Connect with us

Bisnis

Sesuai Undang-Undang, Program Pensiun PNS akan Dialihkan ke BPJAMSOSTEK

Diterbitkan

pada

BPJamsostek. Dok : BPJamsostek
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), paling lambat pada 2029, penyelenggaraan program pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dialihkan ke badan hukum publik yang menyelenggarakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yaitu BPJS Ketenagakerjaan, atau kini disebut BPJAMSOSTEK.

Direktur Perencanaan Strategis dan TI BPJAMSOSTEK, Sumarjono menyampaikan, pihaknya sedang menunggu regulasi turunan dari UU tersebut sebagai dasar teknis pelaksanaan peralihan program dari pelaksana sebelumnya, PT Taspen (Persero).

“Sebagai badan penyelenggara, pasti kami bekerja berdasarkan kebijakan pemerintah. Pemerintah yang akan mempersiapkan regulasi terkait teknis pengalihan, termasuk besaran iuran dan manfaat pensiun untuk PNS. Tentunya kami akan dilibatkan untuk memberikan masukan sesuai dengan kompetensi kami,” jelas Sumarjono.

Program Jaminan Pensiun (JP) yang diselenggarakan oleh BPJAMSOSTEK, selama ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015. PP tersebut mengatur program JP untuk pekerja Non PNS dan diselenggarakan dengan skema pre-funding melalui iuran pemberi kerja dan pekerja.

Manfaat yang diterima merupakan hak peserta dan sebagai kepastian atas perlindungan kepada seluruh warga negara.

Terkait manfaat program pensiun untuk PNS, Sumarjono menegaskan tidak akan terjadi penurunan manfaat, jika program tersebut dialihkan ke BPJAMSOSTEK.

“Pemerintah tentunya akan menyiapkan skema program pensiun yang memastikan PNS tetap mendapatkan manfaat pensiun yang minimal setara atau bahkan lebih baik dibandingkan sebelumnya,” tambahnya.

Dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 terkait Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa program pensiun bagi PNS diberikan dalam dua bentuk, yaitu sebagai Hak dan sebagai Penghargaan atas pengabdiannya. Pemberian program pensiun dalam bentuk Hak, mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Selanjutnya Sumarjono menjelaskan, BPJAMSOSTEK akan menyelenggarakan program pensiun yang berbentuk hak PNS sebagai warga negara, sehingga tidak ada diskriminasi dengan pekerja Indonesia lain, sesuai dengan UU SJSN.

Sedangkan untuk program pensiun dalam bentuk penghargaan atas pengabdian bagi PNS, pemerintah juga tengah mempersiapkan konsep yang tepat sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian PNS, termasuk badan yang akan menyelenggarakan.

Senada dengan yang dikatakan Sumarjono, Direktur Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Retno Pratiwi menjelaskan, pada prinsipnya pemerintah melindungi seluruh warga negaranya, tidak melihat apakah itu pekerja swasta ataupun PNS atau TNI/Polri.

“Pemerintah, dengan segala upaya memberikan perlindungan kepada seluruh warga negaranya, termasuk PNS. Pengalihan program dari Taspen ke BPJAMSOSTEK sesuai SJSN tidak akan mengurangi manfaat pensiun bagi PNS, tetapi justru memberikan kepastian keadilan dan peningkatan manfaat,” papar Retno.

Sumarjono juga menegaskan, meski UU Nomor 24 Tahun 2011 mengamanatkan agar PT Taspen (Persero) mengalihkan programnya paling lambat tahun 2029, namun BPJAMSOSTEK menyatakan telah siap jika pemerintah mempercepat proses pengalihan tersebut.

“Kami sudah berpengalaman menjalani proses pengalihan program JHT milik karyawan BUMN pada tahun 1996, yang sebelumnya juga diselenggarakan oleh PT Taspen (Persero). Pengalihan tersebut dianggap sukses, karena hingga saat ini tidak ada penurunan manfaat, dan bahkan BPJAMSOSTEK selalu memberikan imbal hasil di atas ketentuan, tahun 2019 sebesar 6,08 persen p.a. Selain itu BPJAMSOSTEK juga pernah mengalihkan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) di era PT Jamsostek kepada BPJS Kesehatan pada tahun 2014,” tegas Sumarjono.

Retno juga menambahkan, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS jelas mengatur tentang pengalihan program yang dikelola PT Taspen sesuai dengan SJSN, bukan peleburan atau penggabungan institusi.

