Connect with us

Kota Banjarbaru

Reklame Pilkada Marak, BP2RD Banjarbaru Kirim Surat Pajak ke Kandidat

Diterbitkan

pada

Kepala BP2RD Banjarbaru Rustam Effendi telah bersurat ke kandidat di Pilkada terkait reklame politik. Foto : rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Menjelang perhelatan Pilkada tahun 2020, saat ini telah banyak pemasangan reklame para kandidat bakal calon Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, yang bertebaran di sejumlah wilayah di Kota Banjarbaru.

Tentunya bagi mereka yang telah memastikan maju baik di level Pilgub maupun Pilwali, pemasangan reklame merupakan ajang memperkenalkan serta mempromosikan diri kepada masyarakat.

Secara mata telanjang, maraknya pemasangan reklame dapat terlihat disepanjang Jalan A Yani yang juga menjadi jalan utama Kota Banjarbaru. Selain itu, disejumlah ruas jalan Kecamatan juga dapat ditemukan meskipun tidak sebanyak di Jalan A Yani.

Meski demikian, rupanya sampai saat ini pemasangan reklame para calon peserta Pilkada tersebut belumlah berbayar pajak. Padahal statusnya saat ini ialah perseorangan.

Menurut UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, lalu Perda Kota Banjarbaru No 12 tahun 2011 tentang Pajak Reklame, setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame diwajibkan untuk membayar pajak reklame.

Alhasil, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Banjarbaru lantas bertindak cepat dengan menyurati para peserta Pilkada.

Kepala BP2RD Banjarbaru, Rustam Effendi, mengatakan dirinya telah mengirim surat kepada empat kandidat yang sampai saat ini telah memasangkan reklamenya di kawasan Banjarbaru.

Adapun, surat resmi yang memuat perihal Pemberitahuan Pajak Reklame dilayangkan kepada Aditya Mufti Arifin, Sofwat Hadi, Nadjmi Adhani hingga Denny Indrayana (kandidat bakal calon gubernur). “Semuanya yang memasang reklame promosi Pilkada kita kirim surat. Tidak satupun yang terlewati,” tegasnya.

Rustam menjelaskan pemungutan pajak reklame ini akan dilakukan pada awal bulan Januari 2020. Sembari itu, pihak BP2RD juga akan meminta para calon peserta Pilkada untuk segera melaporkan tentang reklamenya, baik jumlah, titikhingga dimensi atau ukurannya. “Kita akan menunggu pelaporan ini hingga pertengahan bulan. Apabila tetap tak menggubris dan melaporkan maka akan kita tindak lanjuti,” imbaunya.

Rustam menuturkan bahwa pungutan pajak ini berlaku untuk semua reklame bentuk dan jenis apa saja. Baik spanduk, baliho hingga banner-banner. “Semua sifatnya yang termasuk reklame promosi, termasuk (spanduk) yang di pinggir jalan atau di rumah-rumah makan maupun warung. Kita akan kenakan pajak sesuai aturan,” bebernya.

Rustam sendiri berharap agar peraturan tentang pajak reklame ini dapat diikuti oleh pemasang reklame. Pungutan pajak akan dihentikan, usai para calom Pilkada 2020 ini telah resmi ditetapkan KPU. (Rico)

Reporter : Rico
Editor : Chell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kepala Cyber Kanal Kalimantan

Advertisement

Kota Banjarbaru

Pohon Mersawa yang Ditanam Jokowi Saat HPN 2020 Itu Akhirnya Mati…

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pohon marsawa yang ditanam Presiden Jokowi di bundaran hutan pers Taman Spesies Endemik Indonesia akhirnya mati. Foto: ist/dok kanal
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pohon Mersawa (anisoptera) yang sebelumnya ditanam Presiden Jokowi saat Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di bundaran hutan pers Taman Spesies Endemik Indonesia, kawasan perkantoran Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, akhirnya mati. Kini pohon tersebut sudah dicabut dan dipotong.

Pohon setinggi lebih 10 meter ini sebelumnya memang kondisinya cukup memprihatinkan. Sekitar dua bulan lalu, pohon ini sudah kondisinya mengering dan meranggas. Peneliti Litbang Kementerian LHK Banjarbaru Rusmana mengatakan ini, pohon tersebut mati karena terjadinya pembusukan batang dan jamur.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada Sabtu (8/2/2020) meresmikan Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia dan Hutan Pers Taman Spesies Endemik Indonesia, sekaligus peluncuran Kebun Bibit Desa (KBD) di kawasan perkantoran Pemprov Kalsel.

Peresmian Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia dan Hutan Pers Taman Spesies Endemik Indonesia termasuk dalam rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2020. Kegiatan ini dipimpin Presiden Jokowi didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, beberapa jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Kalimantan Selatan, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) seluruh Indonesia.

