Connect with us

DPRD BANJARBARU

Reses Wakil Rakyat, Budiman: Penting Menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19

Diterbitkan

pada

Anggota DPRD Banjarbaru HR Budimansyah. Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Dalam sepekan beberapa hari terakhir, anggota DPRD Banjarbaru disibukan dengan agenda reses di Dapil (derah pemilihan) masing-masing. Cara wakil rakyat menyerap sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru HR Budimansyah, salah satu wakil rakyat yang melaksanakan reses di Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Selatan menyebut, reses ini menjadi sangat penting karena dapat menyerap aspirasi masyarakat.

“Sebab dari reses ini, kita dapat mengetahui apa evaluasi masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan yang sudah dilaksanakan pemerintah. Baik yang sifatnya fisik maupun yang non fisik. Kita juga dapat menjaring usulan kebutuhan masyarakat, khususnya yang belum terakomodir dan terealisasi,” kata kader PDIP ini.

Tak hanya soal usulan dari masyarakat, kegiatan reses ini kata Budiman juga sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan dan penegakan Perda di Kota Banjarbaru. Kesimpulan reses sendiri nantinya akan dituangkan dalam pembahasan di rapat paripurna.



“Jadi, hasil kesimpulan di tuangkan dalam pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD lalu ditindaklanjuti rapat paripurna. Yang mana saat reses kita juga menyampaikan tugas dan fungsi anggota DPRD, sebagai fungsi pembentuk peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan,” terangnya.

Selama melaksanakan reses, legislator dari PDI Perjuangan ini menekankan pengungnya penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Karena saat ini pandemi ini belum berakhir dan sosialisasinya harus terus dimasifkan.
“Kita juga selalu mengimbau dan menekankan agar tidak kendor dalam semangat melawan pandemi yang belum berakhir ini. Salah satunya untuk terus disiplin menjalankan protokol kesehatan Covid-19,” tuntasnya. (kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

DPRD BANJARBARU

7.602 Pengungsi Bertahan di Banjarbaru, Emi: Tagihan Listrik dan Air di Sekolah Harus Dipikirkan Pemko

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pengungsi banjir non Banjarbaru masih bertahan di sejumlah titik penampungan sementara. Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Ribuan pengungsi banjir dari luar Kota Banjarbaru masih memilih bertahan di pengungsian.

Kondisi ini mengharuskan pasokan bantuan logistik tambahan, karena kebutuhan bahan pokok di tiap-tiap Posko pengungsian menipis.

Kota Banjarbaru kini menjadi titik pengungsian para korban banjir dari wilayah tetangga, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar.

Berdasarkan data BPBD Banjarbaru per Sabtu (23/1/2020), tercatat masih ada 7.602 jiwa pengungsi non Banjarbaru menetap sementara. Meskipun, jumlah ini sebenarnya telah berkurang, jika dibandingkan beberapa hari sebelumnya yang mencatatkan ada 8.111 jiwa.



“Memang ada beberapa pengungsi yang memutuskan pulang, karena banjir di rumahnya sudah surut. Tapi mayoritas pengungsi lebih memilih menetap, karena dirasa belum aman,” kata Sekretaris BPBD Banjarbaru, Ida.

Ribuan pengungsi tersebut tersebar pada beberapa tempat pengungsian di 5 kecamatan wilayah Banjarbaru. Baik itu, posko tenda, tempat ibadah, rumah warga, fasilitas pendidikan, serta fasilitas bangunan milik pemerintah.

Anggota Komisi III DPRD Banjarbaru, Emi Lasari menyoroti masih banyaknya pengungsi yang harus ditunjang dengan stok kebutuhan makanan mencukupi. Sebab, menurutnya hampir stok kebutuhan di setiap dapur umum terbatas.

“Untuk stok sembako rata-rata semua dapur umum hanya cukup 3 hari ke depan. Kalau pengungsi masih bertahan sampai 7 hari ke depan, perlus logistik tambahan dari posko induk,” katanya.

Emi mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru untuk mencukupi biaya tanggungan posko pengungsian di fasilitas pendidikan atau sekolah. Karena ini berkaitan dengan pembayaran tagihan fasilitas layanan listrik dan air bersih.

“Untuk pengungsi yang menempati bangunan-bangunan sekolah perlu dipikirkan oleh Pemko terkait pembayaran tagihan PDAM dan listriknya. Jangan sampai diberatkan ke pihak sekolah. Pemko harus membantu anggarannya,” sebut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu. (kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Bie

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

DPRD BANJARBARU

Dua Wakil Rakyat Salurkan Bantuan, Budi: Kawasan Perbukitan di Banjarbaru Habis

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Dua anggota DPRD Kota Banjarbaru dari PDI Perjuangan Heri Budimansyah dan Ronauli Saragi menyalurkan bantuan korban banjir. Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Wakil rakyat ikut peduli kepada korban banjir. Seperti halnya yang dilakukan dua anggota DPRD Kota Banjarbaru dari PDI Perjuangan.
Heri Budimansyah dan Ronauli Saragi sejak beberapa hari terakhir terusmenyuplai bantuan logistik terhadap para korban banjir.