“PT Taspen tidak perlu khawatir berlebihan atas isu penggabungan institusi, karena amanat UU hanya mengalihkan program sesuai SJSN. Pemerintah tidak berencana untuk melebur kedua institusi ini,” pungkasnya. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Bisnis

Ini Pendapat Pengamat soal RUU Cipta Kerja

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pasundan Eki Baihaki menilai pembahasan RUU Cipta Kerja yang masih dilakukan DPR mampu memunculkan peluang dan norma baru bagi pekerja dan pengusaha di Indonesia. Peluang dan norma ini harusnya bisa dimanfaatkan pada masa pemulihan ekonomi setelah badai pandemi.

Hal tersebut seperti dikemukakannya dalam diskusi virtual bertajuk RUU Cipta Kerja Kepastian Kerja dan Investasi, Jumat (10/7/2020).

Lebih Jauh, Eki Baihaki menilai dari sisi pekerja, ia melihat justru banyak peluang yang tercipta dari adanya RUU Cipta kerja khususnya bagi para wirausahawan pemula.

“Banyak sekali stimulus untuk siapapun yang ingin memulai wirausaha. Peluang ini penting bagi para pekerja kalau memang ingin mencari solusi jika menilai keberlangsungan perusahaan terancam di tengah pandemi ini,” kata Eki.

 

Menurutnya, pekerja harusnya memang melihat peluang dan opsi lain di tengah ketidakpastian iklim ekonomi yang terjadi. RUU Cipta Kerja yang jelas memiliki fokus untuk pemberdayaan, perlindungan UMKM, dan kemudahan berusaha, harusnya bisa menjadi jalan keluar supaya pekerja juga bisa lepas dari ketergantungan terhadap perusahaan.

“Kalau hanya menggantungkan diri pada perusahaan, ini contoh pekerja yang menurut saya tidak merdeka. RUU Cipta Kerja ini memberikan opportunity yang luas kok, jadi pekerja memang perlu melihat peluang yang muncul dan memanfaatkannya,” ujar Eki.

diskusi virtual bertajuk RUU Cipta Kerja Kepastian Kerja dan Investasi, Jumat (10/7/2020). foto: dew

Ekosistem ketenagakerjaan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja, juga menjamin fleksibilitas untuk investor lebih mudah masuk dan membuka lapangan kerja lebih masif. Hal ini sangat krusial untuk dilakukan karena Indonesia saat ini menghadapi tantangan bonus demografi pekerja.

“RUU Cipta Kerja jika nantinya disahkan punya fleksibilitas untuk mempertahankan, memperbaiki, dan bahkan menghapus norma lama serta menciptakan norma baru yang lebih ramah investasi. Ini sangat penting untuk segera dilakukan di Indonesia,” ujar pengamat administrasi publik Universitas Padjadjaran Muhammad Rizal.

Menurut Rizal, Indonesia saat ini sudah cukup ketinggalan dari berbagai negara tujuan investasi. Upaya menarik kembali investor ini bahkan akan semakin sulit setelah adanya Covid-19. “Kalau kita tidak mampu memberikan regulasi yang kompetitif dan menarik buat investor, sangat mungkin terjadi relokasi bisnis besar-besaran ke wilayah yang lebih kompetitif. Kalau masih di Indonesia ya mungkin masih oke, tapi kalau ke luar dari Indonesia kan tidak bagus juga,” pungkas Rizal. (kanalkalimantan.com/dew)

Reporter : dew
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Bisnis

Terimbas Pandemi, Banyak Perusahaan Digital Hanya Bertahan Setahun

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Survei KIC memaparkan sekitar 50 persen perusahaan digital hanya mampu bertahan hingga satu tahun. Foto: goodnews
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pandemi Covid-19 membuat pelaku ekonomi digital mencari strategi yang lebih fleksibel untuk tetap bertahan. Meski demikian, berdasarkan survei Katadata Insight Center (KIC), sekitar 50 persen perusahaan digital hanya mampu bertahan hingga satu tahun.

“Kalau kita lihat ada faktor kestabilan. Nah berapa lama bisnis itu bisa bertahan ada beberapa faktor,” ujar Direktur Riset KIC Mulya Amri saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaku Ekonomi Digital di Indonesia’ pada Kamis (9/7/2020).

Dalam survei yang dilakukan pada Mei-Juni 2020 dengan melibatkan 139 responden ini, sebanyak 10,1 persen perusahaan digital mengaku tak mampu bertahan hingga akhir Juni 2020. Terhitung sejak pandemi merebak pada Maret 2020.

Sementara sebanyak 20,1 persen mengaku hanya bisa hidup hingga Juli-September 2020 dan 20,9 persen mampu bertahan sampai kuartal I 2021. Sedangkan sebanyak 48,9 persen optimistis bisa bertahan hingga lebih dari satu tahun.

