Raker Bahas Perhutanan Sosial Dishut Kalsel di Kabupaten Tanah Bumbu

BANJARBARU, “Perhutanan Sosial dan Revolusi Hijau” menjadi topik utama pembicaran yang dikemukakan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel DR. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut, MP pada kesempatan raker Dishut. Kegiatan ini diikuti oleh KPH Kusan, KPH Pulau Laut Sebuku dan KPH Cantung serta dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Rooswandi Salem, M.Sos, MM juga beberapa aparat terkait Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Dalam pembukaan Raker, Kadishut Kalsel menyampaikan bahwa sampai akhir semester I capaian masih jauh dari target yang dicanangkan dalam program Revolusi Hijau dengan target 35.000 Ha, dan Perhutanan Sosisal (PS) dengan target 170.000 Ha atau 10% dari luas kawasan hutan Provinsi Kalsel, yang merupakan target Dinas Kehutanan Provinsi pada tahun 2018 ini. Salah satu contohnya adalah IUPHHK-HTI hanya mencapai 2.000 Ha dari 10.000 Ha.

“Melihat pencapaian yang masih jauh dari harapan tersebut, Dinas Kehutanan berupaya menargetkan, bahwa setiap Resort Pengelolaan Hutan (RPH) masing-masing ditargetkan seluas 1.700 Ha untuk kegiatan Perhutanan Sosial per-tahun, demikian juga Kemitraan Kehutanan antara Pemegang Izin dengan masyarakat yang sudah menggarap pada areal konsesi IUPHHK-HA/HT,” jelasnya.

Untuk itu, seluruh KPH diharapkan bergerak cepat melakukan percepatan Perhutanan Sosial dan Revolusi Hijau. “Mulai saat ini secara bertahap dan konsisten dalam melakukan sosialisasi/penyuluhan di lapangan,” tambahnya.

Menjelang waktu berbuka kegiatan rapat kerja juga diisi ceramah agama oleh Ustadz Suhuful Amri, S.Pdi. Dalam ceramahnya, beliau menekankan kepada 3 (tiga) point, yaitu: Faedah berpuasa, Memberi zakat, dan Pentingnya silaturrahmi.

Diharapkan dengan bergeraknya seluruh KPH dan RPH bersama seluruh sumber daya teknis tersebut akan mampu mengakomodir kedua kegiatan besar tersebut, sehingga pembangunan kehutanan di provinsi Kalimantan Selatan dapat mencapai Indikator Kinerja Utama, yaitu dengan berkurangnya lahan kritis, dan pemberian akses kelola seluas-luasnya bagi masyarakat dalam perhutanan sosial. (rendy)