Connect with us

HEADLINE

Sambut ‘Dingin’ Kehadiran Nadjmi-Jaya ke Golkar, Elite Beringin Pilih Rapat Fraksi di Dewan

Diterbitkan

pada

Nadjmi-Jaya saat mendaftar di Partai Golkar Banjarbaru Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Kuatnya aroma persaingan tercium di Golkar Banjarbaru. Tarung dua kader berebut legitimasi partai di Pilkada 2020, menjadikan polarisasi begitu terasa. Kedatangan incumbent Nadjmi Adhani—yang juga kader Golkar, bersama pasangannya Darmawan Jaya Setiawan guna mendaftar di partainya, ternyata mendapat sambutan ‘dingin’ elite beringin.

Jajaran pengurus inti Partai Golkar, termasuk Ketua DPD Golkar AR Iwansyah, memilih menghadiri rapat fraksi dan syukuran pelantikan di DPRD Banjarbaru. Begitu pula Ketua Tim Penjaringan Iriansyah Ghani.

Nadjmi-Jaya yang datang bersama ratusan relawan pendukungnya ke Partai Golkar pukul 15.20 Wita, hanya diterima Wakil Ketua Tim Penjaringan Sayuti, Sekretaris Tim Penjaringan Ahmad Rivani, dan beberapa kader lain.

Kepada tim penjaringan, Nadjmi-Jaya menyerahkan berkas pendaftaran yang sebelumnya diambil salah satu pendukungnya dari DHC 45 Banjarbaru. Usai diperiksa, berkas pendaftaran Nadjmi-Jaya dinyatakan lengkap.



“Alhamdulillah, setelah tadi diterima di Nasdem, saat ini kita juga pada hari ini menyelesaikan proses pendaftaran Golkar Banjarbaru. Terima kasih kami ucapkan kepada para pengurus parpol yang telah menerima kedatangan kami untuk menyerahkan formulir pendaftaran,” kata Nadjmi, Rabu (9/10).

Baca: Antar Formulir ke Nasdem dengan Berjalan Kaki, Nadjmi-Jaya Diikuti Ratusan Relawan

Untuk Golkar, Nadjmi berharap partainya dapat mengusung dirinya bersama Darmawan Jaya Setiawan. Meski dari pasangan penantang juga ada sosok Iwansyah yang juga kader Golkar, namun ia percaya diri dengan posisinya sebagai Walikota incumbent, bisa lebih menguntungkan secara politik bagi partai. “Kami berharap Golkar dapat mengusung kader yang berada di papan satu. Kalau bisa mengusung kader di papan satu (Walikota, Red), kenapa harus mengusung di papan dua (Wakil Walikota),” selorohnya.

Terkait hadirnya ratusan relawan bersamanya, Nadjmi mengatakan hal tersebut spontanitas. Sebelumnya, rombongan ini juga mengikuti pendaftarannya ke Partai Nasdem. “Rencana awal cuma 20 relawan saja. Gak tau tiba-tiba banyak begini. Nggak enak kalau gak kita terima. Dukungan para relawan ini membangkitkan semangat dan moril kami untuk tetap solid dan kompak maju pada Pilwali Banjarbaru 2020,” tegasnya.

Sementara itu, dikonfirmasi ketidakhadirannya saat pendaftaran incumbent, Ketua DPD Golkar Banjarbaru AR Iwansyah yang juga maju sebagai bacalon Wakil Walikota berpasangan dengan Aditya Mufti Arifin ini mengatakan, telah menyerahkan semua urusan pendaftaran ke tim penjaringan.

“Karena saya juga maju sebagai calon, maka sejak awal saya serahkan mekanisme penjaringan pada tim. Karena saya juga menjadi kandidat,” ungkapnya kepada Kanalkalimantan.com.

Disamping itu, kebetulan pada saat yang sama juga ada agenda rapat fraksi dan syukuran atas pelantikan DPRD Banjarbaru di dewan. “Jadi kami tidak bisa datang,” jelasnya.

Lalu, apakah sikap dingin penyambutan pendaftaran incumbent ini menandakan bahwa elite Golkar tidak merespons lamaran Nadjmi-Jaya?

Hal ini masih belum bisa ditentukan. Sebab yang memiliki kewenangan menentukan kandidat nantinya adalah DPP Partai Golkar, setelah melalui sejumlah proses. Mulai penjaringan, penyaringan, survei popularitas, hingga fit and propper test.

Tidak mudah bagi Partai Golkar untuk memutuskan kemana berlabuh. Sebab, dari pasangan penantang juga ada sosok yang memiliki peran penting di tubuh Golkar selama ini, yaitu AR Iwansyah.