 

Mulya mengungkapkan, salah satu faktor yang membuat perusahaan mampu bertahan karena mereka bisa menemukan bisnis model yang lebih baik di kala pandemi. Selain itu, ada perusahaan yang mempunyai tabungan besar sejak sebelum pandemi sehingga bisa bertahan pada masa sulit ini. “Jadi dari dua faktor itu. Yang satu dari segi bisnisnya sendiri, maupun dari reserve (tabungan),” katanya.

Menurut hasil survei, perusahaan digital yang mengaku bisa bernafas lebih dari satu tahun banyak berasal dari sektor pertanian. Dari jumlah perusahaan yang ada pada sektor ini, sebesar 75 persennya mengakui hal tersebut. Posisi kedua ditempati sektor teknologi informasi (73,3 persen), sistem pembayaran (72,7 persen), kesehatan (71,4 persen), logistik (50 persen), maritim (50 persen), ekosistem pendukung digitalisasi (48,4 persen), dan pendidikan (36,3 persen).

Sektor pariwisata menempati posisi paling buncit (25 persen). Strategi Bertahan Berkaca dari kondisi yang ada, para pelaku ekonomi digital melakukan beragam cara untuk bertahan. Dalam survei KIC disebutkan, cara yang ditempuh antara lain dengan melakukan efisiensi, mengubah jam kerja, merevisi anggaran, melakukan penyesuaian bisnis, mengganti strategi promosi, hingga mencari investasi baru.

Terkait efisiensi, sebanyak 83,5 persen perusahaan mengaku menerapkan sistem bekerja dari rumah. Kemudian sebanyak 60,4 persen mengurangi biaya operasional, sebesar 29,5 persen mengurangi jumlah karyawan, dan sebesar 28,1 persen melakukan opsi menunda atau tidak membayarkan tunjangan hari raya (THR).

Perusahaan juga melakukan penyesuaian jam kerja dan merevisi anggaran. Biaya produksi merupakan anggaran yang paling banyak dipangkas. Adapun terkait penyesuaian bisnis, perusahaan menjalankan strategi melalui perubahan jumlah dan jenis produk atau layanan.

Anggota Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional Ashwin Sasongko membagi perusahaan rintisan (startup) ke dalam dua kelompok besar. Antara lain perusahaan yang menggunakan teknologi informatika sebagai alat bisnis dan yang menjadikannya sebagai produk usaha.

“Yang menggunakan teknologi informatika as tools, harus review proses bisnisnya. Mana lagi yang bisa ditransformasi ke digital sehingga lebih efisien. Yang memiliki produk digital, dia harus melihat peluang apa yang sedang berkembang, aplikasi yang dibutuhkan saat ini,” katanya.

Ashwin juga menekankan soal ketersediaan akses internet, baik untuk pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen. Menurutnya, pemerataan akses internet dapat jadi solusi agar perputaran ekonomi tetap berjalan.

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Teknologi dan Informatika (Kominfo) Semuel A. Pangerapan mengungkapkan, pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan internet. Sambungan internet yang merata di seluruh nusantara menjadi program prioritas untuk mempercepat konektivitas. Setelah mempercepat konektivitas, Kominfo juga menggalakkan literasi digital melalui program bernama Siberkreasi. “Dengan program ini, kita bisa ajak seluruh komponen masyarakat dan pelaku usaha untuk ikut membangun literasi digital,” tuturnya.(katadata)

 

Editor : Katadata


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Bisnis

Naik Rp 6.000, Harga Emas Antam Dibanderol Rp 940.000 per Gram

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Emas Antam batangan di salah satu gerai Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Harga emas Antam pada Kamis (9/7/2020) untuk ukuran satu gram dibanderol di harga Rp 940.000. Harga emas hari ini terpantau naik Rp 6.000 dibandingkan dengan harga jual Rabu (8/7/2020) kemarin.

Sementara itu, harga Buyback (beli kembali) emas Antam dibanderol di harga Rp 838.000 per gram. Harga buyback tersebut juga naik Rp 6.000 dibandingkan dengan harga buyback Rabu kemarin.

Seperti dilansir dari laman resmi Logam Mulia Antam, berikut adalah harga jual emas batangan pada hari ini:

emas 0,5 gram Rp 500.000.
emas 2 gram Rp 1.820.000.
emas 3 gram Rp 2.705.000.
emas 5 gram Rp 4.480.000.
emas 10 gram Rp 8.895.000.
emas 25 gram Rp 22.112.000.
emas 50 gram Rp 44.145.000.
emas 100 gram Rp 88.212.000.
emas 250 gram Rp 220.265.000.
emas 500 gram Rp 440.320.000.
emas 1.000 gram Rp 880.600.000.
(Suara)

 

Reporter : Suara
Editor : Suara


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->