Connect with us

Bisnis

Realisasi Serapan Pajak Kalselteng Tembus Rp 4,7 Triliun

Diterbitkan

pada

Kepala Kanwil DJP Kalselteng Cucu Supriatna. Foto: Arief Rahman
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) mengklaim penyerapan pajak yang dibukukan hingga 15 Mei 2019 tembus diangka Rp 4,7 triliun.

Menurut Kepala Kanwil DJP Kalsel-Teng Cucu Supriatna, capaian ini sudah tembus diangka 29,75 persen dari target realisasi penerimaan pajak yang ditargetkan DJP Pusat pada Tahun 2019 yang dipatok sebesar Rp 15,8 Triliun.

“Karena capaian tersebut menurut DJP Pusat kita masuk tiga besar capaian penyerapan pajak terbaik se-Indonesia. Tren ini tentunya harus terus kita lanjutkan sampai tutup Tahun 2019 mendatang,” tegasnya disela kegiatan Gathring Media bersama Kanwil DJP Kalselteng, Rabu (15/5) di Hotel Mercure Banjarmasin.

Ada pun penyerapan pajak tertinggi sendiri diakuinya masih di dominasi oleh sektor pertambangan. Walau begitu pihaknya tetap terus melakukan berbagai terobosan agar sektor-sektor penyerapan pajak potensial lainnya dapat dimaksimalkan.

“Kami sedang berupaya menggarap sektor lain selain pertambangan untuk memaksimalkan penyerapan pajak. Baik itu sektor perkebunan, kehutanan, industri emas hingga UMKM coba sedang kita garap agar bisa memberikan pemasukan pajak yang optimal kepada negara,” tambahnya.

Bahkan terkhusus untuk UMKM pihaknya sudah memiliki program Business Development Service bagi pelaku UMKM dimana UMKM mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari DJP dengan harapan kesadaran dan kepatuhan UMKM membayar pajak dapat meningkat.

“Bagi pelaku UMKM yang beromset sampai dengan Rp 4,8 Miliar dalam setahun. Kami bahkan memberikan mereka fasilitas pembayaran pajak final dengan tarif 0,5 persen dari omset,” ungkapnya.

Sedangkan untuk realisasi penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) melalui e-Filling sebesar 109,02 persen dari target 84 persen. Namun untuk realisasi tingkat kepatuhan formal untuk Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan diakuinya masih terbilang rendah, yakni hanya sebesar 47,84 persen dari target sebesar 70 persen.

“Untuk badan dan orang pribadi memang masih rendah, karena itulah kita terus coba edukasi lagi melalui rekan-rekan media tentang pentingnya melaporkan pemasukan dan membayar pajak untuk pembangunan negara yang lebih baik lagi kedepannya,” pungkasnya.(arief)

Reporter: Arief
Editor: Chell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Bisnis

Stafsus Menkeu: Omnibus Law Strategi Paling Mungkin Atasi Masalah Ekonomi di Tengah Pandemi  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo. Foto: courtesy via webinar
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menilai Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi strategi yang paling mungkin diambil untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang muncul karena pandemi Covid-19.

Hal tersebut seperti dikemukakannya dalam rilis survei “Sikap Publik Terhadap RUU Cipta Kerja” yang diselenggarakan SMRC, Selasa (14/7/2020) di Jakarta.

Yustinus berpendapat apabila dilihat secara objektif dan faktual, ia mengakui bahwa kondisi Indonesia saat ini mengalami over regulated dan terlalu banyak aturan tumpang tindih karenanya dibutuhkan perampingan regulasi.

“Butuh diet dan perampingan regulasi supaya bisa bergerak gesit setelah pandemi ini. Omnibus Law Cipta Kerja ini strategi paling mungkin untuk diambil bagi kebutuhan-kebutuhan objektif ekonomi kita saat ini,” kata Yustinus.

 

Menurutnya, secara objektif Indonesia sebelum terjadinya pandemi Covid-19 sudah mengalami kesulitan untuk mengerek peringkat kemudahan memulai usaha atau Ease of Doing Business (EoDB). Indeks Daya Saing Global (Global Competitiveness Index) yang sempat membaik pada tahun 2017 pun akhirnya mentok dan turun kembali karena regulasi dan investasi yang terganjal.

“Di saat pandemi ini, ekonomi kita yang biasanya ditopang oleh belanja rumah tangga dan pemerintah praktis turun. Belanja pemerintah yang terus didorong juga punya batas. Otomatis kita sangat memerlukan investasi untuk menopang ekonomi kita ini,” jelas Yustinus.

