Connect with us

NASIONAL

Sebelum Ditembak Mati, Saksi Mata Sebut Empat Laskar FPI Disiksa

Diterbitkan

pada

Salah satu adegan rekonstruksi bentrok polisi vs laskar FPI di tol Jakarta Cikampek, Senin (14/12/2020) dini hari WIB. Foto: Suara.com/Tio
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM membeberkan sejumlah keterangan dari saksi terkait tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI).

Salah satu keterangan saksi yang diungkap ialah terkait kronologi tewasnya enam laskar FPI yang tengah mengawal rombongan Habib Rizieq Shihab beserta keluarga.

Tim Penyelidikan Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan dua laskar FPI tewas akibat aksi serempet antar mobil dengan petugas kepolisian yang diduga menggunakan senjata api. Insiden tersebut terjadi sepanjang jalan Karawang Barat sampai KM 49 Tol Cikampek.

Dari keterangan saksi di kawasan rest area KM 50, satu laskar yang tewas itu terlihat dalam posisi duduk di mobil dan satu lainnya diturunkan ke jalan.



 

“Terlihat luka yang diduga merupakan luka tembak,” kata Choirul dalam jumpa pers di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat, Jumat (8/1/2021).

Masih di lokasi yang sama, saksi melihat adanya darah di jalan depan salah satu warung. Kemudian, empat laskar FPI yang masih hidup diturunkan dari mobil ke jalan di daerah rest area KM 50. Saksi melihat petugas kepolisian melakukan kekerasan terhadap empat laskar tersebut. Ada yang memerintahkan jongkok dan tiarap.

Beberapa barang bukti ditaruh petugas di meja salah satu warung yang berada di rest area KM 50. Setelah itu, empat laskar tersebut dimasukkan ke mobil lewat pintu belakang dan samping tanpa diborgol.

Menurut keterangan sanksi, terdengar perintah petugas polisi untuk menghapus rekaman dan pemeriksaan telefon seluler.

Lebih lanjut, saksi juga mendengar adanya penjelasan dari petugas kepolisian kepada masyarakat sekitar bahwa apa yang mereka lakukan itu terkait kasus narkoba, bahkan ada yang mendengar perihal terorisme.

Di rest area KM 50 juga tampak sejumlah petugas yang hendak melakukan kepentingan protokol kesehatan Covid-19. “Terlihat beberapa mobil, antara lain mobil spin, avanza, xenia, towing, dan landcruiser,” ungkapnya.

Sebelumnya, Choirul Anam mengatakan, dua diantara enam pengawal Habib Rizieq itu tewas ditembak polisi di jalan Tol Cikampek.

Sementara 4 pengawal Habib Rizieq saat sudah berada di tangan tim polisi, sehingga dikategorikan Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM.

Choirul Anam menjelaskan, pelanggaran HAM itu berawal dari insiden saling serempet antar mobil polisi – pengawal Habib Rizieq. Saling serempet itu lantas berakhir dengan keributan antara laskar FPI dan polisi yang menggunakan senjata api di sepanjang Jalan Karawang Barat sampai Tol Cikampek Km 49.

“Dalam kejadian itu 2 laskar FPI meninggal dunia. Sementara 4 laskar FPI lainnya masih hidup,” kata Anam.
Ia menjelaskan, keempat pengawal Habib Rizieq masih dalam kondisi hidup sampai di Tol Cikampek Km 50.

Tapi, ketika dalam penguasaan polisi, keempat pengawal Habib Rizieq itu akhirnya tewas. Kejadian inilah yang disimpulkan Komnas HAM RI sebagai pelanggaran HAM.

“Maka peristiwa tersebut merupakan bentuk dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia,” ujarnya.
Dia menerangkan, pemberian kategori pelanggaran HAM tersebut dikarenakan pihak kepolisian melakukan penembakan sekaligus terhadap empat orang dalam satu waktu.