Turut hadir pula jajaran Pimpinan Tinggi KLHK, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK di Kalimantan Selatan, kelompok tani KBD, tokoh masyarakat, pelajar, serta para pemerhati kehutanan.

Dalam acara peresmian itulah, Jokowi menanam pohon mersawa. Pohon ini merupakan jenis pohon khas Kalimtan yang langka di Indonesia. Pohon Mersawa yang ditanam oleh Presiden RI ini, berumur 20 tahun dengan tingginya yang sudah mencapai 10 meter lebih.

Dikutip dari Wikipedia pohon Mersawa alias Anisoptera Marginata Korth adalah tanaman yang termasuk suku meranti-merantian (Dipterocarpaceae). Dalam perdagangan kayu digolongkan dalam kelompok mersawa. Pohon besar, tidak berbanir, tinggi mencapai 45 meter, dan diameter 135 cm. Pepagan berwarna coklt muda, kuning sampai putih kekuningan.

Pohon ini tumbuh pada hutan primer di rawa-rawa atau tanah berpasir dekat pantai, pada ketinggian kurang dari 100 meter di atas permukaan laut. Dapat pula tumbuh di tanah liat yang terdapat sepanjang sungai. Kayu gubalnya putih sampai kuning coklat dan kayu terasnya berwarna coklat sampai coklat kemerah-merahan.

Kadishut Provinsi Kalsel Hanif Faisol Nurofiq kepada awak media ketika itu mengatakan, pohon tersebut merupakan jenis endemik asli Kalimantan. “Pohon Mersawa ini merupakan pohon dari dataran Kalimantan, dan tumbuh tinggi pohon ini bisa mencapai lima puluh hingga enam puluh meter bahkan lebih jika umurnya sampau 200 tahun,” terang Hanif.

Sementara terkait hal tersebut, Dishut Kalsel belum memberikan keterangan apakah akan dilakukan penggantian tanaman atas pohon mersawa yang mati tersebut. (Kanalkalimantan.com/cel)

 

Reporter : Cel
Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Kota Banjarbaru

PLN Kalselteng Sambung Baru Listrik 10,3 Juta VA untuk Pertamina EP

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

PLN Kalselteng berhasil melakukan penyambungan listrik untuk mendukung operasional PT Pertamina EP (PEP) Asset 5 Tanjung dengan daya sebesar 10.380 kilo Volt Ampere (kVA) Foto: PLN
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Meskipun tengah di hadapkan pandemi Covid-19, PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (PLN Kalselteng) tetap menunjukkan komitmen untuk memberikan pelayanan optimal kepada seluruh Pelanggan dan calon investor yang memerlukan suplai listrik PLN.

Hal tersebut dibuktikan PLN yang berhasil melakukan penyambungan listrik untuk mendukung operasional PT Pertamina EP (PEP) Asset 5 Tanjung dengan daya sebesar 10.380 kilo Volt Ampere (kVA) atau setara 10.380.000 Volt Ampere (VA). Tahap awal implementasi kesepakatan kedua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut terwujud pada 15 Mei 2020 yang lalu saat proses peresmian sekaligus pengaktifan penyaluran suplai listrik dari PLN ke Pertamina EP.

General Manager PLN UIW Kalsetleng, Sudirman mengungkapkan bahwa Pertamina EP merupakan Pelanggan PLN pertama di luar Jawa-Bali yang menggunakan layanan Super Ultima II milik PLN. Sebelumya Pertamina EP menggunakan captive power berupa Gas Turbine Generator (GTS) sebagai sumber suplai listrik, dengan terjalinnya kerja sama dengan PLN, maka suplai listrik Pertamina EP sudah dipasok penuh oleh PLN.

“Sinergi PLN dengan Pertamina ini merupakan bentuk kerja sama yang sangat baik, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Pertamina terhadap Layanan Super Ultima II milik PLN. Ini tentunya mampu memberikan efisiensi bisnis yang baik untuk BUMN,” ungkap Sudirman, Kamis (4/6/2020).

Sudriman mengatakan guna mendukung para pelaku usaha yang membutuhkan suplai listrik dalam jumlah yang sangat besar dengan tingkat keandalan yang terjamin, PLN memiliki produk layanan khusus. Layanan Super Ultima II yang digunakan oleh Pertamina EP adalah produk layanan terbaik PLN yang merupakan gabungan dari layanan Premium dan Super Ultima. Sehingga melalui layanan Super Ultima II, Pertamina EP akan mendapatkan pelayanan dan suplai listrik istimewa.

