Connect with us

Politik

Sawah dan Citra Politik Para Presiden RI, Dari Soekarno hingga Jokowi

Diterbitkan

pada

Presiden Soeharto saat panen padi bersama Ibu Tien Foto: soeharto.co
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALMANTAN.COM, BANJARBARU – Sawah menjadi ladang menuai citra politik bagi para penguasa. Maka tak heran, dari zaman Soekarno hingga Jokowi, kebijakan sektor pertanian menjadi semacam ‘pesan’ yang wajib tersampaikan kepada masyarakat.

Dalam pelbagai kunjungan kerja ke sejumlah daerah, Jokowi, misalnya, kerap mendatangi para petani yang tengah menggarap sawah. Selama kepemimpinannya pula, sejumlah kebijakan tentang ketahanan pangan sempat mengalami perdebatan.

Sebelumnya, melanjutkan proyek presiden sebelumnya dengan membuka ribuan hektare sawah di Papua yang secara kultural tidak dekat dengan budaya sawah. Susilo Bambang Yudhoyono pada 2006 menamakan program tersebut MIRE (Merauke Integrated Rice Estate). Lalu pada 2008 namanya berubah menjadi MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate).

Mula-mula proyek tersebut menargetkan 2,5 juta hektare lahan, tapi Jokowi mengubahnya menjadi 1,2 juta hektare lahan. Dan kenyataannya terus berkurang.



Dalam pelaksanaannya, proyek ini kerap berhadapan dengan sejumlah masalah. Di antaranya lahan yang dibuka berkaitan dengan tanah adat yang sakral dan tempat-tempat untuk tanaman sagu, bahan makanan pokok warga setempat.
Kebijakan lain yang mengundang sorotan masyarakat adalah dikerahkannya tentara untuk membantu petani menggarap sawah. Pengerahan sejumlah Babinsa (Bintara Pembina Desa) dimaksudkan untuk mendukung tercapainya apa yang disebut “target swasembada pangan tahun 2017”, yang dicanangkan Jokowi sebagai program prioritas kedaulatan pangan dalam Nawacita. Pelibatan tentara itu dituangkan dalam kerja sama antara Kementerian Pertanian dan TNI Angkatan Darat.

Sejumlah pihak mengkritisi kerjasama tersebut. Mereka mempertanyakan dasar hukum kerja sama yang tidak jelas. Poin mereka adalah bahwa pelibatan TNI selain perang harus berdasarkan keputusan politik negara.

“Karena sebenarnya tugas pokok secara hukum pelibatan bantuan pangan itu adalah bagian dari operasi selain perang, yang hanya bisa dilakukan jika ada instruksi dari presiden. Persoalannya, tidak ada keputusan presiden,” kara direktur Imparsial Al Araf sebagaimanya dikutip dari Tirto.id.

Dan saat ini, proyek food estate yang sedang dicanangkan dengan menunjuk Kemenhan sebagai leading sector juga menuai sejumlah protes yang sama.

Tak hanya Jokowi, pada satu dekade kepemimpinan SBY, selain kebijakan membuka 2,5 hektare sawah di Papua, pemerintah pun menuai malu karena kasus padi Super Toy HL2 (Heru Lelono 2). Harapan manis dan puja-puji yang membubung atas Super Toy HL2, seketika mati. Petani di Kecamatan Grabag yang menanam padi Super Toy menggelar aksi protes. Mereka merasa dibohongi karena ternyata padi tersebut kopong.

Rakyat meradang, pemerintah cuci tangan. Andi Mallarangeng, yang saat itu juru bicara presiden, mengelak jika pemerintah terlibat dalam kegagalan tersebut. Begitu juga Heru Lelono, ia menyebut SBY tidak membiayai dan tidak punya saham dalam perusahaan yang mengembangkan padi Super Toy HL 2.

Sementara di era Orde Baru, Soeharto, yang kerap muncul di televisi saat menghadiri panen lengkap dengan caping dan seikat padi, terobsesi dengan program swasembada pangan. Pada 1984, target itu tercapai. Namun, ketahanan pangan tersebut begitu rapuh dan akhirnya tak bertahan lama. Enam tahun kemudian, Indonesia kembali mengimpor beras.

Setelah itu, krisis ekonomi mulai mengintai kawasan Asia. Imbas dari krisis ekonomi tersebut menjalar kepada persoalan politik. Dan puncaknya, Soeharto dilengserkan pada 1998 setelah 32 tahun berkuasa.

