Connect with us

HEADLINE

SMPN 1 Banjarbaru Jadi Pilot Project Pembelajaran Tatap Muka, Begini Mekanismenya!

Diterbitkan

pada

SMPN 1 Banjarbaru akan menjadi sekolah uji coba pertemuan tatap muka dengan standar ketat Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarbaru telah mempersiapkan apabila proses pembelajaran tatap muka mulai diberlakukan.

Seperti halnya menunjuk sekolah-sekolah sebagai pilot project atau tempat uji coba pelaksanaan pembelajaran tatap muka di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Di antara banyak sekolah di Banjarbaru, Disdik telah menetapkan SMP Negeri 1 Banjarbaru sebagai sekolah percontohan yang bisa melakukan pembelajaran tatap muka, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan baik dan ketat.

Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 1 Banjarbaru Undi Sukarya, mengatakan penunjukan sekolahnya sebagai pilot project pembelajaran tatap muka, berdasarkan kesiapan sarana dan prasarana protokol kesehatan Covid-19. Termasuk pula kesiapan para guru dan siswa didiknya.



“Kami memang telah lama mempersiapkan diri terkait wacana diberlakukannya proses pembelajaran tatap muka. Seperti itu sarana dan prasarana, kesiapan siswa kami, bahkan WC yang layak digunakan. Almahdulillah sudah siap semua,” katanya saat ditemui Senin (14/9/2020).

Memang diakui Undi bahwa sampai ini tidak semua orang tua siswa yang mehendaki proses pembelajaran tatap muka di sekolah. Mengingat, sampai saat ini penyebaran pandemi Covid-19 di Banjarbaru sendiri belum sepenuhnya dikendalikan oleh pihak pemerintah.

Menurut survey yang dilakukan oleh pihak guru, kata Undi, fakta bawa hampir 50 persen orang tua siswa belum menyetujui proses pembelajaran tatap muka tersebut. Sedangkan, 50 persen lainnya telah menyatakan setuju apabila diberlakukan.

“Untuk persoalan ini kita memiliki solusinya. Jika benar pembelajaran tatap muka diberlakukan, maka kita tidak akan mengharuskan siswa untuk mengikutinya. Hanya yang mau saja.

Artinya, walau belajar tatap muka di sekolah sudah berjalan, kita tetap akan melayani siswa yang belajarnya dari rumah,” ujar Kepsek SMPN 1 Banjarbaru.
Mengesampingkan hal itu, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru tetap harus memenuhi syarat utama untuk bisa memberlakukan pembelajaran tatap muka di fasilitas pendidikan.

Yakni, menjadi wilayah yang masuk dalam zona hijau atau minimal zona kuning -daerah yang pernah ditemukan kasus positif Covid-19 kemudian berhasil menekan laju penyebarannya.

Teknis Pembelajaran

Kepsek SMPN 1 Banjarbaru menjelaskan bahwa mekanisme pembelajaran tatap muka yang disiapkannya ialah sistem shift. Dimana, dalam setiap satu minggu proses pembelajaran tatap muka diikuti oleh masing-masing angkatan pelajar dari total 923 siswa saat ini.

Sebagai contoh, pada minggu pertama, diikuti oleh pelajar kelas 7. Sedangkan, di minggu kedua, akan dilanjutkan pelajar kelas 8. Hingga pada minggu ke tiga yang akan diikuti oleh pelajar kelas 9.

“Jadi, setiap minggu, tiap angkatan bergantian mengikuti proses pembelajaran tatap muka. Nah, dengan mekanisme seperti ini, tiap angkatan bisa menjani karantina di rumah selama 14 hari atau 2 minggu, setelah mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah,” jelasnya.

Untuk setiap ruang kelas hanya disediakan 16 bangku dengan penerapan social distancing dan tersedianya tempat cuci tangan. Baik guru ataupun siswa diwajibkan menggunakan masker dan face shield selama proses pembelajaran tatap muka berlangsung.

Tak hanya itu saja, kata Undi, pihaknya juga akan melakukan sterilasi melalui penyemprotan cairan disinfektan setiap harinya, setelah jam pembelajaran tatap muka berakhir. Namun dirinya sendiri berharap adanya bantuan anggaran untuk melaksanakan program sterilisasi rutin tersebut.

