Connect with us

Hukum

Sampaikan Eksepsi, Tim Kuasa Hukum Bupati Ansharuddin Sebut Dakwaan JPU Kabur

Diterbitkan

pada

Sidang dugaan kasus penipuan dengan terdakwa Bupati Balangan Ansharuddin. Foto : Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Sidang lanjutan dugaan tindak penipuan yang menyeret Bupati Balangan Ansharuddin, kembali digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Senin (2/12) pagi pukul 10:00 Wita. Sidang yang dipimpin Majelis hakim diketuai Sutarajo dengan dua hakim anggota, Sutisna Sawati dan Dari Swastika Rini. Agenda sidang kali ini penyampaian eksepsi dari terdakwa.

Pada persidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agus Subagya mendakwa Anshasruddin melanggar pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan, terkait dugaan transaksi cek kosong dari pelapor Dwi Putra Husnie.

Dalam eksepsinya, Bupati Ansharuddin melalui tim kuasa hukumnya menyampaikan keberatan atas dakwaan yang dikenakan oleh JPU pada persidangan sebelumnya. Kuasa hukum Ansharuddin, Muhammad Maulidi menyebut adanya ketidakseimbangan hasil pemeriksaan yang mengakibatkan dakwaan JPU mengikuti arus dari kronologis sebelumnya.

“Pada pemeriksaan awal terjadi dugaan-dugaan ketidakseimbangan atau kesalahan dari pemeriksaan sebelumnya yang mengakibatkan dakwaan JPU seolah-olah mengikuti arus terhadap kronologis sebelumnya,” kata Maulidi usai persidangan, Senin (2/12) pagi.



Selain itu, Maulidi menyebut dakwaan yang dikenakan JPU kepada kliennya kabur. Lantaran tidak dicantumkannya detail waktu yang pasti. “Dakwaan itu kabur, terkait dengan waktu yang tidak dicantumkan. Jam secara detail tidak dicantumkan. Itu yang menjadikan dakwaan kabur,” tegasnya.

Dalam berita acara pemeriksaan, pelapor Dwi Putra Husnie bersama saksi mengaku adanya penyerahan dana sebesar Rp1 miliar. Maulidi membantah keterangan dari pelapor Dwi Putra Husnie yang mengatakan pada tanggal 2 April 2018 di mana pelapor bertemu dengan terdakwa Bupati Ansharuddin.

Padahal saat bersamaan, kliennya tengah berada di Balangan untuk menghadiri pelantikan 65 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pukul 11:00 WITA. Sementara pada malam harinya menghadiri sholat hajat dan doa bersama pada Harjad Kabupaten Balangan.

Selain itu, dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada 23 April 2018 pelapor mengaku menerima cek dari terdakwa Bupati Ansharuddin. “Padahal jelas dalam eksepsi kami, tanggal 23 April hingga 24 April 2018, klien kami saat itu berada di Jakarta dan bertemu dengan sejumlah tokoh salah satunya Habib Banua. Ini menjadi kekaburan,” kata Maulidi.

Sementara ketika ditanya, Bupati Ansharuddin menyebut semua fakta akan terungkap di pengadilan. “Biar fakta yang mengungkap nanti,” singkatnya. “Kami tidak mejelaskan di sini secara detail,” tambah Maulidi.

Sidang sendiri kembali digelar pada Kamis (5/12) mendatang, dengan agenda tanggapan JPU atas eksepsi terdakwa. (fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Chell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Hukum

Pinangki Beli BMW hingga Poles Wajah di AS dari Suap Dolar Djoko Tjandra

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Terdakwa kasus suap pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2020). [Suara.com/Angga Budhiyanto]
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Jaksa Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima uang senilai 500 ribu USD dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal itu dilakukan agar Djoko Tjandra –yang saat itu masih buron– tidak dieksekusi dalam kasus hak tagih atau cassie Bank Bali.

Selain itu, dia juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hal tersebut terkuak saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan surat dakwaan pada sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TPPU) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2020).

Jaksa membacakan gaji bulanan Pinangki selaku Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan. Pinangki menerima bulanan sebesar Rp 9,4 juta, tunjangan kinerja Rp 8,7 juta, hingga uang makan Rp 731 ribu.



“Dengan total keseluruhan sebesar Rp 18.921.750,” kata jaksa saat membacakan surat dakwaan.

Pinangki yang menerima uang dari Djoko Tjandra untuk kepengurusan fatwa Mahakamah Agung (MA).