Padahal, kata dia, polisi seharusnya bisa melakukan upaya lain untuk menghindari semakin banyaknya korban jiwa. “Kami juga mengindikasikan adanya tindakan unlawful killing terhadap empat orang laskar FPI,” kata dia.

Karena termasuk pelanggaran HAM, maka Komnas HAM merekomendasikan kasus tersebut dibawa ke pengadilan pidana. “Demi menegakkan keadilan, tidak boleh hanya dilakukan hanya internal kepolisian. Harus penegakan hukum pengadilan pidana,” tuturnya.(suara)

Editor: cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan

Komentar

NASIONAL

6 Tahun Jokowi Berkuasa, Ratusan Orang Tewas karena Konflik Tambang

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Presiden Jokowi / [Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden]
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM – Selama 6 tahun Jokowi berkuasa ratusan orang tewas karena konflik tambang. Ada 116 Konflik Tambang di 1.640.400 Ha Tanah selama Jokowi jadi Presiden.

Hal itu berdasarkan catatan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Konflik itu sepanjang 2014-2020 atau masa pemerintahan Joko Widodo. Ada 168 orang meninggal dunia.

Divisi Jaringan dan Simpul JATAM Nasional Ki Bagus mengungkapkan angka konflik pertanahan antara warga dan perusahaan tambang pada tahun 2020 saja tercatat ada 45 konflik di atas 714.692 hektar tanah, untuk dibayangkan luas ini setara dengan 3x luas wilayah Hong Kong.

“Di 2019 ada 11 konflik, kemudian tahun 2020 mencapai 45 konflik, atau hanya dalam satu tahun lonjakannya lebih dari empat kali, konflik yang paling banyak itu terkait perampasan lahan dan kriminalisasi,” kata Ki Bagus dalam jumpa pers virtual, Minggu (24/1/2021).



 

Potongan video viral, sebuah lahan tambang batu bara di Kabupaten Berau. [istimewa]

Jika ditotal dalam masa kepemimpinan Jokowi, sejak 2014 sampai 2020 tercatat sudah ada 116 konflik tanah tambang dengan luasan 1.640.400 hektar atau setara 3x luas Pulau Bali.

“Ini catatan yang sangat buruk, karena dalam waktu setahun saja konflik yang terjadi bisa 5 kali lebih banyak dari tahun 2019,” jelasnya.

Lebih lanjut, JATAM juga mencatat ada 3.092 lubang tambang yang dibiarkan tanpa reklamasi atau perbaikan oleh perusahaan tambang di seluruh Indonesia.

Sebaran ribuan lubang tambang itu ada di Aceh (6), Riau (19), Sumatera Barat (22), Bengkulu (54), Lampung (9), Jambi (59), Sumatera Selatan (163), Banten (2), Kalimantan Selatan (814), Kalimantan Utara (44), Kalimantan Timur (1.735), dan Sulawesi Selatan (2).

“Kita mencatat dari 2014-2020 ada 168 warga menjadi korban di lubang tambang, mayoritas anak-anak, contoh di Samarinda Kaltim ada sekitar 39 anak meninggal karena tenggelam di lubang tambang, ada juga yang terbakar karena jatuh ke lubang yang masih ada batu baranya,” ungkapnya.

Aksi menolak jalan tambang di kantor Kehutanan Sumsel [Istimewa]

Kondisi ini, menurut JATAM akan semakin parah karena disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR.

“Apalagi sekarang kewenangan memberi izin, mengawasi pertambangan itu seluruhnya diserahkan ke pemerintah pusat lewat UU Cipta Kerja, sementara saat dikerjakan pemerintah daerah saja seperti ini potret daya rusaknya, bagaimana kalau semua terpusat di Jakarta,” tutupnya. (suara.com)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

NASIONAL

Ada Pro Kontra, Ini 10 Rencana Komjen Listyo Sigit sebagai Kapolri

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Komjen Listyo Sigit Prabowo Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Komjen Listyo Sigit Prabowo telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) pada hari Rabu (20/1/2021) di Komisi III DPR. DPR juga telah menyetujui Listyo Sigit menjadi Kapolri terpilih untuk menggantikan Jenderal Idham Azis. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi III Herman Hery.

