Connect with us

HEADLINE

Sahbirin Vs Denny Dipastikan Maju, DPP PDIP Masih Belum ‘Bersikap’ Soal Jago di Pilgub Kalsel

Diterbitkan

pada

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Kejutan! DPP PDIP mengumumkan 75 pasangan calon kepala daerah yang diusung di Pilkada Serentak 2020. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memimpin rapat partai dalam mengumumkan pasangan calon tahap ketiga yang digelar secara virtual, bersama Sekjen Hasto Kristiyanto, Selasa (11/8/2020) pagi. Tapi, tak ada calon kepala daerah dari Kalsel.

Dari sebanyak 75 calon kepala daerah (baik bupati, wali kota, maupun gubernur) yang namanya dibacakan oleh Ketua DPP PDIP bidang politik dan keamanan Puan Maharani, tak ada disebut kandidat untuk Pilgub Kalsel.

Meskipun, saat ini sudah ada dua pasangan calon yang dipastikan berlaga. Yakni pasangan incumbent Sahbirin Noor-Muhidin yang disokong Partai Golkar dan PAN, serta pasangan Denny Indrayana-Difriadi Darjat yang didukung Gerindra dan Demokrat.

Padahal sebelumnya, koalisi banteng dengan beringin disebut sebagai keniscayaan politik di Pilgub 2020. Tapi semenjak jago PDIP terlempar dari calon pendamping incumbent, digantikan oleh Ketua DPW PAN Kalsel H Muhidin, partai runner up pada pemilu 2019 di Kalsel ini tak segera bersikap. Meskipun, masa pendaftaran pasangan calon tinggal beberapa minggu lagi.



Dari 75 calon kepala daerah yang diumumkan, hanya Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah yang disinggung. Untuk Kalbar, kandidat yang diusung PDIP untuk Sambas yakni Helman Fachri – Darso, Kabupaten Sintang yakni Yohanes Rumpak – Syarifuddin, dan Kabupaten Bengkayang pasangan Martinus – Carlos Dja’afara.

Sedangkan untuk Kalimantan Timur, hanya ada satu pasangan yakni Mahyunadi – Lulu Kinsu untuk Pilkada Kutai Timur. Sedangkan di Kalimantan Tengah, yang diumumkan adalah Kabupaten Kotawaringin Timur yakni pasangan Halikinnor – Irawati.

Belum bersikapnya PDIP, memang bisa dibaca sebagai isyarat ‘kehati-hatian’ dalam menentukan jago di Pilkada Kalsel. Apalagi posisi strategis Kalsel sebagai daerah yang kaya potensi SDA, serta penunjang calon ibukota baru.

Terkait hal ini, bahkan tidak menutup kemungkinan jika banteng akan memilih kader sendiri, sebagaimana pernah disampaikan salah satu kadernya, Rosehan Noor Bahri, yang juga sebelumnya digadang sebagai pendamping Sahbirin.

Sejumlah manuver politik dilakukan Rosehan, bertemu sejumlah pimpinan parpol, termasuk dengan Ketua PPP Kalsel Aditya Mufti Ariffin. Sebagaimana diketahui, PPP menjadi salah satu partai yang belum berrsikap. Demikian juga dengan PKB.

“Kini yang menjadi tantangan adalah bagaimana ke depannya PDIP itu bisa berkoalisi dengan partai lain. Karena baru 8 kursi yang kita punya,” kata Rosehan beberapa waktu lalu.

Rosehan mengakui, pada Pilgub nantinya, partainya akan memprioritaskan kader sendiri untuk maju meramaikan kontestasi politik. Karena memang, secara nasional PDIP merupakan partai pemenang dan di Kalsel sendiri merupakan runner up atau pemenang kedua. “Jadi, sangat naif jika PDIP cuma menjadi penonton,” tegas Rosehan.

Ikhwal pertemuan dengan Ovie –sapaan Aditya, Rosehan mengatakan ia sempat berbincang-bincang dengan putra mantan Gubernur Rudy Ariffin itu di salah satu warung makan khas Banjar ternama di Jakarta. Dalam pembicaraan tersebut, ia mengklaim sudah muncul langkah-langkah baginya untuk bertarung di Pilgub Kalsel mendatang. Kendati begitu, Rosehan menegaskan, semuanya harus menunggu instruksi dari DPP PDIP.

“Kita berbicara tentang kepemimpinan di daerah, yang harus maju. Era sekarang sudah berbeda, virtual dan milenial. Langkah-langkah dan upaya untuk ke arah itu sudah dilakukan, tapi tetap semuanya menunggu instruksi dari DPP PDIP,” ucap Rosehan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, koalisi parti pengusung Sahbirin-Muhidin di Pilgub Kalsel saat ini terdiri dari Partai Golkar dengan 12 kursi dan PAN 6 kursi. Parpol lain yang kecenderungannya bergabung diantaranya PKS 5 Kursi, dan Nasdem 4 kursi.

Sedangkan untuk pasangan Denny-Difri, diusung oleh Gerindra 8 kursi dan Demokrat 3 kursi dengan total kekuatan 11 kursi parlemen. (Kanalkalimantan.com/cel)

 

Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Koalisi #BersihkanIndonesia Desak Pemerintah Buka PKP2B dan Evaluasi Tambang Raksasa!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Koalisi #BersihkanIndonesia yang terdiri atas JATAM, WALHI Kalsel, JATAM Kaltim, dan Trend Asia, mendesak pemerintah buka dokumen PKP2B milik sejumlah perusahaan. Foto: walhi for kanalkalimantan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Sehari menjelang Hari Hak untuk Tahu sedunia pada 28 September 2020 (The International Right To Know Day), Koalisi #BersihkanIndonesia yang terdiri atas JATAM, WALHI Kalsel, JATAM Kaltim, dan Trend Asia, mendesak pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) untuk membuka dokumen Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik sejumlah perusahaan.

