Connect with us

HEADLINE

Simak Kekayaan 3 Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru, Harta Wartono Cuma Rp 11,5 Juta!

Diterbitkan

pada

Dari tiga pasangan calon wakil wali kota Banjarbaru, Wartono memiliki kekayaan paling sedikit yakni Rp 11,5 juta. Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Tarung Pilkada tidak hanya melibatkan calon wali kota. Di lini kedua, pertarungan juga tak kalah sengit untuk menopang perolehan suara pasangan. Mereka adalah AR Iwansyah yang menjadi pendamping Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, lalu Wartono yang merupakan pendamping Aditya Mufti Ariffin, dan Darmawan Jaya Setiawan, incumbent yang menjadi pendamping dari Haji Martinus.

Peran para pendamping ini tak bisa diremehkan, mengingat mereka merupakan para petinggi parpol.

Disamping itu, secara langsung juga memberikan support moril dan non moril bagi pasangannya.

Menarik disimak, kekayaan yang dimiliki masing-masing calon wakil wali kota Banjarbaru ini. Dari data yang dihimpun Kanalkalimantan.com berdasar laporan LHKPN, kekayaan mereka cukup variatif. Ada yang belasan miliar, hingga cuma belasan juta rupiah saja.



 

Dari data yang dihimpun Kanalkalimantan.com, calon Wakil Wali Kota Banjarbaru yang paling tajir adalah Darmawan Jaya Setiawan. Dari data laporan LHKPN pertanggal 31 Desember 2019, kekayaan Wakil Wali Kota Banjarbaru ini mencapai Rp 12,9 miliar atau rincinya Rp 12.970.119.958.

Harta kekayaan Jaya didominasi kepemilikan 12 lahan tanah dan 3 di antaranya telah didirikan bangunan. Seluruh tanah dan bangunan miliknya tersebut menyentuh nilai Rp 12 miliar.

Jaya memiliki 2 alat transportasi berupa mobil yakni CR-V dan Nissan Grand Livina, dengan nilai Rp 400 juta. Sisa harta kekayaannya berada di kategori kas dan setara kas dengan nilai Rp 1,4 miliar. Terakhir, Jaya juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 979 juta.

Di posisi dua, ditempati oleh AR Iwansyah. Dalam laporan yang disampaikan ke KPK, Iwansyah memiliki satu lahan tanah dan bangunan di Banjarmasin. Juga, satu lahan tanah -tanpa bangunan- seluas 420 meter persegi di Banjarbaru. Nilai seluruhnya ialah Rp 530 juta.

Sementara di kategori alat transportasi dan mesin, Ketua DPD Golkar Banjarbaru itu diketahui hanya memiliki 1 unit motor dengan nilai Rp 9 juta. Untuk kategori harta bergerak lainnya ditaksir senilai Rp 85 juta dan di kategori kas dan setara kas senilai Rp 12,5 juta.

Iwansyah juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 135,4 juta. Total harta kekayaan Iwansyah jika dijumlah senilai Rp 501 juta atau lebih rinci Rp 501.100.000.

Dan di urutan buncit, ditempati Wartono. Total ia memiliki kekayaan sebesar Rp 11,5 juta atau tepatnya Rp 11.561.803. Harta kekayaan Wartono dilaporkan pada 31 desember 2019, saat ia menjabat sebagai anggota DPRD Kota Banjarbaru.

Ketua DPC PDI Perjuangan Banjarbaru itu hanya memiliki 1 tanah dan bangunan, dengan nilai hampir sebesar Rp 247 juta. Ia juga memiliki 4 kendaraan, yakni 2 mobil dan 2 motor, dengan nilai seluruhnya mencapai Rp 299 juta. Dalam situs LHKPN, Wartono memiliki utang sebesar Rp 660 juta.

LHPKN bukanlah instrumen untuk melihat kebersihan ketiga paslon di Pilkada Banjarbaru. Melainkan hanya sebatas tolak ukur ketaatan hukum para paslon dalam menjalankan prosedur.

Kini, publik kota Banjarbaru telah siap dihadapkan pada euforia pesta demokrasi selama beberapa bulan ke depan. Keputusan untuk memilih siapa Wali Kota dan Wakil Wali Kota menentukan nasib kota berjuluk Idaman selama 4 tahun ke depan. (kanalkalimantan.com/com)

Reporter : Rico
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Libur Panjang, Bandara Syamsudin Noor Layani 17.714 Penumpang

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

lonjakan penumpang terjadi di Bandara Syamsudin Noor selama libur panjang Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Trafik jumlah penumpang di Bandara Internasional Syamsudin Noor mengalami kenaikan selama masa libur panjang Maulid Nabi.

Communication and Legal Section Head PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional Syamsuddin Noor, Aditya Putra, mengungkapkan bahwa tren kenaikan jumlah penumpang itu mulai terlihat sejak 27 Oktober 2020.