Disamping itu, secara kepastian hukum RUU Cipta Kerja juga mendorong kepastian hukum untuk memulai usaha. Berbagai perizinan untuk pengusaha dan masyarakat yang ingin memulai usaha mikro kecil menengah juga dipermudah.

“Perizinan yang mempersulit dihilangkan, terutama untuk usaha yang tidak berisiko tinggi. Pelaku UMKM juga coba di-mainstreaming, mandat untuk melakukan kemitraan dan didorong untuk membentuk PT. Ini membantu mereka untuk mendapat akses ke perbankan,” kata Yustinus.

Soal klaster ketenagakerjaan yang menuai pro kontra, Yustinus menyebut harusnya publik bisa melihat lebih jernih dan tak perlu berada dalam posisi yang dikotomis.

“Soal outsourcing, saya rasa ini tetap bisa dikomunikasikan jalan tengahnya. Terkait pesangon yang jumlahnya diperkecil, pemerintah menawarkan unemployment benefit yang justru lebih menjamin keberlangsungan pekerja,” tutupnya. (kanalkalimantan.com/dew)

Reporter : dew
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Bisnis

Ini Pendapat Pengamat soal RUU Cipta Kerja

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pasundan Eki Baihaki menilai pembahasan RUU Cipta Kerja yang masih dilakukan DPR mampu memunculkan peluang dan norma baru bagi pekerja dan pengusaha di Indonesia. Peluang dan norma ini harusnya bisa dimanfaatkan pada masa pemulihan ekonomi setelah badai pandemi.

Hal tersebut seperti dikemukakannya dalam diskusi virtual bertajuk RUU Cipta Kerja Kepastian Kerja dan Investasi, Jumat (10/7/2020).

Lebih Jauh, Eki Baihaki menilai dari sisi pekerja, ia melihat justru banyak peluang yang tercipta dari adanya RUU Cipta kerja khususnya bagi para wirausahawan pemula.

“Banyak sekali stimulus untuk siapapun yang ingin memulai wirausaha. Peluang ini penting bagi para pekerja kalau memang ingin mencari solusi jika menilai keberlangsungan perusahaan terancam di tengah pandemi ini,” kata Eki.

 

Menurutnya, pekerja harusnya memang melihat peluang dan opsi lain di tengah ketidakpastian iklim ekonomi yang terjadi. RUU Cipta Kerja yang jelas memiliki fokus untuk pemberdayaan, perlindungan UMKM, dan kemudahan berusaha, harusnya bisa menjadi jalan keluar supaya pekerja juga bisa lepas dari ketergantungan terhadap perusahaan.

“Kalau hanya menggantungkan diri pada perusahaan, ini contoh pekerja yang menurut saya tidak merdeka. RUU Cipta Kerja ini memberikan opportunity yang luas kok, jadi pekerja memang perlu melihat peluang yang muncul dan memanfaatkannya,” ujar Eki.

diskusi virtual bertajuk RUU Cipta Kerja Kepastian Kerja dan Investasi, Jumat (10/7/2020). foto: dew

Ekosistem ketenagakerjaan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja, juga menjamin fleksibilitas untuk investor lebih mudah masuk dan membuka lapangan kerja lebih masif. Hal ini sangat krusial untuk dilakukan karena Indonesia saat ini menghadapi tantangan bonus demografi pekerja.

“RUU Cipta Kerja jika nantinya disahkan punya fleksibilitas untuk mempertahankan, memperbaiki, dan bahkan menghapus norma lama serta menciptakan norma baru yang lebih ramah investasi. Ini sangat penting untuk segera dilakukan di Indonesia,” ujar pengamat administrasi publik Universitas Padjadjaran Muhammad Rizal.

Menurut Rizal, Indonesia saat ini sudah cukup ketinggalan dari berbagai negara tujuan investasi. Upaya menarik kembali investor ini bahkan akan semakin sulit setelah adanya Covid-19. “Kalau kita tidak mampu memberikan regulasi yang kompetitif dan menarik buat investor, sangat mungkin terjadi relokasi bisnis besar-besaran ke wilayah yang lebih kompetitif. Kalau masih di Indonesia ya mungkin masih oke, tapi kalau ke luar dari Indonesia kan tidak bagus juga,” pungkas Rizal. (kanalkalimantan.com/dew)

Reporter : dew
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Bisnis

Terimbas Pandemi, Banyak Perusahaan Digital Hanya Bertahan Setahun

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Survei KIC memaparkan sekitar 50 persen perusahaan digital hanya mampu bertahan hingga satu tahun. Foto: goodnews
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pandemi Covid-19 membuat pelaku ekonomi digital mencari strategi yang lebih fleksibel untuk tetap bertahan. Meski demikian, berdasarkan survei Katadata Insight Center (KIC), sekitar 50 persen perusahaan digital hanya mampu bertahan hingga satu tahun.

