Connect with us

HEADLINE

Rapat Pleno Selesai, Hari Ini KPU Kalsel Berangkat ke Jakarta

Diterbitkan

pada

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Setelah melewati proses yang alot hingga melewati tenggat waktu, rapat pleno rekapitulasi suara KPU Kalsel akhirnya berakhir Sabtu (11/5) dini hari. Kegiatan yang berlangsung di Ball Room Rattan Inn ini hanya tersisa proses administrasi dan penandatanganan para saksi.

“Untuk Kalsel sudah ada hasil akhir perolehan suara dan besok kami akan berangkat untuk melakukan rekapitulasi suara di tingkat nasional pada tanggal 12 nanti,” ucap Ketua KPU Kalsel Sarmuji usai rapat.

Setelah melewati proses rapat yang begitu rumit, semua protes dan permasalahan yang diajukan selama rapat telah diselesaikan dengan baik lanjut Sarmuji.

Dari hasil pleno KPU Kalsel disampaikan bahwa partisipasi pemilih pada pemilu serentak 2019 di Kalsel meningkat dibanding pemilu 2014. Secara kuantitas, untuk tingkat pemilihan Presiden prosentasenya mencapai 79,5 persen. Sedangkan untuk DPR RI mencapai 79,2 persen, DPD sebesar 79,1 persen, dan DPRD Provinsi tingkat partisipasi masyarakat mencapai 79,1 persen. Padahal, sebelumnya hanya ditarget 77,5 persen saja.

Sedangkan secara kualitas untuk pemilu tingkat pemilihan Presiden-Wakil Presiden 96,3 persen, DPR 85,1 persen, DPD 81,1 persen, dan DPRD Provinsi 84 persen. Partisipasi secera kualitas ini adalah ragam dari pemilih. Seperti partisipasi anak muda, perempuan, maupun disabilitas.

“Tingkat partisipasi pemilih pemilu Tahun 2019 di Kalsel secara kuantitas melebihi target. awalnya target partisipasi dalam rencana pembangunan nasional 77,5 persen,” jelas Komisioner KPU Kalsel, Edy Ariansyah, Jumat (10/5).

Sementara itu, data Pemilih DPT, DPTb, dan DPK untuk pemilu presiden di Kalsel adalah sebanyak 2.995.206, DPR (Dapil Kalsel 1 dan Kalsel 2): 2.994.334, DPD: 2.995.142, dan DPRD Provinsi: 2.994.764 Serta jumlah pengguna hak pilih dalam presiden adalah 2.382.103, DPR: 2.370.239, DPD: 2.370.469, dan DPRD povinsi 2.368.739.

Untuk penggunaan hak pilih di Kalsel, suara sah dalam pemilu presiden adalah 2.294.102, DPR 2.016.007, DPD: 1.923.164, dan DPRD provinsi 1.996.171. Sedangkan suara tidak sah untuk pemilu presiden mencapai 88.001, DPR 354.232, DPD 447.305, dan DPRD provinsi 372.568.

“Tingkat Partisipasi pemilih Pemilu Tahun 2019 di Kalimantan Selatan secara kuantitas melebihi angka target. Target partisipasi dalam rencana pembangunan nasional 77,5%. Tingkat partisipasi secara kualitas juga jauh melebihi target kuantitas partisipasi,” jelas Edy.

Di sisi lain, KPU Pusat telah menggelar rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilu tingkat nasional pada Jumat (10/5). Rapat pleno dimulai pukul 13.00 WIB dan dimulai dengan membacakan hasil rekapitulasi suara dua provinsi, yaitu Bangka Belitung dan Bali.

Hingga saat ini, baru lima provinsi yang menyatakan sudah selesai melakukan rekapitulasi di tingkat provinsi. Selain Bangka Belitung dan Bali, tiga provinsi lainnya yakni Gorontalo, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah.

