Connect with us

HEADLINE

Rumdin Gubernur Kalsel ‘Dikepung’ Aksi May Day, FSPMI Tolak Upah Murah

Diterbitkan

pada

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) turun ke jalan, memperingati Hari Buruh alias May Day di depan rumah dinas Gubernur Kalsel. Foto : Mario
Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Ratusan massa dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) turun ke jalan, memperingati Hari Buruh alias May Day. Mereka mendesak Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) agar merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang upah. Buruh menyuarakan tolak upah murah ini di depan rumah dinas Gubernur Kalsel, Rabu (1/5/2019).
FSMPI menolak diupah murah, serta menolak Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih bayar dalam program jaminan kesehatan.
Namun kehadiran ratusan buruh di kota Banjarmasin ini sudah dihadang oleh personil Polri, sehingga mereka tidak bisa masuk, apalagi bertemu Paman Birin.
Ketua DPW FSPMI Kalsel, Yoeyoen Indharto mengatakan, hasil survei kelayakan hidup layak (KHL) kebutuhan buruh di Kalsel harusnya naik 4 persen dari upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp2.651.781. Pihaknya ingin PP 78 ini direvisi dengan melibatkan serikat buruh untuk tentukan UMP.
“Jadi kami minta UMP ini tidak lagi menggunakan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi pada perhitungan KHL yang sekarang 64 item kita minta menjadi 84 item,” ujarnya.
Karena itu, Yoeyoen meminta Gubernur Kalsel bisa merekomendasikan kenaikan upah dalam jumlah tersebut.
“Apalagi memenuhi kebutuhan rumah tangga, ini tidak mencukupi, kami meminta gubernur bisa mendengar suara buruh ini,” katanya.
Dengan dinaikkannya upah, menurut Yoeyoen, akan memacu buruh untuk meningkatkan produktivitas kerja. Yoeyoen berharap, desakan ini juga didengar pengusaha-pengusaha di Kalsel. Sehingga bisa memperhatikan kesejahteraan buruh yang ada di lingkungannya.
Di tempat berbeda, di depan kantor DPRD Kalsel pihaknya menyuarakan ihwal urun biaya kepada pasien tidak sesuai dengan prinsip dasar jaminan kesehatan yang diperjuangkan buruh bersama-sama wakil rakyat di Senayan mendesak disahkannya UU BPJS.
“Prinsip dasar yang saat itu diminta adalah semua biaya ditanggung unlimit, berlaku seumur hidup, dan untuk semua jenis penyakit. Permenkes 51/2019 juga bertentangan dengan 9 prinsip yang ada di dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jika pemerintah ingin mengatasi defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan, seharusnya jangan membebani peserta JKN dengan biaya tambahan,” beber Yoeyoen.
Jika pemerintah ingin mengatasi defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan, kata dia seharusnya jangan membebani peserta JKN dengan biaya tambahan
Defisit sama saja merupakan kegagalan direksi BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dalam mengelola jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat ungkap Yoeyoen.
Tak hanya BPJS Kesehatan, ia juga mendesak agar manfaat jaminan sosial warga dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).
FSPMI menilai perlu segera dilakukan perbaikan terhadap berbagai regulasi dan implementasi baik terkait kepesertaan, kepatuhan pemberi kerja, pengelolaan dana jaminan sosial, maupun audit menyeluruh terhadap dua lembaga pemerintah itu. (mario)

Reporter:Mario
Editor:Bie

Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Genggam Surat Tugas Demokrat, Haji Denny Langsung ‘Tancap Gas’ Politik

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Haji Denny resmi mendapatkan surat tugas dari Partai Demokrat Foto: kanal/ istimewa
Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Jelang pertarungan Pilgub yang tinggal beberapa bulan lagi, Denny Indrayana mendapatkan kekuatan baru dengan sokongan Partai Demokrat. Meski sebelumnya sudah diprediksi akan dukungan politik ini, namun kini kekuatan parpol pengusung sudah benar digenggaman!

DPP Partai Demokrat mengeluarkan surat tugas kepada bakal calon gubernur Kalimantan Selatan Denny Indrayana pada Jumat (29/5/2020). Dalam surat tersebut, Denny diminta segera mencari dukungan di Pilkada 2020.

