Connect with us

Bisnis

Pengamat Ekonomi: RUU Cipta Kerja Salah Satu Cara Mengantisipasi Bonus Demografi

Diterbitkan

pada

Ilustrasi pekerja. foto: pexels
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Pengamat ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bagasasi Bandung, Santo Dewatmoko menyebut RUU Cipta Kerja dapat menjadi solusi percepatan pengurangan pengangguran jika disahkan.

Hal tersebut dikemukakan Santo Dewatmoko dalam acara webinar bertajuk Memadankan RUU Cipta Kerja : Antisipasi-Solusi Ketenagakerjaan yang diselenggarakan Pusat Studi Humaniora dan Kemasyarakatan STIA Bagasasi, Kamis (23/7/2020).

“RUU Cipta Kerja jika disahkan dapat menjadi salah satu solusi untuk percepatan mengurangi pengangguran,” ujar Santo Dewatmoko di acara yang digelar secara virtual tersebut.

Santo Dewatmoko, dosen Ekonomi Bisnis STIA Bagasasi Bandung. foto: ist

Lebih lanjut, dosen Ekonomi Bisnis STIA Bagasasi ini menjelaskan, saat ini masih terdapat 7,05 juta pengangguran; 2,24 juta angkatan kerja baru; 8,14 juta; setengah penganggur, dan 28,41 juta pekerja paruh waktu (45,84 juta angkatan kerja yang bekerja tidak penuh). Penciptaan lapangan kerja masih berkisar 2-2,5 juta per tahunnya. Tingginya angka pengangguran, diperparah dengan adanya wabah pandemi Covid-19.



 

Baca juga: Setu Curi Ribuan ‘CD’ Wanita, Dipasangkan ke Boneka untuk Fantasi

“Pada masa Covid 19 ini, memaksa sebagian besar pengusaha melakukan PHK pekerjanya, sehingga banyak terjadi pengangguran. Kejadian ini bisa menjadi bahan pertimbangan kajian untuk pengusaha dan serikat pekerja, agar dapat duduk bersama dalam mencari titik temu untuk segera menuntaskan RUU Cipta Kerja bersama DPR dan pemerintah,” tambah Santo.

Menurutnya, RUU Cipta Kerja memiliki nilai positif yakni bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak Sehingga pengangguran bisa ditekan dan berkurang.

Baca juga: Dua Hari Berturut-turut, Kasus Sembuh Covid-19 Kalsel Lampaui Temuan Kasus Baru

Selain itu, Santo juga menilai RUU Cipta Kerja dapat menjadi salah satu cara untuk mengantisipasi bonus demografi yang dialami Indonesia. Karena menurutnya, bonus demografi ini bisa menjadi peluang atau ancaman.

“Lebih dari 68% penduduk Indonesia berada di usia produktif. Kelompok usia produktif ini harus disiapkan lapangan pekerjaan agar bonus demografi tidak menjadi bencana demografi,” kata Santo. (kanalkalimantan.com/rls)

Reporter : rls
Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan
Komentar

Bisnis

Ekonom Unpad: UMKM Bakal Jadi Lead Project RUU Cipta Kerja

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Diskusi  virtual bertajuk "Akankah RUU Cipta Kerja Disahkan?", Rabu (12/8/2020).
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANDUNG  – Ahli ekonomi bisnis dari Universitas Padjadjaran, R Anang Muftiadi berpandangan bahwa RUU Cipta Kerja akan sangat fokus untuk memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) jika nanti disahkan.

Hal tersebut seperti dikemukakan Dosen Unpad ini dalam diskusi  virtual bertajuk “Akankah RUU Cipta Kerja Disahkan?”, Rabu (12/8/2020).

“Undang-Undang ini akan menyentuh ke UMKM untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak. UMKM ini akan jadi lead project dari RUU Cipta Kerja karena ini area yang perlu diperhatikan. Karakteristik bisnisnya macam-macam, aspek tenaga kerjanya juga berbeda-beda,” kata Anang Muftadi

Semangat RUU Cipta Kerja untuk kemudahan berusaha dan peningkatan investasi, juga harus dilihat secara luas terutama untuk sektor UMKM.