Kisah sawah dengan presiden republik pertama Soekarno juga tak kalah menarik. Seperti dituturkan Cindy Adams dalam ‘Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia (2007),’ dalam perjalanan ke Bandung Sukarno melihat seorang petani tengah mencangkul sawah miliknya sendiri. Ia mendekatinya, lalu terjadi tanya jawab.

Isi percakapannya adalah sawah tersebut milik Marhaen (sebutan untuk para petani), juga alat-alat produksi seperti cangkul dan sekop. Namun, semua kepemilikan itu tak membuat hasil produksinya (beras) mampu mencukupi kehidupan sehari-hari.

“Para petani kita mengusahakan bidang tanah yang sangat kecil sekali. Mereka adalah korban dari sistem feodal, di mana pada awalnya petani pertama diperas oleh bangsawan yang pertama, dan seterusnya sampai ke anak-cucunya selama berabad-abad. Rakyat yang bukan petani pun menjadi korban dari imperialisme perdagangan Belanda, karena nenek moyangnya telah dipaksa untuk hanya bergerak di bidang usaha yang kecil sekadar bisa memperpanjang hidupnya. Rakyat yang menjadi korban ini, yang meliputi hampir seluruh penduduk Indonesia, adalah Marhaen,” ucap Sukarno.(Kanalkalimantan.com/cel/berbagai sumber)

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Politik

Giliran Demokrat Serahkan Rekomendasi ke Denny-Difriadi, AHY Minta Mesin Partai Maksimal!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Usai Gerindra, giliran Demokrat serahkan rekomendasi ke Denny-Difriadi malam tadi Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Pasangan Denny Indrayana-Difriadi Darjat secara pasti telah mengamankan satu tiket di Pilgub Kalsel. Tak berselang lama dari penyerahan SK Rekomendasi Partai Gerindra di Kantor DPP Jl Harsono RM, Jakarta Selatan, Senin (3/8/2020) siang, malamnya giliran Partai Demokrat yang menyerahkan rekomendasi.

Turunnya dua SK sekaligus di hari yang sama ini menunjukkan soliditas dua parpol tersebut mengusung Denny-Difriadi sebagai penantang incumbent di ajang akbar politik 9 Desember 2020 nanti.

SK Rekomendasi Partai Demokrat, diserahkan langsung Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, kepada pasangan Denny-Difriadi.

Pada kesempatan tersebut, AHY mengatakan partainya dengan penuh optimisme serta semangat positif mengusung Denny-Difriadi di Pilgub Kalsel. “Tentu harapannya, bahwa Denny sebagai calon gubernur dan Difriadi sebagai calon wakil gubernur, bisa sukses dalam Pilkada yang akan digelar dalam waktu dekat ini,” katanya.



AHY meminta pasangan tersebut dengan sungguh-sungguh memperjuangan aspirasi dan harapan rakyat Kalsel. Terutama menjadi pemimpin amanah, adil, dan bekerja meningkatkan kesejahteraan masyrakat jika terpilih kelak.

“Karena kita tahu, Kalsel adalah provinsi yang sangat penting baik SDM maupun sumber daya alamnya. Sehingga harus dikelola sebaik-baiknya. Itulah harapan doa, sekaligus perjuangan kita bersama,” katanya.

Selain itu, AHY juga menginstruksikan kepada ajajaran DPD Partai Demokrat Kalsel agar bisa bekerja secara maksimal menyuskeskan kampanye dan pasangan calon dalam memenangkan suara rakyat sebesar-besaranya.

“Itu harapan kita semua, dengan demikian saya ketua Partai Demokrat menyerahkan surat rekomendasi kepada 2020-2025 kepada Denny dan Difiriadi,” katanya.

Sementara menyikapi dukungan Demokrat, mantan Wamenkum HAM ini juga tak lupa menyampaikan terima kasih dan hormat kepada Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

“Terima kasih telah memberikan kepercayaan dan dukungan penuh pencalonan kami sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel di Pilkada Kalsel 2020,” jelasnya.

Haji Denny mengungkapkan, dengan segala kerendahan hati, Ia memohon doa restu dan dukungan dari seluruh tokoh agama, alim ulama, guru, habaib, tokoh masyarakat, tokoh adat, emak-emak, petani, guru, pedagang, dan seluruh elemen masyarakat Kalsel, termasuk kelompok muda milenial.