“Ya, sterilsasi rutin ini kita harus menyusun lebih dulu skema anggaran. Mungkin anggarannya bisa kerjasama orang tua siswa, tapi tanpa paksaan. Mungkin juga kerjasama dengan CSR atau mengajukan ke Pemko Banjarbaru. Semoga bisa dibantu,” harap Undi.

Jika nantinya pembelajaran tatap muka telah diefektifkan, Undi berharap kepada para orang tua siswa agar memperhatikan aktivitas anak-anak seusai pulang dari sekolah. Hal ini demi mengantisipasi terjadinya penularan pelajar di luar lingkungan sekolah.

“Saya harap orang tua siswa yang menjemput ke sekolah, langsung mengantarkan anaknya ke rumah. Jangan dibiarkan berkeliaran. Nantinya, takutnya saat sang siswa terpapar, malah pihak sekolah justru yang disalahkan,” pungkas Undi. (Kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter: Rico
Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan
Komentar

HEADLINE

Perang ‘Tim Buzzer’ di Pilgub Kalsel, Sahbirin Punya 18 Akun Medsos VS Denny 8 Akun Medsos!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Paslon Sahbirin-Muhidin dan Denny-Difri bertarung di medsos untuk berebut suara pemilih di Pilgub Kalsel. Foto: suara/iqbal
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Di tengah pandemi Covid-19, metode kampanye melalui media sosial (medsos) menjadi alternatif bagi pasangan calon (paslon) di Pilkada Kalsel. Bahkan, KPU Provinsi Kalsel telah menerima pendaftaran akun resmi medsos dari dua paslon Pilkada Kalsel sejak Jumat (25/9/2020), atau sehari setelah pengundian nomor urut paslon Pilkada Kalsel.

Menurut Komisioner KPU Provinsi Kalsel Divisi Sosialisasi, Edy Ariansyah, pendaftaran akun resmi medsos dua paslon Pilkada Kalsel ini tidak hanya ditujukan kepada KPU Provinsi Kalsel saja. Namun juga kepada Bawaslu Provinsi Kalsel, Polda Kalsel hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

“Sudah dilaporkan dan ditebuskan kepada institusi-institusi tersebut. Paling lambat sehari sebelum masa kampanye, dimana mereka mendaftar pada 25 September kemarin. Akun resmi inilah yang digunakan oleh masing-masing paslon tim kampanye, atau partai politik maupun gabungan partai politik pengusung untuk melakukan kampanye,” kata Edy saat ditemui di Kantor KPU Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Senin (28/9/2020) sore.

Dijelaskan Edy, pendaftaran akun resmi medsos perlu ditebuskan kepada institusi selain KPU Provinsi Kalsel.



 

Komisioner KPU Provinsi Kalsel Divisi Sosialisasi, Edy Ariansyah. foto: fikri

Karena, masing-masing institusi memiliki peran pengawasan konten kampanye dengan menggunakan media sosial.

Dua paslon di Pilkada Kalsel yaitu paslon Sahbirin Noor-Muhidin dan Denny Indrayana-Difriadi Darjat telah mendaftarkan akun resmi medsos masing-masing. Edy mencatat, secara keseluruhan ada 26 akun resmi medsos yang telah didaftarkan ke KPU Provinsi Kalsel.

“Akun resmi yang didaftarkan paslon, untuk paslon nomor urut satu (Sahbirin Noor-Muhidin) itu ada 18 akun resmi medsos yang didaftarkan kepada KPU. (Sedangkan) paslon nomor urut dua (Denny Indrayana-Difriadi) ada 8 akun resmi medsos yang didaftarkan,” jelas Edy.

Dari 26 akun resmi medsos tersebut, Edy menyebutkan platform medsos yang digunakan cukup beragam. Seperti Facebook, Twitter, Instagram hingga Youtube, kendati Edy tidak merincikan jumlah masing-masing akun medsos berdasarkan platform-nya.

“Memang ketentuan-ketentuan itu, untuk paslon Gubernur dan Wakil Gubernur itu maksimal ada 30 akun resmi, untuk setiap aplikasi. Total semuanya, 30 akun untuk semua aplikasi,” imbuh Edy.

