Connect with us

Pendidikan

Siapkan Jurnal OJS, Fakultas Hukum Unimal Gelar Workshop

Diterbitkan

pada

Kegiatan workshop pelatihan pengelolaan jurnal elektronik OJK di Universitas Malikussaleh. Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BUKIT INDAH, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh menggelar workshop pelatihan pengelolaan jurnal elektronik dengan Open Journal System yang ditujukan untuk para pengelola Jurnal Reusam, Sabtu (5/10). Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Fakultas Hukum Kampus Unimal Bukit Indah, Lhokseumawe.

Pelatihan jurnal OJS merupakan salah satu kegiatan yang diagendakan oleh Fakultas Hukum dalam rangka mengonlinekan beberapa jurnal di Fakultas Hukum kedepannya, dimana saat ini masih terbit versi cetak.

Salah satunya adalah jurnal reusam yang menjadi fokus fakultas untuk segera dionlinekan. Jurnal reusam sebagaimana tercatat dalam website ISSN LIPI terbit perdana tahun 2013 dengan versi cetak hingga sekarang. Selain jurnal ini, juga ada jurnal nanggroe dan jurnal suloh.

Adapun yang menjadi narasumber dalam workshop pengelolaan jurnal OJS ini, diisi langsung oleh Tutor Relawan Jurnal Indonesia, Mursalin M.Pd yang juga saat ini aktif menjadi reviewer pada jurnal scopus dan sebagai pengelola jurnal internasional dari FKIP Unimal.



Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa pertumbuhan jurnal elektronik dalam dua tahun ini sangat pesat, bahkan di beberapa kampus di pulau jawa sudah mulai merintis jurnal internasional. “Kita di unimal masih ada yang versi cetak, belum menggunakan OJS sebagai media manajemen artikel dan penebitan secara elektronik,” jelasnya.

Lanjutnya, ia juga saat ini banyak di undang oleh kampus tetangga untuk pendampingan menuju akreditasi jurnal. “Unimal harusnya berbenah dalam menerbitkan dari versi cetak menjadi elektronik, sehingga mengurangi biaya penerbitan, selain itu juga akan meningkatkan rating unimal dalam sinta,” terangnya.

Menurut Hadi Iskandar, jurnal elektronik ini sangat penting dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kampus melalui peningkatan jumlah publikasi hasil penelitian. Maka jurnal harus melakukan transformasi dari cetak menjadi elektronik dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini.(rls)

Reporter : rls
Editor : Chell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan

Pendidikan

Kemendikbud Pangkas 70 Persen Materi Pelajaran selama Kurikulum Darurat

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kementerian Pendidikan pangkas 70 persen materi pelajaran selama penerapan kurikulum darurat/ilustrasi Foto : suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memangkas 70 persen materi pelajaran selama penerapan kurikulum darurat. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Totok Suprayitno mengatakan, Senin (10/8/2020).

Ia mengatakan, penyederhanaan kurikulum darurat dilakukan dengan pemangkasan jumlah kompetensi dasar dan kompetensi inti tiap mata pelajaran. “Jumlah cakupan yang dihilangkan sampai 70 persen. Jadi jauh dari yang aslinya. Dari sisi itu Insya Allah dari guru merasa lebih ringan,” kata Totok melalui konferensi video.

Pada kurikulum darurat tersebut, materi yang wajib disampaikan pada proses belajar hanya yang penting dan esensial. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban mengajar di tengah pandemi. Demikian dilansir CNNIndonesia.com.

Totok mengatakan kurikulum darurat ini tidak wajib digunakan semua guru. Jika tidak merasa sesuai, guru bisa menggunakan kurikulum normal atau modifikasi mandiri dari kurikulum normal. Dalam hal ini ia tak mau memberi restriksi ketat kepada guru. Belajar dari pengalaman lalu, ia mengatakan dalam proses belajar guru harus diberikan kreatifitas.



