Connect with us

Politik

Rocky Gerung: Perlu Pemimpin Sejalan Antara Kebijakan dan Realitas Masyarakat

Diterbitkan

pada

Seminar politik yang dihadiri pembicara Rocky Gerung Foto : net

BANJARMASIN, Kontestasi politik jelang Pemilu 2019 menjadi tema yang tak pernah habis diulas. Berbagai analisa mengupas persoalan ini, diperbincangkan dalam seminar nasional bertema ‘Evaluasi Amanat Rakyat, Sebuah Percakapan Politik’ dengan pembicara pakar filsafat Rocky Gerung dan akademisi Universitas Islam Kalimantan (Uniska), Uhaib Ashad di Banjarmasin, Rabu (17/10).

Kehadiran Rocky Gerung memang menjadi salah satu ‘magnet’ dalam seminar tersebut terkait sejumlah pernyataan yang sebelumnya memicu perdebatan hangat. Pada kesempatan tersebut, Rocky yang kerap tampil sebagai narasumber di acara ILC TV One ini mengatakan, perlunya figur pemimpin- baik eksekutif maupun legislatif, yang bisa berpikir sejalan antara kebijakan dan realitas masyarakat.

Dalam konteks ini, ia melihat adanya deklarasi dukungan beberapa kepala daerah terhadap satu di antara calon presiden 2019, tidak akan berpengaruh terhadap pilihan rakyat.

“Kepala daerah itukan cuma 33 ya, sedangkan rakyat Indonesia lebih dari itu. Jadi tidak usah khawatir terkait hal itu. Dan itu tidak ada pengaruhnya,” tuturnya.

Di sisi lain, Uhaib Asad dalam paparannya mengkritisi keterlibatan pengusaha dalam politik. Ia menyebut saat ini para wakil rakyat dan kepala daerah berselingkuh dan lebih mengutamakan kepentingan pengusaha. “Money politik ini tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh berlarut-larut seperti ini terutama di Kalimantan Selatan,” tegasnya.

Seminar yang digelar di Hotel Banjarmasin Internasional ini, dominan diikuti kalangan mahasiswa, akademisi dan aktivis. Ada 300 orang peserta seminar terlihat antusias menyimak seminar itu. Ketua Panitia Seminar, Tatas Dwi Utama mengatakan, tujuan dari kegiatan ini diantaranya adalah mendidik publik agar berperan melalukan pengawasan terhadap kinerja para wakil rakyat.

“Kita juga ingin mengedukasi masyarakat tentang hak-hak politik yang dimiliki. Yang tidak kalah penting dengan diadakannya seminar ini maka masyarakat bisa lebih selektif untuk memilih wakil rakyat di semua tingkatan,” harapnya.(mario)

Reporter : Mario
Editor : Chell

Politik

Lahir di Tengah Pandemi Covid-19, Partai Gelora Indonesia Raih SK Kemenkumham

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Partai Golora Indonesia mendapatkan SK Kemenkumham sebagai partai politik Foto: DPW Partai Gelora Kalsel for Kanal

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Setelah satu setengah bulan menjalani proses verifikasi administratif dan faktual, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia pada Selasa (19/5/200) telah mendapatkan surat keputusan (SK) Kemenkumham RI sebagai badan hukum partai politik.

Pengesahan badan hukum Partai Gelora Indonesia ini, tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH- 11.AH.11.01 2020 Tahun 2020. Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly ini mengesahkan pengakuan Gelora Indonesia sebagai salah satu Partai Politik.

“Alhamdulillah, di 10 hari terakhir bulan Ramadhan ini, kami mendapatkan kabar dari Pak Menkumham Yasonna H. Laoly bahwa SK Menkumham untuk Partai Gelora sudah ditandatangani,” ujar Sekjen Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik, baru-baru ini.

“Insya Allah setelah lebaran, akan dilakukan seremoni penyerahan SK dari Menkumham kepada Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, M. Anis Matta,” imbuh dia.

