Connect with us

Politik

Sempat Tertunda, Akhirnya 45 Calon Anggota DPRD Banjar Ditetapkan!

Diterbitkan

pada

KPU menetapkan daftar calon anggota DPRD Banjar Foto: rendy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MARTAPURA, Sempat tertunda karena urusan surat Mahkamah Konstitusi (MK) yang masih belum lengkap, akhirnya KPU Banjar tetapkan perolehan kursi parpol dan 45 nama calon terpilih anggota DPRD Banjar pada Pemilu 2019, di Grand Dafam Syariah Bajarbaru,  Senin (22/7).

KPU Kabupaten Banjar, sahkan nama-nama 45 wakil rakyat, yang bisa dipastikan akan melenggang ke DPRD Banjar periode 2019-2024,  Para Caleg itu lolos setelah penghitungan perolehan suara dan dibagikan dalam sistem pembagian kursi setiap Dapil.

Partai yang keluar sebagai pemenang Pemilu di Kabupaten Banjar diduduki partai Gerindra dengan 8 kursi. Disusul oleh Golkar yang masih sama 8 kursi, numun kalah jumlah perolehan suara dengan selisih 458 suara dari Gerindra.

Sementara dari partia PPP dan PKB masing-masing meraih 5 kursi, sedangkan Nasdem memperoleh 7 kursi. Kemudian Demokrat 4 kursi dan PKB sama-sama meraih 3 kursi, selanjutnya ada partai PAN 3 kursi, PDIP dan PKS dapat 2 kursi masing-masing. Sisanya 1 kursi untuk Hanura.

PARTAI JUMLAH SUARA KURSI
GERINDRA   49.690   8
GOLKAR   49.232   8
NASDEM   43.143   7
PPP   30.112   5
PKB   30.047   5
DEMOKRAT   24.436   4
PDIP   17.934   2
PAN   16.228   3
PKS   10.169   2
PERINDO   7.429   0
PBB   6.258   0
BERKARYA   5.701   0
HANURA   5.668   1
GARUDA   2.084   0
PSI   742   0
PKPI   470   0
JUMLAH KURSI   45

Ketua KPU Kalsel Sarmuji mengatakan, dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Parpol & Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Banjar Pemilu 2019 ini sudah dapat di pastikan akan menduduki kursi di DPRD Banjar pada periode 2019 hingga 2024.

“Penetapan calon anggota DPRD Banjar terpilih ini, merupakan kelanjutan dari rekapitulasi perolehan suara partai politi. Karena MK sudah menyampaikan daerah yang tidak ada sengketa maka KPU Kabupaten/Kota ditugaskan untuk menetapkan perolehan kursi partai politik dan penetapan anggota DPRD terpilih hasil pemilu 2019,” jelasnya.

Ditambahkan Sarmuji, hingga sekarang di Kalsel masih ada dua Kabupaten/Kota yang masih belum melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Parpol & Calon Terpilih Anggota DPRD Pemilu 2019 yakni Kota Banjarmasin dan Hulu Sungai Tengah (HST).

“Memang karena HST dan Banjarmasin masih dalam proses sidang di Mahkamah konstitusi, dimana hari ini adalah pembatasan putusan, apakah ditolak atau dilanjutkan itu diprediksi selesai pada bulan Agustus 2019 mendatang,” ujar Sarmuji.

Sementara itu Anggota KPU Banjar M. Zain mengatakan, walaupun berbagai macam tantangan dan kendala di hadapan dalam proses pemilu tahun 2019 di kabupaten Banjar, namun dirinya merasa bersyukur hingga sekarang proses pemilu dapat berjalan aman baik dan lancar.

“Sesuai dengan surat KPU RI hari ini adalah hari terakhir KPU Banjar menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Parpol & Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Banjar Pemilu 2019,” katanya.

Ditanya apakah hasil  yang di bacakan hari ini merupakan putusan mutlak dan tidak dapat diubah, Zain mengatakan hingga sekarang partai politik sudah mengetahi hasil dari anggota dan perolehan kuris DPRD Banjar. Sehingga diperdiksi pembacaaan hasil perolehan hari ini tidak akan di warnai protes dari partai politik di Kabupaten Banjar.