“Investasi itu harus dilihat konteksnya secara luas, tidak selalu investasi itu dari asing loh. Ketika kelas menengah dan kecil memulai usaha, ini juga bisa disebut investasi dalam negeri yang juga mendorong terciptanya lapangan pekerjaan,” ujar Anang.

Menurut Anang, Indonesia adalah salah satu negara dengan sistem pengupahan paling kompleks di dunia jika merujuk pada banyaknya versi Upah Minimum. Penerapan aturan yang lebih sedikit mengenai pengupahan seperti yang dicanangkan di RUU Cipta Kerja, sangat mungkin mendorong pengusaha-pengusaha kecil dan menengah untuk terus bermunculan.

“Kita ini (Indonesia) paling sulit untuk memulai usaha. Ketika ada UMKM yang mau membuka usaha dan melihat aturan UMK dan UMP yang versinya bisa sangat berbeda-beda di tiap wilayah, mereka pasti akan pikir-pikir lagi,” jelas Anang.

Lebih jauh, Anang beranggapan perlu adanya fokus dari pemerintah untuk memastikan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) di bawah RUU Cipta Kerja bisa terinstitusionalisasi dengan baik.

“Ini supaya operasional dari Undang-Undang ini bisa tepat sasaran dan efektif. Jangan sampai nanti di daerah-daerah masih bingung soal aturan turunan untuk penerapan kebijakan besarnya,” imbuhnya. (kanalkalimantan.com/rls)

Reporter : rls
Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Bisnis

Ketua Dekranasda HSU Optimis Kerajinan Purun Bisa Bangkit

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ketua Dekranasda HSU Hj Anisah Rasyidah Wahid. foto: dew
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Hj Anisah Rasyidah Wahid meyakini kerajinan purun asal HSU bisa bangkit di masa adaptasi kebiasaan baru.

Purun merupakan tumbuhan rawa yang banyak yang dijumpai di Kabupaten HSU karena hampir 80% di seluruh wilayah HSU dikelilingi rawa, sehingga tumbuhan purun mampu di manfaatkan oleh sebagian masyarakat HSU.

Anisa menjelaskan, kerajinan purun merupakan salah satu produk Industri Kecil Menengah (IKM) dari Kabupaten HSU yang telah banyak dikenal baik di dalam daerah hingga nasional.

Purun sampai kini menjadi sumber ekonomi selain bertani bagi sebagian masyarakat desa di HSU karena sudah membudaya dikalangan masyarakat HSU.



“Tanpa harus dipaksa, banyak tangan yang terampil membuat kerajinan khas alam ini,” kata Anisah.

Anisah menambahkan dari purun berbagai kerajinan dapat dihasilkan oleh para pengrajin diantara seperti tas, tikar, topi, bakul, hiasan dinding, aksesoris lainnya bahkan sedotan yang kini diekspor sampai ke luar negeri.

Selain itu, kata Anisah tak jarang kerajinan purun asal kabupaten HSU ini mengikuti ajang di pameran-pameran nasional untuk dipromosikan.

Anisah mengakui, meski pada masa pandemi covid 19 ini pemasaran kerajinan menurun hampir 30% yang disebabkan oleh menurunnya daya beli konsumen, kenaikan harga bahan baku, kenaikan biaya produksi. Serta terhambatnya distribusi produk, namun hal itu tidak serta merta membuat para pengrajin berhenti sama sekali.

Karena segala permasalahan tersebutlah Dekranasda HSU semakin berupaya kembali untuk meningkatkan kembali produksi kerajinan, antaralain melalui pelatihan digital marketing kepada pelaku IKM. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga untuk pemasaran produk di antaranya dengan Bank Indonesia (BI) dan Badan Restorasi Gambut (BRG).

“Di era saat ini pemasaran produksi kerajinan meningkat  20%, Alhamdulilah kenaikan sudah terlihat signifikan untuk pemasaran produksi dan pemasaran produk kerajinan,” kata Ketua Dekranasda HSU.

Lebih jauh, Anisa menghimbau kepada masyarakat HSU untuk bersama-sama menggunakan produk buatan kabupaten HSU sembari berharap agar produk kerajinan asal HSU dapat kembali normal dipasarkan seperti biasanya baik di dalam negeri maupun keluar negeri. (kanalkalimantan.com/dew)

Reporter: dew
Editor: bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->