Putus Kerjasama BPJS Kesehatan, Bupati Noormiliyani: Masyarakat di Belakang Saya!

KANALKALIMANTAN.COM, MARABAHAN – Pemkab Barito Kuala (Batola) resmi memutus hubungan kerjasama dengan BPJS Kesehatan pada Rabu (10/6/2020). Keputusan ini diambil, berupa buntut dari kekecewaan Bupati Barito Kuala Hj. Noormiliyani lantaran pelayanan BPJS Kesehatan yang kurang maksimal untuk warganya.

Lalu, bagaimana jaminan kesehatan untuk warga Kabupaten Batola menyusul pemutusan hubungan kerjasama? Menurut Noormiliyani, selama ini masyarakatnya mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). “Masyarakat Batola selama ini dilayani Jamkesda, fine saja. Tidak ada persoalan seperti ini,” kata Noormiliyani.

Ditambahkannya, seiring berjalannya waktu, Jamkesda dihentikan dan digantikan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Persoalan warganya yang kesulitan dalam mendapatkan pelayanan BPJS seperti seorang bayi berusia 3 bulan yang mengalami bocor jantung bukan yang pertama saja.

“Sudah dua hingga tiga kali termasuk dengan ini. Kami diamkan saat kedua kali, tidak ada solusi itu. Ini sudah ketiga kalinya sudahlah,” tegasnya.

Noormiliyani kembali menegaskan, masyarakatnya yang mendapatkan jamkesda selama ini baik-baik saja. Dia menyebutkan sumber dana untuk jamkesda bisa didapat dari APBD, sehingga ia menjamin masyarakat Batola dapat terlayani dengan Jamkesda.

“Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi jajaran BPJS ya. Karena sudah kesekian kalinya aku ini sudah meradang luar biasa,” ucapnya.

Ia mengupayakan akan memberangkatkan bayi berusia 3 bulan ini untuk mendapatkan perawatan di luar Kalsel. Namun dengan adanya sejumlah pembatasan sebagai dampak pandemi Covid-19, ia memastikan akan diatur sedemikian rupa, termasuk ketika hendak melewati bandar udara.”Dengan kekuatan kami, akan menolong masyarakat kami,” lugasnya.

Noormiliyani menjamin, keputusan ini akan memiliki konsekuensi dan berdampak pada seluruh masyarakat Batola. “Ibu yakin masyarakat Batola berada di belakang ibu,” pungkasnya.

Tanggapan BPSJ Batola

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Batola Rabiatul, Rabu (10/6/2020) merespons langkah Pemkab Batola tersebut. Menurut Rabiatul, jika ingin mendapatkan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu jangan mengajukannya ketika baru mengalami sakit. Ia berkilah, harus mengajukan JKN jauh-jauh hari sebelum sakit.

Kepalas BPJS Kesehatan Batola Rabiatul. Foto: Fikri

“Jangan di kala sakit, baru memasukkan (JKN). Jadi sedia payung sebelum hujan, yaitu dikala sehat untuk mengajukan,” kata Rabiatul.

Dia menegaskan, acuan yang digunakan oleh BPJS Kesehatan bukanlah regulasi daerah. Melainkan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, seperti Peraturan Presiden, Peraturan Menkes RI dan Peraturan Mensos RI. “Jadi kita tidak bisa menyimpang dari situ Pak. Dan juga kita menyimpang akan diaudit, kita tidak berani melanggar aturan itu,” jelasnya.

Rabiatul pun menyesalkan pemutusan hubungan kerjasama antara jajarannya dengan Pemkab Batola. Karena ia mengklaim, jika diputuskan hubungan kerjasama akan berdampak pada kesehatan warga masyarakat Kabupaten Batola sendiri.

“Kalau pemda kan hanya menanggung di daerahnya saja kan. Kalau kita sampai ke pusat dan tidak ada batasan biaya. Sakit apapun, kalau dia sesuai dengan regulasi, akan ditanggung,” jelasnya.

Lalu, apakah BPJS Kesehatan Batola mengalami kerugian akibat diputusnya hubungan kerjasama? “Kalau kerugian sih nggak ada. Malah masyarakat yang akan rugi, kan,” sebutnya.

Karena, peraturan-peraturan yang menjadi acuan bagi BPJS Kesehatan adalah peraturan tertinggi misalnya peraturan presiden. Seperti mendaftarkan masyarakat untuk ikut JKN. “Tidak ada lagi pemerintah daerah mengelola kesehatannya,” tukasnya. (Kanalkalimantan.com/fikri)