Connect with us

Hukum

Sidang Dugaan Korupsi di KPU Banjar, Mantan Ketua Ahmad Faisal Hadir Jadi Saksi

Diterbitkan

pada

Sidang kasus dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Sekretaris KPU Kabupaten Banjar digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Rabu (4/12) siang.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Sidang kasus dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Sekretaris KPU Kabupaten Banjar digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Rabu (4/12) siang. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Purjana dan dua Hakim Anggota Dana Hanura dan Pauji dengan agenda mendengarkan keterangan saksi mantan Ketua KPU Kabupaten Banjar 2013-2018 Ahmad Faisal.

Kuasa hukum terdakwa Gusti Ihsan, Agus Pasaribu mengatakan, Ahmad Faisal mengetahui semua jumlah uang yang diterima oleh 4 komisioner yang lain, kendati jumlahnya belum diketahui pasti. Diketahui, Ahmad Faisal selalu memimpin rapat pleno di KPU Banjar, sehingga menurut Agus, Faisal sangat mengetahui segalanya.

Syaiful Bahri, JPU.

“Sebenarnya beliau ini sangat berperan di sini. Mengapa, karena peran Ketua KPU apapun keputusan atau di dalam pokja adalah keputusan bersama, bersama Ketua KPU. Jadi menurut kami, beliau juga ikut bertanggungjawab dalam perkara ini,” kata Agus kepada Kanalkalimantan.com usai persidangan, Rabu (4/12) siang.

Agus sendiri selaku kuasa hukum Gusti Ihsan meminta kehadiran mantan Ketua KPU Banjar di persidangan untuk dimintai keterangan di hadapan majelis hakim. Karena, selama ini hanya 4 komisioner saja yang dimintai keterangan, padahal komisioner KPU Banjar ada 5 orang.



“Ini yang kami pertanyakan kepada kepolisian, karena apa? Harusnya Ahmad Faisal dipanggil dan jaksa juga harus meminta (keterangan) 4 komisioner ini. Harusnya kejaksaan di sini meminta untuk diperiksa, tapi kok gak diperiksa,” jelas Agus.

Sehingga, pihaknya mengupayakan agar kasus ini menjadi terang dan dapat menemukan benang merahnya. Maka, keterangan Ahmad Faisal sangat diperlukan, apapun yang disampaikannya di persidangan. Terlepas keterangannya memberatkan atau justru memringankan terdakwa.

“Tapi ternyata saat kami lihat ini adalah, memang sidang pleno beliau yang memimpin. Dan semua keputusan beliau tahu penggunaannya,” tegasnya.

Agus Pasaribu, Kuasa Hukum Terdakwa.

Agus pun berharap akan ada tersangka lain yang terseret kasus ini. Mengapa? “Keterlibatan dalam memimpin dan mengetahui semua. Karena ini dominan beliau yang memimpin dan memerintahkan serta keputusan-keputusan,” jelasnya. Agus melihat, keterangan Faisal yang meninggung kasus ini adalah jebakan, hanyalah asumsi dari Faisal sendiri.

Ditanya soal cecaran Hakim Ketua kepada Faisal yang menekankan soal penggunaan anggaran, Agus menyebut kendati anggaran merupakan kewenangan pusat, tetapi saat anggaran belum tersedia tetapi komisioner KPU Banjar bisa melakukan rapat pleno. “Meminjam kemana pun untuk talangan, tapi itu kan dipimpin oleh Ketua KPU. Berarti dia ikut juga untuk memutuskan,” kata Agus.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Pengadilan Negeri Martapura Syaiful Bahri menyebut kehadiran mantan Ketua KPU Banjar Ahmad Faisal kendati tidak tercantum dalam berkas perkara terdakwa Gusti Ihsan, keterangannya cukup mengungkap kasus ini. Menurutnya, peran Faisal sebagai Ketua KPU hanya memimpin rapat pleno terkait kegiatan pemilu, bukan masalah anggaran.

“Karena soal anggaran bukan dari kewenangan dia selaku ketua KPU karena anggaran kewenangan di sekretariat. Dalam hal ini yang memimpin sekretariat adalah terdakwa selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) di sana. Mereka hanya membahas kegiatan pemilu saja,” kata Syaiful.