Iwansyah yang berpasangan dengan Aditya Mufti Ariffin, sebagai Balon Wakil Walikota Banjarbaru memiliki kedekatan emosional dengan partai ketimbang Nadjmi. Apalagi, Iwansyah yang juga merupakan kedua DPD Golkar Banjarbaru, menjadi poin plus.

Namun bagi Iwansyah sendiri, tidak ada yang namanya pilih kasih di tubuh Golkar. Dirinya tidak ingin mengambil pusing dan menyerahkan seluruh keputusan kepada DPP Golkar. Bahkan menurutnya, hal yang wajar jika setiap orang mau mendaftar, termasuk dari kader sendiri.

“Tidak ada masalah, semua bisa mendaftar, termasuk kader sendiri ataupun dari luar parpol, silakan saja. Intinya nantinya DPP Golkar pasti memiliki pertimbangan dalam memutuskan siapa yang akan didukung nanti,” katanya.

Kode Baju Nadjmi-Jaya

Meski tetap berharap meraih kepercayaan Golkar, namun Nadjmi Adhani cukup bisa membaca tidak mudah untuk ‘lolos’ dalam penjaringan di partainya itu. Apalagi yang menjadi rivalnya adalah ketua DPD Golkar Banjarbaru sendiri, AR Iawansyah.

Maka dari kalkulasi politik, ia tak terlalu ‘pede’ untuk memasukkan Golkar di barisan pengusungnya dalam Pilkada nanti. Itu disampaikan melalui gimmick warna seragam yang dikenakannya saat mendaftar di Nasdem Banjarbaru.

Terlihat seragam yang dikenakan Nadjmi-Jaya berserta para relawan memiliki corak warna yang berbeda-beda, salah satunya warna biru yang tak lain adalah warna partai Nasdem. Selain itu, di baju tersebut juga tertulis jargon duet pertahana yakni “Bersama Nadjmi-Jaya Banjarbaru Lebih Baik”.

“Ini ada warna biru, jadi kami sudah yakin Partai Nasdem akan mengusung kami. Ada warna orange juga yang kami yakini Partai Gerindra akan mengusung kami. Kami percaya partai-partai ini akan memenangkan kami dalam Pilkada 2020,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Nadjmi tidak menyebut warna kuning Partai Golkar atau pun warna merah PDIP.

Walau demikian, jika dua partai tersebut bisa dikuasai incumbent, yakni Nasdem dan Gerindra, sudah cukup bagi mereka sebagai kendaraan politik maju dalam Pilkada Banjarbaru. Sebab dari hitungan kursi di dewan, Gerindra memiliki 6 kursi dan Nasdem 4 kursi. Ini sudah cukup sebagai ambang minimal pengusung calon yang harus memenuhi syarat minimal 6 kursi di DPRD.

Sementara itu, pasangan penantang Aditya-Iwansyah sudah didepan mata mengantongi 9 kursi yang merupakan gabungan dari 5 kursi milik Golkar dan 4 kursi milik PPP. Jika mereka berhasil menderek PDIP, maka mereka mendapatkan tambahan hingga menjadi 12 kursi. Jumlah ini juga sudah lebih dari cukup mengantar mereka ke tahap pencalonan di KPU.(rico)

Reporter : Rico
Editor : Chell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Koalisi #BersihkanIndonesia Desak Pemerintah Buka PKP2B dan Evaluasi Tambang Raksasa!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Koalisi #BersihkanIndonesia yang terdiri atas JATAM, WALHI Kalsel, JATAM Kaltim, dan Trend Asia, mendesak pemerintah buka dokumen PKP2B milik sejumlah perusahaan. Foto: walhi for kanalkalimantan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Sehari menjelang Hari Hak untuk Tahu sedunia pada 28 September 2020 (The International Right To Know Day), Koalisi #BersihkanIndonesia yang terdiri atas JATAM, WALHI Kalsel, JATAM Kaltim, dan Trend Asia, mendesak pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) untuk membuka dokumen Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik sejumlah perusahaan.

Di antara perusahaan yang PKP2B-nya diminta dibuka adalah PT Arutmin, PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Berau Coal (BC), PT Kideco Jaya Agung (KJA), dan PT Multi Harapan Utama (MHU). Tak hanya itu, Koalisi #BersihkanIndonesia juga minta agar daftar nama tim yang melakukan evaluasi, perkembangan evaluasi hingga instrumen evaluasi yang digunakan untuk dibuka.

Seperti diketahui, direktur direktorat pembinaan pengusahaan batubara di Kementerian ESDM mengaku sedang dalam proses evaluasi kontrak dan sudah menerima permohonan perpanjangan operasi sejumlah perusahaan, seperti PT Arutmin pada Maret 2019 dan PT KPC pada Maret 2020 lalu.

