Connect with us

Hukum

SAH! Batas Usia Perkawinan Saat Ini Minimal Umur 19 Tahun

Diterbitkan

pada

pemerintah sekarang menetapkan batas usia perkawinan anak 19 tahun Foto: net
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA, Usulan pemerintah untuk menaikkan minimal usia perkawinan akhirnya terwujud. Delapan fraksi di DPR RI menyetujui usulan soal minimun usia perkawinan menjadi 19 tahun.

Sebelumnya, batas minimal menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki, dan 16 tahun untuk perempuan. Namun, dengan disetujuinya revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka disetujui keduanya menjadi minimal 19 tahun.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise sejak awal mendesak DPR agar mengesahkan revisi UU Perkawinan. Sebab, pihaknya menilai angka perkawinan anak di Indonesia masih tinggi. Demikian dilansir Kumparan.com.

Yohana menuturkan, pembahasan kenaikan usia perkawinan telah didiskusikan secara saksama dengan melibatkan banyak unsur masyarakat. Berbagai pertimbangannya adalah pendidikan dan kondisi anak sudah lebih dewasa.

Dan akhirnya, pada Senin (16/9), DPR secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi UU. Proses persetujuan ini diambil saat rapat paripurna.

Pengesahan berlangsung dengan lancar tanpa ada protes dari peserta sidang. Wakil Ketua DPR sekaligus pimpinan sidang paripurna, Fahri Hamzah, sempat menanyakan persetujuan para anggota yang hadir sebelum ketok palu.

“Apakah setuju RUU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kita sahkan menjadi undang-undang,” tanya Fahri yang dibalas ‘setuju’ oleh para peserta sidang.

“Tok,” bunyi palu yang diketukkan Fahri sebagai tanda RUU resmi jadi UU.

“Dengan demikian revisi terhadap Rancangan Undang-undang Perkawinan disahkan menjadi undang-undang,” kata Fahri disambut tepuk tangan seluruh anggota dewan.

Tak ayal, keputusan ini membuat Yohana terharu dan berterima kasih kepada DPR yang akhirnya meresmikan menjadi UU.

“Rasa sedih dan bahagia karena akhirnya tercapai, disahkannya revisi Undang-undang Perkawinan dengan batas usia perkawinan minimal bagi perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun. Ini luar biasa, kami senang sekali,” ungkap Yohana.

Menurutnya, dengan pasal baru yang disahkan ini, diharapkan menjadi kado bagi seluruh anak-anak di Indonesia. Seperti yang pernah dijanjikannya pada peringatan Hari Anak Nasional, 23 Juli 2019 lalu. “Bahwa kami akan berusaha menaikkan angka batas usia perkawinan di atas usia anak. Sebuah sejarah yang harus dicatatkan,” tuturnya.

“Keputusan atas pengesahan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini sangat dinantikan oleh seluruh warga Indonesia dalam upaya menyelamatkan anak Indonesia atas praktik perkawinan anak yang sangat merugikan anak, keluarga dan Negara,” lanjut Yohana.

Indonesia menduduki peringkat ke-7 di dunia dan ke-2 di ASEAN soal angka perkawinan anak tertinggi. Praktik perkawinan anak di Indonesia berdasarkan data BPS 2017 menunjukkan angka 25,2 persen. Artinya, 1 dari 4 anak perempuan menikah pada usia anak, yaitu sebelum mencapai usia 18 tahun.

Sedangkan pada tahun 2018, BPS mencatat sebesar 11,2 persen, artinya 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Selain itu, ada 20 provinsi dengan prevalensi perkawinan anak di atas angka nasional.(cel/kum)

Reporter : cel/kum
Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Hukum

Pernah Tes Urine Narkoba di Basarnas Banjarmasin, Kepala Kantor Basarnas: Waktu Itu Tidak Ditemukan Ada Pegawai Positif

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kepala Kantor Basarnas Banjarmasin. Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Penangkapan IS (36) seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Basarnas Banjarmasin atas dugaan pemakaian narkoba, mengejutkan seluruh unsur jajaran di Lembaga pemerintah non kementrian tersebut.

Kepala Kantor Basarnas Banjarmasin Sunarto mengaku tak menyangka bahwa ASN di Basarnas Banjarmasin tersebut tersandung penyalahgunaan narkotika. Mengingat, IS dalam kesehariannya berkerja selayaknya petugas yang taat aturan.

“Kesehariannya bekerja dan aktifitasnya di sini berjalan baik. Siaga piket juga selalu masuk. Memang kita tidak memonitoring secara langsung kegiatannya di luar, tapi saya tidak menduga kejadian ini,” akunya, Selasa (2/6/2020) siang.

