Sahbirin Sudah ‘Booking’ Kursi di PDIP, Posisi Wagub Jadi Rebutan Kader Banteng

BANJARMASIN, Ada kejutan menjelang akhir penutupan pendaftaran kandidat calon gubernur di DPD PDIP Kalsel pada Minggu (22/9) besok. Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, yang merupakan sosok incumbent dalam tarung Pilgub 2020, melamar sebagai calon kepala daerah dari PDIP. Kedatangan Sahbirin diwakili oleh Ketua Harian DPD Golkar Kalsel, H Supian HK beserta jajaran, Sabtu (21/9).

Rombongan tim dari  beringin ini disambut oleh Ketua Tim Pilkada DPD PDIP Kalsel, Supiansyah dan Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, HM Rosehan Noor Bahri.

H Supian HK mengatakan, PDIP merupakan partai pertama yang mereka kunjungi dalam upaya menjalin koalisi Pilkada 2020. Golkar menyadari, kekuatan aliansi parpol akan diperlukan dalam mendorong kebijkan pemerintahan ke depan.

“Saya kira, semakin banyak yang mengusung tentunya akan semakin baik,” katanya.

Dia mengatakan, Partai Golkar sendiri juga memiliki mekanisme penjaringan calon. Pihaknya akan membuka pendaftaran untuk posisi Wakil Gubernur pada 25 September nanti.

Baca: ‘Golden Ticket’ di Kantong Sahbirin, Golkar Kalsel Hanya Buka ‘Audisi’ Cawagub!

Supian mengatakan, kriteria calon wakil gubernur yang diinginkan, yakni berpengalaman, muda dan energik. Meski begitu, semua diserahkan langsung kepada kandidat Gubernur Sahbirin Noor.

Sementara itu Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan PDIP Kalsel, HM Rosehan Noor Bahri menyatakan berkas lamaran Sahbirin sudah lengkap. “Syarat pendaftaran sudah terpenuhi dan akan diajukan ke DPP PDIP,” katanya Rosehan yang juga ikut mendaftar di PDIP sebagai calon wakil gubernur ini.

Sedikitnya, saat ini sudah ada tiga kandidat cagub/cawagub yang secara resmi telah menyerahkan formulir pendaftaran. Dari ketiga kandidat, dua orang merupakan kader internal PDIP. Yakni, Sulaiman Umar yang merupakan anggota DPR RI terpilih daerah pemilihan Kalsel 2. Kemudian HM Rosehan Noor Bahri yang merupakan anggota DPRD Kalsel. Sementara, dari eksternal partai yaitu gubernur petahana H Sahbirin Noor, yang juga merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel.

Wakil Ketua Organisasi PDI Perjuangan Kalsel, Fazlur Rahman membenarkan ketiganya merupakan kandidat cagub/cawagub Kalsel yang telah mengambil dan menyerahkan formulir pendaftaran.  “Yang sudah mengambil formulir itu Pak Sulaiman Umar, kemudian Pak Rosehan. Kemudian dari Golkar pak Sahbirin gubernur incumbent,” kata Fazlur di Sekretariat DPD PDIP Kalsel di Banjarmasin, Sabtu (21/9) siang.

Menurut Fazlur, baik Sulaiman maupun Rosehan telah menyerahkan formulir pendaftaran secara internal pada Jumat (20/9). Sementara, Sahbirin menyerahkan formulir pendaftaran pada Sabtu (21/9) siang.

Keikutsertaan Sahbirin mendaftar di PDIP ini, artinya sudah menutup pintu posisi Cagub. Hal ini sebagaimana komitmen Ketua DPD PDIP Kalsel Mardani H Maming saat Konferda PDIP Kalsel, Senin (8/7) lalu. Maming bahkan mengatakan, koalisi antara PDIP-Golkar memiliki ikatan kuat. Bukan hanya wujud dalam barisan pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu, tapi sejak Pilgub (Pemilihan Gubernur) 2015 silam, PDIP merupakan partai pengusung Gubernur Sahbirin Noor-Rudi Resnawan. “Sehingga, baju Paman boleh kuning, tapi hatinya tetap merah,” cetus Mardani sembari tersenyum.

Di sisi lain, seolah ingin menegaskan kedekatannya dengan kader banteng moncong putih, Sahbirin Noor terlihat sangat menggebu-gebu mengucapkan kata ‘Merdeka’ yang menjadi salam PDIP saat mengawali sambutan di Konferda PDIP Kalsel. Ia juga memuji, sukses PDIP dalam meraih 334.396 suara pada Pemilu 2019 lalu. Jumlah tersebut, hanya terpaut tipis dari Golkar yang memperoleh 343.144 suara.

Dengan suara tersebut, meskipun tak berhasil menambah jatah kursi DPRD Kalsel, namun PDIP diluar dugaan mampu meraih tiga kursi di DPR RI dari cuma 2 kursi yang diprediksi sebelumnya. “Apalagi, secara nasional PDIP perjuangan merupakan partai pemenang di Pemilu 2019. PDIP membawa Indonesia menjadi manis,” sanjung Sahbirin.

Ia mengakui, PDIP merupakan partai pengusung dirinya di Pilgub 2015 silam. Apa yang menjadi substansi dari PDIP bukanlah sesuatu yang asing baginya. Ia pun meyakini bahwa kader-kader PDIP sangat luar biasa. “Kita perlu bersatu dan jangan saling sikut-menyikut. Sudahkah kita merdeka dari kemiskinan. Untuk terlepas dari itu, maka tak bisa hanya satu warna, sehingga perlu banyak warna,” ungkapnya.

Untuk Pilgub, sebagai calon pendamping Paman Birin, Mardani menyebut sejumlah nama kader banteng diantaranya dr Sulaiman Umar, Syafrudin H Maming. Termasuk juga mantan wakil gubernur 2010-2015, Rosehan.

Meski demikian, nantinya akan ada mekanisme internal partai untuk pengusulan nama dengan mempertimbangkan hasil survei, usulan kader dari PAC, DPC, hingga DPD. Hingga akhirnya diputuskan oleh DPP PDIP siapa yang bakal ditunjuk mewakili PDIP.

Merujuk pada Pilgub 2015 silam, PDIP dan Golkar memang ada dalam satu barisan. Tapi ketika itu, penyokong paket Sahbirin-Rudy Resnawan cukup gemuk. Karena juga berisi Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Artinya, dengan pendaftaran Sahbirin, berarti rekomendasi Ketua Umum Megawati Soekarno Putri nanti tinggal urusan memilih wakil gubernur dari internal partai. Apakah itu Sulaiman Umar ataukah Rosehan.

Penjaringan di Kabupaten/Kota

Disinggung soal pendaftaran dan penyerahan formulir pendaftaran di tingkat DPC kabupaten dan kota untuk menjaring calon bupati (cabup) dan calon walikota (cawali) yang resmi ditutup pada Jumat (20/9) kemarin, menurut Fazlur, nantinya DPC akan membuat resume kandidat yang telah mendaftar. “Membuat resume, laporan hasil penjaringan. Yang mana oleh mereka diserahkan kepada DPD pada hari ini. Jadi saat ini kami belum mendapat laporan dari DPC yang membuka pendaftaran,” papar Fazlur.

Menurut Fazlur, usai penjaringan, baik untuk kandidat cagub, cabup dan cawali nantinya akan disaring. “Kemudian, secara internal akan dilakukan penyaringan. Barulah nanti akan tereliminasi dan akan ada dua kandidat yang mendapat rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan, itulah nantinya yang akan mendapat seperti surat perintah untuk melakukan komunikasi politik dengan partai lain,” jelasnya. (fikri)