Soal Kerawanan Pilkada di 3 Wilayah, Polda Kalsel Siap All Out Jaga Keamanan

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Masuknya Kalimantan Selatan, bersama Kabupaten Kotabaru dan Kota Banjarmasin sebagai wilayah dengan indeks kerawanan pemilu (IKP) yang cukup tinggi, direspon oleh jajaran Polda Kalsel.

Karo Ops Polda Kalsel Kombes Pol Isdiyono mengatakan, jajaran Polda Kalsel tidak boleh underestimate dalam mewaspadai kerawanan pemilu. Sehingga, jajarannya akan all-out dalam menekan kerawanan pemilu baik di Pilgub, Pilwali maupun Pilbup. Lalu, bagaimana pemetaan kerawanan pemilu?

“Kalau dari Bawaslu itu pemetaannya menggunakan data kuantitatif. Kalau kita, pemetaannya berdasarkan dinamika,” katanya.

Mengapa pemetaan kerawanan versi Polda Kalsel berdasarkan dinamika, Kombes Isdiyono beralasan karena kontestan pada Pilkada nantinya akan menentukan di mana mereka saling beradu argumentasi. “Sehingga mana yang terbaik bagi masyarakat, itu yang menjadi pilihan,” ungkapnya.

Lalu, bagaimana dari aspek keamanan? Kombes Isdiyono kembali menegaskan, jajarannya akan all-out menjaga keamanan dalam menghadapi Pilkada serentak 2020 mendatang.

Di samping itu, Kombes Isdiyono menyebut kerawanan bukanlah dilihat dari tiap titik, namun dilihat dari peta. Di mana, pemetaan di suatu wilayah, secara dinamika. Sehingga, tidak ada satu daerah yang menjadi prioritas untuk mendapat perhatian khusus.  “Kalau dari kita disamakan. Tidak boleh dibeda-bedakan,” lugasnya.

Seperti diketahui, Bawaslu RI merilis indeks kerawanan pemilu (IKP), di mana Provinsi Kalsel menduduki peringkat ketujuh dari 9 provinsi dengan IKP cukup tinggi. Sementara di Provinsi Kalsel sendiri, Kabupaten Kotabaru dan Kota Banjarmasin menjadi daerah dengan IKP cukup tinggi.

“Provinsi Kalsel itu berada di peringkat ke tujuh dari 9 provinsi yang ada. Tetapi, seluruh provinsi yang ada itu dalam indeks kerawanan pemilu level 5 dan 6, itu namanya indeks kerawanan tinggi,” kata Erna Kaspiah, Ketua Bawaslu Kalsel.

Sedangkan untuk kabupaten dan kota di Kalsel, diakui Erna, Kabupaten Kotabaru dan Kota Banjarmasin memiliki indeks kerawanan yang cukup tinggi. Sedangkan indeks kerawanan yang sedang berada di Kabupaten Balangan dan Kota Banjarbaru. Sementara, indeks kerawanan yang cukup rendah terdapat di Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Sementara itu, untuk IKP di kabupaten dan kota se Kalsel, Erna menyebut ada yang berada di level tinggi, sedang dan rendah. Ini berdasarkan hasil penilaian yang dikumpulkan oleh Bawaslu RI.

Lalu, indikator untuk IKP apa saja? Menurut Erna, ada empat indikator yaitu konteks sosial dan politik (keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, penyelenggara negara, relasi kuasa di tingkat lokal, pemilu yang bebas dan adil (hak pilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, pengawasan pemilu), kontestasi (hak politik, proses pencalonan, kampanye calon), dan partisipasi (partisipasi pemilih, partisipasi parpol dan partisipasi publik).

“Intinya, kami sebagai penyelenggara pemilu ingin menyampaikan adanya pengawasan partisipatif dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah, yang berasal dari masyarakat dan publik. Ini mencegah terjadinya pelanggaran hal pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Ini meminimalisir kerawanan yang terjadi,” papar Erna.

Erna mencontohkan netralitas ASN, TNI-Polri yang menjadi bagian penting dalam IKP. Kemudian, mahar politik terhadap partai politik. Bahkan, money politic pun juga termasuk yang disoroti dalam IKP.Lebih lanjut Erna menambahkan, penilaian IKP diambil pada Pilkada yang diselenggarakan sebelumnya. Sehingga, data yang tertuang dalam IKP itu berdasarkan data Pemilu dan Pilkada sebelumnya. “Apakah terbaca soal calon perseorangan yang banyak saat ini atau tidak, kalau pemilu sebelumnya tidak memuat itu maka tidak masuk penilaian saat ini,” jelas Erna.(Kanalkalimantan.com/fikri)