Dalam salinan surat tugas yang diterima dari Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief. Ada 6 poin arahan Demokrat kepada Denny Indrayana selaku bakal cagub Kalsel. Salah satunya Denny diminta mencari dukungan dari partai politik lain. Demikian dilansir dari detik.com.

“Melaksanakan komunikasi politik kepada partai-partai politik sahabat agar segera terpenuhi persyaratan dukungan minimal 20% partai-partai politik menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tahun 2020,” tulisnya.

“Mencari dan menetapkan calon wakil gubernur untuk menjadi pasangan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020,” sebut Demokrat.

Denny Indrayana juga diminta melaporkan hasil survei terkini dan koalisi partai politik yang sudah diperoleh ke Demokrat sesuai waktu yang ditentukan. Demokrat bakal melakukan monitoring dan evaluasi terkait hasil survei di Kalimantan Selatan jika memang diperlukan.

Denny Indrayana diminta melaksanakan arahan dari Demokrat ini dengan penuh tanggung jawab. Ada batas waktu bagi Denny untuk menjalankannya. “Surat tugas ini berlaku selama 15 hari sejak diterbitkan,” sebut Demokrat.

Menyikapai dukungan Demokrat ini, Haji Denny yang dihubungi Kanalkalimantan.com menyampaikan rasa syukur atas komitmen dari partai besutan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini. “Tentunya saya berucap alhamdulillah atas dukungan ini. Dan akan secepatnya menindaklanjuti instruksi untuk mencari partai koalisi lainnya sebagai syarat untuk maju di Pilgub Kalsel 2020,” katanya.

Ia mengatakan, dalam waktu dekat mendatangi sejumlah parpol. Termasuk Partai Gerindra yang sebelumnya juga memberikan sinyal kuat untuk mendukung mantan Wamenkum dan HAM ini.(Kanalkalimantan.com/detik/cel)

 

Editor : Cell

 


Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Belum Tunjukkan Penurunan Kasus Covid-19, Batola Resmi Tetapkan PSBB Jilid II

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Bupati Batola Noormiliyani bersama jajarannya umumkan Batolaresmi perpanjangan PSBB Foto: rdy
Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, MARABAHAN – Menyusul berakhirnya masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Tahap I, Jumat (29/05), Pemkab Barito Kuala (Batola) resmi memperpanjang penerapan PSBB ke Tahap II. Pengumuman perpanjangan PSBB ini disampaikan Bupati Hj Noormiliyani AS dalam Press Rilis kepada wartawan di Aula Selidah, Jumat (29/5/2020) siang.

Penerapan PSBB Tahap II yang dilaksanakan Pemkab Batola ini menyikapi perkembangan kasus Covid-19 yang belum juga menunjukan penurunan. Malah cenderung terjadi peningkatan tajam.

“Di kesempatan yang baik ini serta bertempatan pada hari penuh berkah ini kami memutuskan memperpanjang pemberlakuan PSBB,” papar Noormiliyani dalam Press Rilis yang dihadiri Wakil Bupati H Rahmadian Noor, Dandim 1005 Marabahan Letkol Kav Sugianto SE, Kapolres Batola AKBP Bagus Suseno SIK MH, Sekda H Abdul Manaf dan Tim Gugus Tugas.

Dengan adanya pengumuman ini, maka secara resmi Pemkab Batola menerapkan PSBB Tahap II sejak 30 Mei 2020 pukul 00.01 wita. Serta berakhir 12 Juni 2020. “Sesuai aturan-aturan yang ada PSBB dapat diperpanjang seandainya masih terdapat penyebaran Covid-19,” kata Noormiliyani.

Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu menjelaskan, seiring pelaksanaan PSBB Tahap II pihaknya juga melaksanakan sosialisasi New Normal. Terutama terkait berbagai aktivitas kegiatan. Baik di sektor usaha, perekonomian, sosial, pendidikan, budaya, keagamaan maupun lainnya.

“PSBB Tahap II ini berbeda dengan Tahap I yang lebih banyak menekankan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan,” katanya.