Intinya, bagaimana supaya kegiatan Pemilu berjalan lancar, Syaiful menyebut, semua proses berjalan mengalir. “Mereka menganggap secretariat tidak mampu bekerja pada waktu itu, dan bendaharanya pun berdasarkan keterangan tidak mampu, bahkan data dukung seperti laptop dan buku kas itu hilang. Ini semacam ada sabotase,” jelasnya. Sehingga, Faisal merasa tindakan ini merupakan suatu jebakan kendati pihaknya tidak mengetahui maksud penghilangkan barang buktinya. (fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Hukum

722 Napi Lapas Banjarbaru Terima Remisi Kemerdekaan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Banjarbaru Aditya Budiman. foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Sebanyak 722 narapidana (napi) penghuni Lapas Kelas IIB Banjarbaru menerima remisi kemerdekaan HUT RI ke-75 pada 17 Agustus mendatang.

Dari jumlah itu, sebanyak 720 napi menerima pengurangan masa hukuman dan 2 napi lainnya akan langsung bebas.

Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Banjarbaru Aditya Budiman mengatakan, jumlah napi yang akan menerima remisi ini telah diusulkan dan hanya tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) dari Kemenkumham RI.

“Jumlah napi yang menerima remisi ini sifatnya sudah final, tidak mungkin berkurang. Bahkan, kemungkinan malah akan bertambah. Saat ini kita tinggal menunggu SK dari Kemenkumham RI saja,” katanya, Rabu (12/8/2020) siang.



Dijelaskan Adit, pihaknya telah melakukan pendataan terhadap para napi yang akan menerima remisi sejak Juli lalu. Dalam hal ini, napi yang diusulkan menerima remisi tentunya telah memenuhi syarat atau ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu yang utama yakni napi telah menjalani masa tahanan selama 6 bulan.

“Itu memang jadi syarat utama untuk menerima remisi. Nah, syarat lainnya yakni napi yang berkelakuan baik selama berada di Lapas,” lanjutnya.

Dari 722 napi yang akan menerima remisi saat momentum hari kemerdakaan nanti 70 persen adalah warga binaan yang tersandung kasus narkotika. Lalu, disusul para napi yang terjerat kasus tindak pidana umum.

“Kalau napi perkara Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) tidak ada yang menerima remisi karena tidak memenuhi syarat,” ungkapnya.

Jika pada tahun-tahun sebelumnya penyerahan remisi dilakukan dengan penyelenggaraan upacara dan seremonial, maka berbeda dengan tahun ini.  Mengingat situasi pandemi Covid-19, besar kemungkinan penyerahan remisi akan dilakukan melalui virtual, tanpa mengumpulkan orang banyak. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : rico
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Gilang Sang Predator Seks Fetish Kain Jarik Ditangkap!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Gilang, predator seks fetish kain jarik ditangkap. (dok polisi)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, SURABAYA – Gilang, predator seks fetish kain jarik ditangkap. Gilang ditangkap polisi di kampung halamannya Kapuas, Kalimantan Tengah pada Kamis (6/8/2020) malam.

Kabar tertangkapnya mantan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya tersebut dibenarkan oleh Kanit Resmob Polrestabes Surabaya, Iptu Arief Ryzki saat dihubungi SuaraJatim.id, Jumat (7/8/2020).

“Benar penangkapan dilalukan tadi malam. Penangkapan dilakukan atas korodinasi antara Polda Jatim, Polrestabes Surabaya dan Polda Kalteng Polres Kapuas,” ujar Arief. Setelah ditangkap, Gilang di bawa menuju RSUD Kapuas untuk melakukan rapid tes dan hasilnya non reaktif.

Rencananya Gilang akan dibawa menuju Surabaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Seperti diketahui, Gilang diburu oleh kepolisian lantaran adanya kejadian viral di media sosial soal aksi fetish yang dilakukannya berkedok tugas penelitian.



Namun dalam pelaksanaannya, riset tersebut hanyalah berkedok riset yang ternyata digunakan Gilang untuk memenuhi hasrat dan nafsu seksualnya melihat korban dibungkus dengan kain jarik.

Pelecehan seksual tersebut dilakukan secara virtual. Korban diminta untuk memfoto kegiatan tersebut dan membuat video saat melakukan aksi membungkus. Kini Gilang sudah resmi diberhentikan menjadi Mahasiwa Unair.