Berdasarkan pandangan dan catatan fraksi, pimpinan dan anggota Komisi III secara mufakat telah menyetujui pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri atas nama Jenderal Idham Azis dan menyetujui pengangkatan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

Anda mungkin penasaran, apa saja rencana Listyo Sigit sebagai Kapolri? Berikut telah berhasil kami rangkum 10 program yang dijanjikan oleh Listyo setelah dilantik menjadi Kapolri:
1) Perluasan ETLE dan larangan tilang polisi. Dengan adanya ETLE, maka polisi lalu lintas (Polantas) yang bertugas di lapangan nantinya hanya mengatur lalu lintas tanpa melakukan penilangan.

2) Menghidupkan kembali Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pam Swakarsa nantinya akan diintegrasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan fasilitas-fasilitas yang ada di Polri.



3) Menghapus stigma kriminalisasi ulama.

4) Menghadirkan polisi dunia maya atau virtual police yang bersifat edukasi.

5) Penyelesaian kasus hate speech. Jika dalam taraf yang biasa dan pelaku bersedia untuk minta maaf, maka kasus selesai. Akan tetapi, tidak akan diberikan toleransi bagi ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah bangsa.

6) Siap bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus korupsi.

7) Adanya kesetaraan layanan kesehatan antara personel Polri yang bertugas di daerah terpencil dengan di wilayah perkotaan.

8) Melibatkan mantan napi terorisme (napiter) untuk mencegah radikalisme.

9) Membuka ruang bagi kelompok disabilitas untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri.

10) Membangun transformasi Polri Presisi, yaitu konsep pemolisian prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

Itulah kesepuluh rencana Komjen Listyo Sigit sebagai Kapolri yang menarik untuk diketahui.
Sebelumnya, menghidupkan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (PAM Swakarsa) mendapat penolakan keras dari sejumlah pihak. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai dari penyebutan nama Pam Swakarsa saja sudah membuat masyarakat trauma akan masa lampau.

Pam Swakarsa merupakan kelompok masyarakat bersenjata tajam buatan TNI. Mereka menjadi pasukan yang membantu TNI untuk menekan mahasiswa yang berunjuk rasa pada Sidang Istimewa MPR Tahun 1998.
Menurut Ujang, sebaiknya Listyo tidak perlu menggunakan nama Pam Swakarsa lagi pada masa kini.

“Mungkin bagusnya bukan Pam Swakarsa. Tapi masyarakat dilibatkan untuk membantu pihak kepolisian. Kalau Pam Swakarsa publik akan trauma,” kata Ujang saat dihubungi Suara.com, Jumat (22/1/2021).

Ujang juga menuturkan kalau Pam Swakarsa itu sudah berkonotasi negatif sejak masyarakat melihat tugasnya pada 1998 silam. Dengan demikian menurutnya, Listyo harus mencari konsep dan nama baru apabila memang hendak menggandeng masyarakat dalam membantu pihak kepolisian.

Di sisi lain, dalih Listyo membentuk lagi Pam Swakarsa bertujuan untuk membantu menciptakan keamanan negara. “Ke depan, tentunya Pam Swakarsa harus lebih diperanaktifkan dalam mewujudkan harkamtibmas, jadi kita hidupkan kembali,” kata Listyo dalam fit and proper test calon kapolri di DPR, Rabu (20/1/2021).

Pam Swakarsa nanti akan diintegerasikan dengan teknologi dan informasi milik Polri sehingga mereka terintegrasi dengan petugas kepolisian. Wacana mengaktifkan lagi Pam Swakarsa sebenarnya sudah lama digulirkan Kapolri Jenderal Idham Azis. (Kanalkalimantan.com/suara)

Editor: cell

 

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->