Seusai Bongkar Pasang Caleg, KPU Banjar Akhirnya Tetapkan 547 DCT

MARTAPURA, Berdasarkan rapat pleno penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Banjar pada masa pemilu tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjar telah menetapkan sebanyak 547 calegnya, Kamis (20/9).

Berdasarkan informasi yang didapat kanalkalimantan berdasarkan surat putusan Nomor : 102/PL.01.1-BA/6303/Kpu-kab/IX/2018, KPU Banjar telah menetapkan rancangan DCT menjadi DCT Anggota DPRD Kabupaten Banjar Pemilu 2019. Hal ini setelah meminta persetujuan parpol dengan beberapa rincian.

Diantaranya, penambahan satu orang caleg berdasarkan hasil tindak lanjut mediasi oleh Bawaslu Kabupaten Banjar atas nama Humayni, SH di partai berkarya dapil 3 Nomor urut 2. Penggantian caleg yang mengundurkan diri atas nama Wahidah yang diganti oleh Hamdan di Partai Berkarya Dapil 2 Nomor urut 5.

Selain itu, penggantian caleg yang dicoret karena kegandaan atas nama Lauhul Mahfudz, SH yang diganti oleh Maskur dipartai PPP Dapil 5 Nomor urut 4. Penggantian caleg yang diganti parpol karena adanya tanggapan masyarakat atas nama Zainal Hakim, H yang digantikan oleh GT. Erwin Zakarta di Partai Golkar dapil 3 Nomor urut 3. Penghapusan caleg tanpa penggantian karena mengundurkan diri atas nama Jarkasi di Partai PSI Dapil 3 Nomor urut 4.

Selanjutnya ada penghapusan caleg tanpa pengganti karena mengundurkan diri atas nama H. Sabirin di Partai PAN Dapil 3 Nomor urut 3 dan penghapusan caleg tanpa penggantian karena mengundurkan diri atas nama Jasman di Partai Hanura Dapil 4 Nomor urut 9.

Menurut Ketua KPU Kabupaten Banjar periode 2018-2023, Muhaimin S.Ag KPU Banjar telah menyelesaikan satu lagi Tahapan Pemilu 2019 yakni Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT).

“Untuk tahapan calon legislatif sekarang kita sudah selasai yang dilaksanakan dari tanggal 1 Juli hingga 20 September, sekarang kita tinggal melaksanakan masa kampanye saja,” jelasnya.

Sementara itu dari Divisi Kampanye KPU Banjar Abdul Aziez S.Pd.I mengatakan, saat ini pihaknya focus kepada pemasangan alat dan peraga kampanye. Beberapa hal yang perlu diketahi terkait pemasangan alat peraga kampanye adalah tidak boleh memasang APL di radius 50 meter dari rumah dinas bupati dan wakil bupati, di tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan lembaga kesehatan.

“Sementara mengenai ukuran spanduk itu ada dua peraturan seperti ada yang dipasilitasi oleh KPU dan ada yang tidak difasilitasi oleh KPU, seperti yang difasilitasi ukuran maksimal spanduk 1.5×7 meter sedangkan untuk baliho ada 4×7 meter itu maksimal,” ujarnya.

Ditambahkannya akun sosial media merupakan salah satu ketentuan dari penyelenggara pemilu. Pada pemilu kali ini, kampanye di sosial media memang dibatasi. jika setiap peserta pemilu hanya memiliki 10 akun saja. Contohnya, 10 akun untuk twiter, 10 akun untuk instagram, 10 akun untuk facebook, dan 10 akun untuk sosial media lainnya. Dengan jumlah maksimal 10 akun untuk satu jenis sosial media.

Di sisi lain, pengaturan akun untuk kampanye tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir berita bohong (hoax). Meski begitu, ia mengatakan caleg boleh memuat berita kampanye menggunakan akun pribadinya dengan konsekuensi KPU tidak bertanggung jawab jika ada laporan mengenai hoax atau ujaran kebencian.

“Semua akun itu didaftarkan ke KPU dan KPU akan mendistribusikan kembali ke Bawaslu dan Kepolisian, jadi mereka yang terdaftar akan selalu diawasi sehingga bisa dinilai jika ada yang melakukan pelanggaran oleh pihak Bawaslu dan Kepolisian,” pungkasnya.

Masih di tempat yang sama, Divisi Teknis Pencalonan KPU Kabupaten Banjar M Zain, ketika diminta hasil pengumungan DCT per Dapil, enggan membeberkan informasi tersebut. Mengingat hari ini masih belum waktunya diumumkan di media manapun.

“Kami masih belum bisa memberikan informasi data tersebut mengingat belum waktunya, hari ini hanya penetapan DCT saja, namun masih belum bisa untuk diumumkan kemasyarakat, besok tanggal 21-23 Septemberlah jadwal tersebut akan diumumkan,” ujarnya. (rendy)