“Kalau dibandingkan dengan hari biasa, ada terjadi kenaikan trafik jumlah penumpang selama libur panjang sekitar 10 persen sampai 15 persen,” ujarnya kepada Kanalkalimantan.com.

Adapun selama masa libur panjang dari 27 – 30 Oktober, bandara berjuluk Jewel Of Borneo tersebut telah melayani sebanyak 17.174 penumpang. Jika dikalkulasikan dalam rata-rata satu harinya, maka setidaknya ada 4.000 – 5.000 penumpang yang dilayani di Bandara Syamsudin Noor perhari.



 

Jumlah tersebut tentu meningkat, yang mana pada situasi pandemi Covid-19 saat ini, normalnya Bandara Syamsudin Noor hanya melayani sekitar 2.000 – 3.000 penumpang saja.

Adit -akrab disapa, menerangkan bahwa tren kenaikan jumlah penumpang tertinggi terjadi pada 28 Oktober. Hal itu juga bersamaan dengan meningkatnya pergerakan pesawat yang mendarat dan lepas landas dari bandara.

“Trafik tertinggi terjadi pada tanggal 28 Oktober. Kami mencatat jumlahnya saat itu mencapai 5.364 penumpang. Sementara, untuk pergerakan pesawat ada sebanyak 85 pesawat,” paparnya.

Berdasar data trafik tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa meskipun dalam situasi pandemi Covid-19, tak menyurutkan masyarakat memanfaatkan waktu libur panjang untuk berlibur ke luar daerah.

Hal itu turut dibenarkan Adit yang menyebutkan bahwa penerbangan yang terbanyak dari Bandara Syamsudin Noor ialah menuju Ibukota dan daerah-daerah di pulau Jawa.

“Rute yang paling banyak diterbangi Jakarta dan Surabaya,” lugasnya.

Sepanjang Oktober 2020, Bandara Internasion Syamsudin Noor hanya beroperasional dari pukul 07.30-18.00 Wita. Hal itu sebagai upaya dalam menyingkapi situasi pandemi. Kendati demikian, untuk layanan pemeriksaan berkas, check in, dan lain sebagainya sudah bisa sejak pukul 06.00 Wita. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : Rico
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Periksa Saksi Secara Maraton, Bawaslu Kalsel Klarifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada Paslon Sahbirin-Muhidin

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Bawaslu Kalsel memanggik pihak terkait menindaklanjuti laporan pelanggaran Pilkada, paslon Denny-Difri Foto: Putra
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Selatan memanggil kuasa hukum pasangan calon Gubernur H2D, sebagai pelapor dalam tindak pelanggaraan dalam Pilkada 2020 Selasa (31/10/2020).

Klarifikasi tersebut adalah lanjutan laporan resmi dugaan pelanggaran pemilihan Gubernur tahun 2020 dari Tim Hukum pasangan calon (paslon) Denny Indrayana-Difriadi Darjat dan terlapor yaitu Calon Gubernur Gubernur Sahbirin, Rabu (28/10/2020) lalu.

Kepada awak media, pelapor atas nama Jurkani menyampaikan ada sejumlah pertanyaan dari Bawaslu Kalsel dalam rangka melengkapi keterangan klarifikasi menganai laporannya. Ia mengaku dalam klarifikasi tersebut ada 14 pertanyaan disampaikan Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalsel Azhar Ridhanie.

Di antarannya terkait laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada yang mengatur larangan Gubernur menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.



Dari pelanggaran tersebut sanksinya adalah diskualifikasi atau pembatalan petahana dalam kontestasi Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5)“ jelasnya. Menyingung program kewenangan yang menguntungkan pasangan calon, dalam salah satu laporannya, Jurkani mempermasalahkan program pembagian kuota internet kepada pelajar SMA/SMK di Kalsel.

Dalam kegiatan tersebut,  pemerintah provinsi melapis dengan memberikan nama “Kalimantan Bergerak” yang identik tahgline kampanye paslon 01, Sahbirin Noor. Padahal itu sudah ada anggaran dari pemerintah pusat, akan tetapi kata Jurkani, dijadikan nama dari pelaksanaan “Kalimantan Bergerak”

Dalam berkas bukti yang ia sampaikan dapatkan dari unduhan Sosial Media , dimana pemberitaan dalam kegiatan Kalimantan Bergerak yang dijadikan bukti dalam laporannya tersebut.

Informasi yang dihimpun, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Iwan Setiawan, membenarkan bahwa bawaslu sudah melakukan pemanggilan kepada beberapa saksi terkait program “Kalimantan Bergerak.”

Di antaranya Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Bappeda dan juga sejumlah wartawan yang meliput kegiatan. Hingga diturunkan berita ini Bawaslu Kasel masih melakukan pemeriksaan kepada beberapa saksi terkait. (kanalkalimantan.com/putra)

Reporter: Putra
Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->