Sekda Kalsel ‘Dicari’ OKP, Dituduh Arogan Potong Dana Hibah

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Puluhan orang mengatasnamakan diri dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggeruduk kantor Gubernur Provinsi Kalsel, Rabu (8/1/2025) pagi.

Di halaman kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, massa berdiri ingin menemui Sekda Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar.

Dihadapkan puluhan personel kepolisian dan Satpol PP, massa unjuk rasa menyuarakan aspirasi dan tuntutan terkait pencopotan jabatan Roy Rizali sebagai Sekdaprov Kalsel karena dinilai arogansi.

Baca juga: Besok Putusan Sela Perkara Korupsi Dinas PUPR Kalsel 

Kordinator penyampaian aspirasi, Din Jaya. Foto: wanda

Koordinator penyampaian aspirasi, Din Jaya mengatakan, mereka mempertanyakan kebijakan Sekda Kalsel karena dianggap arogansi memotong dana hibah untuk kegiatan organisasi yang diajukan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalsel sebagai pemegang anggaran.

“Dispora sebagai pemegang anggaran mengetahui kegiatan-kegiatan kami, namun dengan sewenang-wenang Sekda memotong apa yang diajukan oleh Dispora,” ujar Din Jaya saat diwawancarai usai aksi, Rabu (8/1/2025) pagi.

“Inilah yang menjadi keprihatinan kami, ada apa dengan Sekda, apakah karena dendam kepada kami sebagai relawan Acil Odah kemarin, atau ada hal-hal lain yang membuat beliau membijaki dengan arogansi seperti itu,” sambung Din Jaya.

Din Jaya menjelaskan, dana hibah yang telah diajukan oleh Dispora untuk sejumlah OKP itu adalah sebesar Rp400 juta, namun hanya diberikan oleh Pemprov sebesar Rp100 juta.

“Kalau untuk misal acara malam festival gema takbir kami jelas tidak mencukupi, untuk hadiah saja hampir seratus juta belum lagi snack panggung dan lain-lain,” ungkapnya.

Baca juga: Perindo Kalsel: Sukseskan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih

Setelah beberapa menit menyampaikan aspirasinya, massa aksi hanya bertemua Kepala Biro (Karo) Hukum Setdaprov Kalsel bersama jajaran.

Diketahui saat aksi ini berlangsung Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar sedang berkegiatan di Kabupaten Barito Kuala (Batola).

Guntur Ferry Fahtar sebagai Karo Hukum Setdaprov Kalsel mengatakan, berjanji menampung dan akan menyampaikan aspirasi massa aksi kepada pimpinan.

Baca juga: Vonis Separuh Tuntutan untuk Empat Terdakwa Korupsi Kredit Fiktif Bank

“Insya Allah akan kami sampaikan, mamun terkait hibah ini karena saya sebagai bagian hukum sehingga tidak ingin masuk ke arah politiknya,” ujar Karo Hukum Setdaprov Kalsel di hadapan massa unjuk rasa.

Dirinya turut menjelaskan Peraturan Gubernur (Pergub) Kalsel Nomor 69 Tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Pergub itu ketentuan bahwa dana hibah memperhatikan kemampuan daerah, kemudian hibah tidak mengikat dan tidak wajib, serta tidak terus menerus.

Baca juga: Diskon Listrik 50% Januari-Februari Mulai Berlaku, Beli Token Bisa Sepanjang Bulan

“Tapi itu saya sampaikan sebatas aturan bukan mengambil kebijakan, terkait kebijaksanaan kita serahkan kepada pimpinan,” sambung dia.

Menanggapi hal tersebut, massa aksi pun mengaku tidak puas dengan penyambutan yang dilakukan Setdaprov Kalsel pada aksi kali ini.

Pantauan Kanalkalimantan.com, sekitar pukul 10.50 Wita akhirnya massa pendemo mulai membubarkan diri dari halaman kantor Gubernur Kalsel. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter: wanda
Editor: bie