki tahap pemeriksaan berkas. Rencananya, penelitian dan pemeriksaan berkas gugatan dilakukan, Kamis (22/2).

Humas PTUN Banjarmasin, Febby mengatakan, selama tahapan tersebut sifatnya akan tertutup. Yakni akan dihadiri oleh pihak penggugat dan tergugat saja. Dia mengatakan, ada dua pokok berkas yang diperiksa.

“Pertama, terkait pemeriksaan formal gugatan. Misalnya subjek dan objek yang kurang pas baik itu penggugat maupun tergugat akan segera diperbaiki. Kedua untuk meminta keterangan dari penggugat perihal keputusan yang digugat. Apakah ini benar keputusan Gubernur dan benarkah tanggal sekian dikeluarkan,” jelasnya.

Menurut Febby, hal tersebut dilakukan untuk menilai keabsahan keputusan berkaitan dengan gugatan tersebut ke depannya. Jika pemeriksaan kesiapan tersebut sudah tuntas maka sidang dinyatakan terbuka oleh ketua majelis.

“Pemeriksaan kesiapan itu maksimal 30 hari, tetapi bisa kurang dari itu. Apabila misalkan gugatan telah dinyatakan sempurna dan tidak ada data data yang dibutuhkan maka majelis hakim menyatakan sidang bisa terbuka untuk umum. Itu baru namanya sidang pertama,” jelas Febby.

PTUN telah memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada pemeriksaan berkas. Namun belum dipastikan, siapa yang akan hadir atau mewakilinya. “Belum ada informasi siapa yang nantinya berhadir. Namun jika diwakilkan, harus mempunyai surat kuasa dari kedua belah pihak,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Sahbirin Noor telah meneken tiga SK pencabutan IUP milik anak usaha PT SILO Group pada 26 Januari 2018. Pertama, SK bernomor 503/121/DPMPTSP/2018 tentang Pencabutan IUP OP untuk PT Sebuku Tanjung Coal di wilayah konsesi 8.990,38 ha di Pulau Laut Tengah dan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.

Kedua, SK bernomor 503/120/DPMPTSP/2018 tentang Pencabutan IUPOP untuk PT Sebuku Sejaka Coal di atas luasan areal konsesi tambanga batubara seluas 8.139,93 ha di Pulau Laut Timur.

Dan ketiga, SK bernomor 503/119/DPMPTSP/2018 tentang pencabutan IUP OP untuk PT Sebuku Batubai Coal dengan wilayah konsesi seluas 5.140,89 ha di Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Tengah.

Terkait tiga gugatan tersebut, Febby menjelaskan akan didampingi majelis hakim yang berbeda. Untuk PT Sebuku, akan ditangani oleh majelis hakim Sejaka Lutfie Ardhian, Kusuma Firdaus dan Dewi Yusnani. Terkait PT Sebuku Tanjung Coal, akan dipimpin majelis hakim Retno Widowati, Bernelya Novelin Nainggolan dan Trisoko Sugeng Sulistyo. Sementara untuk PT Sebuku Batubai Coal, ditangani majelis hakim Dafrian, Rory Yonaldi, dan Lizamul Umum.

Kuasa hukum PT Sebuku Iron Lateric Ores (SILO) Dr Yusril Ihza Mahendra, SH, MSc,  Jumat (9/2) lalu,  resmi mendaftarkan gugatan ke PTUN Banjarmasin. Mantan Menkumham tersebut datang bersama delapan orang anggota timnya. Mereka ditemani juga oleh tiga orang petinggi PT SILO dan Masyarakat Peduli Investasi asal Kabupaten Kotabaru.

Yusril menilai, Gubernur Kalsel telah bertindak sewenang-wenang dan tanpa dasar hukum serta alasan yang jelas dalam pencabutan izin usaha penambangan operasi Produksi (IUP-OP) tiga perusahaan itu pada 26 Januari 2018 yang lalu.