“Itu terjadi ketika rencana pelaksanaan pembelajaran diseragamkan. Jadi kaku pembelajarannya. Ice breaking jam tujuh, kemudian selanjutnya jadwal apa. Padahal dunia belajar itu dunia kreatifitas,” lanjutnya.

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan modul pembelajaran yang diberikan kepada siswa, guru, dan orang tua di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD).

Pada modul ini, kata Totok, juga tidak ada restriksi terkait wujud belajar yang bisa dilakukan di rumah. Ia mengatakan kebanyakan materi di modul melibatkan kegiatan sehari-hari. Dan siswa bisa memodifikasi kegiatan yang dipilih sesuai situasi di rumah.

Mendikbud Nadiem Makarim mengumumkan kurikulum darurat untuk menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan tatap muka di tengah pandemi.
Kurikulum ini dibuat lebih sederhana karena waktu pembelajaran yang juga dibatasi di tengah pandemi. Kemendikbud mencatat kebanyakan siswa belajar dua sampai empat hari seminggu, dengan waktu dua jam per hari.

Pembuatan kurikulum darurat sendiri merupakan salah satu tuntutan guru yang disuarakan sejak tahun ajaran 2019/2020. Mereka menilai di tahun ajaran baru tidak ada banyak kemajuan pada penerapan PJJ. (Kanalkalimantan.com/Cnnindonesia)

Reporter : Cnnindonesia
Editor : Cell



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Pendidikan

Kemendikbud Terbitkan Kurikulum Darurat dalam Kondisi Khusus

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Mendikbud Nadiem Makarim. foto: Voi.id
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Satuan pendidikan dalam kondisi khusus, disebutkan dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus, yang  diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa,” jelas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim dalam taklimat media Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, secara virtual, di Jakarta, Jumat (7/8/2020).

Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat melakukan;

1.tetap mengacu pada kurikulum nasional;



2.menggunakan kurikulum darurat; atau

3.melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.

“Semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari tiga opsi kurikulum tersebut,” terang Nadiem.

Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat fokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya.

Kemendikbud juga menyediakan modul-modul pembelajaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD), yang diharapkan dapat membantu proses belajar dari rumah dengan mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan peserta didik.

“Opsi kurikulum apapun yang dipilih, siswa tidak bpleh dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan, dan pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran,” tegas Nadiem.

Modul belajar PAUD dijalankan dengan prinsip “Bermain adalah Belajar”. Proses pembelajaran terjadi saat anak bermain serta melakukan kegiatan sehari-hari.

Sementara itu, untuk jenjang pendidikan SD modul belajar mencakup rencana pembelajaran yang mudah dilakukan secara mandiri oleh pendamping baik orang tua maupun wali.

“Modul tersebut diharapkan akan mempermudah guru untuk memfasilitasi dan memantau pembelajaran siswa di rumah dan membantu orang tua dalam mendapatkan tips dan strategi dalam mendampingi anak belajar dari rumah,” tambahnya.

Untuk membantu siswa yang terdampak pandemi dan berpotensi tertinggal, Nadiem mengimbau guru untuk melakukan asesmen diagnostik. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala, untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh.

Asesmen non-kognitif ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa, seperti kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kesenangan siswa selama belajar dari rumah, serta kondisi keluarga siswa.

Asesmen kognitif ditujukan untuk menguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar pemilihan strategi pembelajaran dan pemberian remedial atau pelajaran tambahan untuk peserta didik yang paling tertinggal.

Pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan untuk guru dalam mendukung kesuksesan pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

“Guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam satu minggu, sehingga guru dapat fokus memberikan pelajaran interaktif kepada siswa tanpa perlu mengejar pemenuhan jam,” kata Nadiem.

Mendikbud berharap, kerja sama semua pihak dapat terus dilakukan. Orang tua diharapkan dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar di rumah, guru dapat terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif, dan sekolah dapat memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan metode yang paling tepat.

“Kerja sama secara menyeluruh dari semua pihak sangat diperlukan untuk menyukseskan pembelajaran di masa pandemi Covid-19,” tambahnya. (suara.com)

Reporter: suara.com
Editor: kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->