Untuk itu Noormiliyani berharap kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan bisa lebih disiplin. Mengingat keberhasilan dari penerapan sangat ditentukan dari kesadaran masyarakat sendiri. Di kesempatan jumpa pers ini, bupati perempuan pertama di Kalsel itu juga menyinggung tentang perkembangan penanganan kasus Covid-19 di Batola.

Meski saat ini menempati peringkat keempat terbanyak se-Kalsel, namun Batola tidak menganggap gagal mengendalikan penyebaran. Sebaliknya menurut Noormiliyani, banyaknya kasus terjadi justru menjadi keberhasilan pencegahan. Mengingat hampir sebagian besar pasien terungkap berasal dari hasil tracking yang ditindaklanjuti pelaksanaan rapid test massal maupun perorangan.

“Kami telah melakukan rapid test kepada 900 orang dengan hasil 112 reaktif dan 788 non reaktif dan 156 di antaranya juga telah menjalani swab test,” ungkap Noormiliyani sembari menambahkan pihaknya mulai 3-13 Juni 2020 akan melaksanakan rapid tes massal.(kanalkalimantan.com/rdy)

 

Reporter : Rendy
Editor : Cell

 


Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Terapi Plasma Konvalesen Sebuah Alternatif Penyembuhan Covid-19 ataukah Hanya Coba-coba?

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Seorang pasien Covid-19 yang pulih menyumbangkan plasma darah untuk penelitian antibodi Covid-19. Foto: Alexander Hassenstein / Getty Images
Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Ketiadaan vaksin Covid-19 hingga kini membuat beberapa ahli medis mulai mempertimbangkan alternatif lain guna menyembuhkan pasien dan mengurangi dampak penyebaran Covid-19.

Salah satu opsi yang coba diambil adalah dengan menerapkan terapi konvalesen terhadap pasien positif Covid-19. Dilansir dari Media Indonesia opsi ini sudah mulai diinisiasi sejak medio April 2020 lalu.

Adalah Theresia Monica Rahardjo ahli genetika dan biologi molekuler Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha bersama tim yang telah mengusulkan opsi ini kepada pemerintah. Pada 18 Maret 2020, ia mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo. Dalam surat tersebut saya mengajukan usul atau saran agar pemerintah melaksanakan Terapi Plasma Konvalesen (TPK) dalam rangka menolong rakyat sembuh dari covid-19.

Melansir The Verge, terapi plasma darah konvalesen yang sudah dipakai oleh dunia medis selama seabad itu dilakukan dengan cara menyedot darah dari pasien yang sembuh Covid-19 dan memasukkannya kembali ke orang sakit.

Apa yang Dimaksud dengan Terapi Plasma Konvalesen

Terapi plasma konvalesen (kon-vuh-LES-unt PLAZ-muh) adalah pengobatan eksperimental yang digunakan beberapa dokter untuk orang dengan penyakit coronavirus 2019 (Covid-19).

Tidak ada obat yang terbukti aman dan efektif untuk mengobati Covid-19. Administrasi Makanan dan Obat-obatan A.S. Amerika Serikat (FDA) belum menyetujui obat apa pun khusus untuk mengobati orang dengan Covid-19.

Tetapi, orang yang telah pulih dari Covid-19 memiliki antibodi – protein yang digunakan tubuh untuk melawan infeksi – terhadap penyakit dalam darah mereka. Darah dari orang yang sudah pulih disebut plasma pemulihan. Plasma adalah bagian cair dari darah.

Para peneliti berharap bahwa plasma penyembuhan dapat diberikan kepada orang-orang dengan Covid-19 parah untuk meningkatkan kemampuan mereka melawan virus.

Mengapa ini dilakukan?

Dikutip dari sebuah laman jurnal medis mayoclinic.org, terapi plasma konvalesen mungkin bermanfaat bagi orang dengan Covid-19 yang tidak dibantu oleh perawatan lain. Beberapa orang dengan Covid-19 menjadi sangat sakit dan tidak mampu merespon perawatan atau obat lain. Orang-orang ini sering mengalami sindrom gangguan pernapasan akut (ARDS) – kondisi paru-paru yang parah. Mereka sering membutuhkan bantuan mekanik, seperti ventilator, untuk bernafas. Orang-orang ini juga berisiko mengalami kegagalan organ.