Diungkapkan Heri Budimansyah, aksi kepudlian ini selain sebagai anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, sekaligus juga Bikers Brotherhood 1% MC Indonesia South Borneo, dimana dirinya menjadi salah satu dari anggota komunitas tersebut.

“Kami menyatukan gerakan, dimana kebetulan juga kami merupakan anggota Bikers Brotherhood. Ini merupakan bentuk kepedihan dan kepedulian hati kami untuk masyarakat yang terdampak banjir, baik warga kota Banjarbaru maupun para pengungsi dari luar kota Banjarbaru,” kata Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru ini, Senin (18/1/2021).

Adapun bantuan berupakan kebutuhan pangan ini disuplai ke sejumlah posko-posko pengungsian warga yang tersebar di berbagai Kelurahan. Seperti di Posko Kelurahan Mentaos, Posko Karang Karuna Fajar Mulia, Kelurahan Loktabat Selatan dan Posko BAGUNA PDI Perjuangan DPC Kota Banjarbaru.



“Dan hari ini kita baru saja mengirim bantuan ke posko pengungsian di Mess L. Beberapa posko yang kita datangi ini justru kebanyakan ditempati warga Kabupaten Banjar, bukan Banjarbaru. Memang di situasi saat ini kita tidak bisa memandang status para korban terdampak. Siapapun yang membutuhkan harus kita bantu sebisa mungkin,” terang Budi.

Atas musibah banjir yang melanda Banjarbaru pada awal tahun ini, Budi sendiri mengaku turut prihatin. Ia bersama anggota legislatif lainnya telah sejak lama mewanti-wanti pemerintah terkait potensi bencana di kota Idaman.

“Sebagaimana diketahui banjir ini sudah diperkirakan. Saat ada pertemuan dengan SKPD di lingkungan Pemko Banjarbaru, kita juga sudah sering singgung. Bahwa banjir dan sampah itu adalah masalah klasik di sebuah perkotaan,” bebernya.

Pemko Banjarbaru seharusnya bisa lebih konsentrasi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sebab katanya, meskipun tak dapat mengatasi faktor yang disebabkan alam, setidaknya pemerintah bisa meminimalisir dampak bencana banjir dengan mengatasi faktor lainnya.

“Faktor banjir yang bisa ditanggulangi itu ialah daya dukung dan daya tampung lingkungan. Di Banjarbaru ini kawasan perbukitannya sudah habis. Digali tanahnya, diambil dan tidak ada recovery. Sehingga di hulu kurang bisa menangkap air. Belum lagi permasalahan mata air kita yang mengalami kehancuran akibat alih fungsi pembangunan,” terang Budi.

Tak hanya itu, Budi juga menyayangkanrasa ketidakpedulian masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar. Sebab ujarnya beberapa drainase saluran di Banjarbaru mengalami gagal fungsi lantaran banyak sampah yang menumpuk.

“Kita menggelontorkan anggaran sudah mencapai miliaran rupiah. Tetapi faktanya banjir tidak pernah selesai. Masyarakat kita juga kurang peka terhadap lingkungan. Bencana banjir ini sudah tak bisa terhindarkan,” terangnya.

Atas semua permasalahan ini, Budi mendorong pemerintah untuk mempercepat perbaikan fasilitas dan infrastruktur ke depannya. Termasuk ujarnya menindak tegas oknum masyarakat yang dengan sengaja menutupi saluran drainase hingga meluapnya air berujung cepat naiknya debit air cepat hingga meluap.

“Bersihkan drainase kita, pulihkan kembali. Tindak tegas masyarakat yang melakukan pengecoran di halaman rumah, ruko, atau bangunannya lainnya yang menghambat saluran pembuangan air ke drainase. Jika perlu payung hukum untuk menindak oknum tersebut, kami DPRD siap membuatkan Perda-nya,” tegas Budi.
Terakhir, Budi juga meminta pemerintah untuk melarang seluruh aktivitas pengerukan tanah di wilayah Banjarbaru. Semua upaya ini diharapkan setidaknya dapat meminimalisr dampak bencana bamjir yang berkepanjangan.

“Jangan sampai ada pengerukan lagi. Jangan mikirkan PAD, kalau ujung-ujunga kita justru keluar duit lebih banyak karena dampak yang dihasilkan. Pemko harus masif berkoordinasi dengan Pemprov, semua upaya ini bisa dilakukan dengan maksimal,” lugasnya. (kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Bie

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->