Namun, dokumen Gorontalo, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah belum sampai ke Jakarta sehingga baru Bali dan Bangka Belitung yang akan menjadi dua provinsi pertama yang dibacakan hasil rekapitulasinya.(mario)

Reporter:Mario
Editor:Cell

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

HEADLINE

Konflik Satwa Liar dan Manusia, Bekantan Masih Menjadi yang Utama

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Koloni bekantan Tanjung Pedada Tua, suaka margasatwa Kuala Lupak. Foto: BKSDA via bksdakalsel.com
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU – Konflik antara manusia dan satwa liar menjadi ancaman yang mengakibatkan menurunnya populasi beberapa jenis satwa liar. Konflik melibatkan perebutan sumberdaya yang terbatas antara manusia dan satwa liar pada suatu daerah, menyebabkan kerugian bagi satwa liar atau manusia tersebut.

Konflik tersebut terjadi akibat perubahan hutan menjadi kawasan produktif seperti pemukiman, pertanian, perkebunan, dan industri kehutanan. Hal itu menyebabkan berkurangnya kantong populasi dan mempersempit luasan area jelajah satwa liar. Konflik juga terjadi akibat perburuan berlebihan terhadap satwa liar.

Kalimantan Selatan sendiri mencatat data cukup besar akan konflik satwa liar dan manusia yang terjadi. Bekantan menjadi satwa liar yang paling sering berkonflik dengan manusia di wilayah Kalimantan Selatan.

Bekantan merupakan hewan endemik pulau Kalimantan yang tersebar di hutan bakau, rawa dan hutan pantai. Penyempitan wilayah habitat utama bekantan dan perluasan wilayah permukiman, perkebunan dan tambang menjadi faktor utama penyebabnya.

Berbicara dengan Kanalkalimantan.com kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalsel Dr Ir Mahrus Aryadi MSc menyampaikan konflik manusia dan bekantan yang terjadi di Kalsel sebagian besar terjadi di lokasi dimana habitat bekantan sebagian besar sudah tidak kompak (terfragmentasi) dan beralihfungsi menjadi berbagai bentuk pemanfaatan lain.

Data sampai bulan Juni 2020 tercatat, ada 6 kasus bekantan yang keluar habitat dan masuk wilayah manusia. Enam kasus terjadi di Balangan, Sengayam (Tanah Bumbu), Banjarmasin (dua kasus), dan Tanah Laut (dua kasus).

“Beragam faktor yang memaksa bekantan keluar habitat.  Faktor-faktor tersebut antara lain perkebunan, tambang, pembangunan (pemukiman, kantor dan lain-lain). BKSDA Kalsel telah mengambil langkah strategis, baik yang bersifat preventif maupun kuratif,” ungkapnya.

Kawasan Hutan Mangrove Suaka Marga Satwa Kuala Lupak. Foto: BKSDA via bksdakalsel.com

Mitigasi Konflik dan Penyadaraan Masyarakat

Menurut Mahrus, persoalan konflik manusia dan satwa liar (bekantan) merupakan persoalan yang multi sektoral dan multilanskap. Artinya pemecahan permasalahan konflik bekantan dan manusia harus melibatkan banyak instansi karena cakupannya tidak mengenal batas administrasi. Konflik satwa bukan hanya urusannya BKSDA Kalsel/KLHK saja tapi perlu dukungan pihak/instansi lain. Karena sebagian besar habitat bekantan (60% lebih) berada di luar kawasan konservasi, yang kewenangannya berada di Pemprov/Pemda. Untuk itu peran multipihak sangat diharapkan dalam mencegah dan mengurangi konflik di masa depan.

BKSDA Kalsel telah mengambil langkah strategis, baik yang bersifat preventif maupun kuratif.

Langkah preventif antara lain:

– Mengintensifkan perlindungan habitat bekantan di Kawasan konservasi melalui patrol kawasan dan monitoring populasi bekantan

– kerjasama multipihak dengan instansi lain (Dinas Kehutanan, Pemprov/Pemda, swasta) untuk mengalokasikan lahan di luar kawasan konservasi sebagai kawasan ekosistem esensial (KEE) yang salah satu fungsinya untuk habitat bekantan. KEE yang sudah ada: lahan di desa Panjaratan Tanah Laut,  KEE Kuala Lupak, Barito Kuala

– Sosialisasi melalui berbagai media, Website, Sosmed (FB, IG, Twiter), Poster, spanduk dll, untuk menyadarkan masyarakat agar turut berperan dalam pelestarian bekantan

Kuratif:

– Melakukan penyelamatan bekantan yang terlibat konflik oleh tim Satgas BKSDA Kalsel

– Penegakan hukum terhadap tindakan ilegal terhadap satwa liar dilindungi bekerjasama dengan aparat penegak hokum Polda dan Polres  (banyak kasus yang sudah berhasil diungkap).

