Connect with us

HEADLINE

Sedimentasi Pakan Ikan Bisa Jadi Problem di Waduk Riam Kanan

Diterbitkan

pada

Aktivitas keramba apung belakangan kian tumbuh di waduk Riam Kanan, sampah plastic juga menjadi masalah lain di PLTA Pangeran Ir HM Noor. Foto : Abdullah
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ARANIO, Bagi masyarakat di perairan waduk Riam Kanan, usaha bidang perikanan menjadi salah satu sumber memenuhi kebutuhan hidup dan ekonomi masyarakat yang tinggal di sana.

Namun keberadaan keramba apung berpotensi memberikan gangguan kualitas air di waduk Riam Kanan.

Seperti diketahui, air yang ada di waduk itu, selain memiliki fungsi utama sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Pangeran Ir HM Noor, juga berfungsi untuk menyuplai air bersih bagi masyarakat Kalsel yang tinggal di Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan Ikhlas mengatakan, dalam setiap tahunnya pihak DLH Kalsel rutin melakukan pemantau kualitas air sungai yang ada di Kalsel, dan salah satunya di waduk Riam Kanan. Dari hasil pemantauan, kondisi air di waduk Riam Kanan masih memiliki kualitas yang baik.



“Kalau dilihat air waduknya masih bersih, walau tidak sebersih seperti sebelumnya ketika belum adanya kegiatan keramba apung. Namun, keramba apung ini juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat, hasil ikan yang ada di Kabupaten Banjar diperkirakan setengahnya berasal dari keramba apung yang ada di waduk ini,” katanya kepada Kanal Kalimantan, Sabtu (14/4).

Ikhlas menambahkan, waduk memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat, tinggal bagaimana agar aktivitas dalam pemanfaatan tidak berdampak buruk terhadap lingkungan.  Keberadaan dari aktivitas keramba apung ada pengaruhnya terhadap kualitas air waduk, namun masih dalam batasan yang masih bisa ditoleransi.

“Untuk itu perlu ada pembatasan terhadap keberadaan keramba apung, karena kalau semakin banyak akan menimbulkan terjadinya penumpukan sedimentasi dari bekas pakan ikan,” tegasnya.

“Seperti diketahui waduk Riam Kanan menjadi sumber intake PDAM, dari waduk ini hampir setengah masyarakat Kalsel tergantung terhadap keberadaan air di waduk ini, untuk itu kualitas airnya harus tetap terjaga,” pungkas Ikhlas.

Kepala UPT Taman Hutan Raya Sultan Adam Dinas Kehutanan Kalsel Sri Wuriyati mengatakan, keberadaan keramba apung di waduk Riam Kanan memang berpengaruh dengan banyaknya ditemukan sampah-sampah plastik pembungkus ikan. Dia mengharapkan nantinya setiap keramba disediakan tempat pembuangan sampah agar tidak dibuang sembarangan.

“Sehingga nanti setiap saat dan periodik bisa diangkut untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah,” katanya.

Dia menambahkan, ke depannya ada rencana untuk mengalihkan keramba apung menjadi ikan tangkap. Dengan keberadaan keramba apung di eaduk Riam Kanan, dalam waktu lama berpotensi akan terjadi sedimentasi yang diakibatkan dari pakan ikan keramba apung yang bisa  berpengaruh terhadap kualitas air waduk. Untuk mengatasi hal tersebut, UPT Tahura Sultan Adam berencana melakukan penebaran bibit ikan jenis lokal di eaduk Riam Kanan sebagai langkah untuk mengalihkan budidaya ikan keramba apung ke budidaya ikan tangkap.

“Saat ini sudah dalam tahap rencana pelaksanaan kegiatan penyebaran bibit-bibit ikan tersebut,” pungkas Sri. (abdullah/hendera)

Reporter: Abdullah/Hendera
Editor: Abi Zarrin Al Ghifari


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Sebanyak 482 APK ‘Nakal’ Paslon Pilkada di Banjarmasin Dibersihkan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Sejumlah APK paslon yang melanggar dibersihkan oleh pokja penertiban di Banjarmasin Foto: putra
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN– Sebanyak 482 Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar ketentuan atau bandel akhirnya dibersihkan oleh petugas yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) yang dikomandoi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarmasin, Rabu (25/11/2020).

Jumlah tersebut merupakan hasil rilis data dari Pokja yang menertibkan APK di lima kecamatan yang ada di Kota Seribu Sungai.

Berdasarkan data tersebut, APK milik pasangan calon nomor urut 1 Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Banjarmasin Abdul Haris – Ilham Noor memiliki jumlah terbanyak dengan 104 buah APK.
Dibawahnya ada pasangan calon Pilwali Banjarmasin nomor urut 2, Ibnu Sina – Arifin Noor dengan jumlah 100 buah APK bandel. Kemudian pasangan calon nomor urut 4, Ananda – Mushaffa Zakir dengan 38 APK yang juga melanggar peraturan.

Terakhir ditempati pasangan calon nomor urut 3, Khairul Saleh – Habib Ali Al-Habsyi yang hanya terdapat 25 APK yang melanggar peraturan.



Disamping itu, APK untuk level Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalsel, pasangan calon nomor urut 2 Denny Indrayana – Difriadi Darjat dengan 109 APK yang melanggar. Sedangkan APK milik pasangan calon nomor urut 1 Sahbirin Noor – Muhidin yang melanggar dan ditertibkan petugas gabungan sebanyak 106 buah.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin, Muhammad Yassar menghimbau kepada masing pasangan calon atau tim pemenangan yang mau mengambil APK tersebut bisa mendatangi ke tiga lokasi.

“Bila sudah diamankan bisa diambil di Kantor Bawaslu, kantor Satpol-PP dan di Panwascam masing-masing,” ujarnya pada awak media, Rabu (25/11) sore.

