Ritual Adat Dayak Warnai Aksi Penolakan Tambang di Lapangan Murjani

BANJARBARU, Ada yang menarik dari aksi demo tolak tambang yang digelar aliansi Dayak Kalimantan Bersatu (DKB) bersama mahasiswa pecinta alam Kalsel di Lapangan Murjani, Selasa (23/1). Yakni dengan digelarnya ritual adat dayak.

Dipimpin dewan adat dayak, Adi Dayak selaku damang (ketua adat), prosesi dimulai dengan bemamang (berdo’a) meminta kepada sanghiang (Tuhan) untuk diberi kesalamatan, perlindungan dari marabahaya dan kelancaran selama kegiatan aski. Sejumlah bahan ritual seperti kapur, kunyit, menyan, dupa, air kembang tujuh rupa, beras kuning yang sudah di doakan, dan daun janjuang untuk menghalau hal-hal negatif di sekitarnya.

Makna kapur yang ada pada daun janjuang dan pada tubuh peserta adalah untuk tanda perlidungan diri dari aura negatif sekitar. Juga sekaligus tanda bahwa mereka termasuk dalam peserta demo kemudian untuk tetap menjaga emosinya.

“Prosesi ritual ini adalah untuk menjaga peserta dari segala macam hal-hal negatif atau buruk dari luar” ujar Rendy, yang menggunakan pakaian adat dayak meratus.

Selain ritual adat, demo juga diwarnai aksi tari yang menggambarkan kesedihan masyarakat dayak meratus dengan adanya tambang di sana. Tari Kinyah, begitu namanya, mengekspresikan kesedihan jika bumi tempat mereka tinggal harus dirusak oleh pertambangan. Dengan menggunakan instrumen musik sape, penari ini mampu menghipnotis semua orang yang melihat.

“Tarian ini adalah bantuk kesedihan kami sebagai suku dayak yang masih menjunjung tinggi nilai kearifan lokalnya. Kami tidak ingin bumi kami di rusak. dimana lagi kami akan tinggal jika tanah kami di rusak,” ujarnya.

Ferdy Dayak, selaku Ketua DKB menjelaskan, mereka akan kembali turun ke jalan jika Senin (29/1) nanti, tidak ada hasil memuaskan dari sikap ESDM Kalsel. “Kalau tidak ada perkembngan akan ada gelombang ke tiga. Karena kesempatan untuk menolak izin ini tinggal satu bulan dari batas akhir. Jika tidak ada pencabutan izin, maka tambang itu akan beroperasi,” ujar Ferdy.

Setelah menggelar ritual di Lapangan Murjani, massa melakukan longmarch ke Kantor ESDM Kalsel. Di kantor tersebut, nampak polisi telah membentuk garis pembatas. Nampak hadir menemui pendemo Kepala Dinas Pertambangan Isharwanto dan sejumlah pejabatan lingkup ESDM Kalsel.

Foto : devi

Di depan kantor, massa meneriakkan yel-yel penolakan tambang dan menggelar orasi yang diisi perwakilan masing-masing organisasi. Korlap aksi, Ferdy dari Dayak Kalimantan Bersatu (DKB) mengatakan, terbitnya SK Kementerian ESDM terkait izin tambang di wilayah HST dan Meratus pada umumnya, merupakan bentuk pencideraan terhadap rakyat Kalsel.

“Jika izin ini dibiarkan saja, maka Kalsel maupun HST khususnya, akan mengalami darurat ruang dan bencana ekologis. Mengingat izin tambang yang diberikan Kementerian ESDM meliputi kawasan hutan sekunder, pemukiman, sawah dan sungai. Sehingga hal ini akan menjadi dampak buruk bagi masyarakat,” tegasnya.

Usai menggelar orasi, massa akhirnya menggelar pertemuan dengan Kadis Pertambangan Isharwanto didampingi Kapolres Banjarbaru AKBP Kalena Jaya. Pada pertemuan itu, perwakilan pendemo kembali mempertanyakan apakah dari Dinas ESDM ikut terlibat dalam keluarnya SK tersebut.

Pertanyaan itu dijawab Isharwanto bahwa pihaknya tak pernah ikut campur dalam terbitnya SK Kementerian ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017. “Kita tak terlibat dan bahkan tak pernah juga mengeluarkan Amdal untuk tambang di HST,” tegasnya.

Kepada pendemo, Isharwanto juga mengaku terkejut kenapa tiba tiba muncul SK itu. Namun dia menegaskan, walau SK ini terbentuk, tapi proses terbukanya tambang itu masih sangat jauh. Apalagi  Amdal untuk itu juga tidak akan pernah diterbitkan.

“Nggak benar (jika beroperasi), Pelabuhan mereka saja belum ada, rute jalan untuk pengoperasiannya juga gak ada. Kalau pun ada, itu sudah kami hentikan. Kami juga kordinasi dengan dinas ESDM di HST untuk memantau terus kegiatan di sana. Biarpun ada ratusan SK yang dibentuk kalau tidak ada amdalnya, tambang itu gak akan pernah jalan,” tegas Isharwanto. (devi)