Adapun JATAM Kalimantan Timur juga telah melayangkan surat permohonan informasi sesuai ketentuan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008 pada 2 September 2020 lalu, dan telah menerima bukti tanda terima surat pada 8 September 2020 dari Kementerian ESDM.



“Karena itulah kami merasa penting untuk mendesak pemerintah transparan, terbuka pada publik, terutama bagi masyarakat yang mengalami dampak buruk akibat operasi perusahaan-perusahaan pertambangan tersebut,” ujar Dinamisator JATAM Kaltim, Pradarma Rupang, seperti rilis yang diterima Kanalkalimantan.com, Minggu (27/9/2020)

Sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik, data-data tersebut termasuk dalam kategori data publik yang dapat kapan saja diakses dan dibuka pada masyarakat luas.

“Agar memudahkan kontrol, apakah kontrak-kontrak dan evaluasi yang pemerintah lakukan sudah sesuai dengan kaidah dan aturan perundang-undangan. Karena masyarakat sekitar terdampak tambang dan masyarakat sipil telah memiliki sejumlah catatan panjang mengenai rekam jejak sejumlah perusahaan itu di lapangan,” lanjut Rupang.

Senada dengan Rupang, WALHI Kalsel meminta pemerintah untuk evaluasi terhadap sejumlah perusahaan pemegang PKP2B tak hanya berbasiskan pada hal-hal yang sifatnya administratif.
“Data-data ini harusnya menjadi instrumen penting dalam melakukan evaluasi, jika tidak maka dikhawatirkan evaluasi yang diselenggarakan hanya formalitas, apalagi tertutup malah berpotensi menjadi ruang baru transaksi yang koruptif,” kata Kisworo.

Sementara itu, #BersihkanIndonesia menilai, permohonan informasi ini menjadi penting sebagai bagian dari upaya mendorong kebijakan energi Indonesia yang berorientasi bersih, pro lingkungan hidup serta menjamin keselamatan rakyat.

“Selama ini publik tidak pernah mengetahui apa saja hak dan kewajiban ke – 5 perusahaan tersebut dan sudah sejauh apa kewajiban mereka sebagai pemegang kontrak dipatuhi dan dilaksanakan, termasuk perkembangan evaluasinya, jangan sampai ujuk-ujuk diberi status perpanjangan tanpa keterbukaan informasi, pemerintah harus membukanya ke publik,” ujar Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashov Birry yang mewakili #BersihkanIndonesia.(Kanalkalimantan.com/cel)

Reporter : Cel
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Sorot Kampanye Medsos, KPU Banjarmasin Minta Paslon Tak Saling Merendahkan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kampanye medos menjadi salah satu yang disorot oleh KPU Banjarmasin Foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKLAIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Di tengah pandemi Covid-19, kampanye pasangan calon (paslon) khususnya di Pilkada Banjarmasin dapat dilakukan melalui media sosial. Hanya saja, dalam kampanye secara daring ini, KPU Kota Banjarmasin meminta agar paslon tidak saling menjatuhkan.

“Masing-masing calon baik secara metode kampanye khususnya di media sosial, untuk menjaga dan tidak saling memojokkan atau merendahkan paslon lain,” kata Komisioner KPU Kota Banjarmasin, Taufiqkurrahman usai Deklarasi Kampanye Damai dan Sehat Pilkada Banjarmasin di GSign Hotel Banjarmasin, Minggu (27/9/2020) siang.

Taufiq -sapaannya- menekankan, agar setiap paslon tetap menjaga situasi kampanye di media sosial secara aman dan sehat. Jauh dari unsur politisasi SARA (suku, agama, ras, antargolongan) apalagi menjatuhkan paslon lain.

“Kita harapkan, apapun metode (dari) tim kampanyenya, jangan sampai membicarakan atau mengatakan sesuatu terhadap paslon lainnya.



Fokus terhadap paslon berkampanye melalui media sosial, mengajak masyarakat dan memberikan pendidikan yang edukatif,” imbuh Taufiq.

Hal ini memang diperlukan oleh paslon di Pilkada Banjarmasin. Seperti contoh menawarkan visi misi paslon kepada masyarakat melalui media sosial dengan cara yang sehat.

“Agar masyarakat benar-benar tertarik kepada masing-masing calon,” tegas Taufiq.

Ditanya mekanisme kampanye melalui media sosial, Taufiq menyebut hingga kini belum ada juknis (petunjuk teknis) dari KPU RI. Hanya saja, Taufiq menambahkan, KPU RI akan mengeluarkan juknis kampanye melalui media sosial, kendati tahapan pilkada sudah berjalan sejak Sabtu (26/9/2020) kemarin.

“Sementara belum ada. Yang penting, mereka boleh memaksimalkan kampanye melalui media sosial,” pungkas Taufiq. (Kanalkalimantan.com/fikri)

 

Reporter: Fikri
Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->