Dari hasil penelaahan pihaknya, pencabutan izin yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Berdasarkan UU pemerintahan daerah, Gubernur memang berwenang menerbitkan izin usaha dan berwenang pula mencabutnya. Namun permasalahannya, apakah pencabutan itu sudah sesuai dengan perundang-undangan. Namun kali ini kami melihat tak ada alasan jelas mengapa izin itu dicabut,” kata Yusril.

Yusril menduga, pencabutan IUP yang dilakukan Sahbirin karena suruhan perusahaan tambang lain yang ingin mencaplok tiga objek IUP milik PT SILO. Namun, Yusril enggan membeber nama perusahaan yang dimaksud.  “Ada tekanan ke PT SILO, ada perusahaan besar yang ingin lahan tersebut. Ini bukan soal politik, ini murni penegakan aturan. Kami akan kawal sampai tuntas kasus ini, kami siap ke Banjarmasin lagi untuk memastikan gugatan berjalan clear,” tegas pakar hukum tata negara ini.

Menyikapi gugatan Yusril, Kepala Biro Hukum Setdaprov Kalsel, Ahkmad Fiddayeen, mengatakan siap meladeni. Namun demikian, dia belum mau berkomentar terkait jurus yang digunakan mematahkan gugatan tersebut. “Pokoknya kami siap hadapi apa yang mereka gugat,” tegasnya. (ammar)

Reporter : Ammar
Editor : Chell

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Hukum

Kejari Banjarbaru Kembalikan Rp268 Juta ke Negara, MN Seorang PNS Balittra Turut Dipidana!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

: kejari Banjarbaru mengembalikan yang Rp 268 juta ke negara dalam kasus korupsi Balittra. Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Tim Jaksa Eksekutor pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarbaru kembali melakukan penyelamatan keuangan negara atas kasus tindak pindana korupsi di Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra) Banjarbaru.

Kepala Kejari Banjarbaru Andri Irawan, mengatakan pada kali ini pihaknya mengembalikan uang negara sebesar Rp 268.636.705. Uang ini berasal dari pembayaran denda para terpidana dan pembayaran uang pengganti.

“Kita mengembalikan uang negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp268.636.705 yang berasal dari pembayaran uang denda sebesar Rp50.000.000, dan pembayaran uang pengganti sebesar Rp 218.636.705 dari terpidana SF,” katanya, Senin (6/7/2020) pagi.

Sebagaimana diketahui, kronologi tindak korupsi ini terjadi pada 2015, saat Balittra Banjarbaru melaksanakan sejumlah proyek pekerjaan. Seperti pembuatan jalan usaha tani baru, pengerasan jalan, pengaspalan jalan utama kebun, serta pembangunan 11 unit jembatan. Seluruh proyek ini, memiliki total nilai kontrak sebesar Rp 1,2 miliar atau lebih rincinya Rp 1.208.460.000.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, SF dan DA sebagai kontraktor pelaksana dalam proyek-proyek tersebut, terbukti melakukan korupsi. Kasus ini sendiri mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp298.636.703.

Kepala Kejari Banjarbaru mengatakan selain dua kontraktor pelaksana yang ditetapkan sebagai terpidana, kasus ini juga rupanya turut melibatkan seorang PNS -pegawai negeri sipil- di Ballitra Banjarbaru. “Benar, PNS di Balittra Banjarbaru juga turut telibat dalam perkara korupsi ini. Yang bersangkutan berinisal MN,” tuturnya.

Sebelumnya, pada Kamis (2/7/2020) kemarin, Kejari Banjarbaru juga telah melakukan pemulihan uang negar dengan nominal mencapai Rp 80 juta. (Kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Cell



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur dan Istri Tersangka Korupsi Infrastruktur Bersama Tiga Pejabat  

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dua Tersangka Pemberi Suap dari Kontraktor


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

KPK menetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur tahun 2019-2020, Jumat (3/7/2020). Foto: Suara.com/Welly Hidayat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutai Timur, Kalimantan Timur, tahun 2019-2020, Jumat (3/7/2020). Selain Ismunandar, istrinya yang merupakan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Ungaria juga ditetapkan sebagai tersangka.