Uang tersebut dia gunakan untuk membeli mobil BMW X5, sewa apartemen, hingga perawatan kecantikan di Amerika Serikat.

“Telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1,” lanjut Jaksa.

Pinangki menerima sebesar 500 ribu USD dari Djoko Tjandra melalui Andi Irfan Jaya. Uang itu kemudian diberikan ke Anita Kolopaking sebesar 50 ribu USD.

“Sehingga terdakwa menguasai USD 450 ribu atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu supaya mengurus fatwa MA melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku PNS atau penyelenggara negara yaitu sebagai jaksa,” tambah jaksa.

Jaksa juga menyebut jika Pinangki sempat akan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari Djoko Tjandra  pada periode tahun 2019. Caranya, dia menukar uang sebesar 337.600 USD money changer atau senilai Rp 4,7 miliar.

Tak hanya itu, Pinangki turut meminta agar sang suami, AKBP Napitupulu Yogi Yusuf juga menukarkan mata uang sebesar 10 ribu USD senilai Rp 147,1 juta melalui anak buahnya.

“Nilai total keseluruhan penukaran mata uang yang dilakukan terdakwa pada periode 27 November 2019 sampai dengan 7 Juli 2020 adalah sebesar USD 337.600 menjadi mata uang rupiah sebesar Rp 4.753.829.000 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut,” jelas jaksa.

Pada November 2019 hingga hingga Juli 2020, uang tersebut digunakan Pinangki untuk membelanjakan sejumlah barang.

  1. . Pembelian 1 unit mobil BMW X5 senilai Rp 1,7 miliar
  2. . Pembayaran sewa Apartemen Trump International di Amerika Serikat pada 3 Desember sebesar Rp 412,7 juta
  3. Pembayaran dokter kecantikan di Amerika Serikat yang bernama dokter Adam R Kohler sebesar Rp 419,4 juta
  4. Pembayaran dokter home care atas nama dr Olivia Santoso untuk perawatan kesehatan dan kecantikan serta rapid test sebesar Rp 176,8 juta.
  5. Pembayaran kartu kredit di berbagai bank, Rp 467 juta, Rp 185 juta, Rp 483,5 juta, Rp 950 juta.
  6. Pembayaran sewa apartemen The Pakubuwono Signature dari Februari 2020-Februari 2021 sebesar USD 68.900 atau setara Rp 940,2 juta.
  7. Pembayaran Sewa Apartemen Darmawangsa Essence senilai USD 38.400 atau setara Rp 525,2 juta.

Pertama, ucap Jaksa, Pinangki membelanjakan uang sejumlah Rp1.753.836.050 atau Rp1,7 miliar untuk 1 unit BMW X5 dengan plat nomor F 214. Pembayaran dilakukan dengan cara tunai dalam beberapa tahap.

Dalam sidang perdana ini, JPU pun mendakwa Pinangki melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) subsider Pasal 11 UU Tipikor.

Pinangki juga didakwa Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang serta didakwa terkait pemufakatan jahat pada Pasal 15 jo Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor subsider Pasal 15 jo Pasal 13 UU Tipikor. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Menghilang 3 Tahun, Kejagung Tangkap Buronan Korupsi Lahan Bank Maluku

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono (tengah). foto: antara/reno esnir courtesy suara.com
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung RI meringkus terpidana kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Heintje Abraham Toisuta, Selasa (15/9/2020). Heintje merupakan terpidana terkait perkara pembelian lahan dan bangunan bagi pembukaan kantor cabang Bank Maluku dan Maluku Utara di Surabaya sehingga merugikan negara Rp 7,6 miliar.

Heintje telah buron selama kurang lebih tiga tahun setelah kasus yang menjerat dirinya terungkap.

Heintje dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 2282 K/Pid.Sus/2017 tertanggal 21 November 2017.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, Hari Setiyono mengatakan, Heintje diringkus di kediamannya di kawasan Jakarta Pusat sekitar pukul 19.20 WIB.



Tak ada perlawanan dari Heintje saat penangkapan terjadi.

“Tanpa perlawanan dan rencananya akan segera diterbangkan ke Ambon untuk dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Ambon,” kata Hari dalam keterangannya, Rabu (16/9/2020).

Atas perbuatannya, Heintje dihukum penjara selama 12 tahun penjara dan membayar denda Rp 800 juta subsidair tujuh bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 7,2 miliar subsidair empat tahun penjara.

“Penangkapan buronan merupakan pelaku kejahatan yang ke-72 di tahun 2020 dari semua buronan yang berhasil diamankan,” imbuh Hari. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->