Di antara perusahaan yang PKP2B-nya diminta dibuka adalah PT Arutmin, PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Berau Coal (BC), PT Kideco Jaya Agung (KJA), dan PT Multi Harapan Utama (MHU). Tak hanya itu, Koalisi #BersihkanIndonesia juga minta agar daftar nama tim yang melakukan evaluasi, perkembangan evaluasi hingga instrumen evaluasi yang digunakan untuk dibuka.

Seperti diketahui, direktur direktorat pembinaan pengusahaan batubara di Kementerian ESDM mengaku sedang dalam proses evaluasi kontrak dan sudah menerima permohonan perpanjangan operasi sejumlah perusahaan, seperti PT Arutmin pada Maret 2019 dan PT KPC pada Maret 2020 lalu.

Adapun JATAM Kalimantan Timur juga telah melayangkan surat permohonan informasi sesuai ketentuan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008 pada 2 September 2020 lalu, dan telah menerima bukti tanda terima surat pada 8 September 2020 dari Kementerian ESDM.



“Karena itulah kami merasa penting untuk mendesak pemerintah transparan, terbuka pada publik, terutama bagi masyarakat yang mengalami dampak buruk akibat operasi perusahaan-perusahaan pertambangan tersebut,” ujar Dinamisator JATAM Kaltim, Pradarma Rupang, seperti rilis yang diterima Kanalkalimantan.com, Minggu (27/9/2020)

Sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik, data-data tersebut termasuk dalam kategori data publik yang dapat kapan saja diakses dan dibuka pada masyarakat luas.

“Agar memudahkan kontrol, apakah kontrak-kontrak dan evaluasi yang pemerintah lakukan sudah sesuai dengan kaidah dan aturan perundang-undangan. Karena masyarakat sekitar terdampak tambang dan masyarakat sipil telah memiliki sejumlah catatan panjang mengenai rekam jejak sejumlah perusahaan itu di lapangan,” lanjut Rupang.

Senada dengan Rupang, WALHI Kalsel meminta pemerintah untuk evaluasi terhadap sejumlah perusahaan pemegang PKP2B tak hanya berbasiskan pada hal-hal yang sifatnya administratif.
“Data-data ini harusnya menjadi instrumen penting dalam melakukan evaluasi, jika tidak maka dikhawatirkan evaluasi yang diselenggarakan hanya formalitas, apalagi tertutup malah berpotensi menjadi ruang baru transaksi yang koruptif,” kata Kisworo.

Sementara itu, #BersihkanIndonesia menilai, permohonan informasi ini menjadi penting sebagai bagian dari upaya mendorong kebijakan energi Indonesia yang berorientasi bersih, pro lingkungan hidup serta menjamin keselamatan rakyat.

“Selama ini publik tidak pernah mengetahui apa saja hak dan kewajiban ke – 5 perusahaan tersebut dan sudah sejauh apa kewajiban mereka sebagai pemegang kontrak dipatuhi dan dilaksanakan, termasuk perkembangan evaluasinya, jangan sampai ujuk-ujuk diberi status perpanjangan tanpa keterbukaan informasi, pemerintah harus membukanya ke publik,” ujar Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashov Birry yang mewakili #BersihkanIndonesia.(Kanalkalimantan.com/cel)

Reporter : Cel
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Sorot Kampanye Medsos, KPU Banjarmasin Minta Paslon Tak Saling Merendahkan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kampanye medos menjadi salah satu yang disorot oleh KPU Banjarmasin Foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKLAIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Di tengah pandemi Covid-19, kampanye pasangan calon (paslon) khususnya di Pilkada Banjarmasin dapat dilakukan melalui media sosial. Hanya saja, dalam kampanye secara daring ini, KPU Kota Banjarmasin meminta agar paslon tidak saling menjatuhkan.

“Masing-masing calon baik secara metode kampanye khususnya di media sosial, untuk menjaga dan tidak saling memojokkan atau merendahkan paslon lain,” kata Komisioner KPU Kota Banjarmasin, Taufiqkurrahman usai Deklarasi Kampanye Damai dan Sehat Pilkada Banjarmasin di GSign Hotel Banjarmasin, Minggu (27/9/2020) siang.

Taufiq -sapaannya- menekankan, agar setiap paslon tetap menjaga situasi kampanye di media sosial secara aman dan sehat. Jauh dari unsur politisasi SARA (suku, agama, ras, antargolongan) apalagi menjatuhkan paslon lain.

“Kita harapkan, apapun metode (dari) tim kampanyenya, jangan sampai membicarakan atau mengatakan sesuatu terhadap paslon lainnya.



Fokus terhadap paslon berkampanye melalui media sosial, mengajak masyarakat dan memberikan pendidikan yang edukatif,” imbuh Taufiq.

Hal ini memang diperlukan oleh paslon di Pilkada Banjarmasin. Seperti contoh menawarkan visi misi paslon kepada masyarakat melalui media sosial dengan cara yang sehat.

“Agar masyarakat benar-benar tertarik kepada masing-masing calon,” tegas Taufiq.

Ditanya mekanisme kampanye melalui media sosial, Taufiq menyebut hingga kini belum ada juknis (petunjuk teknis) dari KPU RI. Hanya saja, Taufiq menambahkan, KPU RI akan mengeluarkan juknis kampanye melalui media sosial, kendati tahapan pilkada sudah berjalan sejak Sabtu (26/9/2020) kemarin.

“Sementara belum ada. Yang penting, mereka boleh memaksimalkan kampanye melalui media sosial,” pungkas Taufiq. (Kanalkalimantan.com/fikri)

 

Reporter: Fikri
Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->