Kemudian turut ditetapkan tersangka yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Musyafa, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Suriansyah dan Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur Aswandini.

Sedangkan pemberi suap dari pihak kontraktor yakni Aditya Maharani dan Deky Aryanto.

“KPK menetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pekerjaan infrastruktur,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Gedung KPK Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2020).

Mereka ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang digelar tim penindakan KPK sejak Kamis (2/7/2020) malam.

Nawawi mengatakan awalnya tim penindakan melakukan pengejaran di Jakarta, Samarinda hingga Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dimana KPK mengamankan sebanyak 16 orang.

Dalam operasi senyap tersebut KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang Rp 170 juta, buku tabungan dengan nilai Rp 4.8 miliar dan Deposito senilai Rp 1.2 miliar.

Untuk penerima suap Ismunandar dan empat orang lainnya dijerat pasal Pasal 12 a atau b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1, juncto Pasal 65 KUHP.

Sedangkan pemberi suap, Aditya dan Deky melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf A atau B atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Ditangkap KPK Bareng Istri, Ini Profil Bupati Kutai Timur Ismunandar  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Bupati Kutai Timur Ismunandar. foto: kutaitimurkab.go.id
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM – Bupati Kutai Timur Ismunandar terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) pada Kamis (2/7/2020) malam. Ismunandar yang ditangkap oleh KPK bersama sang istri diduga terlibat korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji pengadaan barang dan jasa.

Dalam OTT KPK, Ismunandar diamankan bersama 7 orang lainnya termasuk sang istri dan Kepala Bappeda Kutai Timur. Ada delapan orang yang ditangkap di Samarinda dan Kutai Timur, serta sebanyak 7 orang diamankan di Jakarta.

Sosok Ismunandar sendiri sudah tak asing dalam pemerintahan Kalimantan Timur. Sebelum dilantik menjadi Bupati Kutai Timur periode 2016-2021 bersama wakilnya Kasmidi Bulang, suami dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur Encek UR Firgasih ini beberapa kali menduduki posisi strategis dalam pemerintahan.

Dikutip dari laman resmi Kutaitimurkab.go.id, Jumat (3/7/2020), Ismunandar memulai kariernya sebagai seorang birokrat dengan menduduki posisi sebagai Kasie Pengujian Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur pada 1999. Dua tahun berselang tepatnya 2001, ia berganti posisi menjadi Kasie Perencanaan dan Program Dinas PU Kalimantan Timur.

Masih di tahun yang sama, pria lulusan S2 Universitas Gadjah Mada jurusan Perencanaan Kota dan Daerah ini terkena mutasi menjadi Kabag TU Dinas PU Pemkot Bontang. Hanya 4 bulan berselang, Ismunandar langsung dipromosikan jabatan menjadi Kadis PU Pemkot Bontang.

Di Pemkot Bontang, Ismunandar juga sempat menjadi Asisten Administrasi Pembangunan. Kemudian pada 2003 ia dimutasi menjadi Kadis PU Pemkab Kutai Timur.

Sejak itulah karier Ismunandar di pemerintahan Kutai Timur semakin cemerlang. Ismunandar juga pernah menduduki posisi sebagai Kadis Kelautan dan Perikanan Kutai Timur 2004-2006, kemudian Ismunandar juga dipercaya menjadi Asisten Ekonomi Pembangunan Kutai Timur selama empat tahun yakni sejak 2006 hingga 2010.

Kedudukan Ismunandar semakin memuncak. Ia didapuk menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur pada 2010 hingga 2015 hingga akhirnya ia memberanikan diri maju dalam Pilkada Kutai Timur dan sukses meraih posisi orang nomor satu di Kutai Timur.

Tak hanya malang melintang di dunia birokrasi, Ismunandar juga memiliki riwayat organisasi yang cukup banyak. Hingga kini, Ismunandar dipercaya menjadi Ketua PC Nahdlatul Ulama Kutai Timur sejak 2006.

Ismunandar juga menjadi Ketua Dewan Kesenian Daerah Kutai Timur dan Ketua Umum PSSI Kutai Timur sejak 2011. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->