Lebih lanjut Mahrus mengatakan “Persoalan konflik manusia dan satwa liar (bekantan) merupakan persoalan yang multi sektoral dan multilanskap. Artinya pemecahan permasalahan konflik bekantan dan manusia harus melibatkan banyak instansi karena cakupannya tidak mengenal batas administrasi. Konflik satwa bukan hanya urusannya BKSDA Kalsel/KLHK saja tapi perlu dukungan pihak/instansi lain”

Sebagian besar habitat bekantan (60% lebih) berada di luar kawasan konservasi, yang kewenangannya berada di Pemprov/Pemda. Untuk itu peran multipihak sangat diharapkan dalam mencegah dan mengurangi konflik di masa depan.

“Kedepan kami BKSDA Kalsel, sebagai kepanjangan Kementian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang ada di daerah berharap pihak-pihak terkait mau untuk memikirkan masa depan bekantan yang ada di luar kawasan konservasi. Peran yang diharapkan adalah dengan melindungi habitat yang saat ini masih ada. Habitat-habitat ini agar ditetapkan dalam RTRW Pemprov/Pemda sebagai areal lindung yang tidak boleh dibuka,” pungkas Mahrus. (kanalkalimantan.com/andy)

 

Reporter : Andy
Editor : Bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Covid-19 Kalsel Terus Melonjak, Kepala BNPB, Menkes, hingga Menko PMK Cek Langkah Provinsi!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ketua Harian Gugus Tugas P2 Covid-19 Kalsel Abdul Harris Makkie menyampaikan rencana kedatangan kepala BNPB, Menkes dan Menko PMK ke Kalsel. Foto: gugus tugas
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Tingginya kasus Covid-19 di Kalimantan Selatan (Kalsel) membuat Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo yang juga merupakan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (P2) Covid-19 Pusat, Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto, dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, turun tangan. Mereka akan datang pada Minggu (7/6/2020), guna meninjau langsung penanganan Covid-19 di Kalsel.

Ketua Harian Gugus Tugas P2 Covid-19 Kalsel Abdul Harris Makkie mengatakan, hari ini ia telah menerima informasi langsung dari penghubung BNPB. Jika dipastikan datang, Kepala BNPB itu kemungkinan akan datang bersama dua menteri.

“Insyaallah hari Minggu beliau (Kepala BNPB) datang dan kemungkinan juga bersama dua menteri. Tapi kita belum dapat konfirmasi protokol, (karena) rencananya yang datang itu Menteri Kesehatan maupun Menko PMK yang akan datang ke Kalsel,” ungkap Harris Makkie di Banjarmasin, Jumat (5/6/2020) siang.

Kedatangan itu akan dikemas dengan beberapa kunjungan ke beberapa tempat lokasi, serta melihat lokasi-lokasi yang akan disepakati nantinya. Harris Makkie mengungkapkan, kedatangan Kepala BNPB dua menteri itu merupakan sebuah kepedulian pemerintah terhadap masyarakat Kalsel.

“Kita mengapresiasi kedatangan menteri ke Kalsel itu positif, dan kita memanfaatkan kedatangan itu. Kita mengapresiasi kalau pemerintah pusat memperhatikan Kalsel, sehingga saya berharap bagaimana kita bersama pemerintah pusat dan teman media menangani ini semua,” tukasnya.

Seperti diketahui, Kalsel merupakan satu dari tiga provinsi di Indonesia yang akan mendapat perhatian khusus dalam penanganan Covid-19. Bahkan, Presiden RI Joko Widodo sudah memerintahkan Tim Gugus Tugas P2 Covid-19 Pusat untuk memberi perhatian khusus, mengingat penyebaran Covid-19 di tiga provinsi ini cukup masif.

