Sengkarut Penanganan Longsor Jalan Nasional KM 171 di Satui, Begini Penjelasan Bupati Zairullah

KANALKALIMANTAN.COM, BATULICIN – Longsor jalan nasional di KM 171 wilayah Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, masih belum tertangani maksimal.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu (Tanbu) telah membangun jalan daerah senilai Rp 5 miliar untuk dipergunakan sebagai jalan atau perlintasan alternatif, tapi belum maksimal.

Beragam isu dan komentar miring muncul di tengah masyarakat, baik terkait jalan alternatif dan jalan nasional KM 171 Satui Barat tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar buka suara memberikan penjelasan menjawab sejumlah tudingan yang beredar di media sosial.

 

 

Baca juga: TRAGIS. Siswa SMAN 1 Pamukan Selatan Kotabaru Masih Belajar di Ruang Kelas Beratap Terpal

Dikatakan Zairullah, sejumlah aspek seperti curah hujan serta aktivitas pertambangan diakui telah menjadi sekian faktor yang mempengaruhi terjadi longsor di jalan nasional KM 171 Satui Barat.

Zairullah menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi di jalan nasional KM 171 tersebut, sejatinya merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu dirinya menyebutkan, pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan akan hal tersebut.

“Yang pertama karena itu jalan nasional, dan yang kedua tambang itu regulasi dari pusat. Kami dari pemerintah daerah sama sekali tidak punya kewenangan, bahkan rekomendasi pun tidak,” aku Zairullah, dalam pertemuannya bersama wartawan di Ruang Rapat Bupati, Kamis (20/10/2022) kemarin.

Zairullah berharap kedepan, pemerintah daerah dapat dilibatkan serta mendapatkan porsi dalam perizinan aktivitas pertambangan yang ada di daerah, mulai dari perencanaan tambang, pelaksanaan tambang, dan pasca tambang.

Terkait ganti rugi warga terdampak longsor, Bupati Tanbu menambahkan bahwa pemerintah faerah akan terus membantu warganya yang terdampak, dengan bentuk memfasilitasi pertemuan dengan perusahaan terkait.

Baca juga: Unit Reskrim Polres Banjarbaru Ringkus Pelaku Jambret dan Tadah di Kemuning

Sementara itu, terkait jalan alternatif, Bupati Tanbu menyampaikan bahwa pembangunan jalan daerah merupakan respon dan bentuk kepedulian pemerintah daerah, dalam menyiasati apa yang menjadi kebutuhan dan memberikan manfaat bagi kepentingan umum.

Disinggung terkait pengaspalan jalan alternatif, bahwa penganggaran terkait aspal jalan telah dipersiapkan dan direncanakan akan diketuk pada akhir bulan.

Dandim 102/Tanah Bumbu Letkol TNI Aldin Hadi yang diwakili Kasdim 1022/Tanah Bumbu Mayor TNI Priya F, menambahkan bahwa saat ini tim gabungan yang terdiri dari unsur terkait, terus berada di lokasi jalan alternatif guna menjaga arus lalu lintas.

Dirinya menegaskan bahwa tidak benar tudingan di media sosial, yang menyebut bahwa tidak ada petugas yang berjaga, serta adanya pungutan liar di lokasi jalan alternatif.

“Itu tidak benar, personil kami bahkan memberikan bantuan makan dan minum kepada pengendara yang melintas, mau hujan atau panas personil kami juga selalu ada di lapangan,” kata Kasdim.

Ia berharap momen ini tidak dimanfaatkan olah oknum-oknum, yang memperkeruh suasana sehingga mengganggu kondusifitas masyarakat.

“Oleh sebab itu, kami juga mengimbau masyarakat untuk lebih cermat dan bijak dalam memilah informasi yang beredar, kalau ada yang memang tidak benar silahkan laporkan,” imbaunya.

Turut berhadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Perhubungan Tanbu Marlan, Kepala Dinas Kominfo Ardiansyah, Camat Satui Kadri Mandar, beserta staf Bupati dan pejabat terkait. (Kanalkalimantan.com/ftr)

Reporter : ftr
Editor : kk