“Semua sudah clear hari ini cuman penetapan saja sifatnya, hasilnya ini bersipat mutlak, apabila ada yang keberatan ya tetap tidak akan merubah hasil,” pungkasnya.

Walaupun Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Parpol & Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Banjar Pemilu 2019 masih digelar oleh KPU Banjar hingga sore hari namun mana-nama anggota DPRD Banjar sudah dapat diprediksi lolos ke DPRD Banjar preode 2019-2024. Berikut nama dan parpol perolehan kursi DPRD Banjar yang berhasil dirangkum kanal Kalimantan. (rendy)

Tabel 45 Nama Caloan Penghuni DPRD Banjar

Dapil 1
Partai Nama Caleg Suara Caleg
Demokrat Muhammad Marbawi 1.267
Gerindra H. Muhammad Iqbal 2.475
Gerindra Irwan Bora 3.753
Golkar Rahmad Saleh 1.687
Nasdem Akhmad Rizanie Anshari 2.062
PAN Hasan Hamdan 1.323
PKB Pribadi Heru Jaya 1.815
PKS Ahdiat Nurhan 636
PPP Akhmad Zacky Hafize 3.045
Dapil 2
Partai Nama Caleg Suara Caleg
Demokrat Rusmini 3.625
Gerindra Muhammad Rofiqi 4.583
Gerindra Syahrifah Sakinah 1.782
Golkar Gt. Abdurrachman (Antung Aman) 3.006
Nasdem Muhammad Solikin 1.823
PAN Soraya 2.536
PDIP Diah Mihatri Bidaniar 2.095
PKB Hermani 2.034
PPP Mulkan 1.780
Dapil 3
Partai Nama Caleg Suara Caleg
Demokrat Ismail Hasan 1.722
Gerindra Helda Rina 3.311
Golkar Abdul Razak 3.486
Hanura Herlina Anggriani 2.152
Nasdem Abdussaman 1.938
PAN M. Yunani 2.688
PKB Wahyudin 2.690
PPP Siti Zulaikha 2.533
Dapil 4
Partai Nama Caleg Suara Caleg
Demokrat Saidan Pahmi 2.446
Gerindra Ruslan 4.014
Gerindra Mumammad Syahrin 2.103
Golkar Ratu Juriah 2.185
Golkar Rusdiana 3.281
Nasdem Mardani 2.093
PDIP Yunitaningsih 3.273
PKB M. Zaini 2.102
PKS Hamdan 689
PP Fitriyah 2.113
Dapil 5
Partai Nama Caleg Suara Caleg
Gerindra Syarkawi 2.062
Golkar Agus Maulana 5.991
Golkar Mukarrammah 2.784
Golkar Kamaruzzaman 2.642
Nasdem Derwana Fermei Golles 5.918
Nasdem Lauhul Mahfudz 3.747
Nasdem Ahmad Sarwani 3.423
PKB Ratna Hartati 1.995
PPP Muhammad Zaini 1.994

 

Reporter: Rendy
Editor: Cell

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Politik

Khofifah-Risma ‘Perang’, ‘Rivalitas Politik’ yang Rugikan Rakyat

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ilustrasi grafis Khofifah vs Risma. Foto: grafis Andy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, SURABAYA – Pascakejadian Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini marah-marah menyebut ada sabotase terkait penanganan Covid-19 di Surabaya, beberapa pihak menyebut polemik antara Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mestinya bisa diselesaikan dengan duduk bersama.

Pengamat Media Rossi Rahardjo yang karib disapa Cak Rossi, mengatakan permasalahan yang ada selama ini lebih disebabkan miskomunikasi.

“Ini lebih kepada miskomunikasi dan bisa diselesaikan duduk bersama, bicara sambil ngopi-ngopi cantik,” ujar mantan Pemred  Harian Kabar Madura tersebut.

Menurut Rossi, buruknya komunikasi pemimpin dapat menyengsarakan rakyat, terutama di masa pandemi Covid-19 ini.