Disampaikanya juga ke kanalkalimantan.com ratusan APK yang diamankan lantaran melanggar peraturan seperti meletakkan atau memaku di pohon, jembatan, di atas drainase, tiang listrik atau tiang telepon, tempat ibadah, fasilitas umum dan pendidikan serta pemerintahan.

“Itu jelas melanggar jadi kita tertibkan,” tegasnya.

Untuk masing-masing wilayah yang paling banyak terdapat pelanggaran APK adalah Kecamatan Banjarmasin Utara dengn 161 buah APK, disusul oleh Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan 107 buah APK.

Kemudian ada Kecamatan Banjarmasin Timur yang terdapat 98 buah APK, Kecamatan Banjarmasin Barat 65 APK dan terakhir Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan 51 APK.(Kanalkalimantan.com/putra)

 

Reporter : Putra
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Terganjal Pandemi dan Regulasi

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Para penumpang perempuan mengenakan masker menunggu MRT di Jakarta, 4 Maret 2020. Foto: ilustrasi/Reuters via VOA Indonesia
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komnas Perempuan mencatat pada masa pandemi virus corona telah terjadi lonjakan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak kecil. Wakil ketua Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin, mengatakan selain lonjakan jumlah kasus, terjadi pula pergeseran pola dan model kekerasan.

“Terjadi pola kekerasan yang meningkat di masa pandemi yaitu kekerasan berbasis cyber yang membutuhkan pemahanan dan penanganan khusus,” jelas Mariana.

Data Kekerasan berbasis cyber atau dunia maya, hingga Oktober 2020, yang diterima Komnas Perempuan menunjukkan 600an kasus. Ini tiga kali lipat dibanding tahun 2019, di mana terdapat 200an kasus.

“Dari kasus kekerasan berbasis cyber ini berkaitan dengan kekerasan seksual, seperti ancaman penyebaran content video intim yang bersifat seksual, yang bisa menjatuhkan mental dan masa depan para korban,” ungkap Mariana saat jumpa pers daring Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2020, Selasa (24/11/2020).



Komisioner Komnas Perempuan menggelar jumpa pers secara daring menjelaskan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Selasa (24/11/2020). (Foto: VOA/ Yudha Satriawan)

Ditambahkannya, data ini bisa jadi lebih besar karena tidak semua korban melaporkan kasusnya.

“Korban KDRT kenapa tidak muncul dalam pengaduan karena mereka kalau nggak datang langsung tidak bisa. Sebelum pandemi, yang sering datang ke sini itu korban kasus KDRT, yang layanan online sedikit sekali. Begitu terjadi pandemi, pengaduan online naik 200 persen dan aduan offline KDRT turun. Ini karena psikologi korban, tidak mau mengadu lewat alat atau online, mereka maunya ketemu langsung, curhat, menangis, komunikasi begitu,” ujar Mariana.

Faktor ekonomi, psikologis dan sosial yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan membuat perempuan dan anak paling sering menjadi korban. Kehilangan pekerjaan atau PHK, tekanan beban pekerjaan karena bekerja dari rumah, pendampingan anak sekolah dari rumah, dan tuntutan ekonomi di masa pandemi juga telah memicu gangguan kesehatan jiwa.

Kemenkes Rilis Pedoman Kesehatan Jiwa, Kantor Presiden Luncurkan SEJIWA

Untuk itu Kementerian Kesehatan merilis pedoman dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada pandemi Covid 19. Hal ini diperkuat dengan pernyataan gugus tugas percepatan COVID-19 yang disampaikan Kantor Staf Kepresidenan bahwa persoalan 20 persen masalah yang dihadapi selama perebakan pandemi ini adalah persoalan kesehatan, sementara 80 persen adalah persoalan psikologi.

Kantor Staf Presiden dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menginisiasi Layanan Psikologi Untuk Sehati Jiwa, yang disingkat SEJIWA. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah membantu melindungi kondisi psikologi perempuan dan anak di tengah wabah Covid-19. Pemerintah menilai gangguan jiwa memicu terjadinya kekerasan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Puspayoga mengatakan layanan psikologi menjadi salah satu solusi mengatasi kekerasan di masa pandemi.

Pedoman Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial di masa Pandemi Covid 19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan. (Website Kementerian Kesehatan)

“Solusi dari permasalahan kecemasan dan stress masyarakat menjadi penting untuk mendapatkan respon agar tidak menjadi permasalahan sosial baru yaitu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Layanan konseling kesehatan jiwa ini akan memberikan treatment psikologis pada masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Kemen PPPA dalam hal ini berkomitmen dalam pemenuhan isu spesifik perempuan dan anak yang terdampak COVID 19,” ujar Menteri PPPA, Bintang Puspayoga saat membuka diskusi daring tentang perempuan dan anak pekan lalu.

Bintang menambahkan layanan psikologis ini bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan cara menghubungi hotline 119 extensi 8.

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Masa Pandemi

Guna menggalakkan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan selama masa pandemi, Komnas Perempuan telah membuat serangkaian kegiatan yang melibatkan 150an organisasi dan komunitas perempuan. Kegiatan yang dilangsungkan di 25 propinsi ini berbentuk diskusi daring, talkshow di media radio, TV, dan online, pemasangan baliho dan penyebaran atribut kampanye.

Wakil Ketua Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin mengatakan fokus kampanye pada desakan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS yang masih terganjal di legislatif.

“Masih ada 3 fraksi lagi selain fraksi pengusung, yang belum mendukung RUU ini. Akhir 2020 ini kita desak RUU ini bisa masuk prolegnas 2021 dan segera disahkan menjadi UU,” pungkas Mariana. (yl/em)

Reporter: Yudha
Editor: VOA


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->