Keputusan pemberhentian atau Drop Out (DO) itu langsung diumumkan oleh Rektor Unair Mohammad Nasih melalui Ketua Pusat Informasi dan Humas (PIH) Unair, Suko Widodo pada Rabu (5/8/2020) kemarin.

3 korban sudah buka suara

Kepolisian Surabaya periksa 8 saksi dalam kasus predator seks fetish kain jarik yang melibatkan eks mahasiswa UNAIR, Gilang. Kabid Humas Polsa Jawa Timur Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan Polrestabes Surabaya juga periksa 3 korban.

Polisi juga melacak dan mendatangi tempat kos milik terlapor Gilang. Sesampainya di lokasi, kata dia, polisi langsung menggeledah kamar milik terduga pelaku, namun ia belum merinci hasil penggeledahan karena masih proses penyelidikan.

“Berdasarkan laporan yang sudah ada Polrestabes Surabaya telah memeriksa delapan saksi. Sebelumnya tiga orang korban telah dimintai keterangan. Semua identitas korban dan saksi dirahasiakan oleh polisi,” ujarnya di Mapolda Jatim di Surabaya, Kamis (6/8/2020).

“Kami melakukan penggeledahan tempat kos terlapor G di Surabaya. Hasilnya masih belum bisa dirinci,” lanjut dia. Truno mengatakan, polisi menjerat terlapor dengan pasal berlapis, yakni Pasal 27 ayat (4) juncto Pasal 45 ayat (4) UU nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kemudian, Pasal 29 juncto Pasal 45B UI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, serta Pasal 335 KUHP. “Jadi ada mentransmisikan, kemudian mengancam atau menakut-nakuti melalui elektronik dan perbuatan tidak menyenangkan,” tuturnya.

Sebelumnya di media sosial dari pemilik akun Twitter mufis @m_fikris, mengaku menjadi korban pelecehan yang seksual yang dilakukan pria bernama Gilang4

“Jadi ada mentransmisikan, kemudian mengancam atau menakut-nakuti melalui elektronik dan perbuatan tidak menyenangkan,” tuturnya.

Sebelumnya di media sosial dari pemilik akun Twitter mufis @m_fikris, mengaku menjadi korban pelecehan yang seksual yang dilakukan pria bernama Gilang. Akun Twitter tersebut membagikan cerita tersebut karena tidak ingin ada korban lain.

Dikeluarkan Unair

Jajaran pimpinan Universitas Airlangga Surabaya mengambil keputusan tegas dengan mengeluarkan atau melakukan drop out atau DO Gilang.

Ketua Pusat Informasi dan Humas Unair Suko Widodo di Surabaya, Rabu (6/7), mengatakan keputusan mengeluarkan mahasiswa tersebut dilakukan setelah Rektor Unair Prof Mohammad Nasih menghubungi pihak keluarga yang bersangkutan di Kalimantan melalui fasilitas daring.

“Merujuk pada azas komisi etik, keputusan baru bisa diambil saat bisa mendengar pengakuan dari yang bersangkutan dan atau wali. Karena orang tua sudah bisa dihubungi, maka pak rektor memutuskan yang bersangkutan di-DO atau dikeluarkan,” ujarnya.

Suko Widodo mengungkapkan pihak keluarga mahasiswa pelaku fetish telah mengakui perbuatan anaknya dan menyesalinya.

Pihak keluarga, kata dia, juga menerima keputusan yang diambil pimpinan Unair kepada anaknya.

“Kasus ini kami nilai sudah sangat merugikan nama baik dan citra Unair sebagai perguruan tinggi negeri yang mengusung nilai inti Excellence with Morality,” ucapnya.

Selain itu, putusan tersebut diambil setelah pihak Unair memperhatikan pengaduan korban yang mengaku dan merasa dilecehkan dan direndahkan martabat kemanusiaannya oleh mahasiswa Gilang.

“Kami juga mempertimbangkan putusan setelah mendengarkan klarifikasi dari keluarga G,” katanya. Meski demikian, kasus dugaan pelecehan seksual fetish kain ini masih akan terus diproses oleh pihak kepolisian. Sedangkan, pihak kampus masih menyediakan layanan konsultasi bagi para korban di Help Center Unair. (Suara/Arry)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->