Connect with us

Ekonomi

Sempat Melambung, ESDM Kalsel: Harga Gas 3 Kg Mulai Stabil

Diterbitkan

pada

Gas tabung 3 Kg hanya diperuntukan untuk warga miskin. Foto: dok.kanalkalimantan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Kelangkaan dan meningkatnya harga LPG (Liquified Petroleum Gas) 3 KG di Provinsi Kalimantan Selatan diklaim mulai dapat ditanggulangi.
Hal itu atas upaya pihak kepolisian yang aktif menindak para oknum penjual yang menimbun serta menjual LPG 3 Kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kepala Bidang Energi ESDM Kalsel Sutikno mengapreasiasi upaya tegas yang dilakukan oleh pihak kepolisian.  Menurutnya, para oknum pangkalan itu telah diberikan tindakan tegas seperti shock therapy untuk memberikan efek jera.

“Kalau ada kesalahan atau kekhilafan mungkin saat ini akan ada tindakan tegas, seperti diberi shock therapy, tetapi kalau mengulangi bisa saja dipidana, karena ini melanggar undang-undang,” ujarnya, Selasa (6/10/2020) siang.

Sutikno mengatakan mereka yang ditangkap nantinya akan dibina terkait kebijakan mendistribusikan gas bersubsidi ke masyarakat. Pihaknya meminta agen dan pangkalan mempunyai daftar orang miskin yang akan didistribusikan gas 3 Kg.



“Akan kita bina terkait LPG 3 kg ini, karena LPG 3 kg ini tidak diperjual belikan tetapi didistribusikan. Pangkalan nantinya kita minta harus mempunyai daftar orang miskin yang akan mendapat distribusi,” ujarnya.

Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pertamina melalui pola operasi pasar di beberapa daerah, kata Sutikno, dinyatakan penjualan LPG 3 Kg dan harganya perlahan sudah mulai stabil.

“Ada 2,5 juta tabung gas yang disalurkan per bulan dan laporan Pertamina lancar dan normal. Kalau per tahun dialokasikan sekitar hampir 89.000 metrik ton atau setara hampir 89 juta kilogram, dan ini sudah sangat mencukupi untuk kuota LPG 3 Kg di Kalimantan Selatan,” paparnya.

Terakhir Sutikno membantah isu yang beredar pemerintah akan menghapuskan subsidi gas 3 Kg. Ia berharap kepada warga agar tidak panik, sebab dipastikan stok tersedia.  “Isu itu tidak benar.

Pemerintah hingga 2021 masih akan subsidi tabung gas 3 kilogram dimana dialokasikan nasional 7 juta metrik ton. Ke depan diharapkan distributor diminta untuk mendata mana warga yang berhak mendapatkan gas 3 kilogram yang disubsidi dari pemerintah. Karena ke depan, penjualan akan dilakukan semi terbuka. Artinya, bagi yang punya kartu saja yang dapat,” pungkasnya. (kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter: Rico
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ekonomi

MHM: Tanah Bumbu Harus Jadi Kawasan Ekonomi Khusus  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ketua Umum BPP Hipmi Mardani H Maming (kanan) saat pembukaan Expo UMKM yang digelar BPC Hipmi Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (1/12/2020). Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BATULICIN – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H Maming (MHM) menginginkan Kabupaten Tanah Bumbu menjadi kawasan ekonomi khusus di Indonesia.

Menurut Mardani, Kabupaten Tanah Bumbu memiliki potensi sumber daya alam yang potensial dalam mendukung perekonomian Indonesia.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Umum BPP Hipmi Mardani H Maming saat pembukaan Expo UMKM yang digelar BPC Hipmi Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (1/12/2020).

“Oleh sebab itu saya sangat berbahagia atas kehadiran Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk, Bang Silmy Karim di acara Expo UMKM di Tanah Bumbu. Semoga kehadiran beliau akan bisa membuka kembali peluang potensi bijih besi di Tanah Bumbu untuk dikembangkan,” kata Mardani H Maming.



 

Ketua Umum BPP Hipmi Mardani H Maming (kanan) saat pembukaan Expo UMKM yang digelar BPC Hipmi Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (1/12/2020). Foto: ist

Dengan terbukanya Tanah Bumbu menjadi kawasan ekonomi khusus, potensi lapangan kerja baru akan terbuka luas sekaligus mendukung laju perekonomian Kalsel dan Indonesia umumnya.

Mardani juga mengingatkan kepada para pengusaha UMKM untuk terus berjuang menjadi pengusaha yang andal.

“Sekarang dengan Undang-Undang Omnibus Law perizinan untuk UMKM semakin mudah dan dijamin pemerintah. Perizinan sekarang hanya lewat satu pintu yaitu di Kementerian BKPM,” kata Mardani.

“Saya yakin, kehadiran Kepala BKMP, Bang Bahlil Lahadalia di acara Expo BKPM di Tanah Bumbu ini akan menambah semangat para pengusaha UMKM Tanah Bumbu dan Kalsel pada umumnya karena mereka merasa diperhatikan,” ujar Mardani H Maming.

Pembukaan Expo UMKM di Tanah Bumbu yang pelaksanaannya didukung Yayasan Haji Maming  juga dihadiri Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk Silmy Karim, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Syafruddin H Maming dan M Alpiya Rakhman, Habib Banua dan Habib Husein, serta sejumlah tokoh masyarakat dan sejumlah pejabat Tanah Bumbu.

Selain menampilkan pameran produk UMKM, acara expo juga dimeriahkan dengan talkshow bersama Kepala BKPM dan Ketua Umum BPP Hipmi. (kanalkalimantan.com/rls)

Reporter : rls
Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Ekonomi

OJK Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit Selama Setahun

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Foto: Antara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit selama setahun.

Hal ini setelah memperhatikan asesmen terakhir OJK terkait debitur restrukturisasi sejak diputuskannya rencana memperpanjang relaksasi ini pada saat Rapat Dewan Komisioner OJK pada tanggal 23 September 2020.

“Perpanjangan restrukturisasi ini sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi.

Namun kebijakan perpanjangan restrukturisasi diberikan secara selektif berdasarkan asesmen bank untuk menghindari moral hazard agar debitur tetap mau dan mampu melakukan kegiatan ekonomi dengan beradaptasi ditengah masa pandemi ini,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.



OJK segera memfinalisasi kebijakan perpanjangan restrukturisasi ini dalam bentuk POJK termasuk memperpanjang beberapa stimulus lanjutan yang terkait antara lain pengecualian perhitungan aset berkualitas rendah (loan at risk) dalam penilaian tingkat kesehatan bank, governance persetujuan kredit restrukturisasi, penyesuaian pemenuhan capital conservation buffer dan penilaian kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) serta penundaan implementasi Basel III.

Realisasi restrukturisasi kredit sektor perbankan per tanggal 28 September 2020 sebesar Rp 904,3 Triliun untuk 7,5 juta debitur. Sementara NPL di bulan September 2020 sebesar 3,15% menurun dari bulan sebelumnya sebesar 3,22%.

Untuk menjaga prinsip kehati-hatian, bank juga telah membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dalam 6 bulan terakhir menunjukkan kenaikan.

OJK senantiasa mencermati dinamika dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kestabilan di sektor jasa keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. (kanalkalimantan.com/ril)

Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->