“Kuncinya komunikasi dan koordinasi. Jangan sampai ego pemimpin membuat rakyat jadi korban. Jumlah positif Covid-19 di Jawa Timur, terutama Surabaya terus melonjak tajam,” tambah mahasiswa Program Doktoral Ilmu Sosial Universitas Airlangga Surabaya ini.

Terkait adanya dugaan persaingan jelang Pilkada Surabaya 2020, Rossi yang juga peneliti di Lembaga Kajian Pilkada Nusakom Pratama menyebut hal tersebut sangat tidak patut.

Baca juga: Kronologi Lengkap Wali Kota Risma Ngamuk sampai Gemetar Karena Mobil PCR

Menurutnya, penyebaran Covid-19 sangat cepat dan membahayakan seluruh warga harus menjadi prioritas utama semua pihak dan untuk sementara bisa mengenyampingkan syahwat politik masing-masing.

“Sangat tidak elok dan tidak etis jika ada kepentingan politik dicampuradukkan dalam penanganan Covid-19. Rakyat yang akan jadi korbannya!” imbuh pria yang sudah menerbitkan empat buah buku tersebut.

Rossi Rahardjo dalam sebuah sesi perkuliahan. Foto: dok. pribadi Rossi

Ia mengatakan, Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya tidak perlu malu menyontoh daerah lain yang berhasil menekan laju positif Covid-19 seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

“Tegal bisa menjadi contoh bagaimana adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antarinstitusinya. Saya juga mendengar kabar jika Kota Batu juga berhasil. Mengapa Surabaya justru semakin banyak? Jawabnya karena komunikasi dan koordinasi yang buruk antara Pemprov dan Pemkot,” papar Rossi.

Menurutnya, pemimpin wajib memiliki  logical frame work yang terdiri dari visi, misi, strategi, intervensi,  dan aksi saat menghadapi ancaman. Jika pemimpin tidak dapat melakukan hal tersebut, lalu apa fungsi pemerintah sebagai institusi yang berwenang untuk melindungi rakyatnya?.

Yang dibutuhkan di Jatim-Surabaya saat ini adalah duduk bersama membahas penanganan Covid-19, bukan malah memprovokasi. Ada jembatan komunikasi yang harus dibuka, bukan malah makin disumbat dengan mobilisasi tensi melalui perang di media massa. (kanalkalimantan.com/andy)

Reporter : andy
Editor : bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Pilkada 2020 Akan Jadi Ajang Calon Kepala Daerah Adu Solusi Covid-19

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pilkada akan jadi ajang cari solusi penanganan Covid-19 Foto: janushenderson.com Editor: cell
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai gelaran Pilkada serentak tahun 2020 yang rencananya digelar 9 Desember berpotensi membuat penanggulangan virus corona (Covid-19) menjadi lebih optimal di sejumlah daerah. Dia menganggap calon kepala daerah bakal saling membuat terobosan.

Para kepala daerah yang menjadi calon petahana atau incumbent juga dipastikan akan terpacu mengendalikan kasus corona di wilayahnya untuk meraih simpati publik agar kembali dipilih.

“Justru kita balik menjadi peluang untuk makin menekan Covid-19 karena seluruh daerah incumbent akan all out,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II, KPU, Bawaslu dan DKPP melalui sambungan jarak jauh, Rabu (27/5).

Dilansir cnnindonesia.com, Tito memprediksi calon petahana bakal berbuat lebih banyak dalam menangani virus corona karena penantang mencari kelemahan yang ada selama ini. Misalnya soal penyaluran bantuan sosial.

Apabila ada bansos yang tak tepat sasaran, bisa saja menjadi bahan kritik calon kepala daerah penantang. Penyebaran virus corona yang masif juga bisa menjadi bahan calon kepala daerah penantang untuk menurunkan elektabilitas calon kepala daerah petahana.

“Sebaliknya bagi penantang, mereka unlimited, bisa keluarkan gagasan ide ditawarkan ke masyarakat. Kami lihat ini justru bisa mendorong, bukan menghambat,” kata Tito.