Sebelumnya, pada 31 Maret 2020, Partai Gelora Indonesia telah secara resmi mendaftarkan diri ke Kemenkumham sebagai partai politik. Selain kepengurusan pusat, juga didaftarkan kepengurusan untuk 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), 484 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 4394 Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Terpisah, Ketua Gelora Indonesia Kalimantan Selatan H Riswandi mengungkapkan dengan pengesahan ini, tentunya akan membakar semangat pengurus dan sahabat Gelora di wilayahnya.

Menurut Riswandi, partai ini lahir saat di tengah krisis, apalagi saat ini masih dalam pandemi Covid-19. Ia menambahkan, SK-nya ditandatangani menjelang malam Lailatul Qadar, yang tentunya membuat dia optimis untuk menatap ke depan dan dapat membawa rakyat untuk keluar dari krisis.

“Kami sangat optimis untuk menatap ke depan dan membuka jejaring seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin bergabung untuk mampu membawa Indonesia menuju kekuatan utama dunia” kata Riswandi, Kamis (21/5/2020) sore.(Kanalkalimantan.com/fikri)

 

Reporter : Fikri
Editor : Cell

 

Lanjutkan membaca

Politik

DPR Sepakat Usul Pemerintah Tunda Pilkada Serentak Jadi 9 Desember 2020

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pilkada serentak 2020. Foto: Grafis Ilustrasi KPU RI

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 akibat pandemi virus corona atau Covid-19.

Persetujuan DPR itu disampaikan Ketua Komisi II Ahmad Doli dalam kesimpulan usai rapat dengar pendapat dengan KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri. “Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020,” ujar Doli, Selasa (14/4/2020).

“Sebelum dimulainya pelaksanaan tahapan pilkada serentak tahun 2020, komisi II DPR RI bersama mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi covid 19, sekaligus memperhatian kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan pilkada serentak tahun 2020,” Doli menambahkan seperti dilansir Suara.com, mitra media Kanalkalimantan.com

Selain mengenai pelaksanaan Pilkada, Doli menyarankan agar pemerintah dapat mengembalikan waktu pelaksanaan Pilkada sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No:55/PUU-XVII/2019.

“Maka Komisi II DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1 periode 5 tahun, yaitu 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya yang nanti akan menjadi bagian amandemen pasal 201 UU No. 10 tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu,” tandasnya.(suara)

 

Lanjutkan membaca

Politik

Khairul Saleh Kini Jabat Waket Komisi III DPR

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M Azis Syamsuddin melantik Pangeran Khairul Saleh (F-PAN) menjadi Pimpinan Komisi III DPR RI menggantikan Mulfachri Harahap di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2020). Foto: dpr.go.id/mario/man

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Kiprah urang Banua, Pangeran Khairul Saleh di legislatif makin cemerlang. Kali ini anggota DPR RI dari Fraksi PAN itu dilantik menjadi Pimpinan Komisi III DPR RI menggantikan rekan satu fraksinya, Mulfachri Harahap.

Pelantikan itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M Azis Syamsuddin di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2020).

“Rotasi alat kelengkapan Dewan Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)  itu tertuang dalam surat bernomor 01.027/K-S/FPAN/DPR RI/III/2020. Surat ‘Penetapan Ketua Komisi III F-PAN DPR RI’ yang dikeluarkan Rabu, 27 Maret 2020,” ungkap Azis, seperti yang dikutip dari Parlementaria Terkini di dpr.go.id.

Usai membacakan surat penetapan Pangeran Khairul Saleh sebagai Pimpinan Komisi III DPR RI, Azis melanjutkan sidang dengan menyerahkan palu sidang kepada Khairul Saleh sebagai simbol disetujuinya keputusan pergantian Pimpinan Komisi III DPR RI tersebut.

“Sebagai kader saya siap melaksanakan perintah pimpinan,” ujar mantan Bupati Banjar dua periode itu saat dihubungi Kanalkalimantan.com via whatsapp.

Sebelumnya, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI telah mengajukan pergantian Wakil Ketua Komisi III DPR RI ke Sekretariat DPR RI.

Wakil Ketua Komisi III Mulfachri Harahap dengan nomor anggota 479 digantikan Pangeran Khairul Saleh dengan nomor anggota 514. (kanalkalimantan.com/dhani)

Reporter : dhani
Editor : bie

 

Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->
Share via
Copy link
Powered by Social Snap