“Insyaallah, dengan doa dan dukungan semua, kami siap mengemban amanah. Hal itu untuk menghadirkan perubahan di bidang ekonomi dan mengikhtiarkan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, gabungan 8 kursi Gerindra dan 3 kursi Demokrat sudah pas untuk menjadikan Haji Denny sebagai Cagub Pilgub Kalsel 2020. Dengan total 55 kursi DPRD Provinsi Kalsel, maka 11 kursi Gerindra-Demokrat sudah memenuhi syarat minimal 20% kursi pencalonan.

Namun, Denny rupanya tidak hanya memastikan 11 kursi DPRD Provinsi. Sedang berada di Jakarta, Denny terus berkeliling dan memastikan mendapatkan dukungan partai lainnya. (Kanalkalimantan.com/cel)

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Survei Cyrus Network: RUU Cipta Kerja Jalan Tengah Kepentingan Investasi, UMKM, dan Pekerja

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Riswanda PhD, tim survei Cyrus Network. Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA -Hasil survei nasional Cyrus Network menyebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang saat ini masih dibahas DPR dianggap sebagai jalan tengah antara kepentingan investasi, UMKM, dan kepentingan pekerja.

Hal tersebut seperti diungkapkan Riswanda, PhD, tim ahli dari rilis survei Cyrus Network dalam hasil survei nasional Cyrus Network “Penilaian Publik Terhadap RUU Cipta Kerja dan Penanganan Dampak Covid-19” secara virtual. Senin (27/7/2020).

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Sultan Ageng Tritayasa Banten ini menjelaskan, secara umum persepsi terhadap RUU Cipta Kerja cukup baik dengan 69% responden setuju terhadap RUU ini.



Bahkan, menurutnya publik menilai RUU Cipta Kerja merupakan jalan tengah antara kepentingan investasi, UMKM, dan kepentingan pekerja.

“Hal ini terlihat dari 72% responden yang menilai RUU ini pro investasi, tapi tidak serta merta mengabaikan UMKM karena 67% responden juga menilai RUU ini pro terhadap UMKM, dan 64% responden menganggap RUU ini pro terhadap pekerja,” kata Riswanda

Tingkat pengetahuan responden terkait RUU Cipta Kerja mencapai angka 20,7% dari total seluruh responden.

Tercatat, 80% dari responden yang pernah mendengar soal pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut, merasa memang perlu ada penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya oleh pemerintah.

Bahkan, sebanyak 85% responden sadar dan setuju bahwa penciptaan lapangan kerja perlu dilakukan dengan mempermudah syarat masuknya investasi dan pendirian usaha di Indonesia.

“Sebanyak 84% responden juga mendukung penyederhanaan regulasi yang berbelit-belit dan mempersulit investasi. Tercatat, 73% responden juga menganggap tingkat kesulitan memulai usaha di Indonesia cukup tinggi,” ujar Riswanda.

Baca juga:

Di Jam Terakhir, Edy-Astina Tuntaskan Misi Serahkan 21.009 Dukungan Maju di Jalur Independen

Hal-hal yang dianggap responden menjadi permasalahan sulitnya investasi dan memulai usaha di Indonesia antara lain adalah produktifitas tenaga kerja yang rendah (60%), skill dan kemampuan tenaga kerja Indonesia yang masih rendah (58%), dan daya saing yang lebih rendah dibanding tenaga kerja asing (57%).

Baca juga:

Hingga Waktu Perbaikan Habis, Pasangan Mada-Ferry Tak Datang ke KPU Banjar

“Lebih jauh lagi, 61% responden menilai bahwa RUU Cipta Kerja ini adalah solusi untuk perbaikan ekonomi pasca krisis yang diakibatkan wabah Covid-19 yang melanda Indonesia,” imbuhnya

Cyrus Network melaksanakan survei pada tanggal 16-20 Juli 2020. Bisa dikatakan ini adalah survei tatap muka pertama yang digelar secara nasional setelah Indonesia diserang pandemi Covid-19. Survei ini mencuplik responden sebanyak 1,230 orang dan tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Margin of error dari survei ini sebesar +/- 2,85%. (kanalkalimantan.com/rls)

Reporter : rls
Editor : kk

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->