“Kalau kita lihat ada faktor kestabilan. Nah berapa lama bisnis itu bisa bertahan ada beberapa faktor,” ujar Direktur Riset KIC Mulya Amri saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaku Ekonomi Digital di Indonesia’ pada Kamis (9/7/2020).

Dalam survei yang dilakukan pada Mei-Juni 2020 dengan melibatkan 139 responden ini, sebanyak 10,1 persen perusahaan digital mengaku tak mampu bertahan hingga akhir Juni 2020. Terhitung sejak pandemi merebak pada Maret 2020.

Sementara sebanyak 20,1 persen mengaku hanya bisa hidup hingga Juli-September 2020 dan 20,9 persen mampu bertahan sampai kuartal I 2021. Sedangkan sebanyak 48,9 persen optimistis bisa bertahan hingga lebih dari satu tahun.

 

Mulya mengungkapkan, salah satu faktor yang membuat perusahaan mampu bertahan karena mereka bisa menemukan bisnis model yang lebih baik di kala pandemi. Selain itu, ada perusahaan yang mempunyai tabungan besar sejak sebelum pandemi sehingga bisa bertahan pada masa sulit ini. “Jadi dari dua faktor itu. Yang satu dari segi bisnisnya sendiri, maupun dari reserve (tabungan),” katanya.

Menurut hasil survei, perusahaan digital yang mengaku bisa bernafas lebih dari satu tahun banyak berasal dari sektor pertanian. Dari jumlah perusahaan yang ada pada sektor ini, sebesar 75 persennya mengakui hal tersebut. Posisi kedua ditempati sektor teknologi informasi (73,3 persen), sistem pembayaran (72,7 persen), kesehatan (71,4 persen), logistik (50 persen), maritim (50 persen), ekosistem pendukung digitalisasi (48,4 persen), dan pendidikan (36,3 persen).

Sektor pariwisata menempati posisi paling buncit (25 persen). Strategi Bertahan Berkaca dari kondisi yang ada, para pelaku ekonomi digital melakukan beragam cara untuk bertahan. Dalam survei KIC disebutkan, cara yang ditempuh antara lain dengan melakukan efisiensi, mengubah jam kerja, merevisi anggaran, melakukan penyesuaian bisnis, mengganti strategi promosi, hingga mencari investasi baru.

Terkait efisiensi, sebanyak 83,5 persen perusahaan mengaku menerapkan sistem bekerja dari rumah. Kemudian sebanyak 60,4 persen mengurangi biaya operasional, sebesar 29,5 persen mengurangi jumlah karyawan, dan sebesar 28,1 persen melakukan opsi menunda atau tidak membayarkan tunjangan hari raya (THR).

Perusahaan juga melakukan penyesuaian jam kerja dan merevisi anggaran. Biaya produksi merupakan anggaran yang paling banyak dipangkas. Adapun terkait penyesuaian bisnis, perusahaan menjalankan strategi melalui perubahan jumlah dan jenis produk atau layanan.

Anggota Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional Ashwin Sasongko membagi perusahaan rintisan (startup) ke dalam dua kelompok besar. Antara lain perusahaan yang menggunakan teknologi informatika sebagai alat bisnis dan yang menjadikannya sebagai produk usaha.

“Yang menggunakan teknologi informatika as tools, harus review proses bisnisnya. Mana lagi yang bisa ditransformasi ke digital sehingga lebih efisien. Yang memiliki produk digital, dia harus melihat peluang apa yang sedang berkembang, aplikasi yang dibutuhkan saat ini,” katanya.

Ashwin juga menekankan soal ketersediaan akses internet, baik untuk pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen. Menurutnya, pemerataan akses internet dapat jadi solusi agar perputaran ekonomi tetap berjalan.

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Teknologi dan Informatika (Kominfo) Semuel A. Pangerapan mengungkapkan, pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan internet. Sambungan internet yang merata di seluruh nusantara menjadi program prioritas untuk mempercepat konektivitas. Setelah mempercepat konektivitas, Kominfo juga menggalakkan literasi digital melalui program bernama Siberkreasi. “Dengan program ini, kita bisa ajak seluruh komponen masyarakat dan pelaku usaha untuk ikut membangun literasi digital,” tuturnya.(katadata)

 

Editor : Katadata


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->