Baca juga: BREAKING NEWS. Oknum ASN di Basarnas Banjarmasin Ditangkap, Diduga Tersandung Kasus Narkoba

Sebenarnya antisipasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja, kata Sunarto, selalu dilakukan dengan melakukan tes urine. Dalam hal ini, Basarnas Banjarmasin menggandeng pihak BNN.

“Dua bulan lalu, bersama BNN kita mengadakan tes urine. Tapi saat itu hasilnya petugas kita tidak ada yang dinyatakan mengkonsumsi narkoba. Makanya, saya kaget dengan kejadian ini,” lanjut Sunarto.

Seperti yang diberitakan, IS ditangkap Satres Narkoba Polres Banjarbaru, pada Senin (1/6/2020) kemarin. Informasi yang dihimpun, IS menjabat di bidang humas Kantor Basarnas Banjarmasin, ditangkap di pinggir jalan, usai membeli serbuk kristal dari seorang pengedar. (kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Sejumlah Perusahaan Tambang Tak Bayar Pajak Puluhan Triliun ke Negara

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Di Kalimantan Ada Penambangan Dilakukan di Belakang Kantor KPU.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Foto: Tangkapan layar live streaming Youtube Penutupan Sidang Rakyat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengungkapkan sejumlah perusahaan tambang mineral dan batu bara menunggak pembayaran royalti, penerimaan negara bukan pajak/PNBP kepada negara. Tunggakan pajak perusahaan-perusahaan tambang itu sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu hingga sekarang.

Hal tersebut dibeberkan Laode dalam Sidang Paripurna Pembacaan Putusan dan Penutupan Sidang Rakyat dengan topik Membatalkan Undang-undang Minerba yang baru melalui live streaming, Senin (1/6/2020).

“Waktu saya di KPK masih ada puluhan triliun pajak/PNBP yang belum mereka bayar sampai sekarang,” kata Laode.

Dia mengkritisi UU Minerba yang baru hasil produk pemerintah dan DPR tersebut. Sebab Uu tersebut merugikan rakyat dan bernuansa melanggengkan perusakan lingkungan oleh perusahaan tambang minerba di tanah air.

Banyak permasalahan yang dilahirkan dari eksploitasi pertambangan selama ini. Mulai dari masalah kerusakan lingkungan, konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat dan sebagainya.

“UU Minerba yang baru itu juga tidak menjawab masalah keadilan antara pusat dan daerah,” ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, Uu yang baru tersebut lebih menguntungkan investor pertambangan. Banyak perusahaan tambang di berbagai daerah yang izin AMDAL-nya bermasalah.

“Bahkan di Kalimantan, ada penambangan dilakukan di belakang kantor KPU. Lalu di Sulawesi lokasi tambangnya di lingkungan sekolah,” katannya.

Dia menambahkan, pada tahun lalu saat masih menjabat Wakil Ketua KPK, pihaknya menerima laporan 10 perusahaan tambang bonafit izin kontrak karyanya berakhir pada akhir 2019 dan 2020. Sementara itu Uu Minerba yang baru justru memfasilitasi dan memudahkan para perusahaan tambang tersebut untuk bebas untuk mengeksploitasi alam berikutnya.

“Jadi presiden dan DPR tidak memihak lingkungan dan kepentingan rakyat,” katanya. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Bawa Sabu, Eka Diamankan Satresnarkoba Polres Kapuas

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Eka, terduga pelaku tindak pidana narkotika yang diamankan Satresnarkoba Polres Kapuas. Foto: polres kapuas
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, KUALAKAPUAS – Satresnarkoba Polres Kapuas mengamankan terduga pelaku tindak pidana narkotika, Minggu (31/5/2020) pukul 14.00 WIB di pelabuhan speedboat.

Kasat Resnarkoba Polres Kapuas, Iptu Suherman menyampaikan, tersangka Eka (27) warga Jalan Safillah RT01 Kelurahan Bahaur Hulu, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulangpisau, Kalteng.

“Eka ditangkap di pelabuhan speedboat jurusan Kapuas-Pangkoh bersama beberapa barang bukti berupa sabu,” kata Kasat Resnarkoba.

Saat di geledah, polisi menemukan satu paket plastik klip kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram, di dalam satu buah tas warna merah muda.

Ia menambahkan, setelah ditemukan benda haram itu Eka langsung dibawa ke Mapolres Kapuas guna penyelidikan dan mengembangkan asal narkoba yang dimiliki.

“Masih dikembangkan, dan dia (Eka) sudah ditahan sel tahanan Mapolres Kapuas dan kenakan pasal 114 (1) jo pasal 112 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika,” pungkas dia. (kanalkalimantan.com/agus)

Reporter : Agus
Editor : Dhani

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->