Disamping itu, kampanye melalui medsos sendiri telah dimulai sejak Sabtu (26/9/2020) kemarin, hingga 5 Desember 2020 mendatang. Hanya saja, paslon mengiklankan diri di medsos, belum bisa dilaksanakan dalam kurun waktu ini.

“Tapi kalau mereka melakukan kampanye tapi belum disponsori atau berbayar, bukan iklan, sudah bisa. Tetapi nanti bisa mengiklankan diri di medsos yaitu 14 hari sebelum dimulai masa tenang. Tetapi kalau kampanye biasa tanpa berbayar, misalnya melakukan live streaming, itu bisa,” papar mantan Ketua KPU Provinsi Kalsel ini.

Sedangkan konten kampanye untuk menyampaikan visi-misi masing-masing paslon, sudah dapat dilakukan sejak dimulainya masa kampanye. “Sedangkan iklan di media massa, baik cetak maupun elektronik nanti akan difasilitasi oleh KPU Provinsi,” tandas Edy.

Istilah buzzer sudah tidak asing di jagad dunia maya. Orang-orang kini sudah mulai terbiasa dengan adanya fenomena buzzer bahkan kerap kali bisa mengenalinya. Buzzer pun semakin naik daun ketika pemilu 2019 lalu. Buzzer dianggap pembentuk opini publik, menyebarkan sejumlah informasi yang sifatnya menggiring maupun hoaks secara masif sehingga seakan-akan semua terlihat organik.

Selama masa kampanye berlangsung, masing-masing pendukung calon saling melempar isu terkait keberadaan buzzer yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan lawan politiknya. Alhasil, keberadaan buzzer akhirnya menjadi sorotan dan memiliki peranan penting pada saat itu. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Ada Paslon ‘Nyuri’ Sosialisasi di Spanduk dan Baliho, Bawaslu Minta Segera Dilepas

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Dua pasangan calon kepala daerah yang berlaga di Pilkada Kalsel. foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Temuan spanduk maupun baliho pasangan calon (paslon) kontestan Pilkada Kalsel menjadi sorotan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel.

Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Kalsel, Nur Kholis Majid mengatakan, spanduk maupun baliho hal tersebut bukan termasuk dalam kategori alat peraga kampanye (APK) yang dimaksud dalam Peraturan KPU.

Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan tindakan konkrit bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalsel menginventarisir alat sosialisasi paslon tersebut.

“Nanti kita koordinasikan dengan KPU untuk menghitung seluruh alat sosialisasi paslon itu,” kata Majid, Senin (28/9/2020) siang.



Ia menegaskan bahwa keberadaan alat sosialisasi paslon itu seharusnya sudah tidak boleh ada lagi. Hal ini dikarenakan, saat ini sudah memasuki tahapan kampanye.

“Ini sudah masuk rezim kampanye, jadi alat sosialisasi paslon harus dibersihkan,” tambah Majid.

Salah satu spanduk calon kepala daerah yang disebut Bawaslu Kalsel bukan alat peraga kampanye (APK) yang harus diturunkan segera. foto: fikri

Mantan Komisioner KPU Provinsi Kalsel ini menjelaskan, pihaknya akan merekomendasikan KPU Provinsi yang akan ditindaklanjuti dengan mengintruksikan hal tersebut kepada masing-masing tim pemenangan paslon.

Selain itu, Bawaslu juga sudah membuat surat himbauan kepada masing-masing pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota terkait keberadaan alat sosialisasi paslon maupun spanduk atau atau baliho yang masih menampilkan calon petahana.

“Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menurunkan atau membersihkan atribut tersebut. Seharusnya tim maupun pemerintah daerah bisa memperhatikan tahapan Pilkada yang sudah ditetapkan oleh KPU,” jelasnya.

Ia menekankan, atribut yang boleh beredar adalah APK yang dikeluarkan resmi oleh KPU dan APK milik paslon sebanyak 200% dari jumlah yang sudah ditentukan KPU Provinsi Kalsel.

“Jika masih melanggar maka terpaksa akan dikenakan sanksi administratif tentang mekanisme pemasangan alat peraga kampanye,” tandasnya. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : fikri
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->