Selain itu, Tito juga mengungkapkan Pilkada Serentak 2020 berpotensi membuat semakin banyak bantuan sosial yang disalurkan kepada warga terdampak virus corona. Sumbangan semakin besar lantaran ada pihak-pihak yang ingin menaikkan elektabilitas.

“Sehingga ada semacam ekonomi yang bisa semakin hidup. Bahkan mungkin ada kerja baru, EO atau event organizer kampanye di tengah Covid-19. Ini bagaimana jaring orang tapi melalui media nonpertemuan akbar,” kata Tito.

Diketahui, Presiden Jokowi menerbitkan Perppu No. 2 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Perppu berisi tentang penundaan Pilkada 2020 yang mestinya dihelat September 2020, jadi direncanakan pada 9 Desember 2020.

Sejumlah pegiat pemilu, salah satunya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), menilai pilkada sebaiknya ditunda hingga 2021. Alasannya, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan masyarakat. (cnnindonesia)

 

Reporter : CNN
Editor : Cell

 

a


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Pilkada Serentak 9 Desember, Mendagri Didukung Kemenkes dan Gugus Tugas

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Mendagri Tito Karnavian menegaskan Pilkada tetap digelar 9 Desember Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Pilkada serentak tetap dilaksakan pada 9 Desember seperti yang tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang penundaan Pilkada 2020.

Hal itu ia sampaikan, saat gelaran rapat kerja dengan Komisi II DPR RI. Dalam pemaparannya, Tito mengungkapkan 47 negara di dunia yang melaksanakan pemilihan umum tahun ini tetap melanjutkan. Meski ada sebagian yang menunda, tetapi penundaan hanya perpindahan bulan bukan tahun. Adapun pelaksaan pilkada serentak, nantinya tetap bakal mematuhi protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penularan Covid-19.

“Belajar dari pengalaman negara lain dan kemudian bagaimana mensiasatinya, pilkada Desember ini tetap kita laksanakan namun protokol kesehatan kita komunikasikan dan kita koordinasikan,” kata Tito, Rabu (27/5/2020) seperti dilansir suara.com, mitra media Kanalkalimantan.com.

Terkait pelaksanaan pilkada pada Desember mendatang, Tito mengatakan telah melakukam komunikasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Gugus Tugas Percepatan Penanganam Covid-19. Ia mengemukakan, mereka mendukung dengan catatan tahapan Pilkada harus mematuhi protokol kesehatan.

“Kami sudah komunikasikan dengan Kemenkes dan Gugus Tugas, prinsipnya mereka lihat belum selesai 2021 mereka dukung 9 Desember. Namun protokol kesehatan dipatuhi, disusun dengan mengikutsertakan mereka-mereka dan waktu pelaksanaan bersama dan bisa menjadi pendorong,” ujar Tito.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai, Pilkada 2020 yang direncanakan pada Desember bisa saja tetap dilaksanakan, asal dapat memenuhi sejumlah syarat agar pemungutan suara tetap memiliki integritas, meski dilangsungkan saat pandemi Covid-19.

Merujuk kepada Global Comimission on Elections, Democracy and Security, Titi mengungkapkan, untuk mewujudkan pemilihan yang berintegritas maka ada dua aspek yang perlu dipenuhi, yakni hak asasi manusia dan keadilan pemilu.

Ia berujar kedua aspek tersebut harus dapat dipastikan pemenuhannya apabila pemerintah ingin melangsungkan Pilkada pada Desember 2020. Sebelumnya, Titi sendiri memandang pelaksanaan Pilkada pada Desember dirasa tidak memungkinkan karena membutuhkan persiapan yang mau tidak mau dikerjakan saat masa pandemi.

“Jadi kalau Pilkada mau di tengah pandemi boleh-boleh saja toh juga negara ada yang bisa melakukan. Tetapi apakah kita bisa meyakinkan bahwa kita bisa memenuhi hak asasi manusia dan juga electoral justice atau keadilan pemilu?” kata Titi dalam diskusi online, Minggu (17/5/2020).(suara)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->