Ini juga dapat membantu orang lain yang memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit serius, seperti orang dengan kondisi medis kronis, misalnya, penyakit jantung atau diabetes, atau mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Plasma konvensional dapat membantu orang-orang ini agar tidak sakit jika mereka terpapar Covid-19.

Plasma konvalesen juga dapat dipertimbangkan untuk anggota keluarga atau petugas kesehatan yang telah terpapar dari seseorang dengan Covid-19.

Risiko

Darah dan plasma telah digunakan untuk mengobati banyak kondisi lain, dan biasanya sangat aman. Risiko tertular infeksi Covid-19 dari menerima terapi plasma konvalesen belum diuji. Tetapi para peneliti percaya bahwa risikonya sangat rendah karena donor plasma telah sepenuhnya pulih dari infeksi.

Terapi plasma konvalesen membawa risiko:

Reaksi alergi

Kerusakan paru-paru dan kesulitan bernapas

Penularan infeksi, termasuk HIV dan hepatitis B dan C

Risiko infeksi ini sangat rendah, karena darah yang disumbangkan harus memenuhi persyaratan tertentu yang digariskan oleh FDA. Sebelum darah yang disumbangkan dapat digunakan, harus diuji keamanannya. Kemudian melewati proses untuk memisahkan sel-sel darah sehingga yang tersisa hanyalah plasma dengan antibodi.

Meskipun banyak orang tidak mengalami gejala, yang lain memiliki komplikasi medis ringan hingga parah yang menyebabkan kematian pada beberapa orang.

WHO Imbau untuk Terapkan Prosedur Tinggi Saat Lakukan Terapi Plasma Konvalesen

WHO menyampaikan penggunaan klinis plasma darah atau serum konvalesen harus dianggap sebagai pemeriksaan penunjang. Karena keamanan dan kemanjuran plasma darah atau serum konvalesen tidak terbukti dalam pengaturan epidemi baru.

WHO mengimbau standar untuk pembuatan produk plasma harus memaksimalkan keselamatan donor dan penerima.

WHO meminta pengumpulan dan persiapan harus dilakukan oleh staf terlatih yang beroperasi di bawah prosedur operasi standar di fasilitas yang punya regulasi ketat dan bersertifikat, serta secara rutin terlibat dalam pengumpulan darah dan plasma dan persiapan sesuai dengan pedoman internasional.

Pedoman pemberian dosis, kata WHO, harus disediakan dan pertimbangan harus diberikan untuk penggunaan unit dari setidaknya dua donor yang berbeda dalam pengakuan variasi biologis dalam respon imun.

Terapi kekebalan pasif umumnya lebih efektif bila diberikan lebih awal dalam perjalanan penyakit dan dapat diberikan dengan dosis lebih rendah. Namun, WHO menegaskan tidak mengetahui apakah pengobatan dini atau lambat pada pasien akan sama efektifnya.

Seperti terapi plasma darah lainnya, WHO berkata perhatian harus diberikan untuk inkompatibilitas ABO . Inkompatibilitas ABO tidak akan menjadi perhatian utama untuk produk imunoglobulin murni yang dibuat dari kolam plasma besar.

Inkompatibilitas ABO sendiri adalah kondisi yang muncul karena pasien menerima darah yang berbeda dengan golongan darahnya. Hal itu memicu reaksi sistem kekebalan tubuh yang dapat menimbulkan beragam gejala, di antaranya adalah ikterus (penyakit kuning), pusing, dan sesak napas.

Antibodi terhadap antigen leukosit, seperti yang sering dikembangkan oleh wanita selama kehamilan dapat menimbulkan penyakit paru-paru parah yang disebut Transfusion Related Acute Cedera Paru (TRALI). Penyakit itu merupakan sindrom langka yang terjadi dalam waktu 6 jam setelah transfusi plasma darah.

Lebih dari itu, WHO menyampaikan studi ilmiah tentang kelayakan dan efektivitas medis untuk pengumpulan dan penggunaan plasma darah atau serum yang sembuh harus dieksplorasi melalui uji klinis yang dapat dilakukan bersamaan dengan penggunaan empiris mereka. (kanalkalimantan.com/andy)

Reporter : andy
Editor : bie

 


Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->