Rp 4 Miliar Dialokasikan untuk Pembebasan Lahan Pembangunan SMA di Landasan Ulin

BANJARBARU, Pemko Banjarbaru dan DPRD akhirnya menyepakati membeli lahan untuk digunakan pembangunan SMA di Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru. Kesepakatan antara Pemko dan DPRD ini terjadi pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Banjarbaru, Rabu (4/8). Pemerintah akan mengalokasikan anggaran Rp 4 miliar untuk pembelian lahan.

Wakil Walikota Banjarbaru, Darmawan Jaya S mengkonfirmasi jika pembelian lahan telah disepakati saat di rapat.

“Alhamdulillah, kita dengan Dewan sepakat untuk menganggarkan penyiapan lahan SMA di Landasan Ulin,” jawab Jaya.

Lahan yang disiapkan pun sudah ditetapkan sebanyak 2 hektare. “Tadi dibahas bahwa perlu dua hektare untuk pembangunan SMA. Kalau lokasinya kita masih lakukan peninjauan, tapi memang sudah ada beberapa yang jadi target,” tambahnya seraya mengatakan SKPD teknis yang akan bertangungjawab atas penyediaan lahan ini adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

Belum adanya SMA di Landasan Ulin jadi atensi pemerintah, menyusul kebijakan zonasi sekolah yag ditetapkan pusat. Sehingga, banyak warga asal Landasan Ulin yang gagal menyekolahkan anaknya di sekolah negeri lantaran terbentur kebijakan itu.

“Untuk besaran anggarannya belum bisa kita sebutkan. Yang jelas sebelum tahun 2020, lahan ini sudah harus tersedia. Sebab akan diserahkan ke pihak Dinas Pendidikan Provinsi yang akan melakukan pembangunan fisik,” tegasnya.

Senada, Wakil Ketua DPRD Banjarbaru Wartono yang memimpin rapat paripurna mengatakan, anggaran penyediaan lahan SMA di Landasan Ulin telah disepakati. “Memang permasalahan SMA di Landasan Ulin ini khususnya ketika sistem zonasi diberlakukan jadi perhatian kawan-kawan di legislatif. Karena memang banyak masyarakat disana menyampaikan aspirasinya ke kita,” cerita Wartono.

Maka itu, legislatif bersama eksekutif sepakat untuk menganggarkan penyediaan lahan ini. Ia pun berharap agar Pemko dalam pelaksanannya bisa sesuai target. “Leading sektornya kan dalam hal ini Disdik Banjarbaru, nah Disdik bisa mengawalnya di anggaran perubahan terkait penyediaan lahan, agar di 2020 sudah bisa dieksekusi pembangunannya oleh provinsi,” jelasnya.

Agak berbeda dengan Wakil Walikota, Wartono menginformasikan ihwal anggaran yang dibahas. Menurutnya jika anggaran penyediaan lahan dalam anggaran perubahan ini diwacanakan sebesar Rp 4 miliar. “Kisarannya empat miliar rupiah. Kalau untuk lokasi masih belum ditentukan, tetapi kita menyarankan agar lokasi mudah diakses dari berbagai tempat,” bebernya.

Sebelumnya seperti, Komisi III DPRD Banjarbaru mendesak agar pembangunan SMA di Landasan Ulin cepat direalisasi. Mengingat kebutuhan sekolah jenjang atas ini begitu dibutuhkan oleh warga Landasan Ulin dan sekitarnya.

Dari data yang dihimpun, di Kecamatan Landasan Ulin saja terdapat lima SMP yakni SMPN 4, SMPN 8, SMPN 11, SMPN 14 dan SMPN 15. Hal ini belum dari kecamatan Liang Anggang yang bersebelahan dengan kecamatan Landasan Ulin juga memiliki satu SMP yakni SMPN 10 Banjarbaru

Jumlah tersebut tidak ideal jika dikomparasikan dengan ketersediaan fasilitas pendiidkan lanjutan yang ada. Sebab sejauh ini, hanya ada satu SMA saja yang dapat menampung para pelajar lulusan dari dua kecamatan tersebut, yakni SMA Negeri 4 Banjarbaru.

Adapun dilihat dari data yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru. Di tahun 2019 jumlah pelajar yang lulus dari ke lima SMP di kecamatan Landasan Ulin tersebut ada sebanyak 992 pelajar. Jika ditambah dengan lulusan SMPN 10 Banjarbaru, total pelajar yang lulus mencapai 1115 siswa.

Ribuan pelajar yang ingin menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi ini justru harus memutar otak karena kapasitas SMAN 4 Banjarbaru hanya mampu menampung 348 siswa baru. Alhasil, fenomena ini mau tidak mau mendorong pemerintah daerah untuk membangun SMA Baru di wilayah Kecamatan Landasan Ulin. (Rico)