“Dengan produk layanan Super Ultima II ini, Pertamina EP akan mendapatkan kualitas layanan listrik terbaik. Karena kami akan memasang perangkat khusus yang dinamakan Diesel Rotary Uninteruptible Power Supply (DRUPS) untuk mewujudkan kualitas listrik terbaik untuk Pertamina EP, jaminan pasokan listrik tanpa padam, suplai listrik tanpa gangguan dan tegangan listrik yang selalu stabil,” jelas Sudirman.
Tanjung Field Manager Zulfikar Akbar yang memantau proses peralihan suplai listrik Pertamina dari GTS ke suplai listrik PLN juga mengapresiasi kinerja PLN yang sudah berhasil menyukseskan kerja sama dan sinergi BUMN tersebut.

“Kami sangat berterima kasih kepada PLN yang sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Sinergi BUMN ini merupakan sebuah langkah konkret dalam meningkatkan efisiensi terhadap biaya operasi Pertamina EP Tanjung Field, terutama di tengah pandemi COVID-19 dan penurunan harga minyak dunia,” ujarnya.

Zulfikar mengatakan dengan menggunakan Produk Layanan Super Ultima II PLN, pihaknya dapat melakukan penghematan dari biaya pokok pembangkitan listrik yang mencapai Rp12 miliar per bulan dan dapat meningkat hingga Rp170 miliar per tahun, mengacu kepada proyeksi peningkatan beban di TW III tahun 2020.

“Semoga sinergi BUMN ini dapat dijadikan benchmark untuk lapangan lain di PT Pertamina EP yang mengalami permasalahan tingginya biaya pokok pembangkitan listrik sehingga bisa menurunkan biaya produksi lapangan migas,” harapnya. (Kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Kota Banjarbaru

Pansus Awasi Gerak-gerik Tim Gugus Tugas Banjarbaru Sediakan Kotak Aduan untuk Masyarakat

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Waket DPRD Banjarbaru, H Nafsiani Samandi Foto: Rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Covid-19 yang beranggotakan para anggota legislatif di DPRD Banjarbaru, telah resmi dibentuk.

Mereka akan mengawal serta melakukan pengawasan selama diberlakukannya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Kota Banjarbaru, hingga 13 Juni 2020.

Wakil Ketua DPRD Banjarbaru, Nafsiani Samandi, ditunjuk sebagai Ketua, membawahi sembilan anggota DPRD Banjarbaru dari berbagai fraksi yang ikut tergabung dalam struktur Pansus Penanganan Covid-19.

Kepada kanalkalimantan.com Kamis (4/6/2020) siang, Nafsiani mengatakan sebenarnya DPRD melalui komisi di bidang tertentu telah melakukan pendampingan, sejak dibentuknya Tim Gugus Tugas Pencegahan Penanganan (P2) Covid-19 Banjarbaru.

Bedanya, jelas dia, kali ini anggota DPRD yang tergabung dalam Pansus akan lebih leluasa dalam hal pengawasan.

“Kami mempertebal pengawasan kinerja tim Gugus Tugas selama berlangsungnya PKM. Kami mulai coba dengan mengolah sasaran dari pemberlakuan PKM yang tujuannya untuk mendisplinkan prilaku masyarakat dalam beraktivitas,” ujar dia.

Pengawasan anggaran penanganan Covid-19 juga akan dilakukan. Oleh karena itu, Pansus berencana memanggil dinas teknis yang berada dalam sturuktur Tim Gugus Tugas P2 Covid-19 Banjarbaru.

Agar pengawasan efektif selama berlangsungnya pemberlakuan PKM, Nafsiani mengatakan pihaknya telah mengevaluasi kinerja Tim Gugus Tugas saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang berakhir pada pekan lalu.

Sejumlah poin penting disoroti, salah satunya aspirasi masyarakat yang belum tertampung.

Untuk itu, selama pemberlakuan PKM, pihaknya berencana menyediakan fasilitas berupa kotak aduan. Nantinya, aspriasi masyarakat tersebut ditindaklanjuti oleh Pansus dalam pembahasan bersama tim Gugus Tugas.

“Insya Allah, minggu depan, kotak aduan ini sudah kamj sediakan. Aspirasi masyarakat harus kita dengarkan selama upaya penanganan Covid-19. Bisa jadi ada masyarakat yang ternyata belum mendapatkan bantuan sosial,” kata Nafsiani.

Terbentuknya Pansus Penanganan Covid-19, setelah digelarnya rapat kerja antara Tim Gugus Tugas P2 Covid-19 Banjarbaru dan seluruh anggota legislatif DPRD Banjarbaru.

Ketua DPRD Banjarbaru, Fadliansyah, mengharapkan Pansus Penanganan Covid-19 yang telah dibentuk, akan lebih tajam dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

“Pansus yang dibentuk ini akan terus menempel Tim Gugus Tugas. Apapun gerak-gerik Tim Gugus Tugas, baik itu kebijakan yang diambil akan kita terus awasi. Sehingga tujuan pemberlakuan PKM untuk mendisiplinkan aktivitas masyarakat juga bisa tercapai,” katanya. (kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Dhani

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->