Hingga Jumat (5/6/2020) sore, sudah tercatat sebanyak 1.213 kasus positif Covid-19 di Kalsel. Jumlah ini sendiri menjadikan Kalsel menduduki peringkat pertama dalam penyebaran Covid-19 di pulau Kalimantan.

Sebelumnya, Kamis (4/6/2020) lalu, Kalsel mencatat kenaikan tertinggi angka infeksi corona tingkat nasional. Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, kenaikan kasus positif corona di Kalimantan Selatan karena adanya kontak erat yang terjadi di dua pasar pada sepekan lalu.

“Jumlah ini cukup banyak dan hari ini tidak ada yang dilaporkan sembuh (di Kalimantan Selatan),” kata Yurianto di Gedung BNPB, Jakarta, Kamis (4/6), dilansir Katadata.co.id.

Data yang dihimpun Kanalkalimantan.com, jumlah orang yang terpapar Covid-19 di Kalsel hingga awal Juni 2020 ini belum menunjukkan grafik penurunan, bahkan cenderung terus meningkat. Data yang dikeluarkan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (P2) Covid-19 Kalimantan Selatan pada Jumat (5/6/2020) menunjukkan adanya lonjakan kasus baru positif Covid-19, sehingga kini tercatat ada 1.213 kasus positif Covid-19 di Kalsel.

Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo memerintahkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bersama TNI, dan Polri untuk fokus mengendalikan virus corona di tiga provinsi, yakni Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Ini lantaran laju penyebaran Covid-19 di ketiga wilayah tersebut hingga saat ini masih tinggi.

“Tolong ini dijadikan perhatian khusus sehingga angka penyebarannya bisa kita tekan lebih turun lagi,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui konferensi video, Kamis (4/6). (Kanalkalimantan.com/fikri)

 

Reporter : Fikri
Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Pertama Kali Sejak Pandemi Covid-19, Masjid Jami Banjarmasin Dipadati Jemaah Sholat Jumat

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Suasana Sholat Jumat di Mesjid Jami Banjarmasin. Foto : Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami, Banjarmasin, berjalan khusyuk meski dengan aturan baru. Yaitu menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah guna mencegah paparan Covid-19 di tempat ibadah.

Dalam pantauan di lokasi, jemaah memadati ruang utama hingga ke halaman dari masjid yang berlokasi di Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara tersebut untuk menjalankan ibadah sholat Jumat.

Menurut salah satu pengurus dari masjid tersebut, H Radiansyah mengatakan, diizinkannya pelaksanaan sholat Jumat lantaran sudah memenuhi persyaratan dari pemerintah. Di antaranya tidak memakai karpet sebagai sejadah bersama, menyediakan sabun untuk mencuci tangan dan melakulan screening di pintu masuk halaman masjid.

“Jemaah yang sholat juga diwajibkan untuk mengenakan masker, dan membawa sajadah sendiri untuk digunakan dalam pelaksanaan sholat berjamaah,” ucapnya, Jumat (5/6/2020) siang.

Ia mengaku sangat bersyukur atas izin yang diberikan pemerintah untuk menggelar salat Jumat berjamaah secara terbuka. Kendati shaf salatnya sendiri diberi jarak, hingga khutbah dan pelaksanaan sholat tak begitu lama. “Hanya memakai surah pendek saja. Ini dilakukan untuk meminimalisir terjadi penularan Covid-19 saat pelaksanaan ibadah di masjid,” pungkasnya.

Sementara itu salah satu jemaah salat Jumat, Fahmi mengakui bahwa dirinya masih ada rasa takut dalam menjalankan ibadah dalam pelaksanaan salat berjamaah yang pertamakali digelar sejak ditemukannya kasus Covid-19 di Banjarmasin. “Ya tentu masih ada rasa takut. Karena kita khawatir terjadi penularan di tempat ibadah ini,” ujarnya.

Kendati demikian, ia ikut merasa senang dengan dibukanya kembali aktivitas masjid. Walaupun dengan beberapa catatan yang harus dipenuhi lebih dulu oleh jemaah. “Asalkan jemaahnya disiplin dan petugasnya selalu proaktif dalam melakukan pengawasan protokol kesehatan, Insyaallah risiko penularan bisa ditekan,” tandasnya. (Kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Chell

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->